TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda), Rabu (16/9/2015).

Rakerda yang dilaksanakan di aula salah saatu Hotel di Tembilahan ini, dihadiri perwakilan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Provinsi Riau, jajaran pengurus DPD Partai NasDem Kabupaten Inhil, serta pengurus DPC Partai NasDem dan organisasi sayap Partai NasDem.

Ketua DPD Partai NasDem Inhil, Zulkarnaen mengatakan, Rakerda ini merupakah amanah partai, yang bertujuan untuk mengevaluasi kepengurusan di tingkat kecamatan hingga Kelurahan dan desa, serta pembinaan terhadap keberadaan sayap-sayap partai.

“Dari hasil Rakerda ini, kepengurusan yang aktif akan kita bina dan pertahankan. Sedangkan yang tidak aktif, akan kita ganti,” tutur Zulkarnaen.

Pengurus DPW Partai NasDem Riau diwakili Wakil Sekretaris yang juga Koordinator Daerah Inhil, Fuady Noor menjelaskan, Rakerda ini adalah persiapan awal menjelang pelaksanaan pesta demokrasi mendatang, baik itu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) maupun Pemilihan Legislatif (Pileg).

Dengan harapan, dapat lebih memperkuat struktur kepengurusan Partai NasDem, mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan hingga kelurahan dan desa.

“Sebagai partai baru, tentu kita harus melakukan berbagai persiapan sejak awal, salah satunya melalui Rakerda ini, guna memperkuat basis kita hingga ke pelosok-pelosok daerah,” imbuhnya. (adi)

“Atasi KLB diare, Diskes dirikan posko pelayanan kesehatan, melakukan sweeping dan pengendalian.”

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Setidaknya 2 warga Desa Tasik Raya, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) meninggal dunia dan puluhan lainnya harus mendapatkan pertolongan medis, baik dengan rawat inap maupun rawat jalan pada pekan kemarin.

Kondisi tersebut menurut Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), dr Saut Pakpahan, dikarenakan wabah diare yang menyerang desa tersebut pada Kamis (10/9/2015) lalu.

“Kejadian Luar Biasa (KLB) diare ini terjadi tanggal 20 September kemarin, yang mengakibatkan 2 orang meninggal, 83 orang rawat jalan dan 3 orang rawat inap di Puskesmas Sungai Piring. Namun, hari ini sudah terkendali,” tutur Saut saat diwawancarai sejumlah awak media usai mengikuti Rapat Paripurna di Gedung DPRD Inhil, Selasa (15/9/2015).

Untuk penyebabnya, dijelaskan dokter spesialis penyakit dalam ini, dikarenakan bakteri atau kuman ecoli dari air parit, yang digunakan oleh warga setempat untuk keperluan sehari-hari, seperti minum, masak, cuci dan lain sebagainya.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium, diketahui bahwa penyebabnya ecoli, yang berasal dari air parit yang dikonsumsi dan digunakan warga di sana saat musim kemarau ini,” terangnya.

Adapun berbagai upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi KLB diare ini, lanjut Saut, diantaranya dengan mendirikan posko pelayanan kesehatan di wilayah setempat, serta sweeping dan pengendalian.

“Kita juga melaksanakan gotong royong membersihkan sumber air dan mengajak masyarakat agar menggunakan air yang bersih untuk kegiatan sehari-hari di rumah,” tambahnya.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh di lapangan, sejak beberapa hari lalu terutama sejak kabut asap makin menebal, banyak warga di beberapa kecamatan menderita diare, bahkan harus dirawat serius di beberapa fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes).

Diduga, penyebab banyak warga yang terserang diare ini dikarenakan berkurangnya persediaan air bersih untuk dikonsumsi oleh warga, sehingga mereka mereka terpaksa mengkonsumsi air parit atau kolam yang tidak terjamin kebersihannnya.

Apalagi, selama ini warga di daerah-daerah mengkonsumsi air hujan untuk minum, serta kebutuhan memasak dan lain sebagainya. Namun hujan tidak kunjung turun. (adi/adv)

“Bupati kita minta dengan tegas berbuat dan  menjelaskan kepada seluruh masyarakat Inhil”

“Pemkab selalu berteriak soal adanya pengurangan dana dari Pemerintah Pusat dan Propinsi, tapi kenyataannya justru dana yang ada Pemkab Inhil tidak bisa secara maksimal merealisasikannya”

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Untuk kesekian kalinya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyoroti lemahnya kinerja semua aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil).

Hal tersebut diketahui dari penyampaian  fraksi DPRD Inhil dalam Rapat Paripurna, dengan agenda Penyampaian Pemandangan Fraksi terhadap Nota Keuangan APBD-P 2015 yang disampaikan Bupati Inhil, HM Wardan, kemarin.

“Terlalu banyak permasalahan terkait lambannya realisasi pembangunan, namun inti dari semua itu adalah lemahnya kinerja aparatur Pemkab Inhil. Sebagai pimpinan, bupati kita minta dengan tegas berbuat dan  menjelaskan kepada seluruh masyarakat Inhil, ” tutur Asnawi, juru bicara Fraksi Gerakan Bintang Amanat Keadilan (GBAK), Rabu (16/9/2015).

Dari pantauan pada Rapat Paripurna tersebut, seluruh fraksi yang ada, dengan bahasa yang sangat gamblang, masing – masing juru bicara menyampaikan poin-poin pekerjaan pembangunan yang terbengkalai dan yang tidak dikerjakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Inhil selama dua tahun kepemimpinan HM Wardan.

“Kami dari Fraksi Golkar meminta saudara Bupati dan Wakil Bupati untuk menindak tegas banyak pimpinan SKPD yang kinerjanya lamban dan tidak serius, kapan perlu copot dari jabatannya, ” kata Edy Harianto Sindrang, juru bicara Fraksi Golkar.

Dengan kondisi seperti saat ini, lanjut Edy, yang menjadi penilaian utama masyarakat adalah kepemimpinan bupati, sehingga jika tidak ingin jelek dimata masyarakat, bupati sudah waktunya bertindak tegas.

“Pemkab selalu berteriak soal adanya pengurangan dana dari Pemerintah Pusat dan Propinsi, tapi kenyataannya justru dana yang ada Pemkab Inhil tidak bisa secara maksimal merealisasikannya, dengan adanya SILVA yang besar setiap tahunnya,”tambah juru bicara Fraksi Demokrat, M Sabit. (adi)

JAKARTA – . Ini peringatan bagi pengusaha perkebunan yang lahannya kerap terbakar setiap memasuki musim kemarau. Bila tidak dapat mencegah lahan di wilayahnya dari kebakaran, pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) akan mencabut dan merevisi izin perusahaan tersebut. Caranya, ATR akan mengambil alih seluruh lahan yang terbakar untuk Negara.

Dikutip melalui http://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-ancam-ambil-alih-lahan-terbakar/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter,

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Ferry Mursyidan Baldan mengatakan akan menindak tegas perusahaan yang tidak dapat mencegah lahannya dari kebakaran. Tindakan tersebut berupa merevisi kembali izin Hak Guna Usaha (HGU) yang diberikan kepada perusahaan yang lahannya terbakar.

“Klausulnya, bila lahanya terbakar maka saya akan membatalkan izin HGU atau mengurangi sebagian lahan dengan merevisi izin HGU,” ujar Ferry,

Ferry menjelaskan, misalkan, sebuah perusahaan perkebunan mendapatkan izin HGU sebesar 20.000 hektare (ha) laha, namun terjadi kebakaran di wilayah tersebut seluas 4 ha, maka ATR akan merevisi HGU perusahaan tersebut dengan mengurangi ukuran lahannya yang terbakar menjadi milik negara. Maka di izin HGU yang direvisi, tinggal 16.000 ha lagi yang diberikan dan lahan terbakar diambil pemerintah untuk direhabilitasi.

Jadi Ferry bilang, ini juga bisa sekaligus menjadi hukuman bagi perusahaan yang lahannya terbakar. “Ini untuk menghindari atau mencegah terjadinya kebakaran lahan,” imbuh Ferry.

Dengan adanya kebijakan itu, Ferry mengingatkan pengusaha yang mendapatkan izin HGU agar hati-hati dan serius dalam mengelola lahan yang diberikan kepada mereka. Sebab semakin luas lahan yang terbakar, maka semakin besar juga lahan yang akan diambilalih pemerintah untuk kembali direhabilitasi.

“Kami ingin terapkan sebuah kebijakan bahwa semua perusahaan yang hak usaha kami keluarkan mana kala ada lahan terbakar maka sebesar itu pula kami diskualifikasi izinnya. Kami tarik kepada negara. Supaya kapok dia,” tambah Ferry.

Menurut Ferry, ia tidak perlu mengeluarkan Peraturan Menteri yang baru terkait kebijakan ini. Sebab, dalam setiap klausul pemberian izin HGU mulai tahun ini telah memuat soal pengambilalihan lahan terbakar tersebut. Ia juga mulai menerapkan kebijakan tersebut tahun ini. Ferry bilang, dasarnya memberlakukan itu adalah Undang-Undang yang memberikan kewenangan keapda Kementerian ATR untuk menerbitkan dan mencabut HGU bila merasa ada kesalahan dan revisi.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menambahkan, berbagai kebakaran yang terjadi selama musim kemarau di wilayah Indonesia tidak murni karena peristiwa alam. Ia sangat yakin kebakaran terjadi karena sengaja dibakar. Sebab menurutnya, meskipun musim kemarau mencapai empat bulan, hutan di Indonesia tidak akan bisa terbakar sendiri oleh peristiwa alam biasa. “Sekarang teknologi sangat cangggih, jadi kita bisa pantau siapa saja yang membakar hutan itu dan langsung diberikan sanksi,” ujarnya.

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika mencatat dalam lima tahun terakhir, kebakaran sering terjadi pada bulan Juni-September. Dari data historis, arah asap pada bulan Juni, Juli dan Oktober, asap mengarah ke Timur Laut sehingga berpotensi pencemaran asap lintas batas.(*)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Kebakaran Lahan konsesi milik PT Bina Duta Laksana (PT BDL) di Desa Gembira, Kecamatan Gaung belum juga berhasil dipadamkan.

Penuturan Kepala Desa Gembira, Kecamatan Gaung, Bunyamin melalui sambungan selularnya kepada wartawan membenarkan telah terjadi musibah kebakaran lahan di desanya. Menurutnya, kebakaran itu berasal dari lahan konsesi milik PT BDL dan masuk ke lahan perkebunan masyarakat.

“Ya, kebakaran ini telah terjadi sejak beberapa hari lalu, sampai saat ini api belum padam, sudah banyak kebun kelapa petani yang ikut habis terbakar,” jawab Bunyamin menjawab dikonfirmasi wartawan, Selasa (15/9/15).

Dikatakannya juga, api sangat cepat menjalar kemana-mana, apalagi yang terbakar merupakan lahan gambut. Ditambah lagi dengan kecangnya tiupan angin dari berbagai arah.

Sementara itu humas PT PT BDL, Sopyan ketika dikomfirmasi malah memberi pengakuan berbeda. Awal kebakaran justru menurutnya berasal dari lahan perkebunan kelapa milik warga sekitar hingga merambat masuk ke lahan konsesi milik perusahaan tempat ia bekerja.

“Perlu kami tegaskan bahwa api itu berasal dari kebun masyarakat dan masuk ke wilayah kami, bukan sebaliknya” Bantah Sopyan.

Ssaat ini menurut Sopyan pihaknya sudah memberitahukan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Inhil, pihak Kecamatan dan Kepolisian serta pihak-pihak terkait lainya.

“Api sedang kami padamkan bersama-sama pihak tersebut diatas. Mudah-mudahan secepatnya bisa teraratasi,” katanya, sambil menjelaskan saat itu dirinya sedang cuti dan berada di Pekanbaru.(*/id)