Tembilahan (detikriau.org) – Guna mencegah dan mengantisipasi terjadinya berbagai hal yang tidak diinginkan terutama pada persoalan konflik lahan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) telah menurunkan tim, untuk melakukan verifikasi langsung di lapangan.

Pernyataan tersebut disampaikan Bupati Inhil, HM Wardan saat diwawancari oleh sejumlah awak media usai menghadiri kegiatan di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Jalan HR Soebrantas Tembilahan, beberapa waktu lalu.

Terkait dengan banyaknya pengaduan masyarakat terutama para petani di sejumlah wilayah di Negeri Seribu Parit, yang mengaku bahwa lahannya diserobot oleh pihak perusahaan, Bupati Wardan menyatakan pihaknya telah membentuk tim guna penyelesaian berbagai sengketa tersebut.

“Kita sudah bentuk tim, yang bertugas untuk melakukan verifikasi langsung di lapangan,” tutur Bupati Wardan.

Tim itu, lanjut mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau ini, terdiri dari berbagai unsur dan pihak terkait lainnya, yang diharapkan dapat mencari solusi dan jalan keluar atas persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, sehingga tidak menimbulkan dampak yang lebih besar lagi, apalagi sampai mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

“Saat ini, mereka (tim, red) sedang menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, mudah-mudahan bisa cepat selesai dan tuntas,” imbuhnya. (adi/adv)

RETEH (detikriau.org) – Misteri penemuan bayi malang di reteh kini terungkap. Pelakunya ternyata ibu kandungnya sendiri. Alasannya karena rasa malu.

Menurut Kapolres Inhil, AKBP Hadi Wicaksono SIK melalui Kapolsek Reteh AKP Dwi Wanto, pelaku, ibu kandung bayi, S (25) mengaku tindakannya dilatarbelakangai rasa malu. Sang bayi merupakan hasil hubungan gelap.

“S sudah cerai dengan suaminya sekitar 2 tahun yang lalu. Ia mengaku hanya berniat untuk menitipkan bayinya kepada warga melalui seorang nenek berusia 100 tahun, namun ia malu mengungkapkan secara langsung.” Ujar Kapolsek melalui sambungan selularnya kepada detikriau.org, rabu (23/9/2015)

Menurut Kapolsek, pelaku pembuang bayi malang itu sudah diketahui pihaknya pada selasa (22/9) sekitar pukul 10.00 Wib, dan satu jam kemudian langsung diamankan.

“S adalah warga kelurahan setempat, ia melahirkan malam itu juga (selasa 22/9. red ) sekitar pukul 01.00 WIB dini hari. Sekitar pukul 04.00 WIB langsung ia turun membawa bayi dan meletakannya di teras rumah Siti Aisyah (100) warga jalan H Sanusi Kelurahan Metro Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil).” Pungkas Kapolsek. (mirwan)

Tembilahan (detikriau.org) – Penyambutan perayaan Idul Adha di kota Tembilahan tahun ini akan terasa sangat berbeda. Biasanya, kedatangannya ditandai dengan semaraknya malam pawai takbiran. Hanya karena kabut asap, Hari Raya Kurban ini-pun akan sepi.

“Khususnya kota Tembilahan, kita tidak menggelar pawai takbir karena pertimbangan pekatnya kabut asap,” Sampaikan Kabag Kesra Setdakab Inhil, M Arifin. Rabu (23/9/2015)

Sebelumnya, Arifin mengaku sempat merancang wacana pelaksanaan pawai takbir Idul Adha 1436 H / 2015 M dengan semeriah mungkin. Namun karena kabut asap, wacana itupun terkesampingkan.

Pembatalan ini menurutnya karena Pemkab Inhil tidak mau memfasilitasi masyarakat menghirup udara tidak sehat. Apalagi jenis pawai yang dihadiri ribuan masyarakat yang pastinya juga akan menghirup udara berbahaya secara massal.

Namun peniadaan pawai takbir ini katanya hanya berlaku pada ibu kota Kabupaten Inhil saja. Untuk kecamatan lainnya diberi wewenang kepada Camat masing-masing. Sebab kondisi ketebalan asap selalu berbeda antar satu kecamatan dengan kecamatan lainnya di Inhil ini. (mirwan)

Tembilahan (detikriau.org) – Perjalanan panjang masyarakat Kabupaten Inhil bagian selatan untuk mewujudkan daerah otonomi baru semakin berliku. Tidak tuntasnya kesepakatan penetapan calon Ibukota, menjadikan impian yang telah dirintis selama 14 tahun itu semakin sulit untuk terwujud. Belakangan, wujud ketidaksepakatan calon Ibukota Insel menghembuskan wacana baru, pembentukan Kabupaten Indragiri Pesisir.

“Dari awal masyarakat kami sudah meminta agar penetapan ibukota kabupaten Insel dilakukan secara adil. Jangan ada kepentingan pihak atau kelompok tertentu yang bermain. Kajian harus benar. Tapi teriakan kami tak pernah didengar oleh petinggi Dewan Percepatan Insel,” Ujar Edi Haryanto di Tembilahan, selasa (22/9/2015)

Wacana pembentukan Kabupaten Indragiri Pesisir menurut Edi bukan hanya sekedar gertakan. Bahkan di klaimnya beberapa masyarakat Kecamatan yang sebelumnya tergabung dalam Insel sudah bulat menyepakati usulan daerah otonomi baru yang disebutnya “Indragiri Pesisir”.

Dalam waktu dekat menurut Edi yang juga menjabat sebagai anggota DPRD Inhil dari Partai Golkar ini, surat penolakan akan letak ibukota Insel kembali akan disampaikan ke pihak Kemendagri dan DPR RI. Dalam waktu dekat juga katanya, Enok dan Tanah Merah akan mengantarkan usulan Indragiri Pesisir.

Setakat ini untuk menggesa wacana Indragiri Pesisir ditambahkannya, tokoh masyarakat dari Kecamatan Kempas, Enok, Sungai Batang, Tanah Merah dan Concong akan membentuk Badan Pekerja dan mencari Tim Kajian yang benar-benar independent.

“Insyaallah di tahun 2016 mendatang Tim Kajian itu akan terlaksana.” Yakininya.

Sekedar mengingatkan, Kabupaten Indragiri Hilir awalnya diwacanakan untuk dimekarkan dalam tiga wilayah otonomi baru, yakni, Kabupaten Induk, Kabupaten Indragiri Selatan dan Kabupaten Indragiri Utara.

Namun upaya untuk mempercepat pembangunan di daerah seluas Inhil ini nampaknya tidak berjalan mulus. Untuk Insel, setelah seluruh berkas persyaratan tuntas, penetapan calon Ibukota di Kecamatan Kemuning justru menjadi batu sandungan.

Sebahagian Kecamatan yang akan bergabung di Insel keberatan penetapan Kemuning sebagai Ibukota Kabupaten. Pertimbangan mereka terletak pada rentang kendali.

Bahkan Kecamatan Enok yang paling keras menyampaikan penolakan, jauh-jauh hari sudah mengancam akan mundur dari Insel jika keputusan penetapan ibukota masih tetap dipertahankan. (dro)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) meminta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemkab Inhil untuk dapat bekerja lebih keras, lebih baik, akutabel, terukur dan tepat waktu.

Permintaan tersebut disampaikan Juru Bicara (Jubir) Badan Anggaran (Banggar) DPRD Inhil, Edi Hariyanto Sindrang saat membacakan hasil keputusan Banggar dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, belum lama ini.

Dikatakan, kalaulah coba mengintip dan merasakan perjalanan realisasi APBD tahun 2015 sampai dengan akhir bulan agustus kemarin, sesungguhnya belum juga mengambarkan harapan yang diinginkan.

“Seperti lelang proyek, hingga saat ini masih ada yang belum diumumkan pemenangnya. Kalaupun sudah ada, belum juga dikerjakan dan semua berjalan terasa lambat,” tutur Edi.

Ditambah lagi menurutnya rasa ketakutan sebahagian Kepala SKPD dalam memahami aturan yang ada, sehingga akhirnya berpikiran lebih baik cari aman, dari pada dikerjakan bermasalah lebih baik tidak dilaksanakan.

“Jika hal ini tidak dicarikan jalan keluarnya, maka tidak tertutup kemungkinan realisasi APBD tahun 2015 ini akan jauh di bawah realisasi APBD tahun 2014 lalu,” tambahnya.

Untuk itu, Banggar  DPRD Inhil sangat berharap dan bermohon kepada Pemda melalui Kepala Daerah, khususnya kepada SKPD agar dapat bekerja dengan baik dan maksimal.

“Jika sekiranya memang sudah tidak mampu untuk melaksanakan pekerjaan yang  diamanahkan oleh masyarakat, lebih baik mengundurkan diri untuk diganti,  dari pada keberadaanya ada, tetapi  tidak dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan daerah,” pungkasnya. (adi/adv)

Tembilahan (detikriau.org)  – Kelurahan Seberang Tembilahan Barat Kec Tembilahan Bangun Desa Payung Negeri, melaksanakan kegiatan sosialisasi Pengenalan dini HIV/Aids, pengobatan Gratis dan sosialisasi tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), senin (21/9/2015) kemaren.

Menurut Lurah Seteba, H. Marba’i, kegiatan yang dilaksanakan di Aula kantor kelurahan setempat itu dilaksanakan bekerjasama dengan Puskesmas Gunung Daek Tembilahan dan Dinas Pendapatan Daerah Inhil.

‘Masyarakat kita menyambut positif kegiatan ini,” Ujar Lurah

Sementara itu, dr.Intersif Alfath Rahmat yang melakukan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan pada kegiatan ini menyebutkan bahwa warga yg melakukan pemeriksaan kebanyakan menderita ISPA, hal ini menurutnya disebabkan dengan adanya kabut asap yg melanda di daerah tersebut.

“penyakit yg lain ada yg menderita penyakit persendian, Hypertensi dan lainnya.” Sampaikan dr Alfath Jamhur.

Sementara itu, kegiatan sosialisasi PBB dibuka secara remi oleh Sekcam Tembilahan, Buchari SH. Acara dihadiri oleh Lurah Seteba beserta jajarannya, Kasi PBB Dipenda Kab. Inhil Mawardi, Kepala UPTD Dipenda Kec Tembilahan Khairul Usman juga dihadiri para peserta Ketua RT dan RW, Tokoh agama, Tokoh masayarakat, tokoh Pemuda, Tokoh perempuanan serta undangan lainnya.

Menurut Kasi PBB Dipenda Kab. Inhil , Mawardi kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi bagi wajib pajak bagaimana cara proses pembayaran PBB termasuk cara pengisian Blanko Wajib pajak tersebut.

Diharapkan dengan pemahaman yang lebih, wajib pajak akan lebih mudah dalam pembayaran PBB.

Sedangkan Sekcam Tembilahan Kota, Buchori berharap kepada seluruh warga wajip pajak yg ada di kelurahan Seteba, khususnya PBB, semakin menyadari kewajiban membayar pajak.

“Dengan semakin tingginya kesadaran  masyarakat terhadap pembayaran Pajak maka semakin mudah kita dalam melaksanakan pembangunan. karena dana dari pembayaran pajak itulah salah satu dana untuk pembangunan.” Pesannya

Sementara itu Lurah Seteba H. Marba’i, SE  mengucapkan terimaksih kepada pihak penyelenggara yakni Dipenda Kab. Inhil,dan diharapkan kerjasama ini terus dapat berlanjut. (way)