ARBindonesia.Com.Dumai, 9 April 2026 — PT Pertamina Patra Niaga Refinery Unit Dumai kembali menegaskan komitmennya tidak hanya pada penyediaan energi nasional, tetapi juga pada keberlanjutan dan kebermanfaatan bagi masyarakat sekitar dengan meraih dua penghargaan PROPER Hijau 2025 dalam Anugerah Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER) 2025 dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Republik Indonesia.

Penghargaan yang diberikan untuk unit operasi Kilang Dumai dan Kilang Sungai Pakning tersebut diterima langsung oleh General Manager Refinery Unit Dumai, Iwan Kurniawan di Gedung Sasono Langen Budoyo, Taman Mini Indonesia Indah, pada Selasa (7/4).

Pada periode 2024-2025, sebanyak 5.476 perusahaan dari berbagai sektor telah mengikuti penilaian PROPER. Pada kategori PROPER Hijau, tercatat 2.428 perusahaan yang mengikuti penilaian oleh KLH, dengan 243 perusahaan berhasil meraih peringkat Hijau. Capaian ini mencerminkan semakin kuatnya komitmen dunia usaha dalam menjalankan kinerja lingkungan secara transparan dan akuntabel.

Menteri Lingkungan Hidup RI, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan bahwa PROPER kini telah bertransformasi melampaui fungsi awalnya sebagai instrumen kepatuhan. “PROPER bukan lagi sekadar alat evaluasi administratif. PROPER adalah motor transformasi yang mendorong perusahaan tidak hanya taat, tetapi melampaui ketaatan melalui inovasi, efisiensi sumber daya, dan kontribusi nyata kepada masyarakat,” ujar Menteri Hanif.

Peringkat Hijau merupakan bentuk pengakuan atas kinerja unggul perusahaan yang tidak hanya memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup, tetapi juga melampaui standar yang ditetapkan melalui inovasi serta pelaksanaan program-program berkelanjutan.

Manager HSSE PPN Refinery Unit Dumai, Syahrial Okzani mengatakan capaian ini merupakan cerminan komitmen nyata perusahaan dalam mengintegrasikan aspek keberlanjutan ke dalam operasional secara konsisten, memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, serta menciptakan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

“Pencapaian ini menjadi wujud konsistensi kami dalam menjalankan operasional yang tidak hanya andal dan aman, tetapi juga berorientasi pada keberlanjutan. Capaian ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan inovasi serta memperkuat program TJSL guna memberikan manfaat nyata bagi lingkungan dan masyarakat” ujar Syahrial.

Pada PROPER periode 2024-2025, Pertamina Patra NIaga Kilang Dumai mengusung program eko inovasi MOPS (Modifikasi Sistem Burner pada High Pressure Steam (HPS) Boiler 940 B-1 untuk Optimasi Power & Steam Refinery Unit II).Sistem burner ini berdampak pada pengurangan penggunaan fuel oil sehingga terjadi penurunan emisi CO2 sebesar 17.187,60 ton CO2eq pada tahun 2024.

Tidak hanya berfokus pada pengelolaan lingkungan, Kilang Dumai juga berkomitmen menjaga harmonisasi serta menciptakan nilai tambah bagi masyarakat sekitar melalui program pemberdayaan bertajuk “Serumpun Paman Bahari” (Sinergi Ekologi untuk Masyarakat Pesisir Unggul, Pangan Mandiri, dan Bahari Lestari). Program ini berfokus pada penguatan wilayah pesisir Dumai dari ancaman abrasi sekaligus pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Mundam, Tanjung Palas, dan Jaya Mukti.

Berbagai program seperti Green Laundry Barter Jaya, Bioflok Nila Salin, pencegahan stunting, Pertamina Cerdas, kelas Paket C, Saung REDAKSI, hingga Penghidupan Berkelanjutan Bufferzone telah memberikan dampak sosial ekonomi, di antaranya peningkatan pendapatan hingga Rp9.000.000 per bulan, pendampingan gizi bagi 23 penerima manfaat, serta implementasi Modul Cinta Pesisir di tingkat Sekolah Dasar.

Sementara itu, Kilang Sungai Pakning mengusung program unggulan “Koloni Gambut Berdikari” yang berfokus pada pemberdayaan kawasan gambut, termasuk petani madu di Desa Tanjung Leban. Melalui program ini, Kilang Sungai Pakning menghadirkan inovasi Sistem E.(dir)

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Riau menemukan adanya ketidaksesuaian dalam realisasi belanja jasa konsultansi pada lima Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Dumai. Temuan ini mencakup kelebihan pembayaran hingga potensi kerugian daerah dengan total mencapai Rp991 juta.

Dalam laporan hasil pemeriksaan, BPK mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Dumai menganggarkan belanja jasa konsultansi melalui pos Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal.

Namun, pelaksanaan di lapangan tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Dari 41 paket pekerjaan jasa konsultansi yang diperiksa, terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp991.425.474,29 setelah dikurangi pajak penghasilan (PPh).

Dari jumlah tersebut, penyedia jasa telah menyetorkan Rp815 juta ke Kas Umum Daerah. Namun, masih tersisa Rp175 juta yang belum ditindaklanjuti.

Kelebihan pembayaran ini terjadi pada 17 paket pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, serta Dinas Tenaga Kerja.

Dari 17 paket tersebut, 12 paket tercatat sebagai kelebihan pembayaran sebesar Rp158 juta, sementara lima paket lainnya berstatus potensi kelebihan pembayaran Rp17 juta.

BPK menilai lemahnya pengawasan dari Kepala SKPD selaku pengguna anggaran serta kurang cermatnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam mengendalikan pekerjaan menjadi penyebab utama masalah ini.

Sebagai tindak lanjut, BPK merekomendasikan Wali Kota Dumai agar memerintahkan kepala dinas terkait untuk memperketat pengawasan dan pengendalian pelaksanaan jasa konsultansi.

BPK juga menginstruksikan PPK lebih teliti dalam mengendalikan pekerjaan danmemproses kelebihan pembayaran Rp158,08 juta sesuai ketentuan dan menyetorkannya ke Kas Daerah, serta menindaklanjuti potensi kelebihan pembayaran Rp17,85 juta pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Hingga berita ini ditayangkan, Redaksi arbindonesia.com masih berupaya mengkonfirmasi pihak terkait mengenai sisa kelebihan pembayaran yang belum di setor ke Kas Daerah. (Red)

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Bupati Indragiri Hilir (Inhil), H. Herman, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pada Tahun Anggaran 2026. Hal itu disampaikan saat memimpin Rapat Evaluasi Realisasi Fisik dan Keuangan Periode Maret yang berlangsung di Aula Kantor Bapperida Inhil, Kamis (09/04/2026).

Rapat yang dihadiri Sekretaris Daerah Inhil, Tantawi Jauhari, Asisten II Setda Inhil, Dwi Budianto, serta seluruh kepala OPD, camat, dan unsur terkait ini menjadi momentum penting untuk mengukur capaian sekaligus mengidentifikasi hambatan pembangunan daerah.

Dalam arahannya, Bupati Herman menekankan bahwa evaluasi bukan sekadar laporan angka, melainkan tolok ukur nyata sejauh mana program pembangunan memberi manfaat langsung bagi masyarakat.

“Saya minta seluruh OPD bergerak cepat, fokus, dan menuntaskan kegiatan yang masih tertinggal. Infrastruktur harus dipacu agar pelayanan publik semakin berkualitas,” tegasnya.

Fokus pada Infrastruktur dan Pertanian
Bupati menyoroti pentingnya dukungan anggaran dari pemerintah pusat, khususnya untuk memperkuat sektor pertanian dan mobilitas masyarakat. Pembangunan jalan dan jembatan disebut sebagai prioritas utama, karena menjadi tulang punggung distribusi hasil pertanian dan konektivitas antarwilayah.

Selain itu, perhatian khusus diberikan pada pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK). Herman mengingatkan OPD agar disiplin terhadap tenggat waktu penyerapan anggaran.

“DAK memiliki batas waktu yang ketat. Jangan sampai ada keterlambatan. OPD pengelola harus proaktif memastikan seluruh pekerjaan selesai tepat waktu,” ujarnya.

Poin-Poin Evaluasi
Beberapa catatan penting yang menjadi fokus evaluasi antara lain:
– Percepatan Anggaran: Optimalisasi akses dan penyerapan dana pusat dan provinsi.
– Peningkatan Infrastruktur: Prioritas pembangunan jalan dan jembatan untuk mendukung distribusi hasil pertanian.
– Kepatuhan Administrasi: Menghindari penumpukan realisasi fisik dan anggaran di akhir tahun.
– Dampak Pembangunan: Memastikan setiap program benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Komitmen Bersama
Rapat ditutup dengan penyampaian langkah tindak lanjut dari masing-masing OPD. Seluruh jajaran pemerintah daerah menegaskan komitmen bersama untuk meningkatkan capaian kinerja pembangunan hingga akhir Tahun Anggaran 2026. (Adv)

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Suasana penuh keakraban menyelimuti Lantai 3 Kantor Bupati Indragiri Hilir, Jumat (10/4), saat Pemerintah Kabupaten Inhil menggelar acara silaturahmi sekaligus perpisahan purna tugas Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Inhil, Fajar Husin.

Acara yang diisi dengan pembacaan Yasin dan tausiah agama oleh Ustadz Ruhiyat ini bukan sekadar seremoni, melainkan momentum penghargaan atas pengabdian panjang seorang abdi negara yang telah menorehkan jejak penting bagi masyarakat Inhil.

Sekretaris Daerah Inhil, Tantawi Jauhari, dalam sambutannya menyampaikan rasa terima kasih mendalam atas dedikasi Fajar Husin. “Atas nama Pemerintah Kabupaten Inhil, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdian Bapak Fajar Husin. Semoga segala kontribusi yang telah diberikan menjadi amal ibadah dan membawa kebaikan bagi masyarakat,” ujarnya penuh haru.

Sekda juga menekankan bahwa meski telah memasuki masa purna tugas, pengalaman dan kiprah Fajar Husin tetap dibutuhkan. “Apalagi Pak Fajar juga merupakan Ketua Ikatan Keluarga Kuantan Singingi (IKKS) Kabupaten Inhil. Peran dan pengalamannya sangat kita harapkan untuk saling bertukar pikiran demi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Menanggapi hal itu, Fajar Husin dengan rendah hati menyatakan kesiapannya untuk terus berkontribusi. “Saya memang sejak kecil di Inhil, hanya SMA dan kuliah di luar, lalu kembali mengabdi di sini. Semoga silaturahmi tetap terjaga dan kita bisa bersama-sama memberi manfaat bagi sekitar,” tuturnya.

Tak lupa, ia juga menyampaikan permohonan maaf atas segala khilaf selama bertugas. “Tak ada manusia yang luput dari kesalahan. Untuk itu saya mohon maaf sebesar-besarnya atas ucapan maupun perbuatan yang mungkin tidak berkenan,” ucapnya tulus.

Acara perpisahan ini menjadi penanda berakhirnya masa tugas seorang pejabat yang telah lama mengabdikan diri, sekaligus membuka lembaran baru untuk terus berkolaborasi demi kemajuan Indragiri Hilir. (Galeri Foto)

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Langit Reteh mendadak kelabu. Api yang berkobar di kawasan Pasar Bom, Pulau Kijang, Rabu (8/4/2026), menyisakan puing-puing dan air mata. Sebanyak 106 rumah luluh lantak, sebagian besar diantaranya rata dengan tanah, meninggalkan keluarga-keluarga yang kini kehilangan tempat bernaung.

Di tengah kepedihan itu, Bupati Indragiri Hilir (Inhil), H. Herman, bergerak cepat. Tanpa menunggu lama, ia menginstruksikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk menyalurkan bantuan logistik darurat.

Satu per satu paket berisi beras, gula, mie instan, minyak goreng, ikan kaleng, susu, dan teh celup didistribusikan ke setiap kepala keluarga terdampak.

“Fokus utama kami adalah memastikan warga tidak kekurangan bahan makanan. Saya sedang berkoordinasi dengan pihak Provinsi agar bantuan yang mengalir ke Pulau Kijang bisa lebih maksimal dan komprehensif,” tegas Bupati Herman, Kamis (9/4).

Namun, ia sadar bahwa pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Di hadapan masyarakat, Herman mengetuk pintu hati para pelaku usaha dan seluruh warga Inhil untuk bergandeng tangan.

“Solidaritas kita adalah kekuatan bagi mereka untuk bangkit kembali,” ujarnya penuh harap.

Kini, Pulau Kijang bukan hanya berduka, tetapi juga menjadi saksi bagaimana kepedulian bisa menyala lebih terang dari api yang melalap rumah-rumah warga. (Adv)

ARBindonesia.Com Dumai-Rutan Kelas IIB Dumai mengikuti kegiatan pengukuhan Petugas Satuan Tugas Operasi Kepatuhan Internal (Satops Patnal) yang digelar di Rutan Kelas I Pekanbaru, Selasa (7/04), dalam rangka Hari Bakti Pemasyarakatan ke-62 Tahun 2026.

Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 4 orang petugas dari Rutan Dumai turut resmi dikukuhkan sebagai anggota Satops Patnal bersama petugas dari UPT Pemasyarakatan se-Riau.

Dalam prosesi pengukuhan, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Riau, Maizar, membacakan naskah pengukuhan serta melakukan pemasangan atribut Satops Patnal kepada perwakilan petugas, yang dilanjutkan dengan pengucapan komitmen Tri Santika Daya Saksama sebagai bentuk integritas dan kesiapan dalam menjalankan tugas.

Dalam arahannya, Kakanwil menegaskan pentingnya penguatan pengawasan internal serta langkah strategis Satops Patnal.

“Saudara-saudara yang hari ini dikukuhkan merupakan garda terdepan dalam memastikan transformasi ini berjalan secara nyata. Laksanakan tugas dengan integritas yang tidak tergoyahkan, profesionalisme tinggi, serta keberanian moral dalam menegakkan kebenaran,” pesan Kakanwil.

Kepala Rutan Dumai, Enang Iskandi, mengatakan bahwa pengukuhan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat pengawasan internal.

“Kami siap mendukung penuh pelaksanaan tugas Satops Patnal dengan mengedepankan integritas dan deteksi dini guna menjaga keamanan dan ketertiban,” ujarnya.

Melalui pengukuhan ini, diharapkan Satops Patnal, termasuk petugas dari Rutan Dumai, mampu menjalankan peran secara optimal dalam memperkuat pengawasan internal, meningkatkan disiplin, serta menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan pemasyarakatan.(***)