INHIL –Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) melalui bidang Keluarga Berencana (KB) menghimbau kepada calon pengantin untuk melakukan pemeriksaan kesehatan minimal tiga bulan sebelum menikah. Langkah ini diambil untuk memastikan calon pengantin dalam kondisi fisik dan mental yang sehat, demi mewujudkan generasi yang berkualitas di masa depan.

Kepala Dinas DP2KBP3A Inhil, Drs. H. Sirajuddin, MM, menegaskan bahwa pemeriksaan kesehatan sebelum pernikahan sangat penting untuk mengetahui kondisi tubuh calon pengantin. Jika ditemukan masalah kesehatan, pemeriksaan lebih lanjut dan pengobatan dapat segera dilakukan.

Manfaat pemeriksaan kesehatan adalah untuk memastikan calon pengantin dalam kondisi sehat. Jika ada masalah, kita bisa segera mengatasinya, sehingga generasi yang dilahirkan nanti dapat tumbuh dengan baik dan terhindar dari masalah kesehatan seperti stunting,” ujarnya.

Sirajuddin menjelaskan bahwa pemeriksaan ini tidak hanya mencakup kondisi fisik, tetapi juga status gizi calon pengantin. Kondisi kesehatan yang baik akan mencegah risiko kelahiran anak yang kurang sehat atau mengalami masalah pertumbuhan.

“Penting bagi calon pengantin untuk menjalani cek kesehatan yang mencakup anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Bagi perempuan, pemeriksaan tambahan seperti lingkar lengan akan dilakukan untuk memeriksa risiko kekurangan energi kronis,” tambahnya.

Dengan mempersiapkan kesehatan sejak dini, calon pengantin dapat menjalani kehidupan pernikahan dengan lebih siap dan mencegah dampak negatif yang dapat memengaruhi kesehatan anak di masa depan.

INHIL– Sebanyak 22 peserta dari Sekolah Lansia Bugar Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) mengikuti prosesi wisuda yang digelar oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Inhil.

Acara ini berlangsung di Gedung Wanita Tembilahan dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup para lansia agar tetap produktif, sehat, serta memiliki kehidupan yang bermakna.

Dalam sambutan tertulis Penjabat (Pj) Bupati Inhil yang dibacakan oleh Kepala DP2KBP3A, disampaikan bahwa program Sekolah Lansia Bugar dirancang untuk menciptakan lansia yang tangguh, sehat, mandiri, aktif, produktif, dan bermartabat.

Proses pembelajaran di sekolah ini dipimpin oleh fasilitator dari berbagai bidang, termasuk Biro Psikologi Unique, Pokja 1 Tim Penggerak PKK, dosen gizi dari STIKes Husada Gemilang, dokter dari Puskesmas Tembilahan Kota, pimpinan PAUD Ziqra, Perkumpulan Warga Tulang Sehat (Perwatusi), dan penyuluh KB Kecamatan Tembilahan.

Pj Bupati menjelaskan bahwa kegiatan pembelajaran dimulai sejak Mei 2024 dan telah mencakup 12 pertemuan. Setiap peserta dinyatakan lulus setelah memenuhi standar program, sehingga layak mengikuti prosesi wisuda dan menerima sertifikat kelulusan.

“Semoga acara wisuda ini menjadi momentum bagi kita semua untuk semakin peduli terhadap kesejahteraan para lansia di Kabupaten Indragiri Hilir. Mari kita terus bersama-sama mendukung dan memajukan program Sekolah Lansia Bugar, agar semakin banyak lansia yang mendapatkan manfaat dan hidup lebih berkualitas,” ujar Pj Bupati dalam sambutan tertulisnya.

Acara tersebut turut dihadiri oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Riau, Dra. Mardalena Wati Yulia, beserta jajaran, Kepala OPD terkait, Camat Tembilahan, Kepala STIKes Husada Gemilang, kepala Sekolah Lansia Bugar, para fasilitator, serta sejumlah undangan lainnya.

Momentum ini diharapkan dapat menginspirasi masyarakat untuk lebih peduli terhadap kesejahteraan lansia, sekaligus mendorong keberlanjutan program-program inovatif seperti Sekolah Lansia Bugar di Kabupaten Indragiri Hilir.

ARB INdonesia, DUMAI – Program pemberian seragam gratis bagi murid SD dan SMP pada tahun ajaran baru yang digagas pasangan calon (Paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Dumai nomor urut 2, Ferdiansyah SE dan H. Soeparto, ternyata bukan sekedar membantu dan meringankan beban orang tua.

“Selain membantu masyarakat agar wajib belajar 9 tahun berjalan lancar, secara ekonomi juga memiliki multiplier yang besar,” kata Calon Wali Kota Dumai nomor urut 2 Ferdiansyah SE, saat pertemuan tatap muda dengan warga Jalan Garuda kelurahan Kampung Baru, kecamatan Bukit Kapur, Kamis (07/11/2024)

Ferdi menyebut setidaknya ada dua dampak. Pertama, uang yang harus dikeluarkan untuk baju seragam itu, bagi petani dan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) bisa jadi merupakan modal yang seharusnya diputar dan dikembangkan untuk usaha.

“Seragam gratis itu pada kisaran harga 1,2 juta hingga 1,5 juta. Bagi petani, ini bisa untuk membeli pupuk atau bibit. Setelah panen, hasilnya tentu akan berlipat. Begitu juga dengan pelaku UMKM, dengan uang segitu bisa untuk modal pembelian bahan baku,” katanya.

Yang kedua, lanjut Ferdi, baju seragam itu nantinya diharapkan dikerjakan oleh para penjahit di Kota Dumai. Sekira 50 sampai 80 penjahit akan terlibat dalam pembuatan seragam tersebut.

“Para penjahit akan mendapatkan order dan menghasilkan uang. Karena mereka berdomisili di Dumai, mereka akan belanjakan uangnya di Kota Dumai. Terjadi perputaran ekonomi,” terang Ferdi.

Setahun, program seragam gratis ini membutuhkan anggaran sekitar 25 Milyar. Uang yang dikeluarkan Pemko Dumai melalui APBD itu tidak lari keluar Dumai, tetapi berputar di Kota Dumai dan berperan meningkatkan income perkapita dan PDRB.

“Kami sudah hitung, program seragam dan LKS gratis tidak sampai 30 milyar setahun. Jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan biaya perjalanan dinas yang mencapai ratusan milyar,” tutup Ferdi. (*)

ARB INDONESIA, INDRAGIRI HILIR – Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir (Dinkes Inhil) menekankan pentingnya pemberian tablet tambah darah bagi ibu hamil untuk mencegah anemia. Anemia pada ibu hamil merupakan kondisi yang cukup serius karena dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan janin. 07/11/24

Menurut data dari Kementerian Kesehatan, sekitar 48.9% ibu hamil di Indonesia mengalami anemia, yang berarti hampir setengah dari ibu hamil berisiko mengalami komplikasi kesehatan yang serius. Tablet tambah darah yang mengandung zat besi, asam folat, dan vitamin B12, berperan penting dalam mendukung kesehatan ibu dan janin. 

Pemberian tablet tambah darah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mengurangi prevalensi stunting dan bayi prematur, yang sering terjadi akibat anemia pada ibu hamil. 

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) merekomendasikan pemberian tablet tambah darah sebagai intervensi nutrisi penting untuk mengurangi risiko anemia selama kehamilan dan masa nifas. Studi WHO menunjukkan bahwa ibu hamil yang rutin mengonsumsi suplemen tablet tambah darah dapat mengurangi risiko anemia hingga 70 persen.

Oleh karena itu, Dinkes Inhil mengajak semua pihak, termasuk tenaga kesehatan di Puskesmas dan kader kesehatan di desa, untuk berpartisipasi aktif dalam program pemberian tablet tambah darah. 

Selain itu, Dinkes Inhil juga menyediakan pedoman dan panduan bagi tenaga kesehatan untuk melaksanakan program pemberian tablet tambah darah secara adekuat. Pedoman ini disusun agar tenaga kesehatan memiliki pengetahuan, sikap, dan kemampuan yang diperlukan dalam mencegah dan menanggulangi anemia pada ibu hamil. 

Dengan adanya pedoman ini, diharapkan tenaga kesehatan dapat melakukan koordinasi yang baik dengan lintas program dan lintas sektor terkait, serta dapat memberikan panduan yang tepat kepada ibu hamil mengenai manfaat dan aturan minum tablet tambah darah.

Pentingnya pemberian tablet tambah darah bagi ibu hamil ini juga didukung oleh data dan penelitian yang menunjukkan bahwa kebutuhan zat besi pada ibu hamil meningkat sebesar 25% dibandingkan dengan wanita yang tidak hamil.

Dengan adanya pedoman ini, diharapkan tenaga kesehatan dapat melakukan koordinasi yang baik dengan lintas program dan lintas sektor terkait, serta dapat memberikan panduan yang tepat kepada ibu hamil mengenai manfaat dan aturan minum tablet tambah darah.

Pentingnya pemberian tablet tambah darah bagi ibu hamil ini juga didukung oleh data dan penelitian yang menunjukkan bahwa kebutuhan zat besi pada ibu hamil meningkat sebesar 25% dibandingkan dengan wanita yang tidak hamil. 

Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan zat besi sangat sulit dipenuhi hanya dari makanan saja, sehingga suplemen tambahan seperti tablet tambah darah menjadi sangat penting. Dengan pemberian tablet tambah darah yang adekuat, diharapkan dapat mencegah terjadinya anemia gizi besi serta menjadi salah satu intervensi spesifik dalam upaya percepatan penurunan stunting di Indonesia.(adv)

ARB INdonesia, DUMAI – Elektabilitas Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Dumai, Ferdiansyah SE – H. Soeparto (FATONAH) mencapai 58,9 % dalam survei yang dilaksanakan akhir Oktober 2024.

“Alhamdulillah, hasil survey yang dilaksanakan akhir Oktober lalu, elektabilitas Pak Ferdi dan Pak De Parto hampir 59 persen atau sekitar 58,9 persen,” kata Jurkam Fatonah, H. Zulkifli AS.

Zul As, sapaan Wali Kota Dumai periode 2004 – 2009 dan 2015 – 2020, mengungkapkan hasil survey itu pada kampanye dialogis yang dihadiri 300 lebih warga Barisan Pendukung Edwar Randa (Baper) di Jalan Pangkalan Sena, Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhsan Kecamatan Dumai Barat, Selasa (05/11/2024) malam.

“Sebenarnya hasil survey ini sifatnya rahasia, tapi saya mohon ijin ke koalisi untuk menyampaikannya ke masyarakat bahwa Ferdiansyah – Soeparto berpeluang besar untuk menang,” terang Zul As.

Diterangkan Zul As, hasil survey akhir Oktober lalu jauh melesat jika dibandingkan dengan survey sebelumnya yang dilaksanakan pada bulan Agustus dan September 2024. Saat dimana Ferdiansyah dan Soeparto baru menyatakan berpasangan maju di Pilkada Kota Dumai.

“Ini menandakan mereka berdua diterima masyarakat. Ketetapan hati untuk memilih Paslon nomor 2 ini semoga tidak berubah sampai jadwal pemilihan tanggal 27 November mendatang,” harap Zul As.

Kegiatan kampanye santun dan riang gembira yang dilaksanakan selama ini berpengaruh besar pada peningkatan elektabilitas Ferdiansyah – Soeparto.

Program peningkatan kualitas SDM dan Kesejahteraan masyarakat, ketenagakerjaan dan pemerataan pembangunan infrastruktur yang diusung, sangat diterima masyarakat.

Program itu antara lain insentif bagi fakir miskin, anak yatim dan piatu, anak terlantar, lansia dan disabilitas. Kemudian seragam dan LKS gratis, beasiswa bagi mahasiswa dari keluarga miskin dan berprestasi, bantuan biaya kuliah hingga gratis bagi tamatan SMA yang kuliah di perguruan tinggi di Dumai dan penyerapan tenaga kerja melalui peningkatan keterampilan dan kompetensi.

Daya tarik lain yang mempengaruhi adalah kemapanan ekonomi, kedermawanan dan kepedulian sosial yang sangat tinggi. “Sedangkan dengan uang pribadinya saja sudah berbuat banyak untuk masyarakat, apalagi nanti ketika mengelola APBD,” papar Zul As.

Ketokohan H. Soeparto sebagai sesepuh warga Jawa dan warga Kota Dumai memberikan pengaruh yang cukup besar. Lebih dari 50 tahun pak De Parto berdomisili di Kota Dumai. Dan selama itu juga sudah memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat Kota Dumai.

“Ferdiansyah sendiri merupakan putra kelahiran Kota Dumai berdarah Melayu Bengkalis dan Batak Karo. Kombinasi Ferdi – Parto adalah lintas generasi, Dumai dan luar kota Dumai. Serasi sekali,” tutup Zul As. (*)

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Kehadiran minimarket besar seperti Alfamart dan Indomaret di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) mulai memberikan dampak negatif terhadap usaha kecil masyarakat.

Sejumlah pedagang lokal mengeluhkan turunnya pendapatan mereka karena semakin banyaknya toko ritel modern yang muncul di berbagai sudut kota.

“Sejak berdirinya Alfamart dan Indomaret, omset kami turun drastis. Pembeli lebih memilih belanja di minimarket yang menawarkan barang serba ada, padahal harga barang di toko kami lebih murah,” ujar salah satu pedagang kecil di Kecamatan Tembilahan, Rabu (6/11/2024).

Selain mengurangi daya beli masyarakat terhadap produk lokal, keberadaan minimarket juga dipandang menggerus pasar tradisional yang sudah ada sejak lama.

Tak hanya itu, banyak pedagang kecil yang merasa kesulitan dalam bersaing dengan harga yang ditawarkan oleh jaringan ritel besar tersebut, yang memiliki kekuatan modal dan pasokan barang dari distributor besar.

Menanggapi hal ini, sejumlah tokoh masyarakat dan perwakilan pedagang kecil meminta Pemerintah Daerah (Pemda) Inhil untuk lebih tegas dalam mengambil sikap terkait fenomena tersebut. Mereka mengharapkan ada regulasi yang dapat melindungi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal dari persaingan yang tidak sehat.

“Pemda harus lebih proaktif dalam melindungi pedagang kecil. Kami mendukung perkembangan ekonomi, tapi jangan sampai itu mengorbankan usaha yang sudah lama dijalankan masyarakat setempat. Harus ada kebijakan yang lebih adil agar usaha kecil bisa berkembang dan bersaing sehat,” ujar seorang tokoh masyarakat.

Selain itu, dampak dari dominasi minimarket besar ini lebih jauh merusak struktur ekonomi lokal. Sejumlah analis ekonomi melihat bahwa semakin meluasnya jaringan ritel modern ini bisa merusak sektor UMKM, yang selama ini menjadi penggerak utama perekonomian daerah. Selain mematikan pasar tradisional, minimarket besar juga seringkali mengalihkan belanja masyarakat ke produk-produk yang dipasok oleh korporasi besar, bukannya produk lokal yang dihasilkan oleh pelaku usaha kecil.

“Jaringan minimarket ini seperti monster yang merambah semua lini ekonomi. Mereka tidak hanya merusak pasar tradisional, tapi juga membunuh usaha kecil. Ini jelas mengancam kedaulatan ekonomi lokal, karena uang yang berputar di pasar modern lebih banyak keluar dari daerah,” ujar salah seorang ekonom lokal.

Dengan semakin parahnya keadaan ini, masyarakat dan pelaku usaha kecil mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) Inhil untuk segera mengambil tindakan tegas.

Mereka meminta Pemda untuk menerapkan regulasi yang membatasi pertumbuhan minimarket besar, terutama di kawasan yang sudah padat, serta mendukung pelaku UMKM dengan berbagai insentif.

“Jika Pemda tidak tegas, usaha kecil akan musnah. Pemda harus segera membuat aturan yang membatasi pendirian minimarket besar di tempat-tempat strategis, dan memberikan insentif bagi pelaku usaha kecil agar mereka bisa bersaing dengan cara yang lebih sehat,” ujar salah seorang tokoh masyarakat Inhil.

Selain pembatasan lokasi dan jumlah minimarket, masyarakat juga mengusulkan agar Pemda memberikan bantuan pelatihan, akses permodalan, dan pemasaran bagi UMKM agar produk lokal bisa lebih bersaing dengan produk yang dijual di minimarket besar.

“Kami butuh dukungan nyata, bukan hanya regulasi yang membebani,” pungkas Ujang. rls