TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan menghadiri kegiatan pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Mohamad Indarto sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Tembilahan di kantor PN Tembilahan jalan Prof M Yamin, Selasa (3/11/2015).

Saat dikonfirmasi, Bupati menyambut baik dengan pergantian struktur baru di internal PN Tembilahan. Semoga katanya kedepan dapat meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang lebih baik lagi.

“Dengan adanya pejabat baru pada posisi Wakil ketua itu semoga saja tugas-tugas dibidang pengadilan dapat terlaksana lebih baik lagi kedepannya,” kata Wardan.

Sementara itu, Ketua PN Tembilahan Erstanto Windiolelono mengharapkan kepada wakil ketua yang baru ia lantik untuk bisa meningkatkan komunikasi yang baik antar Forkopimda Inhil. Selain itu dapat menjadikan titik awak untuk meningkatkan kualitas SDM dan pelayanan kepada pencari keadilan.

“Terakhir saya harapkan juga untuk merenungkan dan menanamkan dari ucapan sumpah terima jabatan. Sebab dalam ucapan tersebut adalah tonggak untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat,” katanya.

Terkait hal ini, Wakil Ketua yang baru dilantik menaggapi bahwa semua itu akan bisa terlaksana dengan sukses jikalau semua unsur yang ada bisa bekerjasama untuk menegakkan keadilan di daerah ini. “Kerjasama kita semua itu yang terpenting, dan saya siap bekerja sesuai tupoksi pada posisi wakil ketua,” tandas Indarto.

Untuk diketahui, pada pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan ini tidak hanya dihadiri oleh Bupati Inhil, namun juga tampak dihadiri oleh unsur Forkopimda Kabupaten Inhil. (mirwan/adv)

Jakarta – Putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) atas SK Menteri Hukum dan HAM terkait dua partai politik yakni PPP dan Partai Golkar menjadi momentum bagi dua partai ini melakukan rekonssiliasi. Masing-masing partai memiliki caranya sendiri.

Langkah maju diambil Partai Golkar. Berbalut forum silaturahmi nasional (Silatnas), Partai Golkar secara formal mempertemukan dua kubu yang berseteru pada Minggu (1/11/2015). Meski sifatnya formalitas, pertemuan dua kubu ini secara psikologis lebih memudahkan untuk melangkah dalam rekonsiliasi yang nyata di kemudian hari.

Dua kubu yang selama setahun terakhir ini saling berseteru, kini bisa duduk bersama. Satu isu yang mempertemukan dua kubu ini yakni ajang Pilkada serentak gelombang pertama pada 9 Desember 2015 mendatang. Tidak sekadar itu, sejak Senin (2/11/2015), Aburizal Bakrie kembali berkantor di Kantor DPP Partai Golkar, yang selama setahun ini dikuasai kubu Agung Laksono.

Meski demikian, formulasi islah atau rekonsiliasi di internal Partai Golkar belum mencapai titik temu. Karena kelompok Agung Laksono menginginkan adanya Musyawarah Nasional (Munas) untuk menyelesaikan konflik, namun sebaliknya bagi kubu Aburizal Bakrie tidak perlu digelar Munas.

Tentu perbedaan pandangan ini bisa menjadi bara dalam sekam bila tidak dicarikan konsesi atas islah di antara kedua belah pihak. Karena faktanya, dua kubu tersebut masing-masing membawa gerbong dan pasukan. Selama kepentingan elit dan gerbongnya terakomodasi, jalan islah bukanlah perkara sulit.

Kuncinya, akomodasi dan pembagian kepentingan yang dianggap adil. Perkara ini yang tidak jarang justru menjadi pelik dan rumit. Rumus “siapa dapat apa” seringnya menggagalkan perundingan.

Rekonsiliasi di internal Partai Golkar jauh lebih prospektif dibanding dengan PPP. Karena faktanya, konflik di internal PPP tidak sekadar perkara legalitas partai, namun tidak sedikit yang menjurus konflik personal satu sama lain.

Menurut Ketua Umum PPP versi Muktamar Surabaya M Romahurmuziy pihaknya juga menjajaki islah di internal PPP sebagai respons atas putusan kasasi MA dengan membentuk tim tujuh. “Opsinya masih dimatangkan Tim 7,” ujar Romi, sapaan akrabnya, Senin (2/11/2015). Tim Tujuh ini rencananya akan melibatkan tokoh senior partai serta sesepuh partai untuk menyelesaikan konflik di internal partai.

Rumusan formulasi islah di masing-masing partai yang tengah berkonflik memang harus dicapai secara matang. Itu bila masing-masing memang berkehendak untuk menyatukan dua kekuatan yang selama setahun ini berkonflik. (inilah.com)

JAKARTA– Ini kabar buruk bagi para honorer K2. Pasalnya, pemerintah membatalkan pengangkatan honorer K2 menjadi CPNS pada 2016 mendatang. Keputusan itu diambil karena pemerintah tak punya dana untuk mengangkat sekitar 430 ribu honorer K2.

“Anggaran pengangkatan honorer K2 tidak ada. Karena beban negara sangat besar, apalagi harus membayar gaji PNS yang 4,5 juta orang,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ‎Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi, Senin (2/11).

Dia menambahkan, pemerintah sudah meminta anggaran tambahan Rp 28 miliar. Dari jumlah itu, sebanyak Rp 16 miliar bakal digunakan untuk penyelesaian honorer K2. Sayangnya, anggaran itu ternyata tidak ada.

“Kami akan melakukan berbagai upaya untuk memenuhi kesepakatan dengan Komisi II DPR RI. Mudah-mudahan ada titik terangnya,” ujar kader Partai Hanura itu.

Dia menambahkan, pemerintah harus melakukan efisiensi anggaran karena dana APBN sangat terbatas. Jika mengangkat honorer K2, beban negara akan bertambah. (jpnn)

Tembilahan (detikriau.org) – Kepala BPMPD Inhil Drs Yulizal berharap prestasi yang diraih Desa Danau Pulai Indah Kecamatan Kempas hendaknya diikuti seluruh Desa-desa lain yang ada di Kabupaten Inhil khususnya dalam pengelolaan Administrasi desa.

Menurut Yulizal, tertib administrasi menjadi tolak ukur oleh TIM dalam penilaian lomba Desa tingkat Provinsi Riau. Disebutkannya, Administrasi Desa di Inhil selama ini masih sangat minim dan kurangnya SDM.

“Semoga dengan pelaksanaan Rakor yang di adakan BPMP Bangdes Propinsi Riau yang diikuti seluruh Kepala Desa dan lurah Se-Propinsi Riau pada hari ini dapat memberikan hasil yang positif terhadap kepala Desa Khususnya Kepala Desa dan Lurah dari Kabupaten Inhil,” Sebut Yulizal usai mengikuti rakor di Pekanbaru, senin (2/11/2015)

Seperti diketahui, dalam kegiatan rakor ini juga dibacakan pemenang-pemenang lomba Desa Tingkat Provinsi Riau TH 2015 yang diikuti oleh Seluruh Desa dan Kelurahan.

Pemerintah Kabupaten Inhil memperoleh Juara harapan 2 yang di raih oleh Desa Danau Pulai Indah Kecamatan Kempas, penghargaan tersebut di serahkan Secara simbolis oleh Plt. Gubernur Riau Arsyadjuliandy Rachman kepada Kepala Desa Danau pulai Indah.(mirwan/adv)

Tembilahan (detikriau.org) – Bupati Inhil, HM Wardan hadiri Rakor Kepala Desa dan Lurah tajaan BPMP Bangdes Propinsi Riau bertempat di salah satu Hotel di Pekanbaru. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa se Pemerintah Propinsi Riau ini dibuka resmi oleh Plt.Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman dan dihadiri oleh Kementrian dalam Negeri dalam hal ini di wakili Direktur fasilitasi pengembangan Kapasitas Aparatur Desa Drs. Andi Uni P, M.Si,  Unsur Forkopimda, Plt.Sekda Propinsi Riau, SKPD di lingkungan Pemerintah Propinsi. Senin (2/11/2015)

Dalam kesempatan itu, Bupati Inhil hadir didampingi Kepala BPMPD Yulizal dan Kabag humas Setda Inhil, Ahmad Ramani.

Pembukaan Rakor yang diikuti oleh sebanyak 1617 kepala Desa dan 233 lurah Se-Propinsi Riau ini ditandai dengan pemukulan gong oleh Plt Gubri.

Rakor ditujukan untuk  meningkatka Pemamahamn terhadap kebijakan-kebijakan Pemerintah dalam rangka akselerasi Pembangunan dan Pelayanan Kepada Masyarakat, menyamakan persepsi di dalam penyelenggaraan pemerintahan Pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat memantapkan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan dan melaksanakan Program atau kegiatan bidang Pemerintahan Desa dan kelurahan di dalam kegiatan peningkatan kapasitas kepala Desa dan Lurah se-Propinsi Riau.

Bupati HM.Wardan yang di wawancarai awak media usia mengikuti pembukaan Rakoor tersebut kepada awak media mengatakan, dalam rangka menunjang Undang-undang No.6 tentang Desa perhatian Pemerintah Kabupaten Inhil kepada Desa dan Kelurahan yang ada di Kabupaten Inhil sudah cukup di perhatikan yang di tandai dengan kucuran Dana APBD Kabupaten Inhil yang 2 tahun belakangan syang udah lebih dari Rp 130 M melalui program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ). (mirwan/humas/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Piagam penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) yang diraih oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) di bidang keagamaan belum lama ini, tentunya sangat diapresiasi oleh seluruh kalangan, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Seperti yang diungkapkan oleh Ketua Komisi II DPRD Inhil, Amd Junaidi saat berbincang dengan sejumlah awak media, di Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, Senin (2/11/2015).

Menurut Junaidi, apa yang ditorehkan Pemerintah Daerah (Pemda) pada iven wisata religi Gema Muharram 1437 H lalu, tentunya memberikan kebanggaan tersendiri bagi Kabupaten Inhil. Apalagi, prestasi ini di bidang keagamaan, yang memang sejak dahulu selalu menjadi spirit di Negeri Seribu Parit.

“Ini merupakan suatu capaian yang baik bagi daerah kita, yang harus mampu dipertahankan dan kalau bisa lebih ditingkatkan lagi di masa mendatang,” tutur Junaidi.

Kemudian, politisi dari Partai Golongan Karya (Golkar) Inhil ini mengingatkan, selain prestasi di bidang keagamaan tersebut, Pemda juga harus memperioritaskan peningkatan prestasi di bidang lainnya, seperti pada bidang perkebunan kelapa rakyat, yang selama ini menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan dengan baik dan maksimal.

“Jadi, kita minta Pemkab Inhil juga mengutamakan bidang perkebunan kelapa, yang saat ini kondisinya sudah sangat memprihatinkan,” tambahnya.

Apalagi, lanjut Junaidi, selama ini Kabupaten Inhil digadang-gadangkan sebagai wilayah dengan hamparan perkebunan kelapa terluas di Indonesia, bahkan hingga dunia. Meskipun, kebanyakan pohon kelapanya sudah mulai rusak dan hilang.

“Andai itu bisa dapat rekor MURI, tentu kita akan lebih bangga lagi, karena petani di Inhil juga merindukannya,” imbuhnya. (adi/adv)