TEMBILAHAN (detikriau.org) – Untuk menuntaskan permasalahan yang saat ini terjadi di sektor perkebunan kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) tergantung kemauan pengambil kebijakan.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Inhil, Dr H Ferryandi menyikapi semakin rumitnya upaya penyelamatan lahan perkebunan kelapa rakyat yang kondisinya semakin kritis, kemarin.

Dikatakan Ferryandi, permasalahan masif harus dituntaskan secara masif juga, karena itu dibutuhkan kemauan dengan wujud kebijakan yang nyata.

“Salah satu solusinya, adalah dengan mengupayakan adanya regulasi penggunaan Dana Alokasi Desa (ADD) oleh semua desa demi kepentingan perbaikan trio tata air, yang menjadi kunci permasalahan di bidang perkebunan,” tutur Ferryandi.

Dijelaskan Ferryandi, apabila semua desa diberi hak penuh untuk menuntaskan permasalahan perkebunan yang ada di desanya masing-masing melalui 25 sampai 30 persen dari ADD, maka persoalan perkebunan akan bisa tuntas dalam kurun waktu 3-5 tahun.

“Jadi, pemerintah hanya tinggal memantau dan memberikan arahan sesuai dengan ketentuan dan perturan yang berlaku, serta mensinergikannya dengan Satker terkait,” terangnya.

Sementara itu, Bupati Inhil, HM Wardan menyatakan bahwa pihaknya secara prinsip sepakat dengan ide penggunaan ADD untuk mengatasi persoalan di desa.

“Kita akan upayakan membuat ADD tersebut agar bisa digunakan desa untuk mengatasi persoalan di desa, khususnya permasalahan trio tata air perkebunan kita yang rusak akibat intrusi air laut, dan saya sudah mulai perintahkan beberapa Kepala Desa terpilih untuk memprioritaskan hal ini,” kata Bupati Wardan, (adi).

Bagansiapi-api, detikriau.org – Bupati Rohil, H Suyatno harapkan kepada seluruh tenaga bidan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Permintaan ini disampaikan Bupati dalam sambutannya saat menghadiri kegiatan HUT Bidan ke 64 di gedung serbaguna Bagansiapi-api, Senin (30/11)

Dikatakan Bupati, tugas seorang bidan sangatlah berat. Karena bidan harus melayani masyarakat yang membutuhkan bantuan tanpa mengenal waktu. “Kadang tengah malam buta dipanggil. Bayangkan betapa beratnya tugas bidan itu,” kata Suyatno

Mendukung peningkatan kesehatan terutama peran bidan yang saat ini terdata sebanyak 824 orang, Pemkab Rohil melalui Bappeda dan Dinas Kesehatan menurut upati akan segera menyusun sejumlah agenda skala prioritas. Salah satu diantaranya yakni mengagendakan kegiatan untuk melengkapi fasilitas sarana dan prasarana di semua puskesmas terutama bagi kegiatan persalinan.

diharapkan dengannya kegiatan persalinan di puskesmas di semua daerah di wilayah Kabupaten Rohil akan dapat lebih dioptimalkan. “Ini yang harus kita realisasikan. Sehingga bidan yang bertugas di puskesmas bisa lancar melaksanakan tugasnya,” tambahkan Suyatno.

Sempena peingatan HUT IBI ke 64, juga diselaraskan dengan kegiatan seminar ilmiah kebidanan yang dijadwalkan akan berlangsung selama 1 hari. (Humas/dro)

Rengat (detikriau.org) – Kejaksanaan Negeri (Kejari) Rengat kembali memperpanjang masa cekal terhadap tersangka dugaan korupsi APBD Inhu yang juga mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) Drs H R Erisman Msi, hingga Maret 2016 mendatang. Sementara pemberkasan pemeriksaan terhadap tersangka dugaan korupsi APBD Inhu senilai Rp 2,8 Milyar lebih itu, tinggal melengkapi.

“Proses hukum terhadap tersangka atas dugaan korupsi APBD Inhu pada tahun 2013 hingga 2014 lalu yakni mantan Sekdakab Inhu terus berjalan,” ujar Kejari Rengat Teuku Rahman SH MH ketika dikonfirmasi melalui Kasi Pidsus Roy Madino SH didampingi Kasi Intel Afridel SH diruang kerjanya. Senin (1/12/2015)

Dikatakannya, setelah masa pencekalan terhadap tersangka berakhir pada Sepetember lalu, kembali diusulkan untuk perpanjangan. Bahkan, pengusulan tersebut sudah disetujui oleh Kejati Riau dan diperpanjang selama enam bulan atau berakhir pada bulan Maret 2016 mendatang.

Perpanjangan pencekalan tersebut, dalam rangka untuk mempermudah proses pemeriksaan terhadap tersangka. Selain itu juga, cekal tersebut merupakan larangan bagi tersangka untuk keluar negeri. Sehingga surat pencekalan tersebut, juga disampaikan kepada pihak terkait terutama kepada Imigrasi.

Menurutnya, proses hukum terutama pemberkasan terhadap tersangka cukup lama. Hal ini salah satunya disebabkan oleh ketidakterbukaan tersangka selama dilakukan pemeriksanaan. Bahkan sebelumnya, tersangka sempat menyatakan tidak pernah menikmati dan menyatakan kerugian tersebut merupakan tanggungjawab bendahara.

Keterlibatan tersangka baru mulai terang ketika terungkap melalui persidangan. Dimana, dua bendahara sebelum sudah di vonis dan sudah menjalanan masa penahanan.

Untuk itu katanya, proses hukum terhadap tersangka yang juga mantan Sekdakab Inhu itu dalam waktu dekat ini akan tuntas. “Tersangka dalam waktu dekat akan dipanggil untuk melengkapi berkas,” terangnya. (Zal)‪

Tembilahan (detikriau.org) – Sebelumnya, Pansel mengumumkan secara terbuka melalui papan pengumuman di kantor BKD Inhil delapan nama peserta yang lulus seleksi kompotensi bidang (penulisan makalah, presentasi dan wawancara) pada seleksi terbuka JPT di lingkungan Pemkab Inhil untuk jabatan Sekda dengan surat keputusan Pansel nomor: 15/Pansel-kab.inhil/xi/2015

8 nama tersebut adalah H Aslimuddin (JFU Dinas Pariwisata Riau), Dianto Mampanini (Kadis Cipta Karya), H Fauzar (Asisten II), H Nuriman (Sekwan Meranti), H Said Syarifuddin (JFU Bappeda Riau), Surya Maulana (JFU BKP2D Riau), H Tantawi Jauhari (Kadishub), H Zainal Arifin (JFU Dispenda Inhil).

Sedangkan peserta untuk jabatan 4 kepala Dinas berjumlah 30 nama yakni untuk jabatan Kepala Dispenda, 16 nama, Kepala Dinas Kesehatan, 25 calon untuk Kepala Dinas Tanaman Pangan dan 9 calon untuk Kepala Dinas Bina Marga. (mirwan)