“Batalnya Penganggaran Pembangunan Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Umum Puri Husada Tembilahan”

“Atau Jangan-Jangan DPRD Riau menganggap Kabupaten Inhil bukan bagian dari Bumi Lancang Kuning lagi sehingga tidak memberikan perhatian dan dukungan terhadap kebutuhan masyarakat Inhil”.

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Selain Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Puri Husada (PH) Tembilahan, ungkapan kekecewaan terhadap batalnya rencana pembangunan ruang rawat inap dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau tahun 2016 juga diungkapkan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil).

Ungkapan kekecewaan tersebut disampaikan langsung Ketua Komisi IV DPRD Inhil, H Adriyanto kepada sejumlah awak media di Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, Senin (7/12/2015).

“Saya atas nama Pimpinan Komisi IV DPRD Inhil kecewa, karena rencana pembangunan ruang rawat inap di RSUD PH Tembilahan batal setelah tidak lolos di pembahasan Banggar DPRD Riau,” tutur Adriyanto.

Padahal, jelas Adriyanto, sebelumnya telah dilakukan ekspose tentang kebutuhan RSUD PH Tembilahan, seperti ruang rawat inap dan ruang rawat jalan, yang dihadiri langsung oleh Plt Sekda dan sejumlah pejabat terkait lainnya.

“Ketika itu, Pemkab Inhil sudah menyanggupi pembangunan ruang rawat jalan sebesar Rp 23 M. Sedangkan, pembangunan ruang rawat inap meminta bantuan dari provinsi sebesar Rp 17 M,” terang Adriyanto.

Untuk keperluan tersebut, manajemen RSUD PH Tembilahan telah melakukan pertemuan dengan Bappeda dan Anggota DPRD Riau, khususnya yang berasal dari daerah pemilihan (dapil) Inhil.

“Dari pertemuan ini, diharapkan kawan-kawan di DPRD Riau dapat mengawal rencana kita dan mereka sudah berkomimen untuk membantu terlaksananya pembangunan ruang rawat inap di RSUD PH Tembilahan,” tambahnya.

Namun hari ini, setelah rencana pembangunan ruang rawat jalan sudah dianggarkan di APBD Inhil sebesar Rp 23 M, malah rencana pembangunan ruang rawat inap yang diusulkan Bappeda Riau ditolah oleh Banggar DPRD Riau.

“Karena itu, kita mempertanyakan komitmen Anggota DPRD Riau, khususnya yang berasal dari dapil Inhil terhadap upaya peningkatan pelayanan kesehatan di Inhil,” katanya.

Atau jangan-jangan, lanjut politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Inhil ini, DPRD Riau menganggap Kabupaten Inhil bukan bagian dari Bumi Lancang Kuning lagi, sehingga tidak memberikan perhatian dan dukungan terhadap kebutuhan masyarakat Inhil.

“Untuk urusan wajib seperti kesehatan ini saja sudah tidak memberi bantuan, bagaimana yang lainnya,” tutup Adriyanto. (adi)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dinas Kesehatan (Diskes) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar pertemuan peningkatakan kapasitas dokter dan pengelola program perawatan kesehatan masyarakat (perkesmas) UPT Puskesmas, di aula salah satu hotel di Kota Tembilahan, Senin (7/12/2015).

Kegiatan yang diikuti 54 peserta, terdiri dari 27 dokter dan 27 pengelola program perkesmas di UPT Puskesmas se-Kabupaten Inhil ini, menghadirkan narasumber dari Diskes Inhil dan RSUD Puri Husada Tembilahan.

Ketua Panitia Pelaksana, Hayandi SKM mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan keterpaduan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan kesehatan pada masyarakat, khususnya kelompok rentan dan resiko tinggi di wilayah UPT Puskesmas.

“Tujuan lain adalah diperolehnya dukungan sumber daya manusia (SDM), sarana prasarana dan pembiayaan dari berbagai sumber dana dalam penyelenggaraan upaya perkesmas,” tutur Hayandi.

Sementara itu, Plt Kadiskes Inhil, dr Saut Pakpahan menjelaskan, melalui program perkesmas atau pelayanan luar gedung ini, seluruh UPT Puskesmas harus membuat daerah binaan, baik secara individu, keluarga maupun kelompok masyarakat yang beresiko tinggi terhadap penyakit.

“Nantinya, setiap ahun daerah binaan ini terus berganti, sampai seluruh daerah di wilayah kerja UPT Puskesmas terbina kesehatannya,” terang Saut.

Penerapan program tersebut, lanjut Saut, dimaksudkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan luar gedung UPT Puskesmas.

“Untuk itu, kepada seluruh aparatur di UPT Puskesmas kita tekankan agar membuat pemetaan dan skedul. Kemudian, ditentukan mana daerah yang beresiko tinggi dan mana yang tidak, untuk diprioriaskan penerapannya,” imbuhnya. (adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Asisten I Setda Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Darussalam buka secara resmi kegiatan fasilitasi dan sosialisasi percepatan proses pembauran di lingkungan masyarakat Riau sekaligus pemberian tanda penghargaan pembauran tahun 2015 di Balai Kantor Bupati Inhil, Tembilahan, Senin (7/12/2015).

Kegiatan tajaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Riau bekerjasama dengan Badan Kesbangpol Kabupaten Inhil yang dihadiri perwakilan Dirjen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI Isti Khaliana Ketua umum Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi Riau Fauzi Gani, Ketua FPK Kabupaten Inhil H Zainal beserta sejumlah peserta sosialisasi.

Atas nama Pemkab Inhil, Asisten I memberikan apresiasi terhadap kegiatan itu sebagai usaha meningkatkan kecerdasan masyarakat untuk berfikir melakukan tindakan yang terbaik dari segala persoalan.

“Harapannya tentu saja kita ingin dari segala perbedaan baik suku, ras dan lain-lain dapat disatukan. Jika itu sukses maka satu anugerah bagi pemerintah dan masyarakat secara umum,” kata Darussalam.

Disamping itu, ia juga mengharapkan kepada peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi tersebut bisa menyebar luaskan informasi kepada masyarakat umum, baik melalu berteman, keluarga maupun rekan kerja serta dari jalur lainnya, dengan tujuan impian bersama bisa tercapai.

Sementara itu, perwakilan Dirjen Kemendagri RI Isti Khaliana saat dikonfirmasi menerangkan, daerah Kabupaten Inhil ini termasuk daerah yang berkembang dan banyak pendatang yang dinilai perlu diberikan pembinaan agar tidak ada terjadi hal-hal melanggar ketentuan, terutama persoalan perbedaan ras dan suku serta agama. (mirwan/adv)

“Padahal sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau dari daerah pemilihan (dapil) Kabupaten Inhil sudah memberikan dukungan dan berjanji akan memperjuangkannya”

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Puri Husada (PH) Tembilahan, dr Irianto menyatakan bahwa dirinya sangat kecewa, karena rencana pembangunan ruang rawat inap yang menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau tahun 2016 batal dilaksanakan.

Padahal sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau dari daerah pemilihan (dapil) Kabupaten Inhil sudah memberikan dukungan dan berjanji akan memperjuangkannya.

“Saya dapat konfirmasi dari Bappeda Riau, katanya untuk pembangunan ruang rawat inap tidak jadi, karena tidak lolos saat di Baggar DPRD Riau,” tutur Irianto kepada awak media, Senin (7/12/2015).

Padahal sebelumnya, lanjut dokter spesialis penyakit dalam ini, Anggota DPRD Provinsi Riau dapil Inhil telah mengunjungi RSUD PH Tembilahan dan melihat langsung kondisi rumah sakit berplat merah tersebut.

“Saat itu, mereka bilang sudah tidak layak bangunan rumah sakit ini, dan harus segera diperbaiki,” tambahnya.

sebelumnya, guna memperoleh bantuan pembangunan dari Pemprov Riau, dijelaskan Irianto pihaknya juga telah melakukan ekspose, baik di Bappeda maupun DPRD Provinsi Riau.

“Setelah mendengar ekspose kita, Bappeda Riau sudah mengusulkan anggaran sebesar Rp 17,5 miliar untuk pembangunan ruang rawat inap, tapi ternyata di Banggar tidak disetujui,” Kesalnya. (adi)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) berhasil meraih terbaik se-Indonesia setelah kota Ternate Maluku kategori etnis kebangsaan tahun 2015. Hal itu dinilai langsung oleh pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.

Dalam hal ini, pihak Kemendagri memberikan penghargaan berupa reward kepada Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Inhil sebagai organisasi mengayomi dan pembinaan secara langsung di lapangan terhadap perbedaan suku, agama, ras dan lain sebagainya.

“Inhil ini terpilih salah satu terbaik di Indonesia dan diberikan reward, kita berterima kasih kepada masyarakat Inhil telah berperan aktif mendukung program kita pembentukan solidaritas yang baik,” kata Ketua Umum Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi Riau, Fauzi Gani, Senin (7/12/2015) di Tembilahan.

Sementara itu, Ketua FPK Kabupaten Inhil H Zainal saat dikonfirmasi mengaku sangat bangga karena daerah Kabupaten Inhil termasuk daerah yang berbagai ragam perbedaan. Disebabkan dukungan masyarakat, Inhil berhasil memperoleh penghargaan terbaik kedua se-Indonesia.

“Sangat bangga sekali, ternyata masyarakat di daerah kita luar biasa. Padahal daerah kita ini termasuk daerah banyak suku, yang terdaftar saja ada 15 suku, tetapi secara keseluruhan ada 22 suku,” kata Ketua FPK Kabupaten Inhil H Zainal.

Dari penghargaan tersebut, ia mengaku akan lebih meningkatkan solidaritas di lingkungan Inhil. Umpama belakangan terakhir, jika ada permasalah maka FPK langsung tanggap agar persoalan tidak semakin besar. (mirwan/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – PT THIP Kebun Tembusu kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) diduga ada pencuri atau mungkin juga tuyul. Bagaimana tidak, ratusan juta uang gaji karyawan dilaporkan raib.

Kapolres Inhil AKBP Hadi Wicaksono Sik melalui PAUR Humas, Iptu Warno Akman, Senin (7/12/2015) mengatakan, akibat kejadian itu, PT THIP mengalami kerugian materil sebesar Rp 210 juta.

“Laporannya sudah kita terima, pelaku masih dalam lidik,” kata Paur Humas.

Kronologis peristiwanya, dijelaskan PAUR Humas, Sabtu (5/12), sekira pukul 11.00,WIB bermula ketika salah seorang karyawan, Khairul Rahman (29) selaku pelapor mengambil uang gaji karyawan di kantor wilayah I perusahaan setempat bersama saksi sebesar Rp 373 juta.

Kemudian sekira pukul 11.35 WIB pelapor dan saksi kembali ke kantor dan meletakan uang gaji tersebut di atas meja ruangan Estate menejer, Kemudian pelapor menunggu para Asisten untuk mengambil uang tersebut tetapi tak kunjung datang.

Setelah itu pelapor menitipkan ruangan kepada Komandan Regu Security PT THIP selaku saksi karena pelapor pergi untuk makan siang. Sekira pukul 14.00 WIB Setelah makan siang selesai pelapor kembali ke ruangan kantor dan mendapati tumpukan uang di atas meja sudah berkurang, Rp 210 juta raib. (mirwan)