TEMBILAHAN (detikriau.org) – Untuk tahun anggaran 2015 lalu, pelaksanaan program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) dinyatakan tuntas seratus persen di seluruh desa se-Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil).

Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Inhil, H Yulizal MM saat berbincang dengan awak media di kantornya, Jalan Pendidikan Tembilahan, kemarin.

Dikatakan Yulizal, meskipun dalam penerapannya di lapangan masih ditemukan sejumlah kendala, namun hal itu tidak menjadikan program unggulan Pemkab Inhil ini tersendat dan terhenti pelaksanaannya.

“Alhamdulillah, semuanya tuntas seratus persen,” tutur Yulizal.

Oleh karena itu, lanjut Yulizal, ke depan pihaknya akan mengarahkan program DMIJ untuk peningkatan perekonomian masyarakat desa yang mayoritas petani, seperi penyelamatan kebun rakyat dari antisipasi air bah yang sering terjadi.

“Dari anggaran keseluruhan tiap desa, sekitar 20 persen untuk pembangunan tangul maupun pengerukan parit,” tambahnya.

Sedangkan untuk penanganan seperti masalah perkebunan ini pemerintah daerah sendiri, tentu tidak akan mampu menjangkau secara keseluruhan, karena kondisi tersebut akan lebih diketahui oleh masyarakat desa itu sendiri.

“Pada tahun 2016 mendatang, Pemkab Inhil telah menganggarkan sekitar Rp 130 Miliar lebih, untuk menyukseskan program DMIJ ini,” imbuhnya. adi

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Tim Penggerak PKK Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) berencana melakukan penghijauan dengan melakukan penanaman sejumlah pohon di SMA Negeri 2 Tembilahan. Kegiatan ini diagendakan akan dilaksanakan pada tanggal 22 Januari mendatang.

“Tanggal 22 kita menggelar tanam pohon bekerjasama dengan Dinas Kehutanan,” kata Ketua TP PKK Kabupaten Inhil Hj Zulaikhah Wardan, kemarin.

Sebenarnya, kegiatan tersebut merupakan program tahun 2015 lalu, namun dikarenakan ada hambatan, maka pihaknya menunda hingga bulan Januari 2016 ini.

Kegiatan ini, lanjutnya, akan melibatkan seluruh organisasi wanita yang ada di Kabupaten Inhil dan dijadwalkan akan dihadiri Bupati Inhil serta unsur Forkopimda. –mirwan

JAKARTA – Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) dinilai jauh lebih buruk dibandingkan pemerintahan orde baru.

Selain tidak menampakkan hasil kerja yang baik untuk rakyat, pemerintahan Jokowi-JK juga terlalu sering membuat kegaduhan yang tidak penting bagi kehidupan rakyat.

Pengamat politik Universitas Indonesia (UI), M Budyatna mengatakan, banyak orang yang telah membandingkan pemerintahan saat ini dalam berbagai aspek sama dengan era Orde Baru (Orba).

“Buat saya Orde Baru masih jauh lebih baik dibandingkan pemerintahan saat ini,” ujar Budyatna saat dikonfirmasi, kemarin.

Pemerintahan Orde Baru di zaman kepemimpinan Soeharto, kata dia, meski menggunakan gaya otoriter, demokrasi dibungkam, hukum dijalankan sesuai kebutuhan, namun pembangunan tetap berjalan.

Rakyat menurutnya, masih bisa menikmati dan diperhatikan oleh pemerintah. Budyatna mengatakan, di era Orde Baru, rakyat masih bisa merasakan enaknya mendapatkan BBM murah bersubsidi dan pembangunan tetap berjalan.

Berbeda dengan Pemerintah Jokowi-JK saat ini. Meski semuanya dibungkus demokrasi, namun kenyataannya sangat manipulatif. Seolah-olah hanya apa yang dilakukan pemerintahan Jokowi-JK saja yang benar dan semua yang lain salah.

“Saat ini sudah semuanya tidak jalan, subsidi untuk rakyat pun dicabut. Cuma gaya saja yang sok prorakyat, tapi faktanya tidak ada keberpihakan sama sekali kepada  rakyat,” tegasnya.

Dia mengungkapkan, para petani merasakan keberpihakan Soeharto di era Orde Baru dengan mendapatkan sistem irigasi yang baik, pupuk dan bibit tersedia dengan murah, hasil produksi beras petani dibeli negara.

Namun diakuinya saat ini, irigasi sendiri sudah hancur-hancuran, pupuk dan bibit mahal dan hasil pertanian dikuasai tengkulak.

“Jangankan bangun irigasi, janji memberi traktor pada petani saja cuma omong kosong. Petani suma diberi traktor secara simbolis, habis itu traktornya dibawa pulang lagi. Petani gigit jari,” tandas Budyatna./sindonews.com

JAKARTA – Persaingan untuk meraih kursi di Perguruan Tinggi Negeri melalui SNM PTN bakal semakin ketat. Pasalnya panitia memutuskan memangkas kuota mahasiswa baru melalui seleksi berbasis nilai rapor siswa itu.

Pengumuman pemangkasan kuota itu disampaikan dalam peluncuran SNM PTN 2016 di kantor Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Ristekdikti), Senayan, Jakarta kemarin. Peluncuran ini dipimpin langsung oleh Ketua Umum SNM PTN Rochmat Wahab.

Rangkaian SNM PTN 2016 dimulai dengan pengisian dan verifikasi pangkalan data sekolah dan siswa (PDSS) pada 18 Januari sampai 20 Februari. Kemudian masa pendaftaran pada 29 Februari – 12 maret.

Lalu pencetakan kartu tanda peserta (22 Maret – 21 April), proses seleksi (24 Maret – 8 Mei), dan pengumuman hasil seleksi pada 10 Mei. Informasi lengkap ada di snmptn.ac.id.

Rektor Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) itu mengatakan, tahun lalu pembagian porsi seleksi masuk mahasiswa baru adalah SNM PTN minimal 50 persen, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri (SBM PTN) 40 persen, dan sisanya untuk ujian mandiri maksimal 10 persen.

’’Tahun ini komposisi itu kita ubah,’’ katanya kemarin. Rochmat mengatakan formasi tahun ini adalah mahasiswa baru dari SNM PTN dipangkas menjadi minimal 40 persen. Kemudian di SBM PTN minimal 30 persen, dan untuk ujian mandiri maksimal 30 persen.

Rochmat beralasan bahwa penambahan kuota jalur mandiri itu untuk mengakomodasi kebutuhan yang tinggi. Guru besar bidang pendidikan anak berbakat itu menjelaskan, selama ini kuota mahasiswa baru seperti untuk anak-anak dari kawasan terpencil tidak terpenuhi.

Selama ini mahasiswa dari seleksi mandiri kerap dicap bakal mendapatkan biaya kuliah yang mahal. Rochmat meluruskan bahwa baik itu mahasiswa melalui SNM PTN, SBM PTN, maupun seleksi ujian mandiri dikenakan biaya kuliah merujuk pada sistem uang kuliah tunggal (UKT).

Rochmat menjelaskan sampai saat ini panitia masih menetapkan proporsi kuotanya saja. Dia mengatakan untuk detail jumlah kursi yang tersedia untuk SNM PTN, SBM PTN, dan ujian mandiri belum ditetapkan. Dia mengatakan hari ini (16/1) mulai menerima data kursi mahasiswa baru dari seluruh PTN.

Menristekdikti Muhammad Nasir mengatakan penetapan kuota mahasiswa baru untuk setiap seleksi menjadi kewenangan rektor. Dengan demikian kondisi di setiap PTN bisa berbeda-beda.

Dia mencontohkan, aturannya untuk SNM PTN minimal 40 persen. Maka bisa saja nanti ada PTN yang tetap 50 persen pengisian mahasiswa barunya menggunakan SNM PTN seperti tahun lalu. ’’Kita ingin memberikan kemandirian kampus untuk urusan administrasi seleksi mahasiswa baru,’’ kata dia. -JPNN

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) merencanakan membuka centra makanan ringan hasil produksi UMKM yang ada di Inhil.

Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Diskop dan UMKM Kabupaten Inhil R Rida Indaryanti melalui Kasi Pengembangan Sarana dan Prasarana UMKM Bidang UMKM, Guntur kepada awak media, kemarin.

“Ya, kita merencanakan akan membuka centra makanan ringan hasil produksi UMKM di wilayah kita, rencana mempromosikannya kita mulai pada bulan Februari mendatang,” kata Guntur.

Promosi tersebut lanjutnya, akan dipusatkan di centra jalan Baharuddin Yusuf, tepat depan pasar pagi. Menurutnya, itulah bangunan yang baru rampung dan sebagai centra promosi makanan ringan.

Untuk diketahui, jumlah UMKM se-kota Tembilahan saat ini mencapai 4 ribu lebih. Sedangkan UMKM secara keseluruhan se-Inhil telah mencapai 8 ribu lebih. Mirwan/adv

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan melantik sebanyak tujuh kepala desa terpilih se-Kecamatan Mandah periode 2016-2022 di Pantai Solo Pulau Cawan, Sabtu (16/1/2016).

Ketujuh Raja tingkat Desa tersebut adalah Said Khairul Hanafiah Pulau Cawan, M Thawil Bolak Raya, Suhaimi Bente, R Arifin Belaras, Rudi Hartono Bakau Aceh, Maslan Bantayan dan Sujono Batang Sari.

Dalam sambutannya, Bupati meminta kepada Kades yang baru dilantik ini untuk dapat menjalankan tugas pokok sebagai abdi masyarakat desa dengan semaksimal mungkin.

“Karena keberadaan Kades sangat berperan penting dalam pembangunan desa, contoh saja pada program DMIJ yang diprogamkan pemerintah dan dananya langsung dikucurkan ke desa, bahkan dana juga ada bersumber dari provinsi dan pusat, oleh sebab itu saya minta Kades bekerja serius,” pintanya.

Disamping itu, ia mengingatkan bahwa dana yang dibeban kepada desa cukup beresiko jika kepala desa tidak mempergunakan anggaran tersebut tidak sesuai harapan. Mengatasi terjadinya hal-hal yang tak diinginkan, maka Bupati akan selalu mengevaluasi kinerja para kades selambat-lambatnya pada akhir tahun.

Pada kegiatan itu, Bupati didampingi Kepala BPMPD Inhil Yulizal, Ketua TP PKK Kabupaten Inhil Hj Zulaikhah Wardan beserta sejumlah pejabat lainnya. Selain itu juga tampak dihadiri unsur Forkopimda Inhik dan anggota dewan dapil Kecamatan Mandah serta dipadati masyarakat Mandah.

Untuk diketahui, kegiatan tersebut digelar serangkaian dengan beberapa kegiatan lainnya diantaranya pelantikan pengurus Koni Kecamatan Mandah dan pramuka. –Mirwan/adv