Tembilahan (detikriau.org) – Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan Kepala BNPB dan Dandim 0314 Inhil menghadiri rapat koordinasi tentang penerapan sistem pemberdayaan desa untuk cegah Kebakaran Lahan dan Hutan (Karlahut) di Ruang melati Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru, Rabu (27/1/2016).

Rakor tersebut dibuka secara resmi oleh Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman dan dihadiri juga oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Williem Rampangile beserta jajarannya, unsur Forkopimda serta seluruh Bupati dan Walikota se-Propinsi Riau.

Plt Gubri dalam sambutannya menyampiakan kalau rakor itu merupakan rapat bersama yang sudah dilaksanakan dalam menghadapi kebakaran lahan dan Hutan tahun 2016 sebagai tindak lanjut pihak Propinsi dari rapat bersama Presiden di Istana beberapa waktu lalu.

“Sampai saat ini kita sudah melaksanakan beberapa langkah dalam rangka mencegah Karlahut tersebut di antaranya melakukan Sosialisasi masyarakat, Koordinasi dengan intansi, patroli serta peringatan terhadap perusahaan,” kata Andi.

Artinya, Provinsi Riau melakukan pencegahan sejak dini terkait peristiwa Karlahut tahun 2015 lalu. Mirwan/adv

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Dani M Nursalam apresiasi langkah Kejaksaan Negeri (Kejari) Tembilahan dalam mengungkap kasus dugaan korupsi di daerah tersebut, seperti pada kegiatan pembangunan jembatan Sungai Enok, Kecamatan Enok.

“Kami mengapresiasi langkah Kejari Tembilahan dalam menangani dugaan korupsi jembatan enok,” tutur Dani saat berbincang dengan detikriau.org di ruang kerjanya, Selasa (26/1/2016) kemarin.

Terkait dengan kedatangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mendampingi Kejari Tembilahan dalam mengungkap dugaan korupsi tersebut, lanjut Dani, bisa menjadi pelajaran berharga bagi semua stakeholder yang ada di Kabupaten Inhil.

“Keberadaan KPK ini tentunya akan menguatkan pihak penyidik dalam mengungkap kasus tersebut,” tambah Dani.

Oleh karena itu, dalam proses pembangunan ke depan, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini berpesan kepada seluruh stakeholder agar dapat melaksanakannya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

“Ini penting untuk menjadi perhatian kita bersama, supaya tidak tersangkut dengan persoalan hukum di kemudian hari,” imbuhnya. adi/adv

Rengat, detikriau.org – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Indragiri Hulu akhirnya menetapkan pasangan H Yopi Arianto SE dan Khairizal SE, MSi sebagai Bupati dan Wakil Bupati Inhu terpilih. Penetapan ini berdasarkan Keputusan KPU Inhu Nomor : 54/Kpts/KPU-KAB-004.435183/2016 tertanggal 27 Januari 2016.

Penetapan H Yopi Arianto dan Khairizal sebagai Bupati dan Wakil Bupati Inhu dilakukan KPU Inhu pada rapat pleno terbuka yang digelar di Gedung Sejuta Sungkai Rengat, Rabu (27/1).

Rapat pleno dipimpin Ketua KPU Inhu Muhammad Amin digelar satu hari pasca Mahkamah Konsititusi menolak gugatan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Inhu yang diajukan Drs H Tengku Mukhtaruddin dan Hj Aminah dengan putusan nomor : 45/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 26 Januari 2016.

“Sesuai ketentuan pasal 54 ayat 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015, dalam hal terdapat pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepada Mahkamah Konsitusi, penetapan pasangan calon terpilih dilakukan paling lama satu hari setelah ditetapkannya putusan Mahkamah Konstitusi,” ujar Ketua KPU Inhu Muhammad Amin. Zal

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Dianto Mampanini mengaku masih mempelajari segala persoalan di internal dinas yang baru dipimpinnya.

“Saya tidak bisa banyak komentar namun saya serius akan mengembangkan segala program di dinas ini. Dan sekarang masih mempelajari,” ungkap Dianto kepada detikriau.org, Rabu (27/1/2016).

Yang jelas katanya, pembinaan terhadap koperasi yang ada akan lebih digencarkan agar bisa bekerja aktif secara maksimal, begitu juga dengan UMKM yang telah terbentuk.

Bahkan sebelum aktif, ia mengaku sudah menerima telpon dari Kadis Koperasi Provinsi Riau yang menyampaikan dukungan penuh atas segala program yang akan dijalankan Diskop dan UMKM Kabupaten Inhil.

“Diskop provinsi telah menyatakan siap mensuport berbagai program yang akan kita jalankan,” tandasnya. –Mirwan/adv

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Sejumlah fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyoroti komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) dalam menjalankan berbagai Peraturan Daerah (Perda) yang ditelah diusulkan pada tahun 2016 ini.

Pasalnya, menurut pandangan DPRD Inhil, dari beberapa Perda yang sudah diterbitkan, sebagian besar tidak berjalan sebagaimana mestinya sebuah Perda.

Seperti dicontohkan Juru Bicara (Jubir) Fraksi Golongan Karya (Golkar), HM Yusuf Said ketika menyampaikan pemandangan fraksinya, salah satu Perda yang dinilai tidak berjalan adalah Perda tentang Baca Tulis Al Quran no 7 tahun 2012, yang tahun ini kembali diajukan oleh Pemkab Inhil.

“Dengan adanya Perda serupa, mengindikasikan tidak elok, karena secara tidak langsung Pemda diketahui tidak melakukan evaluasi terhadap Perda yang sudah ada,” tutur Yusuf pada Rapat Paripurna di Gedung DPRD Inhil, Jalan HR Soebranas Tembilahan, Rabu (27/1/2016).

Meskipun diakui Perda yang terdahulu merupakan inisiatif DPRD, namun tidak elok rasanya jika tanpa dilakukan evaluasi, Pemkab Inhil kembali mengajukan rancangan yang baru.

“Pada intinya, kita lihat sama saja. Karena itu, kita minta Pemkab Inhil menjelaskan semua kebijakan ini,” tambahnya.

Senada dengan itu, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga mempertanyakan alasan Pemkab Inhil kembali mengajukan rancangan Perda yang sudah ada sebelumnya.

“Tanpa adanya tandatangan, konsideran yang kita nilai tidak cocok serta tanpa adanya evaluasi Pemkab Inhil kembali ajukan Ranperda Baca Tulis Al Quran. Jadi, kita harap Pemkab Inhil menjelaskannya dengan baik,” kata Jubir Fraksi PKB, Iwan Taruna.

Untuk diketahui, Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap 5 buah Ranperda, serta penetapan Pimpinan Pansus I dan Pansus II ini, dipimpin Wakil Ketua DPRD, Mariyanto didampingi Ketua DPRD, Dani M Nursalam dan Wakil Ketua DPRD, Ferryandi dan Syahrudin.

Tampak hadir saat itu, Bupati diwakili Sekda, H Said Syarifudin, sejumlah anggota DPRD dan pejabat eselon di lingkungan Pemkab Inhil.

Adapun 5 Ranperda tersebut adalah, bisa baca tulis Al-Qur’an, retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing, kawasan tanpa rokok, inisiasi menyusui dini dan air susu ibu ekslusif dan desa/kelurahan siaga aktif. Adi/adv

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Aksi tindak pidana jambret kembali terjadi. Pelaku kali ini beraksi di pusat kota Tembilahan jalan Jendral Sudirman, Selasa (26/1/2016) malam sekitar pukul 19.30 WIB.

Korban, Helmi Sastri (34) warga jalan Satpa Marga Kecamatan Tembilahan Hulu saat itu sedang bersama suaminya, Meriandi (35) menggunakan sepeda motor hendak membeli obat di salah satu apotik di jalan tersebut.

Sesampai di depan Apotik, tiba-tiba dari arah belakangdatang 2 orang tidak dikenal menggunakan sepeda motor dan langsung menarik dompet yang dipegang korban.

“Saat itu pelaku sempat dikejar korban bersama saksi namun tidak berhasil,” kata Kapolres Indragiri Hilir (Inhil) AKBP Hadi Wicaksono Sik melalui PAUR Humas, Iptu Warno Akman, Rabu (27/1/2016).

Akibat kejadian ini, korban yang bekerja sebagai salah seorang tenaga pendidik di kota Tembilahan ini kehilangan ini kehilangan dompet yang berisikan 2 unit Handphone dan uang tunai sebesar Rp 4 ratus ribu. – Mirwan