TEMBILAHAN (detikriau.org) – Sebanyak 19 unit rumah ambruk akibat terjangan gelombang pantai di Muara Kuala Selat Desa Kuala Selat Kecamatan Kateman, Senin (8/2/2016) kemarin sekitar pukul 17.00 WIB.

Kronologis bermula ketika turunya hujan lebat dan angin kencang sekitar pukul 16.00 WIB di TKP. Tak lama setelah itu, gelombang laut muncul dengan kekuatan tinggi mencapai kurang lebih 2 meter.

Sontak saja, ombak itu langsung menghantam pelantar dan perumahan di pinggir pantai Kuala Selat kurang lebih 1 jam lamanya.

“Insiden ini tidak sampai memakan korban jiwa, namun belasan rumah warga ambruk,” ungkap Kapolres Indragiri Hilir (Inhil) AKBP Hadi Wicaksono Sik melalui PAUR Humas, Iptu Warno Akman, Selasa (9/2/2016).

Adapun identitas pemilik rumah adalah Razak (30), Rudi (29), Apol (45), Rasidi (65) Ruslan (50), Mulyadi (32), Samsuri (58), Bantot (55), Man (43), Yusnadi (36), Aman (48), Heryanto (42), Taufik (28), Pauzi (31) Rukiah (53), Sandi (40), Aril (32), Mentak (70) dan Muhammad Arsyad (32). Mirwan

Rengat, detikriau.org – Menurunnya tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) termasuk guru di Kabupaten Inhu, lebih disebabkan berkurangnya penerimaan daerah terutama dari sektor DBH migas. Kondisi ini memaksa Pemkab Inhu memangkas berbagai pengeluaran termasuk tambahan penghasilan bagi PNS pada tahun 2016.

Penegasan itu disampaikan Penjabat Bupati Inhu H Kasiarudin dihadapan ribuan guru yang menyampaikan aspirasinya di halaman Kantor Bupati Inhu di Pematangreba, Selasa (9/2). “Pemkab Inhu harus melakukan penyesuaian terhadap berkurangnya pendapatan daerah,” tegasnya.

H Kasiarudin juga membeberkan bahwa sebelumnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI merekomendasikan agar TPP guru PNS tidak lagi dianggarkan karena telah mendapat tunjangan profesi, namun melalui perjuangan dan kebijakan Pemkab Inhu tetap menanggarkan TPP untuk guru PNS meski terpaksa harus mengurangi anggaran TPP tersebut karena adanya pengurangan DBH.

Usai menemui para guru yang tergabung dalam PGRI Kabupaten Inhu, Penjabat Bupati Inhu H Kasiarudin didampingi Penjabat Sekda Inhu Isdjarwadi serta beberapa pejabat dilingkungan Pemkab Inhu termasuk Kapolres Inhu AKBP Ari Wibowo menggelar dialog dengan perwakilan guru.

Ada tiga point aspirasi yang disampaikan perwakilan guru kepada pihak pemerintah.

Pertama, meminta peninjauan ulang Peraturan Bupati Nomor 63, tanggal 23 September 2015 tentang Tambahan Penghasilan PNS dan Calon PNS di Lingkungan Pemkab Inhu Tahun Anggaran 2016, khususnya pada lampiran II, Nomor: Kpts.429/IX/2015 tanggal 23 September 2015. Kedua, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk guru tahun anggaran 2016, disamakan seperti TPP pada tahun 2015 dan yang ketiga, TPP untuk guru tahun anggaran 2016 yang sudah dicairkan bulan Januari 2016 akan ditolak.

Dari dialog yang berlangsung hampir 2 jam itu, ada tiga point kesimpulan dan kesepakatan yang dicapai dalam pertemuan tersebut. Pertama, Penjabat Bupati Inhu menerima aspirasi para guru dan akan membawanya kepada Forum TAPD untuk selanjutnya dibawa kepada DPRD Inhu sesuai dengan mekanisme Peraturan Perundang-Undangan,

Kedua, Penjabat Bupati Inhu akan menyurati DPRD Inhu terkait dengan kesimpulan dan kesepakatan pada point pertama selambat-lambatnya pada 12 Agustus 2016 mendatang yang ditembuskan ke PD PGRI Inhu dan  pada point terakhir, pemikiran, pendapat serta informasi terkait dengan tugas dan beban guru menjadi referensi bagi Pemkab Inhu untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan yang proporsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Untuk diketahui, Berdasarkan Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor Kpts/429/IX/ 2015 tanggal 23 September 2015, dijelaskan bahwa rincian besaran TPP setiap bulannya bagi staf golongan IV sebesar Rp 1.350.000, bagi guru golongan IV yang menerima tunjangan sertifikasi sebesar Rp 500.000, guru golongan IV yang tidak menerima sertikasi sebesar Rp750.000.

Untuk staf golongan III menerima TPP sebesar Rp 1.225.000, guru golongan III yang menerima tunjangan sertifikasi sebesar Rp 450.000, guru golongan III yang tidak menerima tunjangan sertifikasi sebesar Rp 675.000.

Selanjutnya, staf golongan II menerima TPP sebesar Rp1.050.000, sementara untuk guru golongan II yang menerima sertifikasi sebesar Rp375.000 dan guru golongan II yang tidak menerima tunjangan sertifikasi sebesar Rp562.500.

Dari data tersebut, secara umum tunjangan yang diterima guru, khususnya yang telah sertikasi jauh lebih besar dari PNS staf golongan III maupun golongan IV. Sebab setiap bulannya guru yang telah sertifikasi, selain menerima TPP dari Pemkab Inhu juga menerima tunjangan sertifikasi atau tunjangan profesi satu kali gaji pokok. (Humas/zal)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Selain mengusulkan 5 Ranperda yang saat ini sedang dibahas oleh Pansus II DPRD, Pemkab Inhil juga diingatkan agar lebih memprioritaskan penanggulangan masalah di bidang perkebunan kelapa masyarakat, diantaranya dengan membuat aturan melalui Perda.

Seperti yang diungkapkan Ketua Komisi II DPRD Inhil, Amd Junaidi kepada awak media, kemarin. Menurutnya, 5 Ranperda yang­ telah diusulkan oleh Pemda memang penting, namun masih ada persoalan lainnya yang lebih pentin­g dan perlu menjadi p­erhatian serius Pemda.

“Hal yang lebih wajib itu, adalah membuat Persa tentang perkebunan k­elapa masyarakat, karena ini yang menjadi kebut­uhan pokok masyarakat,” tutur Junaidi.

Dijelaskan Junaidi, apabila penyelamatan perkebunan kelapa masyarakat diatur dengan Perda, maka tidak akan ada ekspansi dan perlindungan terhadap perkelapaan tersebut akan menjadi jelas secara hukum.

“Seperti kita ketahui, baru-baru in­i Pemkab Inhil mendapat award di bidang perkelapaan. Jadi, diharapkan dengan award itu dapat m­emberikan support kepada Pemkab Inhil untuk membuat aturan, s­ehingga tau mana kawasan perkebunan kelapa masyarak­at yang harus diselamatkan,” tambahnya.

Selanjutnya, politisi Partai Golongan Karya (Golkar) Inhil ini juga berharap agar Pemda memikirkan­ dan membuat peraturan tentang kawasan industri yang ada di wilayah kerjanya.

“Kita sarankan pemerintah­ bisa mengatur investor yang ingin berinvestasi di Inhil. Ke depan, bukan lagi invest­asi kebun sawit, tapi sebaiknya investasi pabrik sa­wit. Karena mengingt, pabrik sawit kita terbatas d­engan hasil sawit yang sudah optimal. Dengan begitu, tidak ada lagi terjadi monopoli harga­,” imbuhnya. Adi/Adv

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan menaikkan Honorarium petugas pugut sampah atau Tenaga Harian Lepas (THL) Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman (DKPP).

Tak hanya itu, upah jabatan Mandor, operator alat berat dan kepala Mekanik dalam dinas itu juga dinaikkan dimulai pada tahun 2016 ini.

Jika diuraikan, maka tercatat kenaikan petugas THL dari Rp 500 menjadi Rp 1.200 juta, jabatan Mandor dari Rp 800 ribu menjadi Rp 2 juta, gaji operator alat berat dari Rp 800 ribu menjadi Rp 2,5 juta dan jabatan kepala mekanik Rp 800 ribu menjadi Rp 2,5 juta.

“Dari kenaikan ini saya harapkan ada peningkatan kerja dari sebelumnya,” kata Bupati Wardan dalam sambutannya saat acara Temu ramah dengan petugas THL sekaligus penyerahan perlindungan jaminan sosial tenaga kerja kepada petugas THL di TPA Sungai Beringin, Selasa (9/2/2016).

Untuk diketahui, kenaikan gaji terhadap jumlah 369 petugas PHL di Inhil ini merupakan perubahan nilai gaji yang drastis yang disesuaikan dengan standar UMK. Sebab angka gaji sebelumnya baru mengalami kenaikan sejak 10 tahun terakhir.

Bahkan, seluruh petugas saat ini telah dicover dengan BPJS Ketenagakerjaan dan Pelayanan Kesehata. Artinya, pemerintah telah menjamin terhadap kesehatan seluruh petugas. Mirwan/adv

GAS, detikriau.org – Telaga Musim, begitulah nama jalan ini dikenal oleh masyarakat Kelurahan Teluk Pinang, Kecamatan Gaung Anak Serka (GAS), Kabupaten Indragiri Hilir.

Pemberian nama tersebut bukanlah sembarangan dan tanpa alasan. Namun, karena memang di jalan ini terdapat sebuah sumur yang menyerupai telaga dan digunakan oleh penduduk sekitar untuk melakukan ritual mandi pada Bulan Safar setiap tahunnya.

Sedangkan pemberian kata “Musim” yang mengiringi kata “Telaga”, sehingga menjadi “Telaga Musim” bukan pula asal-asalan. Sebab, masyarakat yang bertempat tinggal di sepanjang jalan ini banyak melakukan aktifitas musiman.

Seperti ketika musim berladang, banyak masyarakat setempat yang bercocok tanam padi di sawah milik mereka masing-masing atau hanya sekedar membantu orang lain dan mendapatkan bagian hasil untuk menutupi kebutuhannya sehari-hari.

“Kalau dulu, selain musim berladang, disini juga ada musim bermain bola kaki (sepakbola,red) dan biasanya sangat ramai didatangi oleh para penonton,” cerita Ali Ramli, selaku orang yang mengusulkan nama jalan tersebut.

Belum lagi saat musim permainan rakyat, seperti musim layang-layang, guli (kelereng, red), gasing, yeye dan lain-lain. Banyak masyarakat, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa memainkannya.

“Apalagi kalau musim sekolah, disini akan ramai anak-anak yang berpakaian seragam lewat setiap harinya. Karena memang disini ada satu sekolah Madrasah, yakni Abbasiyah,” terang Ali, yang juga Ketua RT 06 RW 03, Parit 8, Kelurahan Teluk Pinang ini.

Namun kini, sejumlah keunikan dan kelebihan tersebut perlahan-lahan mulai pudar, seiring dengan berjalannya waktu yang semakin hari semakin jauh meninggalkan masa-masa itu.

Masa dimana masyarakat saling bekerjasama dan bahu membahu mengerjakan aktifitas rutin mereka, seperti berladang, yang memang merupakan profesi yang digeluti oleh sebagian besar masyarakat setempat.

Permasalahan ini timbul dikarenakan ketidakmampuan masyarakat terutama dari segi ekonomi, untuk mencari bibit padi yang akan ditanam di ladangnya.

Apalagi, sejak sekitar 3 tahun belakangan ini, bantuan bibit padi dari Pemerintah Daerah (Pemda) tidak lagi mereka dapatkan, sehingga makin menyulitkan masyarakat setempat yang ingin berladang.

“Kalau dulu, kita pernah mendapat bantuan bibit dari Pemerintah, tapi sekarang tak ada lagi. Sedangkan bibit yang disimpan masyarakat sudah habis, dikarenakan padi yang ditanam gagal panen. Dan untuk membeli bibit baru tak sanggup, karena harganya mahal. Itu mungkin yang menjadi kendala masyarakat tak lagi menanam padi,” tambah Ali.

Kondisi tersebut, diperparah lagi dengan matinya lapangan sepakbola kebanggaan masyarakat setempat sejak beberapa tahun terakhir ini.

Dari lapangan yang dulunya bersih dan ramai dikunjungi, baik oleh para pemain sepakbola maupun penonton hingga menjadi semak belukar yang dipenuhi rerumputan tinggi tak terjamah.

Selain itu, kondisi ruas jalan yang rusak parah juga membuat keberadaan jalan ini semakin sepi dan suram. Dimana, hampir di seluruh badan jalan terdapat lubang-lubang besar yang dipenuhi air dan lumpur saat hujan turun.

Pemandangan tersebut memang tidak bisa terelakkan lagi, karena mengingat sudah sekitar belasan tahun jalan ini tidak pernah lagi mendapatkan perhatian dari Pemkab Inhil melalui SKPD terkait.

“Jalan Telaga Musim ini sudah lama tak diperbaiki, ada sekitar belasan tahunlah. Jadi kalau sekarang rusak parah, ya wajar saja,” terang Ali.

Padahal, keberadaan jalan tersebut sangat penting bagi masyarakat. Disamping sebagai akses menuju ladang atau kebun masyarakat dan digunakan oleh para siswa yang ingin menuntut ilmu di sekolahnya, juga merupakan jalan penghubung satu-satunya ke Kampung Baru, Kelurahan Teluk Pinang.

“Kita kasihan juga melihat siswa yang kesulitan lewat jalan ini, begitu pula guru-guru yang ingin mengajar di sekolah yang ada di Kampung Baru sana,” kata Ali lagi.

Oleh karena itu, ia berharap agar kondisi tersebut dapat menjadi perhatian Pemkab Inhil ke depan. Apalagi, keberadaan jalan merupakan kebutuhan penting guna menunjang kelancaran aktifitas masyarakat setiap harinya.

“Saya terus berdo’a, semoga Teluk Pinang bisa semakin maju dan berkembang di kemudian hari, tidak semakin tertinggal atau bahkan ditinggalkan, dan khusus Jalan Telaga Musim, saya harapkan bisa kembali ramai dengan aktivitas musimannya seperti waktu dulu,” imbuhnya. Adi

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Indragiri Hilir (Inhil), Dani M Nursalam berharap agar kegiatan dan program pembangunan di tahun anggaran 2016 ini bisa segera terlaksana.

Langkah tersebut, dalam upaya memaksimalkan serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Inhil, sehingga tidak terulang lagi seperti tahun-tahun sebelumnya.

“Harapan kita, pembangunan bisa lebih cepat, dengan tetap mengutamakan kualitasnya,” tutur Dani saat berbincang dengan awak media di ruang kerjanya, belum lama ini.

Dijelaskan Dani, yang terpenting dalam pelaksanaan kegiatan dan program pembangunan daerah tersebut adalah kehati-hatian, serta tetap sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

“Prinsipnya harus seperti itu, supaya aparatur tidak terkena dan terseret dalam persoalan hukum di kemudian hari,” tambahnya.

Selain itu, lanjut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini, yang juga tidak kalah pentingnya adalah melakukan evaluasi secara rutin dan menyeluruh terhadap berbagai kegiatan dan program yang telah dilaksanakan di lapangan.

“Segala keberhasilan dan kekurangan di tahun lalu, hendaknya dapat menjadi bahan evaluasi bagi pembangunan ke depan,” imbuhnya. Adi/adv