TEMBILAHAN (detikriau.org) – Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) diingatkan untuk segera menetapkan alokasi dana desa, mengingat waktu yang sudah memasuki pertengahan bulan kedua pada triwulan pertama tahun anggaran 2016.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi I DPRD Inhil, HM Yusuf Said saat berbincang dengan sejumlah awak media, di ruang rapat Komisi IGedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, kemarin.

Dikatakan Yusuf, saat ini Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Inhil sudah sangat terlambat dalam bekerja, karena semestinya penetapan alokasi dana desa sudah harus masuk ke tahapan yang telah dijadwalkan.

“Kalau seperti ini, bagaimana bisa melakukan musyawarah desa, yang juga berimbas pada terlambatnya tahapan-tahapan lainnya,” tutur Yusuf.

Padahal, lanjut politisi Partai Golkar Inhil ini, pada Bulan April mendatang dana desa sudah memasuki masa pencairan tahap pertama.

Oleh karena itu, Yusuf berharap agar SKPD terkait bisa bekerja lebih cepat. Apalagi, berdasarkan ketentuan saat APBD sudah disahkan, alokasi dana desa ini juga sudah harus ikut didalamnya.

“Kalau kita lihat, ini terjadi karena kurangnya koordinasi antar seluruh SKPD terkait. Jadi, kita harapkan ini bisa segera diatasi, serta dicari solusi dan jalan keluarnya, supaya pembangunan desa tidak terhambat,” pungkasnya. (Adi)

JAKARTA, – Satuan Kerja Perangkat Daerah kerap kali ditekan kepala daerah untuk melancarkan suatu kebijakan yang sebenarnya bertentangan dengan undang-undang.

Menanggapi masalah itu, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti berpendapat bahwa pejabat daerah itu wajib melanggar atasannya jika berhadapan dengan situasi tersebut. Terlebih sudah ada undang-undang Aparatur Sipil Negara yang mengaturnya.

“Mereka sudah dilindungi untuk tidak patuh dengan kepala daerah. Kalau mereka dipaksa melakukan bertentangan dengan undang-undang, maka mereka bisa melawan,” ujar Ray dalam diskusi Perspektif Indonesia oleh Smart FM di Jakarta dikutip dari kompas.com, Sabtu (20/2/2016).

Menurut Ray, tak ada kewajiban bagi mereka untuk tunduk pada kepala daerah. Jika pejabat daerah mendapat tekanan dari kepala daerah untuk melancarkan suatu urusan dan tak dapat menolak, maka orang tersebut dapat mencari perlindungan.

Pejabat daerah itu bisa menyurati Komite Aparatur Sipil Negara dan Ombdusman dan memberitahu bahwa dirinya terpaksa melakukan suatu hal yang bertentangan dengan undang-undang karena mendapat tekanan.

Dengan demikian, suatu hari perbuatan itu diusut penegak hukum, anak buahnya tidak ikut dijerat hukum.

“Jadi kalau dipermasalahkan, dia tidak bisa dicokok karena dia melaksanakan perintah. Saya tak setuju, tapi atasan saya yang memerintahkan. Sehingga yang bersangkutan berada dalam kondisi terpaksa,” kata Ray.

Oleh karena itu, Ray menuntut agar ada sanksi tegas yang dikenakan ke pejabat daerah dan kepala daerah yang terbukti melanggar aturan.

Menurut Ray, selama ini penerapan sanksi belum menimbulkan jera bagi pelakunya.

“Sanksi aparatur sipil negara memang tidak jalan. Sudah terbukti dia salah, tapi rata-rata tidak ada mekanisme undang-undang untuk sanksi,” kata dia. (kompas)

Jakarta, detikriau.org – Ketua Umum Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) H. Lukman Said, S.Pd menilai bahwa upaya pelemahan terhadap pemberantasan korupsi di republik ini tengah terjadi, terutama dengan adanya revisi UU KPK

Komisi Pembaratasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga yang selama ini sudah melakukan pemberantasa korupsi di negeri ini secara baik dan sangat hati-hati. Tetapi belakangan ini sekelompok orang di bangsa ini melakukan upaya pelemahan terhadap ruang geraka KPK.

Lukman Said menilai empat point yang diajukan dalam revisi UU KPK, yakni pembentukan dewan pengawas KPK, penambahan kewenangan surat perintah penghentian penyedikan (SP3), pengaturan tentang penyadapan, serta kewenangan bagi KPK untuk mengangkat penyidik sendiri.

Menurutnya, Adkasi menilai revisi UU KPK ini terlalu di paksakan, seharus draft revisi dilibatkan semua pihak sehingga tidak menjadi polemik.

“Adkasi meminta pengajuan revisi ini di pending dulu, masih banyak yang urgensi yang harus diselesaikan parlemen di senayaan. Adkasi pastinya menolak revisi jika ada pasal yang melemahkan kinerja KPK.” Ujar Lukman Said melalui pesan email kepada detikriau.org, sabtu (20/2/2016)

Kedepan, Adkasi juga meminta KPK menjalankan tugas dengan benar-benar independen, jangan ada titipan sehingga tidak ada kesan tebang pilih, termasuk jangan ada target menarget

“selama ini saya melihat terjadinya kegaduhan beberapa kali. KPK kali ini sebaiknya lebih baik fokus melakukan pencegahan dengan turun kedaerah untuk melakukan pendampingan terhadap bahaya laten korupsi.” Kata Lukman Said.

Ketua DPRD Kabupaten Mamuju Utara ini juga menghimbau kepada seluruh elemen Bangsa untuk ikut menyuarakan gerakan pemberantasan korupsi untuk mewujudkan masyarakat dan pemerintahan yang bersih (Seknas ADKASI/rls)

TEMBILAHAN, detikriau.org – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menyatakan siap menyukseskan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) tingkat Kabupaten Inhil ke-46 tahun 2016.

Menurut Ketuanya, Hidayat Hamid, MTQ yang akan digelar di Sungai Guntung Kecamatan Kateman pada bulan Mei mendatang harus disukseskan dengan maksimal.

“Atas nama KNPI, saya sangat mensuport dan siap bekerja sama untuk menyukseskan pelaksanaan MTQ nantinya,” kata Dayat kepada detikriau.org kemarin.

Disamping itu ia mengajak seluruh pemuda Kabupaten Inhil secara bersama-sama membantu kelancaran proses MTQ. Sebab menurutnya, kegiatan tahunan dari Pemda ini merupakan salah satu upaya meningkatkan kualitas pola fikir masyarakat dan lainnya. (Mirwan)

Jakarta, detikriau.org – Semakin mewabahnya propaganda legalisasi kaum Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) di Indonesia, tak terkecuali juga sampai di kalangan muda dan remaja membuat sejumlah tokoh muda menaruh perhatian khusus, hingga mengecam paham LGBT tersebut. Bukan tanpa alasan, pasalnya penyimpangan moral yang dibungkus Hak Azasi Manusia (HAM) itu dikhawatirkan merusak tatanan masyarakat.

Dalam press rilisnya, Ketua Bidang Media dan Komunikasi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Jakarta, Azrizal Nasri menyatakan bahwa penyimpangan seksual terutama yang digemborkan para aktivis LGBT belakangan ini semakin mengkhawatirkan. “LGBT semakin berani terang-terangan mempropagandakan penyimpangan seksual ini semakin besar saja jumlahnya,” katanya di Jakarta, Sabtu (20/02).

Ia menyampaikan bahwa LGBT merupakan penyakit individu yang mempengaruhi psikologis manusia dengan mengakibatkan kelainan jiwa. “Ini yang mesti kita waspadai, jangan sampai dengan isu, wacana dan kampanye yang mereka gencarkan, itu berdampak juga pada psikologi kaum remaja dan pemuda,” tambahnya.

Karena itu, lanjut Rizal, ia yang kedapatan mengampanyekan LGBT harus dintindak tegas. “Manusia yg terkena LGBT ini harus direhabilitasi, karena ini penyimpangan, begitu pun dengan mengampanyekan, itu juga bagian penyimpangan.” Ingatkannya

Rizal menyatakan bahwa Pemerintah seharunya menyediakan rumah rehabilitasi khusus bagi kaum LGBT supaya tidak menjadi fenomena sosial.

Rizal juga mengingatkan agar isu ini untuk kiranya riil dengan diredam dan jangan terlau dibesar-besarkan. Bagi pemuda asal Riau ini, Media seperti televisi harus menghentikan tayangan yang berbau LGBT.

“Media jangan terlalu dibesar-besarkan dalam menayangkan ini, itu demi menjaga kaum remaja dan pemuda kita,” tutupnya.(*/rls)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) tetap siaga Kebakaran Lahan dan Hutan (Karlahut) pada tahun 2016 ini. Status itu sebagai antisipasi terjadinya kebakaran serupa tahun lalu.

“Siaga kita tetap, mulai tahun lalu memasuki Januari 2016 sampai akhir tahun nanti kita tetap siaga Karlahut,” kata Kepala BPBD Kabupaten Inhil Yuspik, kemarin.

Bahkan kesiap siagaannya tahun ini diakuinya lebih ditingkatkan dari sebelumnya, salah satunya menggencarkan sosialisasi dan berkoordinasi kepada pihak kecamatan hingga desa.

Artinya, siaga itu dimaksudkan Yuspik bukan sebatas memperkuat personil Damkar di lapangan melainkan upaya pendekatan kepada masyarakat umum untuk tidak lagi melakukan pembakaran.

“Kita waspadai langsung di lapangan dengan cara melakukan komunikasi kepada pihak kecamatan dan desa serta dibantu beberapa instansi terkait,” tutupnya.