PULAU BURUNG (detikriau.org) – 1 unit rumah beratap daun ludes dilalap api di Parit 03 Tengah Dusun Tanjung Harapan Desa Pulau Burung Kecamatan Pulau Burung, Senin (22/02/2016) kemarin sekitar 14.00 WIB.

Berdasarkan informasi dari kepolisian, asal mula kebakaran di rumah milik pasangan suami istri Mawar Ardiansyah (34) dan Darmisysah (33) tersebut berasal dari tempat masak, tungku atau anglo yang disampingnya ada botol yang berisikan minyak tanah.

“Dugaan penyebab kebakaran, api berasal dari tempat masak di dapur rumah,” sampaikan PAUR Humas Polres Indragiri Hilir (Inhil) Iptu Warno Akman kepada detikriau.org, Selasa (23/2/2016).

Karena dipelosok desa, upaya pemadaman pun dilakukan secara dengan alat seadanya oleh masyarakat setempat. Satu jam sejak mulai kebakaran, api pun berhasil dipadamkan.

“Untungnya tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut, namun kerugian materi diperkirakan lebih kurang Rp 20 juta,” tutup Warno. Mirwan

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Asisten I bidang pemerintahan Setda Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Afrizal berjanji segera menuntaskan semua regulasi terkait pemerintahan desa paling lambat pada bulan Maret 2016 mendatang.

Hal tersebut sebagai bentuk menindak lanjuti desakan DPRD Kabupaten Inhil yang meminta kepada Pemkab untuk menuntaskan segala persoalan desa, terutama persoalan berkenaan peraturan-peraturan.

“Kita akan upayakan bulan depan semua regulasi tersebut telah tertuntaskan,” ungkap Afrizal saat menghadiri Hearing bersama Komisi I DPRD Inhil yang dihadiri Wakil Ketua DPRD Ferryandi, Kabag Hukum Marta Hariyadi, Kabag Pemerintahan Yun Hawarius, perwakilan Inspektorat dan perwakilan BPMPD Inhil di ruang Banggar Kantor DPRD Inhil jalan HR Soebrantas Tembilahan, Selasa (23/2/2016).

Dalam hearing itu, diketahui bahwa ada beberapa regulasi pemerintahan desa yang sejak tahun lalu tidak kunjung tuntas diterbitkan, diantaranya adalah Peraturan Bupati (Perbup) tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) desa, Perbup Penghasilan Tetap aparatur desa, Perbup Pengelolaan Keuangan desa, Perbup tentang Perlindungan Masyarakat desa (Linmas) serta Perbup Alokasi Dana Desa (ADD).

Dengan demikian, DPRD mendesak dan langsung ditanggapi positif oleh Asisten I. Yang jelas, mulai detik ini Pemkab Inhil sedang mengupayakan penyelesaian regulasi tersebut. Mirwan/adv

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Dianto Mampanini membuka secara resmi Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi KSU Tasmal ke-16 tahun buku 2015, Minggu (21/2/2016) malam.

Kegiatan tersebut digelar di aula Wisma Indah Sari jalan M Boya Tembilahan. Saat itu Kadiskop didampingi Kabid Koperasi Masril dan dihadiri para pengurus serta sejumlah anggota Koperasi KSU Tasmal.

Dalam sambutannya, Kadiskop UMKM berpesan kepada seluruh anggota koperasi, khususnya anggota dari KSU Tasmal untuk tetap meningkatkan hasil kerja setiap tahunnya.

“Peran anggota koperasilah yang akan mengembangkan koperasi itu sendiri, karena keberadaan koperasi sangat independen, maksudnya bisa berkembang bebas tanpa ada intervensi dari pihak manapun,” ungkap Dianto.

Jika perkembangan koperasi terus meningkat lanjutnya, maka secara tidak langsung para anggota telah membantu program pemerintah dengan baik. Disamping membantu pemerintah, para anggota koperasi dan masyarakat pada umumnya juga akan diuntungkan.

“Untuk itu, peran para anggota koperasi ini sangat penting dalam mengembangkan program-program yang ada,” imbuhnya. Mirwan/adv)

TEMBILAHAN (detikriau) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) melalui Dinas Cipta Karya dan Perumahan Rakyat telah mengusulkan pembangunan sebanyak 475 unit Rumah Layak Huni (RLH) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau tahun 2016.

“Usulan RLH ini diperuntukan bagi mayarakat tidak mampu di Kabupaten Inhil, yang harga pembangunan perunitnya sebesar Rp 70 juta,” tutur Kepala Dinas Cipta Karya dan Perumahan Rakyat Inhil, HT Eddy Efrizal kepada awak media di ruang kerjanya, Senin (22/2/2016).

Dijelaskan Eddy, tahun ini Pemprov Riau akan membangun sebanyak 2000 unit RLH, yang tersebar di 12 kabupaten dan kota di Bumi Lancang Kuning.

“Mengingat Inhil merupakan kabupaten terluas di Riau, dengan jumlah masyarakat miskin yang cukup banyak, maka diharapkan Provinsi Riau bisa memprioritaskan pembangunan RLH di daerah kita,” tembahnya.

Untuk diketahui, pada tahun 2015 lalu Pemkab Inhil telag membangun sebanyak 56 unit RLH melalui ABPD Kabupaten, dengan jumlah biaya pembangunan perunitnya sebesar Rp 57 Juta.

“Tahun lalu, kami membangun RLH di tujuh lokasi, 8 Unit di Desa Teluk Dalam, Kuindra, 8 unit Desa Tanjung Labuh, Reteh, 8 Unit Desa Jerambang, Gaung, 8 Unit Sialang Jaya, Batang Tuaka, 8 Unit Desa Bekawan Luar Mandah, dan 8 unit dibangun di Desa Pasar Kembang, Kecamatan Keritang,” terangnya. Adi/adv

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar Public Hearing bersama perwakilan organisasi, masyarakat dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhil terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR), yang rencananya akan diterapkan di daerah tersebut.

Public Hearing yang dilaksanakan di aula Gedung DPRD Inhil, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, Senin (22/2/2016) ini dipimpin langsung oleh Ketua Panitia Khusus (Pansus) II DPRD, Herwanissitas dan didamping para anggota.

Adapun tujuan Public Hearing tersebut, adalah untuk menyampaikan draf Ranperda dan bagaimana regulasi KTR nantinya kepada para peserta yang hadir, sebelum akhirnya Ranperda tersebut disahkan menjadi Perda dalam Rapat Paripurna yang akan dilaksanakan pada Selasa (23/2/2016) besok.

Dikatakan Herwanissitas, Perda KTR yang akan diberlakukan ini tidak semata-mata untuk melarang orang merokok, namun hanya sebatas mengatur perokok agar tidak merokok di sembarang tempat, khususnya di kawasan yang telah ditetapkan sebagai KTR.

“Lahirnya Perda ini bukan untuk menyulitkan masyarakat. Jadi, akan diterapkan secara bertahap,” tutur pria yang akrab disapa Sitas ini.

Oleh karena itu, lanjut Sitas, setelah Perda KTR ini diundangkan, maka akan diberikan waktu selama 2 tahun kepada pengusung Perda, dalam hal ini Dinas Kesehatan (Diskes) Kabupaten Inhil, untuk melakukan pembinaan dan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat di Negeri Seribu Parit.

“Apabila ada yang melanggar Perda ini, tentu ada sanksinya, sesuai dengan regulasi yang telah kita buat. Ada denda administrasi dan pidana pidana,” imbuhnya. Adi/adv

Setiap orang tua pasti selalu ingin memberi hal terbaik bagi anaknya. Salah satunya adalah dukungan keuangan.

Namun seiring berjalannya waktu, anak pun akan terus tumbuh menjadi pribadi dewasa yang nantinya dapat menyokong kehidupannya sendiri.

Akan tetapi banyak orang tua yang masih terus memberi dukungan keuangan pada anak hingga dewasa. Hal ini justru dapat berampak buruk bagi kemampuan finansialnya nanti.

Lalu kapan waktu yang tepat bagi orang tua untuk berhenti memberi uang pada anak?. Berikut penjelasannya mengutip Business Insider, Senin (22/2/2016):

1. Ketika kondisi finansial tidak stabil

Jika kondisi finansial di keluarga sedang tidak stabil maka baik bagi Anda untuk berhenti menyokong keuangan anak terlebih dahulu. Hal ini bisa dicermati ketika Anda sulit untuk membayar tagihan-tagihan penting di luar kebutuhan si anak.

2. Anak punya pekerjaan tetap

Jika anak Anda sudah memiliki pekerjaan tetap yang dapat menyokong kehidupan pribadinya, maka ini saat yang tepat untuk mulai mengurangi suntikan keuangan kepada mereka.

3. Selalu membantu anak di setiap kondisi

Ada kalanya anak dihadapkan pada kondisi keuangan yang harus mampu mereka selesaikan. Banyak dari mereka yang akhirnya memilih untuk meminta bantuan dari orang tua agar mampu mendapat jalan keluar yang cepat. Padahal, hal ini bisa menjadi stimulus buruk bagi perkembangan mereka.

Tidak ada salahnya untuk membantu anak apabila mereka memiliki masalah keuangan. Namun, Anda tetap harus jeli melihat kondisi.

Cobalah untuk menempatkan diri di situasi yang benar-benar penting dan memerlukan bantuan. Sehingga nantinya sang anak dapat mencoba untuk memecahkan permasalahannya sendiri.

4. Kemampuan finansial anak buruk

Terus menerus menyokong keuangan anak akhirnya dapat berdampak buruk. Salah satunya adalah sang anak yang akhirnya sulit untuk mengatur keuangan yang dimiliki.

Ajarkan anak perbedaan antara “perlu” dan “ingin”. Jika dia masih bisa menggantikan barang yang dia mau dengan yang lebih murah, atau dengan yang serupa, maka dia tidak perlu membeli barang tersebut. Ini merupakan satu pelajaran keuangan yang penting.

Sumber: liputan6