Jakarta – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat tak main-main dalam membatasi generasi anak bangsa untuk mendapatkan tontonan yang mendidik. Hari ini (Rabu, 24/2) KPI Pusat mengeluarkan surat edaran yang ditujukan kepada seluruh direktur utama lembaga penyiaran stasiun televisi Indonesia.

Dalam surat edaran tersebut, KPI menilai masih ada beberapa stasiun televisi yang kerap menyiarkan pria yang berperilaku seperti wanita.

“Berdasarkan hasil pemantauan dan aduan yang kami terima, terdapat program siaran yang masih menampilkan pria yang berperilaku dan berpakaian wanita,” ujar Ketua KPI Pusat Judhariksawan dalam surat edarannya, Rabu (23/2).

Dengan keluarnya surat peringatan tersebut, maka tidak ada lagi pembawa acara, talent maupun pengisi acara, baik pemeran utama maupun pendukung dengan tampilan pria bergaya wanita di stasiun tv.

Dia melanjutkan siaran dengan tampilan seperti itu bisa mendorong anak untuk belajar atau membenarkan perilaku tidak pantas tersebut. Di mana anak-anak mudah terpengaruh dengan tontonan yang dia lihat.

Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Standar Program Siaran Komisi Penyiaran Indonesia tahun 2012 pasal 9, pasal 15 ayat (1) dan Pasal 37 ayat (4) huruf a. Selain itu sesuai dengan Pedoman Perilaku Komisi Penyiaran Indonesia tahun 2012 pasal 4.

“Itu perilaku yang tidak pantas dan tidak lumrah dalam kehidupan sehari-hari,” tandas Judhariksawan

Tujuh peringatan yang tidak boleh ada dalam tayangan:

1. Gaya (pria) berpakaian kewanitaan.
   2. Riasan (pria) kewanitaan.
   3. Bahasa tubuh (pria) kewanitaan, termasuk tidak terbatas pada gaya berjalan, gaya duduk, gerak tangan, maupun perilaku lainnya.
   4. Gaya (pria) berbicara kewanitaan.
   5. Menampilkan pembenaran atau promosi seorang pria untuk berperilaku kewanitaan.
   6. Menampilkan sapaan terhadap pria dengan sebutan yang seharusnya diperuntukkan bagi wanita.
   7. Menampilkan istilah dan ungkapan khas yang sering dipergunakan kalangan pria kewanitaan.

Sumber: JPNN

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dinas Pendidikan (Disdik) Kabulaten Indragiri Hilir (Inhil) memastikan seluruh peraturan sekolah jenjang SMA dan SMK Negeri maupun swasta di Inhil dijalankan sesuai prosedur.

Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Disdik Syaifuddin melalui Kabid Dikmen, Suwardi kepada awak media, Rabu (24/2/2016). Menurutnya, beberapa waktu belakangan pihaknya mengaku telah melakukan pemantauan terhadap segala aturan yang diterapkan di lembaga sekolah.

“Saya pastikan tidak ada peraturan sekolah yang menyalahi ketentuan. Artinya peraturan yang telah ditetap masing-masing sekolah di Inhil bisa dipertanggung jawabkan,” katanya.

Namun menurutnya lagi, hasil pemantauan tersebut hanya sebatas untuk mengetahui internal sekolah. Sebab peraturan itu merupakan hak wewenang pihak sekolah dengan komite.

“Kami hanya memantau sekedar memastikan apa yang dibahas di DPRD beberapa waktu lalu. Karena Disdik tidak boleh mengintervensi pihak sekolah untuk menentukan aturan tertentu,” tutupnya. Mirwan

Rengat, detikriau.org – Bupati Inhu, Yopi Arianto mengingatkan kepada seluruh Kepala Desa se Kabupaten Indragiri Hulu untuk benar-benar memanfaatkan dana Desa yang diterima semata-mata untuk pembangunan infrastruktur yang menunjang perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan infrastruktur juga diingatkan agar dilakukan melalui mekanisme padat karya.

“Saya ingatkan kepala desa agar berkonsultasi dengan intansi terkait jika dalam pemanfaatan dana desa masih terdapat keraguan,” Ujar Bupati. rabu (24/2)

Kepada instansi terkait, Bupati juga telah memerintahkan untuk selalu berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar bisa saling bersinergi dan menyesuaikan dengan peraturan baru, sehingga dapat langsung di sosialisasikan ke seluruh desa.

Selain itu, agar dana desa dapat dimanfaatkan secara optimal, Bupati juga merencanakan untuk melakukan pertemuan dengan seluruh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se Kabupaten Inhu. Pertemuan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada BPD sehingga pemanfaatan dana desa dapat diawasi lebih optimal dan transparan.

“Peran BPD sangat penting dalam pengawasan penggunaan dana desa, sehingga BPD juga harus memahami aturan penggunaan dana desa,” tegas Bupati H Yopi Arianto.

Sebelumnya Bupati Inhu, H Yopi Arianto mengikuti rapat koordinasi nasional (Rakornas) pembangunan dan pemberdayaan desa dan evaluasi penggunaan dana desa tahun 2015 serta persiapan penyaluran dan penggunaan dana desa tahun anggaran 2016 yang dilaksanakan di Assembly Hall Bidakara Hotel Jakarta, Senin (22/2) kemaren

Rakornas yang diselenggarakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ini dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden RI, H Jusuf Kalla. Dalam amarannya, Wapres menegaskan bahwa seluruh sistem yang mengatur pelaksanaan dana desa harus diperbaiki secara bersama supaya koordinasi antar pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemerintah desa berjalan lancar sesuai ketentuan.

Wapres juga menyatakan harus ada standarisasi dalam pengelolaan dana desa agar tidak terjadi pemborosan. Pembangunan desa harus mempunyai azas manfaat dan disampaikan kepada masyarakat secara transparan.

Kepada Gubernur, Bupati dan Walikota diharuskan untuk mengetahui kondisi setiap Desa agar bisa melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Rakornas yang diikuti H Yopi Arianto ini merupakan yang pertama usai di lantik pada Rabu (17/2) lalu untuk memimpin Kabupaten Inhu periode keduakalinya. Bupati memilih menghadiri Rakornas ini karena dinilai sangat penting agar sinergi pembangunan dari desa yang dicanangkan pemerintah pusat dapat berjalan baik di Kabupaten Inhu. (Zal)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Dianto Mampanini menyebutkan bahwa keberadaan koperasi cukup berperan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat.

Menurut pasal 4 Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang fungsi dan peranan koperasi salah satu diantaranya untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.

Selain itu juga berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat serta memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional.

“Dari data yang ada, kebanyakan koperasi itu sebagai wadah membantu usaha. Artinya, keberadaan koperasi berperan meningkatkan ekonomi masyarakat,” ungkap Dianto Mampanini dalam sambutan salah satu kegiatan RAT Koperasi kemarin.

Untuk itu lanjutnya, seluruh anggota koperasi di Inhil berkemungkinan besar mampu mengembangkan koperasi. Bahkan kata Dianto, pengaruh pada pengembangannya pun ada pada pengurus koperasi.

“Pesan saya, cari di Inhil ini sesuai sektor usaha keseharian masyarakat misalnya penyediaan sembako, pupuk maupun lainnya. Dengan begitu, peningkatan ekonomi akan tampak lebih meningkat,” imbuhya. Mirwan/adv

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggelar hearing bersama sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil), guna membahas tentang pelaksanaan Pemerintahan Desa, Selasa (23/2/2016).

Hearing atau Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilaksanakan di Ruang Banggar Gedung DPRD Inhil, Jalan HR Soebrantas Tembilahan ini dihadiri Wakil Ketua DPRD, Ferryandi, Asisten I Setda, Afrizal, Kabag Hukum Setda, Marta Hariyadi, Kabag Pemerintahan Setda, Yun Hawarius, perwakilan Inspektorat serta Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD).

Pada kesempatan itu, Ketua Komisi I DPRD Inhil, Yusuf Said menilai bahwa kinerja sejumlah aparatur di lingkungan Pemkab Inhil sangat lamban, khususnya dalam menerbitkan regulasi dan Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur tentang pelaksanaan pemerintahan desa, hingga terjadi stagnasi progres pembangunan desa.

“Tidak jelas bagian mana yang salah, namun secara umum kita lihat sejauh ini belum ada progres dari pemerintah daerah, dalam hal pembuatan regulasi dan Perbup terkait pelaksanaan pemerintahan desa, khususnya Perbup Pengelolaan Keuangan,” tutur Yusuf.

Senada dengan itu, Wakil Ketua I DPRD Inhil, Ferryandi meminta seluruh aparatur Pemkab Inhil yang terkait pemerintahan desa, untuk secepatnya menuntaskan beberapa regulasi tentang pemerintahan desa, sehingga pembangunan desa bisa segera berjalan.

“Kita minta Pemda secepatnya menuntaskan beberapa regulasi terkait pemerintahan desa, lebih khusus lagi regulasi pengelolaan keuangan desa,” tegasnya.

Adapun beberapa regulasi pemerintahan desa yang sejak tahun lalu tidak kunjung tuntas diterbitkan, diantaranya adalah Perbup tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) desa, Perbup Penghasilan Tetap aparatur desa, Perbup Pengelolaan Keuangan desa, Perbup tentang Perlindungan Masyarakat desa (Linmas) serta Perbup Alokasi Dana Desa (ADD).

“Kita menyayangkan hingga hari ini alokasi dana masing-masing desa belum jelas, kapan lagi dimulai pekerjaan pembangunan, sementara triwulan pertama sudah mau habis,” tambahnya.

Menanggapi permintaan DPRD Inhil tersebut, Asisten I Setda, Afrizal berjanji akan segera menuntaskan semua regulasi terkait pemerintahan desa, paling lama hingga Bulan Maret mendatang.

“Kita upayakan bulan depan semua regulasi tersebut,” imbuhnya. Adi

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Polres Indragiri Hilir (Inhil) berhasil mengungkap sedikitnya 12 kasus narkoba selama operasi antik tahun 2016 dengan jumlah tersangka sebanyak 18 orang.

Pernyataan tersebut disampaikan Kapolres Inhil AKBP Hadi Wicaksono Sik didampingi Kasat Narkoba AKP Bachtiar dan PAUR Humas Iptu Warno Akman saat press release di aula Mapolres Inhil jalan Gadjah Mada Tembilahan, Selasa (23/2/16).

“Kita mengamankan 18 tersangka dari 12 kasus narkoba pada Operasi Antik 2016 yang berlangsung sejak tanggal 5 sampai 17 Februari lalu,” kata Hadi Wicaksono.

Ia menerangkan, dari 12 kasus tersebut berhasil diamankan sejumlah barang bukti sabu seberat 6,15 gram dan ganja kurang lebih 1 kilogram.

Jika dibandingkan tahun lalu lanjutnya, kasus itu terjadi peningkatan signifikan sekitar 40 persen. Sebab, Operasi Antik tahun lalu hanya diungkap sedikitnya 7 kasus.

“Pengungkapan kasus itu tidak hanya di kota, namun kebanyakan didapatkan di pelosok-pelosok desa seperti pelosok di kecamatan Pelangiran, Kateman, Pulau Burung, Kemuning, Keritang dan daerah lainnya,” tutupnya. Mirwan