JAKARTA – Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu angkat bicara mengenai imbauan pembatasan perjalanan atau travel advisory yang dikeluarkan pemerintah Australia terhadap Indonesia.

Menurut Ryamizard, travel advisory itu merupakan hal yang wajar.

“Ya kita harus hati-hati juga, enggak ada salahnya,” kata Ryamizard di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (25/2/2016).

Ryamizard tidak merasa tersindir dengan keluarnya peringatan dari Australia itu. Ia menilai hal tersebut dari sisi positif.

“Kita harus baik, ya kalau kejadian benar sudah dikasih tahu,” katanya.

‎Diketahui, setelah Malaysia, kali ini Indonesia menjadi sasaran travel advisory Australia yang memperingatkan akan kemungkinan serangan teror.

Peringatan tersebut ditujukan pada wisatawan Australia yang bertandang ke Indonesia, yang diminta agar terus berwaspada.

“Indikasi terbaru menunjukkan bahwa para teroris mungkin sedang dalam tahap lanjut mempersiapkan serangan-serangan di Indonesia,” demikian isi travel advisory Australia, dikutip Reuters.

Peringatan itu diunggah oleh Departemen Hubungan dan Perdagangan Luar Negeri (DFAT) Australia di situs resmi pemerintah Australia, melalui tautan http://smartraveller.gov.au/countries/indonesia#.

“Pemerintah menyarankan Anda untuk tetap waspada jika sedang berada di Indonesia, terutama di Jakarta, Bali, dan Lombok,” tambah pernyataan itu lagi.

Ditekankan pula bahwa tingkat ancaman teror itu cukup tinggi, terlebih di tiga destinasi wisata Indonesia tersebut.

Menurut peringatan tersebut, wisatawan harus waspada ketika berada di tempat-tempat yang rawan menjadi target teroris.

“Seperti klub malam, bar, kafe, restoran, hotel internasional, bandara, dan tempat-tempat ibadah,” tulisnya.

Peringatan berbeda diberlakukan untuk beberapa wilayah Indonesia bagian timur, yakni Sulawesi Tengah dan Papua.

Tingkat peringatannya pun tergolong tinggi, di mana wisatawan diimbau untuk mempertimbangkan kembali kepentingan perjalanannya ke daerah-daerah itu.

“Sejak Juli 2009, banyak serangan kekerasan yang terjadi di sekitar area pertambangan Freeport di Papua, yang sampai menelan nyawa seorang warga Australia,” tambah pernyataan itu lagi.

Wisatawan yang ingin berkelana ke Sulawesi Tengah dan Papua diminta untuk melakukan research terlebih dahulu dan selalu bersiaga akan ancaman keselamatan.

Sebelumnya, 21 Februari 2016 lalu, pemerintah Australia mengeluarkan peringatan serupa terkait kemungkinan serangan di Malaysia.

Daerah-daerah yang diduga menjadi target serangan adalah Kuala Lumpur dan Sabah, yang juga menjadi target peringatan Inggris, Selandia Baru, dan Kanada. ‎

sumber; tribunnews

JAKARTA – Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Robert Pakpahan mengatakan hingga 18 Februari 2016, pemerintah telah menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 135,9 triliun.

Angka tersebut mencapai 25 persen dari target penerbitan SBN gross tahun ini yang sebesar Rp 542 triliun.

Robert mengatakan, pemerintah menargetkan melakukan penerbitan awal (front loading) hingga 62 persen pada semester pertama.

“Jadi pemerintah telah menerbitkan Rp 135,9 triliun SBN sampai 18 Februari 2016, untuk mengamankan pembiayaan defisit APBN 2016. Ini sedikit agresif namun sesuai target agar bisa dieksekusi lebih cepat,” kata Robert dalam konferensi pers usai peluncuran Sukuk ritel (Sukri) seri SR-008 di Jakarta, Kamis (18/2/2016).

Dalam APBN 2016, pemerintah menargetkan defisit pembiayaan sebesar 2,15 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB).

Robert mengatakan, target indikatif dari penerbitan Surat Utang dengan kupon 8,3 persen ini mencapai Rp 25 triliun.

Namun kata dia, bukan tidak mungkin pemerintah melakukan upsize hingga Rp 30 triliun, jika dibutuhkan.

“Menurut agen penjual, mereka bisa menjual sampai Rp 43 triliun. Tapi sementara kita tetapkan di Rp 25 triliun nanti bisa di upsize menjadi Rp 30 triliun,” kata dia.

Dalam peluncuran Sukuk Negara Ritel SR-008, Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro mengatakan, penerbitan Sukuk Negara Ritel SR-008 merupakan upaya diversifikasi instrument investasi.

Sebab, dengan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto yang sebesar 27 persen, kepemilikan asing di Surat Utang Negara mencapai 39 persen.

Sebagai pembanding, kepemilikan Asing Surat Utang Negara Jepang hanya 10 persen, meskipun rasio utang terhadap Produk Domestik Brutonya mencapai sebesar 200 persen.

sumber; kompas

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Setelah melalui pembahasan secara komprehensif dan mendengar pendapat dari seluruh pihak terkait, sesuai dengan tahapan serta mekanisme ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka kelima Ranperda yang diusulkan oleh Pemkab Inhil dapat disetujui dan ditetapkan sebagai Perda tahun 2016.

Hal itu disampaikan Ketua Pansus II DPRD Inhil, Herwanissitas dalam laporannya saat Rapat Paripurna, di aula Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, Selasa (23/2/2016) malam.

Dikatakan pria yang akrab disapa Sitas ini, berdasarkan kesimpulan tersebut, Pansus II DPRD merekomendasikan untuk ditindaklanjuti oleh Pemkab Inhil, yaitu :

1. Meminta kepada Bupati, segera melakukan perbaikan sebagaimana hasil pembulatan dan harmonisasi yang dilakukan pada tanggal 19 Februari 2016 yang difasilitasi oleh Biro hukum Provinsi Riau.
2. Dengan ditetapkannya Raperda Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing harus menjamin tidak ada lagi kebocoran dan pungutan liar yang diikuti dengan data-data yg lebih valid, terintegrasi dan akuntable terhadap tenaga kerja asing yang berada diwilayah kabupaten.
3. Kepada Saudara Bupati agar segera menyusun Peraturan Bupati sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah tersebut agar bisa dengan segara dilaksanakan.
4. Kepada Saudara Bupati agar sesegera mungkin melakukan sosialisasi secara merata kesemu lapisan dan kecamatan.
5. Kepada Saudara untuk sesegera mungkin meminta ke Biro Hukum Provinsi Riau Nomor Register ke empat Ranperda diluar Raperda Retribusi.

Adapun 5 Ranperda yang disetujui saat itu, yakni :

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Bisa Baca Tulis Al -Qur’an.
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing.
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok.
4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Insisiasi Menyusui Dini dan Air Susu Ibu Ekslusif.
5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Desa dan Kelurahan Siaga Aktif. Adi

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Saat ini, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (DTPHP) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) sedang mempersiapkan pelaksanaan panen raya di dua lokasi berbeda di daerah tersebut.

Hal itu disampaikan Kepala DTPHP Inhil, Kuswari diwakili Sekretaris, Sudinoto saat berbincang dengan awak media di ruang kerjanya, Rabu (24/2/2016).

Dikatakan Sudinoto, panen raya yang dipusatkan di Blok E Kempas Jaya Kecamatan Kempas dan Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang ini, rencananya akan dilaksanakan pada minggu pertama Bulan Maret mendatang.

“Pada panen raya nanti, dalam satu kelompok tani ada satu hamparan lahan yang luasnya mencapai 200 hektar,” tutur Sudinoto.

Dijelaskan mantan Camat Tembilahan Kota ini, padi yang dipanen tersebut merupakan hasil tanam yang dilakukan oleh kelompok tani pad awal Bulan Desember 2015 lalu.

“Kalau varitas yang digunakan, kebanyakan adalah padi herang,” terangnya.

Untuk diketahui, pada musim tanam tahun lalu, yakni sekitar Bulan April-September 2015, rata-rata hasil panen padi di atas 6 ton perhektar di wilayah tersebut.

“Kalau musim tanam tahun ini, diperkirakan hasilnya juga tidak jauh beda dari sebelumnya,” imbuhnya. Adi/Adv

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Mantan Bupati Indragiri Hilir (Inhil) H Indra Muchlis Adnan menyarankan kepada Pemkab Inhil untuk melanjutkan Zona Anti Korupsi. Dulunya, zona anti korupsi itu sudah sempat berjalan pada masa kepemimpinannya sebagai Bupati Inhil.

“Saran saya, kepala daerah sekarang ini mau melanjutkan zona anti korupsi,” kata Indra dalam sambutan pada kegiatan Deklarasi Lembaga komunitas Peduli Hukum (LKPH) Inhil yang dihadiri Asisten I Setdakab Inhil dan sejumlah pejabat lainnya di salah satu aula Hotel di kota Tembilahan, Kamis (25/2/2016).

Menurutnya, zona anti korupsi itu cukup penting sebagai warning bagi pejabat yang ingin melakukan tindakan korupsi. Sedikit banyaknya kata Indra, pejabat akan sangat waspada terhadap resiko yang akan diterimanya jika melakukan penyimpangan.

“Zona itu bukan dari pemikiran saya namun langsung dari salah satu direktur di KPK yang sekarang menjabat sebagai Kajari Provinsi Banten,” Pungkas Indra. Mirwan

“Minta Bupati Intruksikan SKPD Segera Lelang Proyek”

Rengat, detikriau.org – Putaran roda Ekonomi Masyarakat khususnya  kabupaten Inhu saat ini melemah, hal ini selain harga sawit dan karet yang masih dirasa Rendah , juga disebabkan faktor belum berjalannya kegiatan Proyek di Pemkab Inhu. dua faktor ini dinilai sebagai Barometer stabilitas Ekonomi Masyarakat khususnya di Kabupaten Inhu.

” Saat ini Ekonomi Masyarakat kabupaten Inhu kian Melemah, kondisi ini ditandai dengan sepinya jual-beli baik  di pasar – pasar Desa maupun pasar perkotaan  ” ujar Suharmaini SP  yang juga berprovesi sebagai Direktur Perusahaan yang bergerak Bidang Kontraktor, Kamis (25/2) di kantor Pekerjaan Umum (PU)Pematang Reba.

Dikatakannya, dua faktor ini jadi  penentu   melemahnya ekonomi masyarakat.  Ia juga   berharap agar Bupati Inhu H Yopi Arianto, SE dapat mengambil  Sikap dan mengambil langkah langkah guna pemulihan ekonomi Masyarakat agar tidak semakin terpuruk.

Masih menurutnya, jika  Bupati Inhu bisa Segera  menerbitkan Surat Keputusan (SK) kepada Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD) untuk  melakukan proses pelelangan Proyek  Anggaran tahun 2016, diyakini akan dapat memulihkan ekonomi masyarakat. dengan  kegiatan Proyek   berjalan,  maka Sirkulasi putaran uang bisa menormalisasikan Ekonomi.

” Sebelum Proyek  dilelang perekonomian masyarakat disemua lini akan melemah,seperti yang dirasakan oleh masyarakat sekarang ini” tambahnya.

lanjut Suharmaini,  bagi masyarakat yang berprofesi sebagai Kontraktor yang menjadi rekanan dengan pemerintah karena tidak ada putaran keuangan dari APBD, jelas  kebutuhan ekonomi masyarakat tidak stabil.

“Mudah mudahan pemimpin nomor satu di Inhu, H Yopi Arianto SE tergugah hatinya terhadap keluh kesah  yang dirasakan oleh masyarakat yang keseharian berprofesi sebagai Kontraktor ” harapnya. (Zal)