TEMBILAHAN (detikriau.org) – Polres Inhil akan memeriksa surat-surat kelengkapan pengendara pada kegiatan operasi simpatik tahun 2016 ini yang digelar di sejumlah kawasan jalur Tertib Lalu Lintas (KTL) di kota Tembilahan.

Operasi itu berlangsung selama 21 hari yang dimulai pada tanggal 1 sampai 21 Maret 2016 dengan kekuatan sebanyak 60 personil. Diketahui, kegiatan tersebut digelar secara serentak kepolisian lalu lintas seluruh Indonesia.

Kapolres Inhil AKBP Hadi Wicaksono Sik melalui Kasat Lantas, AKP A Salmi kepada detikriau.org mengatakan, pelaksanaan operasi simpatik itu sebagai upaya optimalisasi kawasan jalur tertib lalu lintas agar para pengguna jalan bisa lebih tertib seagaimana petunjuk marka, rambu maupun parkir.

“Untuk itu, kami mengingatkan, mulai dari sekarang lengkapilah surat-suratnya dan patuhilah aturan lalu lintas,” pesan Salmi.

Menurutnya, operasi simpatik 2016 tersebut memliki konsep umum yang bersifat terbuka dengan beberapa tujuan dan sasaran diantaranya, terwujudnya situasi lalu lintas yang aman, tertib dan lancar, khususnya pada jalur KTL.

Sedangkan bentuk kegiatan kali ini, pihaknya akan mengedepankan upaya preemtif yang juga didukung upaya represif baik melalui teguran hingga penegakan secara hukum. / Mirwan

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Kebakaran kembali terjadi, kali ini menghanguskan 1 unit rumah milik Ucok warga parit 15 gang Harmonis Jaya jalan M Yamin Kecamatan Tembilahan, Selasa (1/3/2016) sekitar pukul 10.00 WIB.

Pantauan lapangan, ratusan warga memadati TKP untuk membantu memadamkan api dengan alat seadanya. Api berhasil dipadamkan sekitar pukul 10.45 WIB setelah 2 unit mobil Damkar dari BPBD Kabupaten Inhil tiba di lokasi.

“Kabarnya, api mulai muncul dari NCB pembangkit listrik,” kata salah seorang warga, Esti kepada detikriau.org.

Tidak ada korban jiwa, namun bangunan semi permanen tersebut tampak rusak ludes jadi arang.

Hingga berita ini dirilis, awak media belum mendapat keterangan resmi dari pihak kepolisian. Mirwan

JAKARTA – Rekomendasi kepala daerah yang selama ini menjadi syarat wajib administratif untuk mengusulkan pemekaran atau pembentukan daerah otonomi baru (DOB) tidak lagi mutlak. Hal ini telah menjadi kesepakatan antara Komisi II DPR, Komite I DPD RI dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk dimasukkan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Desain Besar Penataan Daerah (Desartada) dan RPP Penataan Daerah.

Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy mengatakan, selama ini ditemukan banyak kendala calon DOB yang tidak lengkap syarat administratifnya gara-gara kepala daerah induk tidak mau mendukung. Ini jelas menimbulkan masalah, walaupun daerah tersebut sudah layak secara potensi.

“Oleh sebab itu syarat ini tidak menjadi mutlak ketika penetapan DOB persiapan. Yang utama dalam menentukan DOB persiapan adalah kelayakan potensinya. Syarat administratif seperti ini bisa disusulkan di dalam evaluasi selama 3 tahun tersebut,” kata politikus PKB yang akrab disapa LE, di gedung DPR, Jakarta, Senin (29/2).

Selain poin tersebut, kesepakatan lain berkaitan dengan mekanisme konsultasi dan koordinasi antara pemerintah dengan DPR dan DPD RI dalam penetapan DOB Persiapan, evaluasi dan DOB defenitif. Dalam soal ini hubungan antara tripartit akan terjadi kerjasama dan koordinasi yang erat.

Kemudian berkaitan dengan indikator kepentingan strategis nasional dalam penetapan DOB, sehingga memberi peluang bagi daerah-daerah perbatasan yang rawan terhadap keutuhan NKRI untuk dimekarkan walaupun tidak memenuhi syarat teknis seperi diatur dalam UU.

Disepakati juga untuk memulai dari awal soal aspirasi yang selama ini berkembang, karena memang amanah UU No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, sudah berbeda dengan ketentuan lama. Pada UU ini mekanisme DOB dimulai dengan PP sebagai DOB persiapan, setelah 3 tahun masa persiapan baru kemudian di evaluasi dan ditetapkan sebagai DOB defenitif oleh DPR dalam bentuk UU DOB.

“Kami juga bersepakat seluruh ibukota provinsi akan ditetapkan sebagai Kota. Jadi tidak ada ibu kota provinsi statusnya Kabupaten, contohnya Mamuju sebagai ibu kota Prov Sulawesi Barat atau Tanjung Selor sebagai ibu kota Kalimantan Utara,” tambahnya.(jpnn)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Koperasi Wanita Kartini Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Wanita Kartini, Senin (29/2/2016).

RAT tersebut berlangsung di gedung Dharma Wanita jalan Sungai Beringin Tembilahan yang dihadiri Kasi Pengembangan Sarana dan Prasarana UMKM Bidang UMKM, Guntur dan sejumlah pengurus Koperasi Wanita Kartini.

Mewakili Kadiskop UMKM, Kasi Pengembangan Sarana dan Prasarana UMKM menyampaikan apresiasi terhadap Koperasi Wanita Kartini yang telah melaksanakan RAT tahun buku 2015.

“Diharapkan kepada seluruh anggota koperasi mampu membuat laporan tahunan dengan baik sehingga bisa menjalankan program selanjutnya,” paparnya.

Selain bentuk laporan, ia mengharapkan kedepannya untuk peningkatan sistem administrasi RAT. Sebab sistem pengadministrasian koperasi Wanita Kartini dinilai masih belum maksimal dan sangat dinantikan perbaikannya. Mirwan/adv

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengakui ada sejumlah catatan penting yang harus dibereskan berkaitan dengan rencana pemekaran daerah atau pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB). Di antaranya mengenai batas wilayah.

“Terus terang batas kabupaten banyak masalah,” ujar Mendagri saat menggelar rapat bersama Komisi II di DPR, Jakarta, Senin (29/2/2016).

Contohnya seperti Kabupeten Agam dengan Bukitinggi di Sumatera Barat, yang sudah 10 tahun lebih belum selesai juga masalah batas wilayahnya.

Kemudian batas wilayah antara Provinsi Riau dengan Sumatera Utara.

Secara prinsip, ungkap mantan Sekjen PDIP tersebut, pemerintah sepakat dengan pemekaran, sepanjang dilakukan guna mempercepat pemerataan pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kesempatan sama, Tjahjo juga mengungkapkan banyaknya kabupaten dan kota yang mengusulkan untuk pemekaran desanya.

Hal ini menurutnya didorong adanya anggaran bantuan desa yang tahun ini mencapai Rp 47 Triliun dan dana KUR Rp 120 Triliun. Namun, terang Tjahjo, pihaknya berencana hanya membahas soal pemekaran kelurahan.

“Itu kan kewenangan kabupaten/kota memekarkan desa, kalau di Papua memekarkan distrik ini bersemangat sekali. Memang kami mencermati, hanya untuk kelurahan yang akan coba kami sampaikan ke Presiden,” kata Tjahjo.

Meski begitu, Mendagri juga meminta, tujuan penataan daerah dipamahi bersama antara DPR dengan pemerintah maupun pemerintah daerah.

Sebab banyak pula kabupaten induk yang sudah mekar, tapi daerah yang baru dimekarkan kembali mendesak untuk dimekarkan. Sementara untuk mementukan daerah Ibukota saja mereka belum mampu.

Karena itu, pemerintah kata Tjahjo sangat berhati-hati dalam menyusun RPP Desartada dan RPP Penataan Daerah sebagai acuan pemekaran.

Apalagi saat ini masih banyak persoalan yang harus diatur secara detil sebelum RPP ditandatangani Presiden Jokowi menjadi Peraturan Pemerintah. /dro

Sumber: tribunnews

PEKANBARU (detikriau.org) – Ketua Dewan Penasehat Dharma Wanita Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Hj Zulaikhah Wardan menghadiri acara Roadshow Organisasi dan Rakor Dharma Wanita Persatuan Provinsi Riau Tahun 2016 di aula Gedung Daerah jalan Diponegoro, Pekanbaru, Senin (29/2/2016).

Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Ketua Umum Pusat Dharma Wanita Persatuan Ny Wien Ritola Tasmaya dan turut dihadiri Ny Hj Sisilita Arsyadjuliandi sebagai Panasehat Dharma Wanita Persatuan Provinsi Riau, Ny Hj Sri Wahyuni Irwan sebagai Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Riau, Ny Hj Bari Agustini Kasiaruddin sebagai Ketua Roadshow Organisasi  Rakor Dharma Wanita Persatuan dan seluruh Panesehat Dharma Wanita Persatuan se-Riau.

“Dengan adanya roadshow organisasi dan rakor dharma wanita persatuan sangat memberikan manfaat bagi peserta, materi yang diberikan oleh ketua umum sangat jelas dan menambah wawasan bagi anggota dharma wanita persatuan,” kata Zulaikhah.

Menurutnya lagi, jika mendalami pemahaman visi dan misi organisasi dharma wanita persatuan tersebut maka dapat yang dapat membantu pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

“Selanjutnya akan disusun program sesuai bidang ekonomi, pendidikan dan sosial budaya dengan sasaran anggota, keluarga dan lain-lainnya,” imbuhnya. Mirwan/adv