RETEH (detikriau.org) – Musibah kebakaran baru saja terjadi di parit 3 Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh, Minggu (6/3/2016) sebelum waktu Shalat Isya.

“Di parit 3 terbakarnya, perumahan warga,” kata salah seorang warga, Firman kepada detikriau.org

Ibnu, warga Pulau Kijang lainnya menjelaskan bahwa perumahan yang terbakar tersebut tepat milik seorang pengusaha pembuatan atap daun nipah. Selain tempat usaha, rumahnya juga turut terbakar.

Hingga berita ini dirilis, awak media belum mendapat data resmi dari kepolisian terkait penyebab kebakaran, jumlah kerugian material dan lain sebagainya. Mirwan

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Seluruh masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) diminta, untuk proaktif dalam mengawasi dan melaporkan ke pihak berwenang apabila ditemukan adanya dugaan penyalahgunaan anggaran dana desa.

Permintaan tersebut disampaikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Inhil, Iwan Taruna saat berbincang dengan awak media, kemarin.

Dikatakan pria yang akrab disapa IT ini, masyarakat harus mengetahui berapa jumlah dana yang diterima oleh desa dan rincian penggunaannya, baik alokasi dana desa yang bersumber dari APBN, Provinsi maupun Kabupaten.

Langkah tersebut sebagai upaya menghindari timbulnya kecurigaan terhadap penyalahgunaan dana di desa bersangkutan.

“Jadi, Kepala Desa (Kades) atau aparatur desa harus transparan dalam penggunaan keuangan desa,” tutur IT.

Apalagi berdasarkan aturan, dijelaskan politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini, aparatur desa harus mendokumentasikan semua keuangan desa mulai dari pendapatan sampai pengeluaran, dan kemudian dipertanggungjawabkan.

“Harus disampaikan secara terbuka kepada masyarakat dan dipertanggungjawabkan lewat Badan Pemusyawaratan Desa,” tambahnya.

Apabila desa tidak mempublikasikan penggunaan dan realisasi anggaran tersebut, lanjut Ketua Komisi III DPRD Inhil ini, sesuai aturan masyarakat berhak menanyakannya langsung kepada desa.

“Alokasi dana desa diperuntukan bagi pemberdayaan masyarakat dan pembangunan fisik, seperti jalan, jembatan dan irigasi dan lain-lain. Jika ada kecurigaan penyalahgunaan anggarannya, masyarakat desa dapat aktif bertanya dan melaporkan kepada pihak berwenang,” pungkasnya. Adi

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) melakukan MoU dengan pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Tembilahan sebagai langkah antisipasi munculnya 5 persoalan hukum.

Diantaranya melancarkan rencana pembubaran terhadap koperasi-koperasi yang tidak aktif ataupun sudah kadaluarsa, selanjutnya berencana memproses secara hukum bagi koperasi yang tidak memiliki badan hukum yang jelas namun beroperasi di lingkungan masyarakat. Antisipasi berikutnya, Diskop juga akan meminimalisir bahkan meniadakan koperasi berbadan hukum luar daerah yang berkeliaran di wilayah hukum Kabupaten Inhil.

Selanjutnya, pihaknya juga siap menindak jika jalinan kerjasama antara koperasi dengan perusahaan tidak sesuai harapan. Artinya, jika pihak perusahaan tidak bertanggung jawab dalam kerjasama tersebut.

Dan terakhir juga berkenaan dengan perusahaan terkait dana CSR. Dimana, sebelumnya Diskop mendapat informasi bahwa adanya salah satu perusahaan yang mengeluarkan CSR kepada koperasi dan dibuat laporan secara resmi ke Diskop. Namun setelah diperiksa di lapangan, ternyata koperasi yang dimaksud sebenarnya tidak ada, berarti ada permainan yang mengatas namakan koperasi.

“Itulah beberapa hal yang telah kami bahas bersama dengan kejaksaan,” kata Kepala Diskop UMKM Kabupaten Inhil, Dianto Mampanini kepada awak media belum lama ini.

Dengan adanya MoU atau pendampingan tersebut lanjutnya, maka persiapan dalam menghadapi persoalan lapangan akan lebih maksimal. Mirwan/adv

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Petugas kepolisian berhasil mengamankan pelaku tindak pidana pencurian 1 unit motor pompong milik Panji Asmara (32) warga RT 006 RW 005 Kelurahan Khairiah Mandah, Jum’at (4/3/2016) kemarin.

Pembekukan dilakukan di desa Pulau Cawan Mandah. Pelakunya ada 3 orang yakni HE alias Jo (29) warga Kuala Enok kecamatan Tanah Merah, SU alias Yani (19) dan AL alias Pian (28) warga Kelurahan Tagaraja Kecamatan Kateman.

Kapolres Indragiri Hilir (Inhil) AKBP Hadi Wicaksono Sik menerangkan, pembekukan ketiga pelaku tersebut bermula pengaman yang dilakukan warga setempat di Pulau Cawan. Menurut informasi warga, ketiga pelaku itu sangat dicurigai pergerakannya.

“Setelah diintrogasi, ternyata memang benar ketiganya sebagai pelaku tindak pidana pencurian. Sedangkan barang bukti berupa motor pompong disembunyikan pelaku di dalam Sungai Buntu di Desa Igal,” katanya, Minggu (6/3/2016).

Saat ini pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Mapolsek Mandah guna dilakukan penyidikan lebih lanjut. Mirwan

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan menyatakan akan segera memanggil seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), untuk diminta laporannya terkait progres pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

“Hari Selasa nanti kita lakukan rapat dan evaluasi, saya akan tanya sudah sampai dimana persiapan setiap SKPD,” kata Bupati Wardan saat diwawancarai usai menggelar silaturrahmi dan ramah tamah bersama awak media di Tembilahan, kemarin.

Mengingat saat ini sudah memasuki bulan terakhir pada triwulan ketiga tahun anggaran 2016, Bupati Wardan kembali mengingatkan kepada seluruh SKPD terkait dengan deadline waktu pelaksanaan lelang atau tender, yakni paling lambat pada Bulan Mei mendatang sudah harus tuntas.

“Diberlakukannya deadline ini, karena kita tidak ingin terjadi lagi penumpukan pekerjaan di akhir tahun anggaran, seperti yang terjadi di tahun lalu,” terangnya.

Namun, apabila hingga batas waktu yang ditentukan tersebut masih ditemukan SKPD yang belum bekerja, mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau ini menegaskan, akan ada sangsi yang diberikan kepada SKPD bersangkutan.

“Saya harapkan semua proses administrasi pelelangan bisa selesai tepat waktu, sehingga seluruh kegiatan dan program pembangunan daerah dapat terlaksana dengan baik dan lancar,” tambahnya.

Untuk diketahui, hingga minggu pertama Bulan Maret ini, proses lelang terhadap sejumlah paket pekerjaan di Kabupaten Inhil belum terlaksana, sehingga dikhawatirkan bisa menghambat pembangunan daerah. Adi/adv

“Ajak Semua Stakeholder Terkait Ikut Berperan Aktif”

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Seluruh stakeholder terkait diharapkan, berperan aktif dalam peletakan pilar-pilar batas wilayah, mengingat saat ini persoalan tapal batas wilayah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) dengan daerah tetanga sudah mulai menemukan titik terang.

Hal itu disampaikan anggota Komisi I DPRD Inhil, Bambang Irawan, Sabtu (5/3/2016).

Dikatakan Bambang, hasil pertemuan antara DPRD Inhil melalaui Komisi I ke Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah (BPPB) Provinsi Riau membuahkan kesepakatan akan dipasangnya sebanyak 30 pilar tapal batas.

“Secepatnya kita akan pasang, kita minta semua leading sektor ikut turun,” tutur Bambang.

Selanjutnya, Bambang meminta agar peletakan pilar-pilar diprioritaskan di wilayah yang rawan kofllik, seperti di Desa Petalongan dan Pancur Kecamatan Keritang, dalam upaya meminimalisir potensi komplik di wilayah tersebut.

“Kita minta diprioritaskan daerah yang rawan komplik, kita tidak mau persolan tapal batas ini memakan korban lagi,” imbuhnya. Adi/adv