TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) sedang membentuk tim kajian pemanfaatan fasilitas. Lebih khusus, pemanfaatan gedung tertinggi di jalan Swarna Bumi Tembilahan.

Pembentukan tim tersebut sebagai tindak lanjut tuntasnya pelaksanaan pengauditan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dimana, rencana awal pendiriannya akan diperuntukkan sebagai sarana belajar mengajar lembaga perguruan tinggi Universitas Islam Indragiri (UNISI) dibawah naungan Yayasan Tasik Gemilang.

“Sudah diaudit, saya pun sudah memerintahkan Sekda untuk membuat tim kajian untuk merumuskan kemana pantasnya gedung ini difungsikan,” kata Bupati Inhil HM Wardan kepada detikriau.org, Senin (14/3/2016).

Menurutnya, dalam rumusan nantinya, akan disesuaikan kebutuhan serta peraturan yang ada. Misalnya diperuntukkan ke UNISI, tim tersebut akan melihat lagi status yayasan, apakah sesuai menggunakan fasilitas gedung termegah di Inhil ini.

Begitu juga katanya dengan perencanaan peruntukan kepada instansi atau lembaga lainnya. Yang jelas, pihaknya tidak bisa memfungsikan tanpa landasan hasil rumusan tim di lapangan.

“Kita tunggu hasil rumusan tim kajiannya dulu” Pungkas Bupati. Mirwan/adv

CONCONG (detikriau.org) – Bujang (45) warga jalan Rumah Susun desa Panglima Raja Kecamatan Concong rubuh bersimbah darah akibat hujaman sebilah tombak di sekitar rumahnya, Minggu (13/3/2016) malam, sekitar pukul 21.00 WIB.

Menurut informasi dari kepolisian, korban ditikam oleh tetangganya sendiri HE (25). Naasnya, aksi tersebut dilakukan pelaku tepat di hadapan istri korban.

“Saat itu, korban sedang bersantai didepan kediamannya dengan sang istri. Tiba-tiba, datang pelaku dan terjadi pertengkaran hebat hingga akhirnya pelaku menikam 1 kali tikaman di bagian perut korban sebelah kanan,” terang PAUR Humas Polres Indragiri Hilir (Inhil), Iptu Warno Akman, Senin (24/3/2016).

Motif yang melatarbelakangi aksi nekad HE ini kepolisian belum bisa memberikan keterangan namun yang jelas kata Warno, saat itu korban sempat mengeluarkan kata-kata kotor sehingga pelaku tak dapat menahan emosi.

Disaat sang istri berteriak untuk meminta pertolongan, pelakupun bergegas meninggalkan TKP. Kemudian, istri korban membawa korban ke Puskesmas setempat untuk memdapatkan pertolongan medis.

“Hasil visum, korban mengalami luka di bagian perut dekat rusuk sebelah kanan dengan luka lebar 6 cm dan dalam 11 cm serta kondisi korban masih dalam keadaan sadarkan diri. Setelah diberi pertolongan di Puskesmas, kini korban dirawat di RSUD Puri Husada Tembilahan,” paparnya.

Saat ini pelaku beserta barang bukti berupa sebilah tombak telah diamankan di Mapolsek Concong guna pemeriksaan lebih lanjut. / Mirwan

TEMBILAHAN, detikriau.org – Lembaga Komunitas Peduli Hukum (LKPH) Inhil menyayangkan beredarnya rumor bernuansa politis yang berkembang di tengah masyarakat bahkan di lingkungan aparatur pemerintahan yang ada di Kabupaten Inhil yang terkesan mendiskreditkan LKPH dengan mendikotomikan antara Bupati Inhil HM Wardan dengan mantan Bupati Inhil H Indra Muchlis Adnan.

Menurut Wakil Ketua LKPH Inhil Abd Rahman As, SH, dirinya merasa heran dan bahkan risih dengan beredarnya rumor dan isu yang tak sehat tersebut. Nuansa politis yang mempertentangkan antara dua tokoh sentral di Inhil, HM Wardan dan H Indra M Adnan itu selain merugikan masyarakat juga dinilai dapat mengganggu gerakan pembangunan di Indragiri Hilir.

“Ini persepsi yang salah. LKPH bukan sebuah organisasi bermuatan politik,” Tegas Rahman yang saat itu didampingi Divisi Pembelaan Organisasi, Asmail Khairi,SH dan Divisi Humas Nelly Wenny Susanty,SH,MH, usai melakukan rapat organisasi, Senin (14/2/2016) di Tembilahan.

Dikotonomi itu diterangkan Rahman dirasakan saat teman-teman aktivis LKPH Inhil menggelar acara Deklarasi dan Dialog serta Diskusi Ilmiah tentang Pekat. Rahman mengaku banyak mendengar komentar dan pernyataan dari orang-orang yang ia kenal, baik dari kalangan masyarakat bahkan dari kalangan aparatur pemerintah yang mempertentangkan kedua tokoh itu, dengan argumen bahwa acara LKPH diasumsikan sebagai sebuah organisasi yang dimotori Indra Muchlis sehingga tidak dihadiri pejabat, terutama anggota Forkopimda, sehingga mereka yang tidak pro dengan Indra Muchlis tidak bersedia hadir, betapapun urgennya acara itu untuk kepentingan masyarakat luas.

“Jadi saya kira ini sudah tidak sehat. Ada rasa dendam lama, atau mungkin sakit hati, ketidaksukaan, sehingga LKPH jadi dilibat-libatkan dalam ranah politik. Sekali lagi saya tegaskan, LKPH bukan organisasi politik. Gara-gara diasumsikan milik Indra Muchlis Adnan atau organisasinya Indra Muchlis, acara LKPH tak dihadiri pejabat, termasuk anggota Forkopimda. Kesannya jadi begitu. Ini saya pastikan salah besar karena asumsi itu sangat keliru dan informasi itu pasti tidak valid dan tidak up to date,’’ ujar Rahman.

Menurut aktivis hukum Inhil ini, Indra Muchlis diangkat sebagai Ketua Dewan Pembina LKPH semata dikarenakan kapasitas dan kapabilitasnya sangat tepat dan memadai, karena Indra adalah seorang akademisi di UNISI. Selain Dosen, Indra adalah Doktor dibidang Hukum.

“Itu pertimbangan kita. Kita butuh ilmunya dibidang hukum karena organisasi kita memang bergerak dibidang hukum. Saya kira itu sangat tepat dan relevan sekali. Apalagi para sarjana hukum yang ada di  LKPH umumnya alumni UNISI dan juga civitas akademika UNISI,’’ ujar mantan Gubernur Mahasiswa Fakultas Hukum UNISI ini. (dro/*)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Dani M Nursalam menyatakan sangat mendukung program Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil), untuk mewujudkan 1 desa 1 Puskesmas Pembantu, yang direncakan akan rampung hingga 2017 mendatang

“Kita sangat mendukung komitmen pemerintah untuk mewujudkan 1 desa 1 Pustu, karena ini juga menjadi salah satu prioritas kita agar terwujud di tahun 2017 nanti,” tutur Dani kepada awak media, belum lama ini.

Dijelaskan Dani, dengan adanya Pustu di setiap desa, maka rentang kendali masyarakat yang ingin berobat menjadi semakin dekat.

“Jika setiap desa sudah ada Pustu, tentu masyarakat tidak perlu jauh-jauh bila ingin berobat. Selain itu, layanan kesehatan juga bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat bawah,” tambahnya.

Apalagi, lanjut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, juga sudah menggalakan dan menerapkan program Puskesmas 24 jam, dalam upaya memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.

Oleh karena itu, jika sarana sudah dibangun, Pemkab Inhil harus mensejalankan dengan kelengkapan lainnya, seperti peralatan medis termasuk tenaga kesehatan. Jangan sampai, bangunan yang telah berdiri tidak termanfaatkan secara maksimal.

“Jangan hanya dipikirkan membangun fisik, tapi tidak fungsionalnya. Jadi, Pemkab Inhil harus betul-betul merencakan secara komprehensif, khususnya dalam penyediaan layanan kesehaan bagi masyarakat,” imbuhnya. Adi

“A Yani Dipercaya Mimpin Muhammadiyah Hingga 2020”

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Inhil, HM Wardan diwakili staff ahli Bupati, Syar’i menghadiri kegiatan Musda Muhammadiyah terpadu Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil).

A Yani terpilih untuk menakhodai Muhammadiyah cabang Kabupaten Indragiri Hilir periode 2015-2020 setelah memperoleh suara tertinggi diantara 21 calon ketua lainnya. Kegiatan yang dilaksanakan di gedung Engku Kelana Tembilahan berlangsung 2 hari dari tanggal 12 sampai 13 Maret 2016.

Tampak hadir dalam kegiatan itu Staf Ahli Bupati Inhil Syar’i, Pimpinan Muhammadiyah wilayah Provinsi Riau Wan Abu Bakar dan sejumlah kader Muhammadiyah Kabupaten Inhil.

Mewakili Bupati, Staf Ahli Setdakab Inhil menyampaikan ucapan selamat kepada organisasi keagamaan yang telah sampai pada waktu pelaksanaan Musda. Terkait hal ini, ia mengharapkan kedepannya agar lebih bergeming meningkatkan kemajuan pembangunan daerah, khususnya dibidang sosial keagamaan.

“Semoga kedepan akan mampu mengembangkan komunikasi secara terbuka sekaligus mampu memecahkan berbagai permasalahan baik internal maupun eksternal dengan dilandasi pola pikir dan wawasan yang luas,” kata Syar’i.

Sementara itu, Pimpinan Muhammadiyah wilayah Provinsi Riau, Wan Abu Bakar menyampaikan sebuah harapan agar di Inhil bisa dibentuk lembaga lembaga pendidikan unggul untuk bisa memajukan pendidikan masyarakat Kabupaten Inhil. Mirwan/adv

JAKARTA–Rencana pemerintah untuk merasionalisasi PNS jabatan fungsional umum‎ (JFU) ikut dikomentari tenaga honorer kategori dua (K2). Menurut mereka, rencana pemerintah tersebut tidak masuk akal.

“Pemerintah ini aneh bin ajaib, bikin rencana tanpa melihat kondisi riil di lapangan,” ujar Ketum Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih kepada JPNN, Minggu (13/3).

Dia mencontohkan tenaga administrasi di Kabupaten Banjarnegara yang berstatus PNS dengan honorer, perbandingannya 1 : 3. Bahkan hampir rata-rata di SMP Negeri hanya memiliki satu tenaga TU PNS, selebihnya diisi honorer K2.

“Apa tidak aneh ini pemerintah. Kok bisa merasionalisasi PNS yang jumlahnya sudah kurang. Kalau berlebih, honorer pasti tidak ada. Inikan tidak, malah honorer K2 lebih banyak karena PNS-nya kurang,” ucapnya.

Dia pun mengimbau pemerintah untuk tidak mengeluarkan kebijakan yang‎ meresahkan masyarakat. Masalah honorer K2 belum selesai, sudah bikin kebijakan lain. (jpnn)