Penyakit batuk, pilek dan masalah pernafasan lainnya, biasanya banyak dialami pada saat memasuki musim penghujan. Cuaca yang berubah dari panas ke dingin, membuat tubuh harus ekstra keras beradaptasi dengan lingkungan.

Apalagi jika Anda kerap harus berada di luar saat hujan, tubuh bisa mudah sakit dan batuk bisa menyerang, serta sulit untuk disembuhkan. Obat-obatan yang ada di warung, biasnaya tidak cukup kuat untuk menyembuhkan batuk dan pilek.

Bahkan membutuhkan waktu berhari-hari, agar batuk benar-benar sembuh. Tetapi jika Anda jeli, ada banyak pengobatan tradisional yang justru lebih ampuh atasi penyakit musiman ini, bahkan Anda tidak harus memninum ramuan.

Salah satu cara untuk meredakan batuk parah dan efisien menghilangkan lendir yang berlebihan, adalah dengan trik ‘bungkus madu’, yang dapat membantu Anda menyingkirkan batuk hanya dalam satu malam. Resep ini juga bisa digunakan baik oleh orang dewasa maupun anak-anak.

Resep dan bahan-bahannya adalah sebagai berikut: minyak sayur, kain kasa, serbet, madu, tepung terigu, dan plester.

Caranya: Campurkan tepung dengan sedikit madu dan aduk, sampai Anda mendapatkan adonan yang tidak menempel di tangan Anda. Berikutnya, tambahkan minyak sayur dan gulung dengan tepung. Masukan campuran yang dihasilkan pada serbet, kemudian bungkus dalam kain kasa.

Lalu kompres bagian dada atau punggung dan kencangkan dengan plester. Kemudian kenakan piyama Anda.

Catatan: kompresan harus ditempatkan di atas jantung Anda.

Dianjurkan agar malakukan pengobatan ini sebelum tidur. Untuk anak-anak cukup 2-3 jam saja. Orang dewasa bisa sampai pagi hari. Untuk hasil yang lebih baik, Anda dapat menambahkan sedikit bubuk mustard.

Trik ini sangat efektif karena memiliki efek pemanasan dan anti-inflamasi. Anda akan melihat hasilnya dengan segera. Mengobati penyakit batuk dengan cara ini tidak memiliki efek samping.

Ulangi prosedur dalam beberapa hari, jika batuk belum kunjung sembuh.

Catatan: Pastikan anak Anda tidak memiliki luka di kulit untuk menghindari rasa sakit.

sumber: healthyfoodteam/beritauaja

detikriau.org – Pemerintah resmi meluncurkan LAPOR! sebagai portal aspirasi dan pengaduan nasional untuk pengawasan pembangunan dan pelayanan publik di Indonesia.

penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama (NKB) tentang Pemanfaatan Aplikasi LAPOR! sebagai Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) dilakukan oleh Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Teten Masduki, Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi, dan Ketua Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Amzulian Rifai di Gedung Bina Graha Istana Kepresidenan pada Senin, 14 Maret 2016.

Bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi menyampaikan aspirasi dan pengaduan dapat dilakukan melalui situs www.lapor.go.id, SMS ke nomor 1708, mobile apps, dan Twitter @LAPOR1708, serta Facebook.

Didesain dengan konsep no wrong door policy, aspirasi dan pengaduan akan dikelola secara cepat dan tepat karena aplikasi LAPOR! telah terintegrasi dengan 88 Kementerian/Lembaga, 14 Pemda, 70 BUMN, dan 130 Perwakilan RI di luar negeri.

LAPOR! juga berkomitmen menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pengaduan. “Masyarakat dapat memantau prosesnya secara terbuka melalui berbagai fitur yang tersedia”, ujar Teten.

“Seluruh instansi pemerintah diminta menjaga ekspektasi publik terhadap Kabinet Kerja dengan memberikan jawaban yang responsif sebagai bentuk pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kinerja pengelolaan pengaduan akan dilaporkan secara berkala kepada Presiden Jokowi.” Menurut Teten,

Untuk mendorong pengelolaan pengaduan yang responsif, KSP dan Kemenpan-RB menggandeng ORI selaku lembaga pengawas pelayanan publik.

“Aplikasi LAPOR! akan diintegrasikan dengan aplikasi SIMPEL (Sistem Informasi Manajemen Penyelesaian Laporan) milik ORI”, ujar Ketua ORI Amzulian Rifai.

“Laporan masyarakat yang tidak ditanggapi oleh instansi pemerintah akan diteruskan kepada ORI, dan kami akan mengambil tindakan yang diperlukan sesuai tugas dan kewenangan yang diberikan undang-undang”, terang Amzulian menambahkan.

ORI dapat melakukan mediasi, investigasi, hingga menerbitkan rekomendasi yang bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan.

Sumber: menpan.go.id

Editor; dro

1. Kementerian Keuangan (PKN STAN) sebanyak 3.650 siswa (pendaftaran dibuka dari tanggal 21 Maret s/d 3 April 2016, pelaksanaan TKD dari tanggal 20 s/d 24 Juni 2016);
2. Kementerian Dalam Negeri (IPDN) sebanyak 900 siswa (pendaftaran dibuka dari tanggal 29 Maret s/d 19 April 2016, pelaksanaan TKD dari tanggal 9 s/d 13 Mei 2016);
3. Kementerian Perhubungan (STTD) sebanyak 300 siswa pola pembibitan (pendaftaran dibuka dari tanggal 4 April s/d 27 Mei 2016, pelaksanaan TKD dari tanggal 9 s/d 10 Agustus 2016);
4. Kementerian Hukum dan HAM (AIM dan POLTEKIP) sebanyak 260 siswa (pendaftaran dibuka dari tanggal 21 Maret s/d 4 Mei 2016, pelaksanaan TKD dari tanggal 30 Mei s/d 3 Juni 2016);
5. Badan Pusat Statistik (STIS) sebanyak 500 siswa (pendaftaran dibuka dari tanggal 1 Maret s/d 30 April 2016, pelaksanaan TKD dari tanggal 19 s/d 22 Juli 2016);
6. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (STMKG) sebanyak 250 siswa (pendaftaran dibuka dari tanggal 21 Maret s/d 22 April 2016, pelaksanaan TKD dari tanggal 11 Mei s/d Selesai);
7. Lembaga Sandi Negara (STSN) sebanyak 80 siswa (pendaftaran dibuka dari tanggal 15 s/d 30 Maret 2016, pelaksanaan TKD dari tanggal 15 s/d 22 April 2016)./ menpan.go.id

detikriau.org – 2016, Pemerintah pusat membuka kesempatan bagi siswa/siswi lulusan terbaik pada Sekolah Menengah Umum (SMU) sederajat untuk mengikuti seleksi menjadi siswa/taruna pada Kementerian/Lembaga yang mempunyai Lembaga Pendidikan Ikatan Dinas (LPID).

Dikutip dari laman menpan.go.id, Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Dwi Wahyu Atmaji menjelaskan, bagi warga masyarakat yang bermaksud melakukan pendaftara dapat melakukan secara online melalui portal panseldikdin.menpan.go.id sesuai dengan jadwal.

Informasi lengkap terkait dengan pendaftaran dapat diakses di portal masing-masing Kementerian/Lembaga Pendidikan Kedinasan yang akan dibuka mulai tanggal 15 Maret s/d 27 Mei 2016.

Dengan sistem pendaftaran terpadu ini, Menpan menjamin tidak ada satu orang atau pihak manapun yang dapat membantu kelulusan seperti misalnya dengan kewajiban menyediakan uang dalam jumlah tertentu.

Ditambahkan, peserta hanya boleh mendaftar di salah satu dari 7 (tujuh) Kementerian/Lembaga Pendidikan Kedinasan. “Apabila mendaftar di dua atau lebih Lembaga Pendidikan, maka yang bersangkutan dinyatakan gugur,”  ujarnya di Jakarta, Senin (14/03).

Menurut Atmaji, peserta dapat mengikuti pendidikan apabila telah dinyatakan lulus keseluruhan tahapan seleksi.

Sedangkan untuk pengangkatan menjadi CPNS  dilakukan setelah dinyatakan lulus serta memperoleh ijazah dari Lembaga Pendidikan yang bersangkutan dan ditempatkan pada jabatan tertentu berdasarkan usulan dari Kementerian/Lembaga yang bersangkutan dan Pemerintah Daerah (yang melakukan pola pembibitan bagi lulusan STTD) berdasarkan formasi yang ditetapkan oleh Menteri PANRB./dro

sumber: menpan.go.id

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) hanya menunggu keputusan dari pemerintah pusat terkait rencana penekaran daerah otonomi baru Insel dan Inhut.

Sebab, Pemkab mengakui kewenangan untuk pemekaran daerah sangatlah terbatas dari daerah. Untuk itulah didalihkan kepada pemerintah pusat.

“Bukan domain kita lagi, kita hanya bisa menunggu saja. Meski Inhil termasuk dalam 5 rencana pemekaran, namun tetap harus menunggu,” ungkap Bupati Inhil HM Wardan kepada sejumlah awak media, Senin (14/3/2016).

Terkait daerah otonom pemekaran selama 3 tahun, Bupati tetap menyampaikan masih menunggu keputusan pusat karena belum bisa membuat suatu kebijakan jika keputusan tersebut belum dapat diketahui.

Pada intinya, keputusan rencana pemekaran sangat dinanti oleh Pemkab Inhil untuk melakukan langkah berikutnya.

“Meski Kabupaten Inhil sudah masuk dalam bahasan di pusat, namun keputusannya kita belum mengetahui. Jadi, langkah apa yang mau kita lakukan juga belum dapat kita susun,” tandasnya. Mirwan

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Seluruh masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) diajak, untuk menggunakan helm yang sesuai standar saat berkendara menggunakan sepeda motor di jalan raya.

Ajakan tersebut disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Inhil, Dani M Nursalam saat ditemui awak media usai menghadiri salah satu kegiatan di aula lantai 5 Kantor Bupati, Jalan Akasia Tembilahan belum lama ini.

Dikatakan Dani, menggunakan helm yang sesuai standar sangat dianjurkan dan diharuskan bagi seluruh pengendara sepeda motor, meskipun jarak yang ditempuh cukup dekat, apalagi yang jauh.

“Jadi, gunakanlah helm. Apa susahnya, ini juga demi keselamatan kita,” kata Dani.

Lebih lanjut dijelaskan politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini menjelaskan, setiap aturan dan ketentuan yang dibuat oleh pemerintan, tentunya telah melalui kajian yang mendalam, dengan melihat dan mempertimbangkan berbagai faktor yang berkaitan langsung dengan kebijakan tersebut, seperti kewajiban pengendara menggunakan helm standar.

Penggunaan helm tersebut bukanlah untuk menyulitkan para pengendara, akan tetapi lebih pada memperhatikan keselamatan yang bersangkutan saat berada di jalan raya. Contohnya saja, menghindari benturan di kepala saat terjadi kecelakaan, karena benturan keras di kepala dapat menyebabkan seseorang mengalami sakit yang kuat, bahkan hingga meninggal dunia.

“Saat ini, Polres Inhil telah mencanangkan program Getah Palem (Gerakan Tembilahan Pakai Helm). Untuk itu, mari sama-sama kita dukung, sehingga ke depan tidak ada lagi masyarakat yang tidak menggunakan helm saat berkendara di jalanan,” imbuhnya. Adi/adv