“Dianto Beberkan Adanya Dugaan Penyalahgunaan Koperasi Terkait Penyaluran CSR”

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Diskop UMKM) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Dianto Mampanini menandatangani nota kesepahaman dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Tembilahan, Selasa (29/3/2016).

Penandatangan tersebut berlangsung di aula kantor Dinas Cipta Karya dan Perumahan Inhil jalan KH Dewantara yang dihadiri Asisten II Setdakab Inhil Rudiansyah, Kepala Kejari Tembilahan Lulus Mustopa dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Inhil.

MoU ini dilakukan sebagai langkah antisipasi munculnya 5 persoalan hukum yakni melancarkan rencana pembubaran terhadap koperasi-koperasi yang tidak aktif ataupun sudah kadaluarsa, selanjutnya berencana memproses secara hukum bagi koperasi yang tidak memiliki badan hukum yang jelas namun beroperasi di lingkungan masyarakat.

Kemudian Diskop juga akan meminimalisir bahkan meniadakan koperasi berbadan hukum luar daerah yang berkeliaran di wilayah hukum Kabupaten Inhil, siap menindak jika jalinan kerjasama antara koperasi dengan perusahaan yang tidak sesuai harapan. Artinya, jika pihak perusahaan tidak bertanggung jawab dalam kerjasama tersebut.

Termasuk juga berkenaan dengan perusahaan terkait penyaluran dana CSR. Dimana, sebelumnya Diskop mendapat informasi bahwa adanya salah satu perusahaan yang mengeluarkan CSR kepada koperasi dan dibuat laporan secara resmi ke Diskop. Namun setelah diperiksa di lapangan, ternyata koperasi yang dimaksud sebenarnya tidak ada, berarti ada permainan yang mengatas namakan koperasi.

“Itulah beberapa hal yang telah kami bahas bersama dengan kejaksaan dan kita sepakati,” kata Dianto Mampanini.

Dengan adanya MoU atau nota kesepahaman tersebut lanjutnya, maka persiapan dalam menghadapi persoalan lapangan akan lebih maksimal./ Mirwan/adv

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Sejumlah masyarakat Desa Pancur kembali mendatangi Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri (Hilir), Jalan HR Soebrantas Tembilahan, Selasa (29/3/2016).

Kedatangan masyarakat yang didampingi puluhan perwakilan mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ini, bertujuan untuk meminta solusi terkait penyerobotan lahan yang dilakukan oleh PT Palma II dan PT Alona atau Indrawan Perkasa.

Jajaran Komisi II DPRD yang menyambut kedatangan masyarakat dan mahasiswa tersebut langsung melakukan hearing atau Rapat Dengar Pendapat, yang pimpinan Sekretaris Komisi I DPRD Inhil, Mu’ammar serta dihadiri sejumlah Pejabat Eselon di lingkungan Pemkab Inhil dan pihak Kepolisian.

Perwakilan masyarakat Desa Pancur, Sulaiman mengatakan, penyerobotan lahan dilakukan oleh PT Palma II sejak tahun 2010 lalu.

“Masalah ini sudah beberapa kali kami adukan, baik kepada Dewan maupun Bupati. Namun, hingga saat ini sepertinya belum ada penyelesaian,” tutur Sulaiman.

Padahal, lanjut Sulaiman, berbagai upaya telah dilakukan, sehingga dikhawatirkan apabila masalah ini tidak segera diselesaikan, konflik antara masyarakat dengan perusahaan akan kembali terjadi.

“Masyarakat sudah gerah pak, kami sudah lama menunggu. Jangan sampai masalah ini memakan korban lagi,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Komisi I DPRD Inhil, Muammar menjelaskan, konflik lahan yang terjadi itu merupakan masalah tapal batas antara Kabupaten Inhil dan Inhu, karena kedua perusahan tersebut berdiri diantara perbatasan.

Sementara, kedua perusahaan tersebut sama- sama tidak mempunyai izin di Kabupaten Inhil, namun melakukan aktifitas di lahan masyarakat yang ada di Negeri Seribu Parit.

Oleh karena itu, jika pihak propinsi sudah menentukan tapal batas antara Inhil dan inhu, maka Pemerintah Daerah bisa dengan mudah mengeksekusi perusahaan yang bermasalah.

“Jadi, kalau ini wewenangnya kita, saya pikir masalah ini bisa segera selesai. Karena itu, kita minta Pemda segera mendesak dan menyurati pihak propinsi untuk segera memperjelas tapal batas tersebut,” imbuhnya. /Adi

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Tembilahan Lulus Mustopa menandatangani nota kesepahaman bersama 3 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Inhil, Selasa (29/3/2016).

Penandatanganan tersebut berlangsung di aula kantor Dinas Cipta Karya jalan KH Dewantara Tembilahan yang dihadiri Asisten II Setdakab Inhil Rudiansyah serta sejumlah pejabat lainnya.

Ketiga SKPD itu adalah Dinas Cipta Karya dan Perumahan Rakyat, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air serta Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan Kejaksaan Tembilahan.

“Penandatangan ini merupakan tindak lanjut wacana kita untuk menjalin MoU. Fungsinya, kami sebagai unsur pengawasan bisa membantu memberikan penjelasan-penjelasan agar pekerjaan kepemerintahan tidak melanggar aturan,” kata Lulus Mustopa.

Dengan demikian, ia berharap kepada ketiga SKPD tersebut mampu menjalin kerjasama dengan sebaik-baiknya. Jika ada persoalan, Kejari Tembilahan siap menerangkan seluas-luasnya hingga pekerjaan-pekerjaan berjalan lancar tanpa hambatan yang signifikan.

“Pesan pertama kami, pelajari terlebih dahulu aturan-aturan yanh berlaku jangan sampai terlibat tindak pidana yang melanggar aturan,” tutupnya./ Mirwan

TEMBILAHAN, detikriau.org – Bupati Indragiri Hilir (Inhil) menerima penghargaan program kemitraan peningkatan mutu pendidikan Madrasah yang diserahkan langsung oleh Dirjen Pendidikan Islam Kementrian Pendidikan Indonesia Komaruddin Amir di Jakarta, Senin (28/3/2016) kemarin.

Peningkatan mutu tersebut merupakan kemitraan antara Indonesia dengan Australia. Dimana, saat itu ada 11 Bupati se-Indonesia menerima penghargaan serupa secara bersamaan dengan Bupati Inhil.

“Jumlah Madrasah kita lebih dari 400 dan angka itu merupakan jumlah terbanyak di Provinsi Riau,” kata Wardan.

Menurutnya, sejak pertama ia menjabat sebagai Bupati, persoalan yang bersangkutan dengan pendidikan Agama Islam langsung disoroti pada peningkatannya yang dimulai membuka lembaga-lembaga pendidikan anak usia dini.

Hal itu merupakan bukti bahwa Pemkab Inhil sangat konsen dalam pengembangan pendidikan keagamaan.

“Sepanjang anggaranya ada, kita akan alokasikan anggaran itu untuk kepentingan pendidikan, baik sekolah umum maupun sekolah keagamaan,” tambahnya.

Namun disamping itu, dijelaskan Bupati bahwa sebagian besar Madrasah yang tumbuh di Inhil banyak merupakan partisipasi masyarakat. Artinya Pemerintah tinggal mendorong dalam membantu perkembangannya dan ini sangat diapresiasinya.

“Harapan kami agar program kemitraan tersebut dapat lebih dikembangkan. Kita siap melanjutkan program ini. Kalaupun nantinya berakhir, meski ada program-program penggantinya yang sesuai program saat ini,” imbuhnya. /Mirwan/ Adv

TEMBILAHAN, detikriau.org – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) menjalinan kerjasama dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya meningkatkan potensi daerah Inhil kedepan.

“Kita membahas tentang bagaimana potensi kelapa, tetapi kedepan masih banyak lagi potensi-potensi lain yang tentunya bisa kita kembangkan melalui tri darma perguruan tinggi kegiatan penilitian dari UGM,” kata Bupati Inhil HM Wardan saat bersilaturrahmi ke Kampus UGM Yogyakarta, akhir pekan kemarin.

Bupati mengatakan bahwa MoU antara Pemkab Inhil dengan UGM akan ditandatangani dalam waktu dekat.

Dijelaskan, upaya pihak UGM mengembangkan potensi Inhil bisa dengan cara penelitian, pengkajian dan lainnya yang diharapkan akan betul-betul diperoleh hasil yang bermanfaat bagi masyarakat Inhil.

Lebih kurang 432 Hektar hamparan kelapa, 70 persen lebih diantaranya adalah milik masyarakat, itulah katanya yang dibahas, bagaimana selama ini kondisi komoditi unggulan, komoditi yang menjadi harapan tumpuan dan kehidupan masyarakat.

“Saya berharap kunjungan ini membuahkan hasil, ditindaklanjuti dengan kerjasama yang lebih intensif lagi sehingga potensi yang ada di Kabupaten Inhil bisa kita maksimalkan dan betul-betul untuk kesejahteraan masyarakat kita,” imbuhnya./ Mirwan/adv

Rengat, detikriau.org – Drs H Tengku Razmara Msi resmi Mengundurkan diri dari ketua Dewan Pimpinan Daerah ( DPD) Partai NasDem kabupaten Inhu, surat pernyataan pengunduran dirinya ini telah disampaikan kepada Pihak terkait.

” Surat pengunduran diri sudah saya sampaikan kepada DPP Partai NasDem di jakarta, dan DPW Provinsi Riau” katanya 28/3 via seluler.

Dikatakannya, alasan Pengunduran diri dari ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Inhu, karena sudah tidak  maximal lagi menjalankan Program- program Partai, alasan pertama sudah pindah Domisili dan saat ini menetap di Kota Pekan Baru sehingga tidak dapat aktif mengembangkan Partai di Kabupaten Inhu, dan yang jelas Tidak dapat melaksanakan fungsi partai dengan baik,

” saya mohon ma’af atas kekhilafan dan kesalahan selama saya memimpin di Kabupaten Inhu,dan  Saya tak ingin ada ketersinggungan orang lain dengan pengunduran diri saya ini”, harapnya.

Sekertaris DPD Partai NasDem kabupaten Inhu, Budi Ramlan Membenarkan pengunduran Diri Drs H Tengku Razmara dari Partai NasDem kabupaten Inhu, titipan  surat tembusan pengunduran diri beliau sudah saya sampaikan diantaranya kepada Bupati Inhu, Kapolres Inhu, KPU kab Inhu, bahkan surat pengunduran diri Beliau disampaikan kepada DPC Partai NasDem di tingkat Kecamatan, ujarnya.

“Meski rasa sangat kehilangan harus berpisah dengan tokoh Idola yang saya hormati dan saya segani, namun apa mau dikata , pilihan Politik seseorang itu adalah hak Pribadi, dan saya menDo’a kan semoga Beliau selalu mendapat jalan kemudahan, amin”,harapnya, (zal)