TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, untuk memilih Pendamping Desa yang merupakan lulusan dari Teknik Sipil.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Inhil, H Ferryandi. Permintaan ini menurutnya adalah  dalam upaya meningkatkan kualitas pembangunan terutama di wilayah pedesaan.

Menurut Ferryandi, lulusan Teknik Sipil mengerti dengan program-program pembangunan desa mulai dari jembatan, jalan dan lain sebagainya,

“Jika lulusan Teknik Sipil, mereka mengerti bagaimana merancang, membangun dan merenovasi bangunan,” tutur Ferryandi saat hearing bersama perwakilan Pemkab Inhil dan SKPD terkait di Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, beberapa waktu lalu.

Dijelaskan Ferryandi, ketidakpahaman Pendamping Desa dalam hal tersebut, tentunya bisa mengakibatkan pembangunan-pembangunan di desa tidak bertahan lama, sehingga belum satu tahun apa yang baru dibangun sudah rusak kembali.

“Jadi, sudah seharusnya rekrutmen tenaga tekhnis memang orang yang mengerti pekerjaan teknis,” imbuhnya./adi

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan membuka secara resmi turnamen sepak bola Dandim 0314 Inhil cup 2016 di Stadion Beringin Tembilahan, Selasa (5/4/2016) kemarin.

Kegiatan itu juga tampak dihadiri unsur Forkopimda Kabupaten Inhil, Ketua Koni Inhil H Syamsuddin Uti, sejumlah pejabat dilingkungan Pemkab Inhil serta para peserta turnamen.

Terselenggaranya turnamen ini dalam rangka menjunjung tinggi sportifitas dan semangat kebersamaan meraih prestasi tanpa Narkoba.

Kegiatan yang diperkirakan akan berlangsung 1 bulan ini diikuti sebanyak 55 tim yang terdiri dari 24 tim untuk katagori kompetisi antar instansi dan 32 tim untuk
katagori umum usia 35 tahun keatas.

Menurut Bupati, dengan diselenggarakannya turnamen itu akan dapat memicu dan bergerakkan kembali gairah serta motivasi masyarakat, khususnya para olahragawan untuk menjadi diri yang berprestasi.

“Saya pikir ini merupakan salah satu ajang hiburan bagi masyarakat Kabupaten Inhil khususnya untuk kota Tembilahan. Namun tidak dipungkiri, kegiatan ini tentunya bisa memotivasi untuk tumbuh kembangnya kegiatan kegiatan keolahragaan kedepannya,” kata Wardan.

Untuk itu, diharapkannya kepada para pemain untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik baiknya dan mampu bermain dengan cara sportifitas.

Sementara itu, Dandim 0314 Inhil, Letkol Inf J Hadiyanto mengatakan, turnamen ini merupakan ajang untuk memotivasi kaum muda agar tidak melakukan tindakan yang mengarahkan kepada hal yang negatif dan tentunya juga sekaligus mempererat hubungan silaturrahmi melalui sepakbola.

“Semoga ini bisa menjadi contoh serta panutan kepada generasi muda, kalau yang tua saja bisa bersemangat dalam bertanding dengan fair,” imbuhnya./ Mirwan/adv

Rengat, detikriau.org – PLN Area Rengat menyatakan akan memberlakukan pemadaman bergilir untuk wilayah Kabupaten Inhu, Sebahagian Wilayah Kabupaten Inhil dan Kabupaten Pelalawan.

Kebijakan ini diberlakukan akibat kerusakan 4 unit mesin pembangkit Listrik Tenaga Mesin dan Gas (PLTMG) Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Inhu.

Menurut Manajer Pembangkit PLN Area Rengat, Arip Supriyadi dalam keterangan persnya, perbaikan yang dilakukan terhadap 4 unit mesin pemangkit ini diperkirakan akan memakan waktu hingga pertengahan bulan April 2016 mendatang.

“Pemadaman bergilir dilakukan pada malam hari untuk wilayah Kabupaten Inhu, sebagian wilayah Kabupaten Inhil, dan Kabupaten Pelalawan”, Sampaikan Arip

Disampaikannya, akibat gangguan pada PLTMG, PLN Area Rengat mengalami defisit mencapai 5,4 MW pada malam hari. Pihak PLN  menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh pelanggan atas ketidaknyamanan pelayanan yang diberikan. (zal)

TEMBILAHAN, detikriau.org – Petugas kepolisian Polres Indragiri Hilir (Inhil) tidak henti-hentinya berupaya keras untuk menghapus tuntas peredaran narkotika ditengah-tengah masyarakat.

Hampir setiap hari, polres Inhil berhasil membekuk pelaku penyalahgunaan barang haram ini. Kali ini giliran seorang bandar narkoba berinisial HM (42) di kediamannya jalan Trimas Tembilahan, Selasa (5/4/2016) sore.

Berdasarkan laporan polisi nomor: LP/52/VI/2016/RIAU/RES INHIL/Narkoba menyatakan bahwa HM terbukti terlibat tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu. Bahkan informasi yang dirangkum petugas bahwa HM selalu melakukan transaksi barang haram.

“Menurut penyelidikan sementara, Tsk ini kerap bertransaksi sabu-sabu,” kata Kapolres Inhil AKBP Hadi Wicaksono Sik, Rabu (6/4/2016).

Adapun barang bukti yang ditemukan berupa sabu-sabu seberat 9 gram atau dibagi menjadi 5 paket kecil dan 3 paket ukuran sedang, 3 unit Handphone, 1 buah dompet yang berisikan uang sebanyak RP 156 ribu, 1 unit timbangan warna hitam merk CHQ, 1 set bong yang masih terpasang kaca pembakar, 5 lembar kertas plastik putih di duga pembungkus sabu-sabu, 1 bilah gunting dan 3 buah mancis.

“Tsk beserta sejumlah barang bukti telah diamankan di Mapolres Inhil untuk diproses lebih lanjut,” Tutupnya./ Mirwan

JAKARTA – Sejumlah nama-nama anggota Komisi V DPR RI disebut menerima suap berjumlah miliaran rupiah. Uang haram ini diberikan sebagai kesepakatan penunjukan pelaksana sejumlah proyek pembangunan dari program aspirasi proyek rekonstruksi jalan di Maluku dan Maluku Utara.

Sebagaimana dilansir oleh tribunnews.com. Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) telah mendakwa Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama (WTU), Abdul Khoir sebagai pemberi uang suap puluhan miliar rupiah kepada sejumlah anggota Komisi V DPR RI dan pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR).

Dalam dakwaan yang dibacakan jaksa tersebut, sejumlah nama anggota Komisi V DPR yang disebut menerima suap yakni, Damayanti Wisnu Putranti dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Budi Supriyanto dari Fraksi Golkar, Andi Taufan Tiro dari Fraksi PAN serta Musa Zainuddin dari Fraksi PKB.

Selain anggota DPR  nama Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) lX Maluku dan Maluku Utara, Amran Hl Mustary juga disebut menerima suap.

“Dengan maksud agar Amran Hl Mustary, Andi Taufan Tiro, Musa Zainuddin, Damayanti Wisnu Putranti dan Budi Supriyanto mengupayakan proyek-proyek dari program aspirasi DPR disalurkan untuk proyek pembangunan atau rekonstruksi jalan di Maluku dan Maluku Utara, serta menyepakati terdakwa sebagai pelaksana proyek tersebut,” kata Jaksa KPK, Mochamad Wirasakjaya saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (5/4/2016).

Suap diberikan oleh Abdul bersama-sama dengan Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa, So Kok Seng alias Aseng dan Direktur PT Sharleen Raya (JECO Group), Hong Arta John Alfred.

Jaksa menyebut, uang pelicin diberikan agar Abdul mendapatkan jatah pelaksanaan pembangunan proyek jalan dari dana aspirasi masing-masing anggota dewan itu.

Proyek-proyek tersebut antara lain adalah :

1. Proyek pelebaran Jalan Tehoru-Laimu senilai Rp41 miliar yang berasal dari program aspirasi Damayanti selaku anggota Komisi V DPR dari Fraksi PDIP.
2. Proyek rekonstruksi Jalan Werinama-Laimu senilai Rp50 miliar yang berasal dari program aspirasi Budi Supriyanto selaku anggota Komisi V DPR dari Fraksi Golkar.
3. Proyek pembangunan jalan kontainer ruas Jailolo-Mutui Maluku senilai Rp30 miliar, proyek rekonstruksi peningkatan struktur Jalan Boso-Kau senilai Rp40 miliar, pembangunan ruas Jalan Wayabula-Sofi senilai Rp30 miliar, peningkatan ruang Jalan Wayabula-Sofi senilai Rp70 miliar dan rekonstruksi Jalan Mafa-Matuting senilai Rp10 miliar. Proyek-proyek tersebut berasal dari program aspirasi Andi Taufan Tiro selaku Ketua Kelompok Fraksi PAN Komisi V DPR.
4. Proyek rekonstruksi Jalan Laimu-Werinama senilai Rp50 miliar, peningkatan kapasitas Jalan Haya-Tehoru senilai Rp50 miliar, pelebaran jalan Aruidas-Arma senilai Rp50 miliar, pelebaran Jalan Tehoru-Laima senilai Rp50 miliar, proyek pembangunan Jalan Taniwel-Saleman senilai Rp54.320.000.000. Proyek-proyek tersebut berasal dari program aspirasi Musa Zainuddin selaku Ketua Kelompok Fraksi PKB Komisi V DPR.

Atas perbuatannya itu, Abdul didakwa melanggar Pasal 5 Ayat (1) Huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana./dro

Tembilahan, detikriau.org – Anggota Presidium Forum Komunikasi Organisasi Non Pemerintah (Fokus ORNOP), Zulkifli AM mempertanyakan keseriusan Bupati Inhil, HM Wardan dalam peningkatan dunia pendidikan .

Menurut pria yang akrab disapa Pilay ini, sejak awal maju sebagai calon Bupati Inhil, HM Wardan berkomitmen untuk fokus pada persoalan pendidikan. Niatan ini bahkan dengan berani dituangkan dalam  point ke 3 dari 8 program utama yang diusung pasangan berjargon “Warohmah” yakni “Menciptakan Pendidikan Berkualitas dan Terjangkau serta Meningkatkan Akses Pendidikan Masyarakat Usia Sekolah”.

“Hari ini, ditahun ketiga masa kepemimpinan beliau, niatan ini kami nilai masih sebatas janji. Belum ada bukti nyata,” Kritik lantang pria berperawakan kecil ini kepada detikriau di Tembilahan, selasa 5/4/2016.

Penilaian negative ini ditambahkannya juga dapat dilihat nyata dengan terhentinya bantuan beasiswa pendidikan. Padahal dimasa kepemimpinan Bupati sebelumnya, dengan bantuan beasiswa, banyak masyarakat kurang mampu dapat mengenyam pendidikan tinggi di Universitas.

“Siapa lagi yang bisa membantu pendidikan masyarakatnya, khususnya bagi masyarakat kurang mampu, selain pemerintah. Salah satu caranya tentu dengan bantuan beasiswa,” lagi katanya.

“Selama pak Wardan memimpin, belum ada realisasi penyaluran beasiswa. SDA apa yang mau kita jual kalau tidak dibantu dengan SDM yang handal?. Jangan sampai kami membuat mosi tidak percaya dalam kepemimpinan Wardan kedepan,” tandasnya./*/dro