TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menyatakan bahwa Ujian Nasional (UN) jenjang SMA sederajat tahun 2016 berjalan lancar.

“Alhamdulillah, UN di wilayah kita tidak hambatan,” kata Kabid Dikmen Disdik Inhil, Suwardi kepada awak media, Kamis (7/4/2016).

Untuk diketahui, peserta UN tahun 2016 di Inhil ini sebanyak  6880‎ orang terdiri dari 41 SMA, 17 SMK, 52 MA dan 10 Paket C yang tersebar di 20 kecamatan. Selain itu, 1 peserta berlangsung di Lapas Kelas II A Tembilahan.

Sekian banyak sekolah, 1 diantaranya memberlakukan UN berbasis Komputer, dan ini juga berlangsung tanpa hambatan.

“Saat ini kami hanya menunggu lembar jawaban saja lagi. Jika sudah terkumpul, segera dibawa ke Pekanbaru,” tutupnya./ Mirwan

“Pinta Prioritaskan Kegiatan yang Menyentuh Lansung Kepada Kepentingan Masyarakat”

Rengat, detikriau.org – Bupati Inhu H Yopi Arianto memerintahkan seluruh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Inhu untuk memprioritas kegiatan yang berorientasi langsung kepada masyarakat, terutama pembangunan infrastruktur, kesehatan dan pendidikan pada tahun 2016.

Langkah ini menurut Bupati dilakukan akibat menurunnya target pendapatan, khususnya DBH Migas tahun 2016 yang diakibatkan melemahnya harga minyak mentah dunia hingga menyetuh US$ 30 per barel. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan TAPD, total pengurangan pendapatan daerah tahun 2016 mencapai Rp 254 miliar.

“Saya minta kepala SKPD memprioritaskan kegiatan yang berorientasi kepada masyarakat dan tidak mengutak-atik lagi pengurangan 25 persen seperti yang telah ditetapkan. Saya peringatkan seluruh kepala SKPD agar melaksanakannya karena masyarakat masih membutuhkan pembangunan seperti infrastruktur, kesehatan dan pendidikan. tegas Bupati Inhu H Yopi Arianto saat membuka pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Inhu tahun 2017, Kamis (7/4) di Gedung Dang Purnama Rengat.

Bahkan dalam amarannya itu, Bupati juga sempat menyampaikan ancaman kepada Kepala SKPD yang merasa tidak mampu mejalankan perintah untuk mundur dari jabatan.

Menurut Bupati, tahun 2016 ini merupakan tahun krisis akibat pengaruh global melemahnya harga minyak dunia. Meski demikian, Bupati tetap optimis dengan niat yang tulus untuk kepentingan masyarakat dan dukungan semua pihak, prioritas pembangunan infrastruktur, kesehatan dan pendidikan akan tetap berlanjut. Apalagi secara struktur, belanja langsung harus lebih besar dari pada belanja tidak langsung.

Bupati mencontohkan, ada kegiatan yang menurutnya belum prioritas seperti pada Dinas Pekerjaan Umum untuk pembersihan parit hingga mencapai Rp 48 miliar.

“Lebih baik anggaran tersebut dibelikan alat berat sehingga kepala desa bisa memanfaatkannya. Kapanpun mau membersihkan parit dapat dilaksanakan,” ucapnya.

Karena itu, Bupati berharap melalui Musrenbang Kabupaten Inhu tahun 2017, berbagai prioritas pembangunan hasil Musrenbang tingkat kecamatan, terutama yang berorientasi langsung kepada masyarakat dapat terakomodir. Bupati juga minta kepala SKPD untuk tetap fokus melaksanakan tugas, sesuai tupoksi masing-masing.

Pada kesempatan itu, Bupati Inhu H Yopi Arianto juga minta kepada SKPD terkait agar mensosialisasikan terkait aturan, prosedur dan mekanisme pelaksanaan hibah bansos agar tidak menjadi persoalan di tengah masyarakat.

“Ini penting karena hibah dan bansos ini kita peruntukkan bagi rumah ibadah dan lembaga pendidikan, yatim piatu hingga orang kurang mampu. Jangan sampai ketika kita sudah menyerahkan secara simbolis, ternyata tidak dapat direalisasikan sehingga menjadi persoalan di tengah masyarakat,” tegasnya. (Zal)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) terkesan mengabaikan usulan pembangunan sarana belajar, misalnya SD Negeri 09 jalan Sapta Marga Tembilahan Hulu hingga saat ini masih menggunakan rumah dinas sebagai ruang belajar.

Diketahui, SD tersebut telah merancang pembangunan sejak tahun 2013 silam dan memasukkan usulan resmi pada awal tahun 2014. Berdasarkan berita detikriau.org setahun yang lalu, usulan itu dinyatakan layak dari konsultan bahwa sekolah itu harus dibangun sarana belajar yang baru.

“Waktu itu dianggatkan sekitar 1,4 M oleh Disdik yang akan direalisasikan tahun 2015, namun sepanjang tahun itu tidak ada terealisasi,” kata Kepala SDN 09 Tembilahan Hulu, Khaidir kepada awak media, Kamis (7/4/2016).

Pada tahun 2015 itu, lanjutnya, pihak Disdik sempat mendatangi ke sekolah untuk menyampaikan penundaan proses pembangunan gedung dan akan dikucurkan pada tahun 2016.

“Sekarang sudah bulan keempat 2016, tetapi belum ada juga tanda-tanda akan membangun,” ujarnya.

Sekedar mengingatkan, Rumdis yang dijadikan sarana belajar itu ada 4 ruang belajar yakni kelas IV C, IV D, V C, dan V D. Dua pagi dua kelas lagi untuk jadwal belajar sore.

Hingga berita ini dirilis, detikriau.org belum dapat mengkonfirmasi kepada Disdik Inhil./ Mirwan

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Tarmuzi namanya, warga Tembilahan tercatat peserta tertua pada pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tahun 2016 di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil).

Bagaimana tidak, pria berbadan kurus tinggi ini telah beranjak usia 49 tahun. Ia mengikuti UN jurusan IPS paket C di PKBM Al Baaqiyatussa Adiyyah jalan Sinar Harapan parit 6 Tembilahan Hulu.

Jika ditelusuri, peserta termuda tercatat berusia 24 tahun yang tergabung dalam pelaksanaan UN paket C yang diikuti sebanyak 419 peserta terdiri dari 10 PKBM.

“Berdasarkan aturan, batas usia maksimal paket C itu 55 tahun, jadi kalai masih dibawah batas, kita terima,” kata Kabid Dikmen Disdik Inhil, Suwardi kepada detikriau.org, Kamis (7/4/2016).

Untuk diketahui, Tarmuzi ini adalah salah seorang pekerja di Dinas Kebersihan Kabupaten Inhil./ Mirwan

JAKARTA – Perekonomian Indonesia hanya dikuasai oleh 20 persen penduduk terkaya. Salah satu penyebabnya adalah tidak meratanya pasar kerja.

Biro Pusat Statistik (BPS) di tahun 2015 mencatat angka pengganguran mencapai 7,45 juta orang (5,9 persen) dari total angkatan kerja sebanyak 128 juta.

Paksi Wolandouw dari Lembaga Demografi Universitas Indonesia mengatakan, pada saat yang sama saat ini Indonesia sudah memasuki era Masyarakat Ekonomi Asean, yang artinya harus siap bersaing dengan tenaga kerja dari negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara.

“Ini situasi ironi, manakala orang-orang tidak dapat mengakses lapangan kerja. Lebih jauh lagi, lulusan SMA Kejuruan presentase penggangurannya lebih tinggi dibandingkan dengan lulusan SMA umum,” ujarnya, Rabu (6/4/2016).

Menurut dia, Indonesia sudah memiliki program pendidikan gratis 12 tahun dan anggaran pendidikan telah mencapai 20 persen. Hal ini semestinya dapat membantu pekerja untuk mengakses lapangan kerja.

Bertepatan dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2017, dan upaya untuk menurunkan ketimpangan, berbagai upaya strategis dilakukan untuk memastikan semua masyarakat mendapat pekerjaan yang layak.

Terkait dengan kondisi ini, Organisasi International NGO Forum On Indonesia Development (INFID) memberikan rekomendasi kepada pemerintah Indonesia dalam hal usulan kebijakan penurunan ketimpangan pasar kerja dan perluas kesempatan kerja untuk semua.

Salah satunya adalah merekomendasikan kepada pemerintah untuk bertindak aktif dan mengarahkan seluruh daya untuk memfasilitasi dan mendukung angkatan kerja dan pencari kerja.

Rekomendasi selanjutnya yakni wajib menyelenggarakan pemagangan kerja bagi perusahaan swasta maupun pemerintah.

Selain itu, Kementerian Keuangan juga diminta untuk membuka satu window di LPDP untuk pelatihan dan pemagangan kerja di dalam dan luar negeri.

sumber; kompas.com