“Masjid adalah sebuah rumah Ibadah. Tempat bermunajat kepada Allah. Apa yang salah?”

TEMBILAHAN (detikriau.org) – H Edy Syafwannur menyatakan positif kembali ikut maju bertarung pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) tahun 2018 mendatang.

“Saya akan kembali ikut bertarung,” katanya di hadapan sejumlah awak media di Tembilahan, Selasa (12/4/2016).

Dipaparkan, ada beberapa alasan sehingga Ketua Yayasan Tasik Gemilang ini siap mencalonkan diri.

Diantaranya karena dukungan dari berbagai komponen masyarakat yang memintanya untuk kembali maju, baik yang disampaikan melalui sambungan selular hingga menemui secara langsung.

Selain itu,  sejak ditinggal Bupati Inhil sebelumnya, H Indra M Adnan, ia menilai jalannya pembangunan di Inhil “ Stagnan”. Tidak ada pergerakan yang signifikan.

Dicontoh yang menurutnya paling sederhana adalah pembangunan Masjid Islamic Centre. Proyek yang sedianya dibangun untuk siar agama Islam itu hingga hari ini tidak ada progress, terhenti dan tidak ada kepastian.

“Masjid adalah sebuah rumah Ibadah. Tempat bermunajat kepada Allah. Apa yang salah?”

Ditambahkan Iwan sapaan akrab mantan Kepala BPMPD Kabupaten Inhil ini, disamping hal itu, pembangunan dari sisi Manusia juga dinilai tidak ada pergerakan.

Hari ini ia menyatakan keprihatinan dengan tidak lagi pernah dianggarkan bantuan pendidikan bagi putra-putri Inhil yang tidak mampu termasuk banyaknya kondisi fasilitas pendidikan yang rusak dan dalam kondisi yang juga memprihatinkan.

“Artinya Indek pembangunan SDM kita sangatlah menurun”

Jujur, menurutnya, nafsu politiknya secara pribadi untuk menduduki kursi kekuasaan sudahlah sangat jauh menurun. Namun kepentingan masyarakat banyak kembali membuka hatinya untuk memberikan pengabdian bagi Kabupaten Inhil./Mirwan/dro

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Sejumlah petugas pemadam kebakaran dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) mendadak menuju ke kecamatan Pulau Burung.

Hal itu disinyalir terpantaunya 6 titik hotspot di kecamatan tersebut. Dimana, keenam titik tersebut berada pada level Confidence 100 persen yang dinyatakan positif kebenaran panas api.

“6 titik panas terpantau di Kecamatan Pulau Burung dengan level Confidence 100 persen,” Kabid Kesiap siagaan BPBD Inhil, Sugito melalui sambungan selularnya, Selasa (12/4/2016).

Saat ini, lanjutnya, Kepala BPBD Inhil Yusfik beserta 10 anggotanya sudah sampai dan sedang melakukan peninjauan secara langsung di lokasi.

Meski belum ada kabar, namun yang jelas posisi sejumlah petugas sudah standby melakukan patroli antisipasi Karlahut.

Sebenarnya kata Sugito, hotspot di Inhil terpantau tidak hanya di Pulau Burung melainkan masih ada beberapa titik di kecamatan lainnya.

Namun tingkatan levelnya masih dibawah dan tidak terlalu berbahaya terhadap terjadinya Karlahut. Untuk itulah petugas Damkar lebih memfokuskan kepada hotspot di Pulau Burung./ Mirwan

TEMBILAHAN, detikriau.org – Sejumlah guru sertifikasi di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) mempertanyakan tunjangan profesi untuk bulan Juni 2014. Dimana, hingga memasuki bulan ke empat di tahun 2016 tunjangan tersebut belum ada tanda-tanda pencairan.

Seperti disampaikan salah seorang guru Sertifikasi di Kabupaten Inhil yang enggan menyebutkan namanya mengaku kecewa terhadap dinas terkait dengan ketidakjelasan tunjangan yang menjadi hak mereka itu.

“Bulan Juni 2014 yang tidak ada pencairkan tunjangan sertifikasi, padahal daerah lain cair, hanya di Inhil tidak,” katanya kemarin.

Sementara itu, dikomfirmasi kepada Ketua PGRI Kabupaten Inhil, Yaswar Aprilian membenarkan tidak cairannya tunjangan setifikasi dimaksud untuk 1 bulan tersebut. Dan dibenarnya juga kalau jadwal pencairan belum ada kepastian.

Bahkan diakuinya prihal ini sudah cukup lama diupayakan pengurusan pencairannya namun hasilnya masih nihil. Berdasarkan penjelasan dari Disdik, lanjutnya, persoalan tunjangan itu masih dalam pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Tapi kok lama betul pemeriksaannya, karena ini berkaitan dengan hak guru,” ujar Uway, sapaan akrab Yaswar Aprilian, Selasa (12/4/2016).

Hingga berita ini dirilis, belum di dapat mengkonfirmasi pihak Disdik Inhil./ Mirwan

TEMBILAHAN, detikriau.org – Hartono Ahmad, pria kelahiran tahun 1962 tewas di tempat akibat kecalakaan lalu lintas di jembatan 1 parit 19 Tembilahan, Selasa (12/4/2016) sekitar pukul 11.45 WIB.

Saat ditemukan, warga RT 03 RW 02 jalan Bengkel Tembilahan ini tertelungkup bercucuran darah dengan otak berserak. Sedangkan sepede motor yang dikendarai merk honda Vario nomor Polisi BM 6169 GA tampak lecet di bagian kanan.

“Saya mendengar suara kencang di jembatan, saat itu tidak ada seorangpun selain korban,” kata salah seorang saksi, Uning (52) kepada detikriau.org

Waktu itu, saksi ini sedang mengerjakan pekerjaan pembangunan rumah yang tidak jauh dari TKP. Sebelum beranjakkan kaki, saksi terlebih dahulu mencari bantuan kalau di jembatan ada kecalakaan.

“Saya stop motor yang hendak lewat, saya mintakan segera membantu korban,” tambahnya.

Kala itu juga datang beberapa petugas Pol Air Polres Inhil yang bermarkas di sekitar peristiwa langsung membawa ke RSUD Puri Husada Tembilahan dengan kondisi sudah meninggal dunia.

“Di TKP sudah meninggal, tetapi tetap kita beri bantuan membawa ke RSUD,” kata Rizky (28) salah seorang petugas Pol Air.

Tak lama berselang waktu, petugas Sat Lantas Polres Inhil langsung melakukan olah TKP./ Mirwan

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Kapolres Indragiri Hilir (Inhil) AKBP Hadi Wicaksono Sik menegaskan bakal memecat oknum Polisi yang terlibat tindak pidana Narkoba dan perjudian di desa Rotan Semelur Kecamatan Pelangiran kemarin.

“Terancam dipecat, sudah capek kita ingatkan untuk tidak menyalahgunakan Narkoba,” kata Wicaksono kepada detikriau.org, Selasa (12/4/2016).

Bahkan hukuman yang diberikan, lanjutnya, tidak ada perbedaan dengan masyarakat umum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Namun dalih itu, keputusan tersebut tergantung kepada hakim dalam pengadilan nantinya.

“Tergantung putusan hakim juga, kalau agak ringan maka bisa dibantu,” tandasnya.

Sekedar mengingatkan, pada hari Sabtu (9/4/2016) malam, seorang oknum Polisi berpangkat Briptu, AM bergegas melarikan diri disaat petugas Polsek Pelangiran menggerebak tindak pidana Narkoba dan perjudian di TKP.

Selain oknum tersebut, teman pestanya berinisial DI juga berhasil kabur. Namun 5 kerabat lainnya berhasil diamankan beserta sejumlah barang bukti.

Jadi, saat ini petugas masih melakukan pengejaran terhadap kedua DPO tersebut./ Mirwan

JAKARTA – Pertempuran angkatan bersenjata Filipina melawan kelompok pemberontak Abu Sayyaf terkait pembebasan sandera, telah menelan korban jiwa. Dalam pertempuran sembilan jam itu, 18 prajurit Filipina gugur. 

Tapi, itu tak menyurutkan upaya Tentara Nasional Indonesia membebaskan sepuluh WNI. Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Tatang Sulaiman menegaskan, sejauh ini belum ada permintaan keterlibatan pasukan TNI oleh Filipina.

“Ini untuk kesekian kalinya saya katakan bahwa TNI belum diminta terlibat (untuk operasi militer di Filipina),” ujar Tatang saat dihubungi JPNN, Senin (11/4) pagi.

Mantan Kepala Staf Kodam XVII/Cenderawasih itu menegaskan, ada konstitusi di Filipina yang menyatakan tidak memperbolehkan keterlibatan angkatan bersenjata lain dalam suatu pertempuran di negara mereka. Karenanya, ini menjadi salah satu alasan TNI belum dilibatkan dalam upaya pembebasan sandera tersebut. “Oleh karenanya kami belum kirim pasukan,” tegas Tatang.

Dia mengatakan, aturan di negara lain juga harus dihormati. Ia mencontohkan, ketika ada keributan di rumah seseorang, tentu tidak lantas orang lain bisa masuk seenaknya ke wilayah tersebut. Ada aturan yang mesti dihormati. Karenanya, kata dia, meskipun menyangkut pembebasan WNI, tentu TNI tidak bisa begitu saja masuk ke wilayah militer negara lain.

Yang pasti, Tatang melanjutkan, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo sangat menghargai niat baik pemerintah Filipina yang berjanji akan secepatnya menuntaskan pembebasan WNI itu. “Panglima TNI sangat menghargai niat baik militer Filipina,” kata Wadanpussenif Kodiklat TNI AD itu.

Namun demikian, Tatang menegaskan, antisipasi TNI selalu tinggi menyikapi persoalan ini. Perkembangan pembebasan WNI terus diikuti.

Ia mengatakan, diminta atau tidak TNI tetap siap. Terlebih kalau ada permintaan, tentu TNI sangat siap. Hanya saja, kata Tatang, konstitusi di negara lain juga harus dihormati. “Yang pasti TNI selalu mengikuti perkembangan,” tegas Tatang./jpnn