TEMBILAHAN, detikriau.org – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Indragiri (Inhil) akan merombak total kepengurusan PGRI disetiap kecamatan. Perombakan kepengurusan ini akan dilakukan dalam tahun 2016 ini.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua PGRI Kabupaten Inhil Yaswar Aprilian kepada awak media di Tembilahan, belum lama ini.

“Dalam tahun ini kita lebih fokus kepada pendataan keanggotaan ulang yang ada di kecamatan,” kata Uway, sapaan akrab Yaswar Aprilian.

Menurutnya, agenda itu sudah berjalan dibeberapa PGRI kecamatan, salah satunya di Kecamatan Tembilahan Hulu.

Ia menjelaskan bahwa perombakan tersebut disinyalir ketidak sesuaian lagi keberadaan para pengurus yang ada yang berdampak pada ketidak aktifan jalannya roda organisasi.

“Sebab itulah sepanjang tahun 2016 kita lebih fokus kepada pembeharuan pengurus kecamatan. Setelah itu baru program-program bisa berjalan sebagaimana mestinya,” tutupnya./ Mirwan

Jakarta, detikriau.org – Saat ini banyak penyelenggara Negara termasuk Anggota Dewan yang tidak memahami tugasnya. Akibatnya ada diantara mereka yang terjerat korupsi dan menjadi penyalahguna narkoba.

Pernyataan ini dikutip melalui laman JPNN.com dari pernyataan Ketua MPR, Zulkifli Hasan disela penyampaian ceramah empat pilar kebangsaan sempena peringatan Hari Ulang Tahun ke-58 Kabupaten Lombok Barat, di Bancinggah Agung Kantor Pemerintahan Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu (13/4).

“Akibat ketidakmengertian itu, ada anggota DPR yang tertangkap KPK. Ada bupati yang terjerat narkoba. Bupati Subang tertangkap KPK,” paparnya memberi contioh.

Menurut Zulkifli, penyelewengan itu terjadi karena disorientasi pada penyelenggara negara dan anggota dewan yang tidak mengetahui tugasnya.

“Ini karena disorientasi tidak mengetahui tugasnya. Kalau ingin cari proyek jangan jadi anggota dewan, jangan jadi bupati. Tapi, jadilah pengusaha. Sudah ada tempatnya,” tambahnya.

“Kita sudah memilih demokrasi. Rakyatlah yang berdaulat. Rakyat memilih presiden, gubernur, bupati dan walikota,” katanya.

Ketika seorang presiden, gubernur, bupati atau walikota sudah terpilih maka rakyat telah memyerahkan kedaulatannya kepada pemimpin.

“Karena yang berdaulat rakyat, maka tugas mereka yang mendapatkan daulat dari rakyat adalah melayani rakyat dan melayani negara agar negara lebih baik, maju, dan sejahtera sehingga tercapai sila kelima Pancasila,” Imbuh Zulkifli.

Sumber: jpnn.com

editor: dro

JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kembali menggelontorkan bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) untuk 95 ribu rumah. 

Melalui program BSPS ini, Ditjen Penyediaan Perumahan Kemen PUPR akan menyelesaikan masalah rumah tidak layak huni (RTLH) atau dibedah untuk memenuhi syarat kesehatan, keselamatan dan kenyamanan.

“Tugas pokok pemerintah dalam bidang perumahan saat ini menyelesaikan kekurangan jumlah rumah 13,5 juta unit dan rumah tidak layak huni (RTLH) sebesar 3,4 juta.

“Dalam lima tahun ke depan kita harus mengurangi RTLH menjadi sebesar 1,9 juta,” ungkap Dirjen Penyediaan Perumahan Syarif Burhanudin, Jumat (14/4).

Pada RPJMN 2015-2019 bidang perumahan, target penanganan RTLH adalah 1,5 juta peningkatan kualitas rumah swadaya dan 250 ribu pembangunan baru.

Sedangkan anggaran pemerintah pusat hanya mampu melaksanakan sebesar 400 ribu. Sehingga dibutuhkan upaya untuk menyelesaikan gap sebesar 1.350.000.

“Gap tersebut diharapkan bisa diselesaikan melalui replikasi progran BSPS oleh pemerintah kota/kabupaten, DAK sub bidang perumahan dan dukungan berbagai pihak melalui program CSR,” terangnya.

Selain itu, Syarif berharap agar para pelaksana program BSPS tidak kaku pada aturan, bahwa bantuan harus sebesar Rp 15 juta atau Rp 30 juta.

“Apabila kondisi rumah setelah disurvey hanya memerlukan kurang dari itu, maka dana dapat disimpan untuk dialokasikan kepada rumah lain yang juga membutuhkan.

“Sehingga realisasi dapat lebih banyak dari target yang telah ditetapkan, yaitu 95 ribu unit. Sistem itu telah dilaksanakan pada 2015 dan berhasil memaksimalkan anggaran untuk lebih banyak RTLH,” jelas Syarif. (Jpnn)

Tembilahan, detikriau.org – Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) bekerjasama dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI menyelenggarakan Dekranas Award Pembina Teladan tahun 2016.

Kegiatan ini diikuti oleh 17 Provinsi dari puluhan Provinsi di Indonesia, termasuklah Provinsi Riau. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian kegiatan hari ulang tahun Dekranas yang ke-36 yang berlangsung 2 hari dari tanggal 11 sampai 13 April 2016 di Rumah Kriya Asri, Jakarta.

Pada kesempatan itu, pengurus Dekranasda Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) turut mendampingi keikutsertaan Dekranasda Riau yang dihadiri langsung oleh Ketua Dekranasda Riau, Hj Sisilita Arsyadjuliandi Rachman.

“Kita sangat gembira karena ini merupakan kesempatan untuk bagaiamana kita menyampaikan informasi bahwa Dekranasda Provinsi Riau sudah melaksanakan berbagai kegiatan atau kerajinan daerah yang melibatkan Dekranas dan instansi terkait,” kata Ketua Dekranasda Kabupaten Inhil, Hj Zulaikhah Wardan.

Bagi Dekranasda Kabupaten Inhil ini sendiri, lanjutnya, tentu meruapakan salah satu pengalaman positif yang bisa diambil manfaatnya seperti bagaimana cara untuk bisa mengembangkan hasil kerajinan yang ada di daerah, terutama tenun, batik dan kerajinan tangan lainnya./mirwan/adv

Tembilahan, detikriau.org – Bupati Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan menyerahkan dokumen Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) tahun anggaran 2015 kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Inhil, Dani M Nursalam.

Prosesi penyerahan dokumen LKPJ tersebut sempena Rapat Paripurna, dengan agenda penyampaian pidato Bupati Inhil tentang LKPJ tahun anggaran 2015, penetapan alat kelengkapan DPRD serta penetapan pimpinan dan anggota Pansus pembahasan LKPJ Bupati tahun 2015 dan perubahan tata tertib DPRD Kabupaten Inhil, di gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, Selasa (12/4/2016) malam.

Pada kesempatan itu, Bupati mengatakan, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Inhil tahun 2015, yakni Pendapatan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp 1,782 triliyun dan dengan realisasi sebesar Rp 1,680 triliun atau 94,28 persen.

Pos pendapatan ini terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan target Target Rp 124,1 miliar dan terealisasi Rp 131 miliar atau 105,52 persen, Pendapatan Transfer dengan target Rp 1,339 triliun dan realisasi Rp 1,235 triliun atar 92,25 persen, serta Lain-lain Pendapatan yang sah dengan target Rp 318,6 miliar dan realisasi Rp 313,6 miliar atau 98,45 persen.

Selanjutnya, Belanja dengan jumlah anggaran sebesar Rp 2, 280 triliun terealisasi sebesar Rp 1,823 atau 79,97 persen, yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung dengan anggaran Rp 1,096 triliun dan realisasi Rp 920,710 miliar atau 83,94 persen, serta Belanja Langsung dengan anggaran Rp 1,183 triliun dan realisasi Rp 902,7 miliar atau 76,29 persen.

Kemudian, Pembiayaan dengan jumlah anggaran sebesar Rp 528,5 miliar dan jumlah realisasi sebesar Rp 528,5 miliar atau 101,06 persen, dengan perincian Penerimaan Pembiayaan Daerah yang ditargetkan ​Rp 528,5 miliar dan realisasi ​Rp 528,5 miliar atau 100,07 persen, Pengeluaran Pembiayaan Daerah dengan target Rp 5,4 miliar dan realisasi Rp 0, serta Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dengan target Rp 24,9 miliar dan realisasi Rp 385,3 miliar atau 1.543,76 persen.

“Perlu saya sampaikan bahwa seluruh kegiatan yang dimuat dalam LKPJ ini merupakan urusan yang menjadi Kewenangan Daerah, meliputi Urusan Wajib dan Urusan Pilihan,” tutur Bupati Wardan.

Dijelaskan, Urusan Wajib adalah urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, yang merupakan urusan yang sangat mendasar berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara.

Sedangkan Urusan Pilihan adalah urusan Pemerintahan yang secara nyata ada didaerah dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi kekhasan dan potensi unggulan daerah Kabupaten Inhil.

“Untuk rincian program, hasil yang dicapai dan upaya pemecahannya, kami sampaikan dalam Buku LKPJ Bupati Inhil tahun 2015, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pidato Pengantar LKPJ ini,” imbuhnya./ Adi

JAKARTA – Kwarnas Gerakan Pramuka telah berkoordinasi dengan Kemenkominfo RI dan Google Indonesia.

Pangkal masalahnya adalah, jika diketik di google “Salam Pramuka” dan “Salam OSIS”, maka yang tampil adalah video mesum pelajar berseragam.

“Saya ingin cepat, begitu tahu lewat wa, saya ingin langsung dihapus, namun sesuai prosedur, kita sudah mengirimkan surat resmi ke Pak Menteri Rudiantara, agar video-video mesum dan konten kekerasan di internet dihapus, lebih cepat, lebih baik, karena menyangkut keselamatan anak-anak kita, terima kasih kepada Pak Rudiantara”, kata Ketua Kwarnas, Adhyaksa Dault, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (13/4/2016).

Menurut Adhyaksa Dault, selain meminta konten itu dihapus, Kwarnas Gerakan Pramuka juga mengajak Kemkominfo bekerjasama dalam memantau konten-konten yang merugikan anak-anak Indonesia.

“Dalam waktu dekat, Kwarnas Gerakan Pramuka akan menambah tugas Tim Siber Pramuka dengan membentuk divisi yang memfokuskan kegiatan pada internet sehat. Hal ini juga akan kami koordinasikan dengan Kementerian dan Lembaga terkait, internet sehat salah satu konsen utama dalam memimpin Pramuka. Diluar negeri sudah dibatasi usia pengguna media sosial, disini karena belum diatur, maka edukasi tentang media sosial harus gencar, kamera bisa jadi sumber masalah,” ujar Adhyaksa Dault.

Sementara itu Lusia Adinda Lebu Raya, Wakil Ketua Kwarnas Bidang Kominfo menjelaskan bahwa Tim Siber kami menemukan adanya upaya mengupload sebanyak-banyak video mesum pelajar, kemudian video-video tersebut dalam judul disisipkan kata “salam pramuka dan “salam osis”, dan rata-rata diupload pada bulan Maret dan April 2016 ini.

“Ini bukan hanya satu video, tapi lebih dari 100 video yang kami temukan. Kepada media massa yang memberitakan, kami berharap juga disertai himbauan agar masyarakat, utamanya orangtua ikut mengawasi anak-anak dalam menggunakan internet. Masyarakat juga bisa ikut melaporkan dengan memanfaatkan fasilitas ‘lapor konten’ yang ada di Youtube,” jelas Lusia Adinda.

Sebagai tindak lanjut, besok Kamis pagi, 14 April, Jam 08.00 WIB, akan ada pertemuan antara Kwarnas Gerakan Pramuka dengan Kemkominfo RI di lantai empat.

Hariqo Wibawa Satria, Andalan Nasional Gerakan Pramuka menjelaskan, ada tiga hal utama yang akan dibahas, yaitu penghapusan video-video mesum berseragam pelajar di internet, kemudian pemerataan pendidikan medsos dan kampanye internet sehat untuk pelajar, dan ketiga, langkah cepat jika terjadi masalah yang sama di kemudian hari. “Hari ini kami melaporkan, besok diajak ketemu, terima kasih kepada Kemkominfo RI atas respon cepatnya,” ujar Hariqo. (tribunnews.com)