“CJH Diminta Segera Mengumpulkan Paspor”

Tembilahan, detikriau.org – Pada musim haji tahun 1437 H atau 2016 ini, jumlah Calon Jama’ah Haji (CJH) asal Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) yang akan diberangkatkan ke Tanah Suci adalah sebanyak 399 orang.

Jumlah tersebut belum termasuk CJH cadangan, yakni sekitar 8 orang.

“Yang berangkat tahun ini diperkirakan sebanyak 407 jama’ah, itu sudah termasuk cadangan 8 orang. Namun yang pasti dan betul-betul masuk dalam porsi keberangkatan sebanyak 399 orang,” tutur Kepala Seksi (Kasi) Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Inhil, H Harun SAg saat ditemui awak media di ruang kerjanya, Kamis (14/4/2016).

Untuk itu, lanjut Harun, sesuai dengan informasi yang diperoleh dari Pusat, seluruh CJH yang masuk dalam porsi keberangkatan tahun ini diminta segera mengumpulkan paspornya.

“Sampai sekarang sudah mendekati 92 persen, sisanya memang belum menyerahkan paspor, dikarenakan berbagai kendala, seperti jarak tempuh yang cukup jauh serta adanya data yang salah dan harus diperbaiki, diantaranya dokumen kependudukan dan lain-lain,” terang Harun.

Terkait dengan pelaksanaan manasik bagi CJH yang akan berangkat menunaikan Rukun Islam kelima di Tanah Suci, Harun mengakui bahwa hingga kini pihaknya belum mendapatkan petunjuk yang pasti tentang kapan dimulai penyelenggaraannya.

“Tapi dari yang kita ketahui, sudah ada sejumlah jama’ah yang melaksanakannya, seperti di KBIH, majelis taklim, kelompok dan organisasi yang ada. Yang jelas, kita harapkan jama’ah yang berangkat bisa mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, sehingga pelaksanaan Ibadah Haji nanti bisa berjalan dengan lancar dan memperoleh haji yang mabrur,” imbuhnya./ Adi

Tembilahan, detikriau.org – Setelah menyampaikan beberapa prestasi selama memimpin Kabupaten Inhil, kata Bupati ini beberapa point yang disebutnya sebagai tantangan dan tugas berat.

Diantaranya adalahg angka pengangguran yang masih tinggi, kualitas SDM yang masih rendah, belum meratanya pelayanan infrastruktur, serta masih adanya kantong-kantong kemiskinan di daerah pesisir, daerah aliran sungai, dan desa-desa terpencil.

Tidak cukup hanya itu, diakui Bupati juga kualitas sumber daya manusia, masih belum terpenuhinya standar pelayanan minimal, masih rendahnya mutu, kurangnya jumlah guru dan penyebaran yang tidak merata, terbatasnya sarana dan prasarana pendukung, serta kurikulum yang belum terfokus kepada penguasaan ilmu pengetahuan, keterampilan dan belum berorientasi kepada pasar kerja dan peluang berusaha.

“Termasuk juga berbagai kelemahan dan keterbatasan di sektor kesehatan, sektor kependudukan, sektor aparatur dan sektor agama yang harus dipacu pengembangannya secara seimbang dan profesional, dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Inhil,” Sampaikan Bupati Inhil, HM Wardan saat menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) tahun anggaran 2015 pada Rapat Paripurna, di Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, kemarin./ Adi

Tembilahan, detikriau.org – Pada tahun 2015 lalu menurut Bupati Inhil, HM Wardan sudah cukup banyak prestasi yang berhasil diraih dan ditorehkan oleh Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), baik di tingkat provinsi maupun nasional.

Adapun sejumlah prestasi yang berhasil diperoleh dibeberkan Bupati diantaranya;

1. Juara I Stand Terinovatif Sektor Pertanian dan Perikanan dalam acara Indonesia Investment Week – 11 Th APKASI International Trade and Investment Sumit 2015 tanggal 15 Mei 2015 di Jakarta.
2. Juara I Stand Pameran Riau Expo 2015 kategori Pemerintahan tanggal 1 November 2015 di Pekanbaru.
3. Juara III Bazar MTQ Provinsi Riau Tahun 2015 di Pekanbaru.
4. Peserta Pameran Terbaik Iipada Gelar Produk Daerah (GPD) Expo 2015 tanggal 29 November 2015 di Batam.
5. Juara I Lomba Cipta Menu Tingkat Nasional dalam acara Puncak Peringatan Hari Pangan Se Dunia XXXV Tahun 2015 di Palembang.
6. Juara I Lomba Cipta Menu Tingkat Provinsi Tahun 2015 di Pekanbaru.

“Saya menyadari bahwa disamping beberapa kemajuan yang telah dicapai selama saya memimpin di Bumi Sri Gemilang, pastinya juga masih terdapat beberapa kekurangan yang merupakan tantangan dan tugas berat bagi kita semua ke depan,” tutur Bupati Inhil, HM Wardan saat menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) tahun anggaran 2015 pada Rapat Paripurna, di Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, kemarin./ Adi

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Tindak pidana curas yang dilakukan Yo (16) Warga Kecamatan Kempas Kabupaten Inhil ini terbilang sadis. Hanya demi sebuah dompet berisikan uang Rp 397 ribu, Yo membabi buta babat korbannya Santoso (44) dengan belasan hujaman kapak.

Berdasarkan keterangan Kapolres Inhil, AKBP  Hadi Wicaksono, Sik, peristiwa tindak pidana curas ini dilakukan pelaku dikediaman korban di RT 3 RW 04 Kelurahan Kempas Jaya Kecamatan Kempas pada rabu (13/4/2016) malam

Menjalankan aksinya, sekitar pukul 21.00 WIB,  seorang diri, pelaku memasuki rumah melalui jendela kamar korban. Setelah masuk, pelaku langsung menyerang dengan sebilah kapak hingga mengakibatkan korban mengalami belasan luka.

“Dia (pelaku, red) terlibat tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Setelah menganiaya korban,pelaku langsung kabur membawa dompet korban yang berisikan uang tunai sebesar Rp 397 ribu,” kata Kapolres, Kamis (14/4/2016).

Mendapatkan laporan, pihak kepolisian sektor setempat segera melakukan penyelidikan. Sekira pukul 01.00 WIB dini hari, petugas kepolisian setempat berhasil mengetahui keberadaan pelaku serta mengamankannya dengan sejumlah barang bukti.

Sedangkan korban, malam itu juga dilarikan warga setempat ke Puskesmas Rawat Inap UGD Kecamatan Kempas.

Hasil visum, ditubuh korban didapati luka dibagian telinga, alis kepala bagian kiri, luka robek dipangkal lengan bawah sebelah kanan, luka di belakang telinga kiri selebar 3 x 1/2 cm dengan jarak luka, bengkak di leher belakang, luka di bagian kepala atas kiri 4 x 1/2 cm bengkak, luka di bagian kepala belakang, di bagian telinga belakang sebelah kanan, di bagian telinga kanan, di bagian kepala kanan dan luka di leher sebelah kanan./ Mirwan

TEMBILAHAN, detikriau.org – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) belum dapat memastikan pemberlakuan Sistem Resi Gudang (SRG). Karena sejak tahun lalu, upaya Pemkab belum menimbulkan tanda-tanda konkrit persetujuan dari Pemerintah Pusat.

“Segala upaya sudah kita lakukan tinggal menunggu Surat Keputusan dari pusat, tetapi tidak tahu kapan akan diterbitkan,” kata Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Inhil, Aswar di ruang kerjanya, Rabu (13/4/2016) kemarin.

Diantara upaya Pemkab menurutnya adalah dengan membentuk tim percepatan SRG, terlaksananya sosialisasi keseluruh kecamatan dan beberapa upaya lainnya, termasuklah sistem pengadminitsrasian.

Dijelaskan, tim itu bekerja sesuai tupoksi. salah satunya menentukan mekanisme pasar yang mampu membantu percepatan pemberlakuan SRG. Sedangkan hasil sosialisasi, Aswar menegaskan bahwa seluruh petani setuju atas penerapan sistem tersebut.

Sejatinya, efek SRG ini akan berpengaruh positif terhadap para petani karena harga perkelapaan akan terpantau secara khusus dari sisi manajemen pasar, terutama ketransparansiannya.

“Hanya menunggu kapan SK dari Kementerian diterbitkan. Jika terbit, maka baru bisa kita terapkan,” tandasnya./Mirwan

“Dihadiri Pimpinan KPK RI Saut Situmorang”

Tembilahan, detikriau.org – Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan beserta Wakil Bupati H Rosman Malomo dan Ketua DPRD Kabupaten Inhil Dani M Nursalam turut mengikuti rapat koordinasi supervisi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi di Gedung Daerah, Pekanbaru, Rabu (13/4/2016) kemarin.

Rakor tersebut juga diikuti seluruh pejabat dijajaran Pemerintah Provinsi Riau, termasuk Plt Gubernur Arsyadjuliandi Rachman beserta unsur Forkopimda Riau.

Kegiatan itu berlangsung bersama Pimpinan KPK RI Saut Situmorang yang didampingi sejumlah jajarannya dan dihadiri Sekjen Kemendagri RI, Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI, Inspektur Jendral Keuangan Negara, Aspek Koordinasi Pemantau dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Kemenpan-RB RI, Dirjen Planologi Kehutanan dan tata lingkungan, Deputi Investigasi BPKP dan Sekretaris utama LKPP.

Plt Gubri Arsyadjuliandi Rachman mengatakan, korupsi merupakan problematika sosial yang dihadapi bangsa Indonesia saat sekarang ini. Problematikan yang menyangkut masalah tatanan kehidupan masyarakat yang memerlukan penanganan kita bersama.

Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Riau memandang penting dengan adanya kegiatan ini yang memiliki pran strategis dalam upaya pencegahan korupsi di Negeri ini.

Dengan adanya rapat koordinasi dan supervisi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi tahun 2016 Pemprov Riau telah menyusun rencana aksi terkait permasalah yang ada di daerah dengan berdasarkan surat rekomendasi dari  TIM KPK.

Untuk itu Pemprov telah memetakan rencana aksi pencegahan korupsi seperti Pengelolaan APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan Terpadu satu pintu dan terakhir terkait permasalahan lainnya yang menjadi target./mirwan/ advetorial