TEMBILAHAN (detikriau.org) – Seluruh tenaga kesehatan di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) diminta, untuk meningkatkan kerjasama dengan para orang tua terutama dalam menangani kasus gizi buruk yang hingga kini masih ditemukan di daerah tersebut.

Hal itu disampaikan Sekretaris Komisi IV DPRD Inhil, Herwanissitas ketika dikonfirmasi awak media melalui telepon selulernya, Jum’at (15/4/2016).

Dikatakan Herwanissitas, saat ini di Indonesia secara umumnya persoalan kasus gizi buruk masih cukup tinggi, yang disebabkan oleh beberapa faktor.

“Jadi, penanganannya harus benar-benar serius,” tutur pria yang akrab disapa Sitas ini terkait dengan kasus gizi buruk yang menimpa M Rafi (4), bayi yang berasal dari Desa Teritip Kecamatan Kateman.

Salah satu upaya yang bisa dilakukan dalam penanganan kasus gizi buruk tersebut, lanjut Sitas, adalah dengan membangun kerjasama yang baik antara tenaga kesehatan dengan para orang tua.

“Kita juga meminta kepada Dinas Kesehatan (Diskes), untuk memberikan informasi dan pengetahuan tentang status gizi kepada masyarakat dan memberikan penanganan yang intensif pada penderita gizi buruk, sehingga ke depan tidak ada lagi ditemukan kasus serupa,” tambahnya.

Apalagi, kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini, ketidaktahuan dan ketidakpahaman orang tua tentang asupan gizi yang baik bagi anak juga menjadi salah satu faktor munculnya kasus gizi buruk, serta ditambah lagi faktor-faktor lainnya, seperti adanya penyakit lain yang mengiringi dan faktor ekonomi keluarga yang sangat mempengaruhi.

“Kita harapkan, mudah-mudahan persoalan ini cepat ditanggapi, dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,” imbuhnya./Adi

Tembilahan (detikriau.org) – Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan menyerahkan laporan keuangan Pemkab Inhil tahun 2015 kepada Badan Penyelidik Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Riau di Pekanbaru, Jum’at (15/4/2016).

Penyerahan tersebut berlangsung di ruang kerja Kepala BPK Perwakilan Provinsi Riau Pekanbaru. Saat itu Bupati didampingi Sekda, Sekwan, Kepala Inspektorat dan Kabag Keuangan serta Kabag Perlengkapan Setdakab Inhil. Penyerahan ini diterima langsung oleh Kepala BPK Riau Harry Purwaka.

Dihadapan Kepala BPK, Bupati menyampaikan Inhil memiliki beberapa potensi yang bisa dikembangkan, salah satunya perkebunan kelapa terluas di dunia.

“Saat ini kita tengah memperjuangkan hasil pertanian dari Kabupaten Inhil yang diekspor untuk bisa di akui di dunia internasional kedepan,” kata Wardan./ Mirwan/adv

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Petugas Bea dan Cukai Tembilahan sempat kecolongan karena ribuan rokok ilegal merk Luffman lolos dari pengawasan di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil).

Hal itu diketahui setelah jajaran Polres Kuansing menggagalkan penyeludukan rokok tersebut. Dimana, barang hasil produksi Batam Kepulauan Riau itu ditemukan saat petugas melakukan razia di depan salah satu kantor Polsek di Kabupaten Kuansing pekan kemarin.

“Sebanyak 3.875 Slop rokok ilegal merk Luffman tanpa pita cukai digagalkan petugas kepolisian sana,” kata Plh Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Tembilahan, Tito Hermawan kepada sejumlah awak media, Jum’at (15/4/2016).

Disaat terjaring razia, barang tersebut dibawa menggunakan 2 unit mobil mewah menuju ke Sumatera Barat yakni Toyota Fortuner dengan nomor polisi BM 888 AV dan Toyota Inova dengan nomor polisi BP 1798 KP, masing-masing diisi 2 orang.

Kini, sejumlah barang ilegal tersebut sudah diterima KPPBC Tembilahan dari kepolisian. Sebab menurut Tito, Kabupaten Kuansing termasuk wilayah pengawasannya.

“Sekarang kami masih melakukan penelitian perkara ini, baik berkenaan dengan jumlah kerugian negara hingga status 4 orang yang membawa barang,” paparnya./ Mirwan

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Kasus penderita gizi buruk kembali ditemukan. Kali ini di alami oleh seorang balita, M Rafi (4 bulan) di Desa Sungai Teritip Kecamatan Kateman.

Penderitaan bayi malang itu diketahui ketika bidan desa setempat melakukan pendataan awal pekan kemarin. Alhasil, tim medis ini menemukan bayi seberat 2 kilogram serta kondisi fisiknya sangat memprihatinkan.

Bayi tersebut selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Raja Musa Sungai Guntung untuk menapatkan  perawatan.

“Tim kesehatan kita suruh pantau terus dan mendata disetiap desa. Kalau ada penemuan gizi buruk langsung dibawa, di Sungai Guntung ini contohnya,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) H Zainal Arifin kepada detikriau.org, Jum’at (15/4/2016).

Ditambahkan Arifin, nantinya jika kondisi bayi sudah mulai membaik dan dibawa pulang oleh pihak keluarga, pihaknya memastikan tidak akan melepas begitu saja. Selama 3 bulan tim medis akan terus memantau perkembangan kesehatan bayi termasuk memeberikan asupan makanan bergizi.

Sebenarnya kata Zainal, tidak hanya di Kateman, namun baru-baru ini timnya juga ada menemukan bayi gizi buruk di Kecamatan Kuala Indragiri.

“Di daerah Sapat itu hanya dirawat di Puskesmas karena tidak begitu parah. Bahkan saat ini sudah dibawa ke rumah, tinggal pemantauan hingga 3 bulan yang saat ini masih berjalan,” imbuhnya./ Mirwan

“DPR RI khususnya yang Berasal dari Dapil Riau diharapkan Bantu Memperjuangkan”

Tembilahan, detikriau.org – Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir, Edy Gunawan berharap kepada DPR RI, khususnya yang berasal dari daerah pemilihan Riau untuk memperjuangkan hak dana perimbangan dari Pemerintah Pusat bagi Kabupaten Inhil tahun 2015.  

Dana perimbangan sebagaimana ketentuan yang sudah tercantum pada Perpres No 36 Tahun 2015 Tentang Rincian APBN 2015 yang sedianya sudah harus dibayarkan oleh pemerintah pusat dalam tahun dimaksud, hingga hari ini belum direalisasikan. Akibatnya kini berdampak pada pelaksanaan kegiatan pada APBD Inhil tahun 2016.

Diterangkannya, kurang bayar dari Pemerintah Pusat sebesar Rp 100 miliar lebih tersebut dicatat sebagai silpa yang kemudian menjadi acuan pada penyusunan APBD Inhil 2016.

“Artinya pendapatan yang sudah dituangkan pada APBD Inhil 2016 juga kekurangan Rp 100 miliar lebih. Ini pastinya menyebabkan sebagian program pembangunan yang sudah direncanakan tidak dapat dijalankan,” Terang politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini kepada detikriau.org melalui sambungan selularnya, jum’at 15/4/2016.

Nasib serupa ini menurut pria yang akrab disapa Asun ini kabarnya bukan hanya dialami oleh Kabupaten Inhil, namun beberapa Kabupaten lainnya juga bernasib sama.

“Kita berharap kepada DPR RI untuk memperjuangkan hak kami agar seluruh kegiatan pembangunan yang sudah diprogramkan bagi kepentingan masyarakat pada tahun 2016 ini seluruhnya dapat dilaksanakan tanpa hambatan.” Pungkasnya. / dro

Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional membebaskan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian tersebut bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang termasuk dalam program perumahan rakyat.

Menteri ATR/ Kepala BPN Ferry Mursyidan Baldan mengatakan, MBR berhak untuk mendapatkan subsidi penuh dari negara untuk program perumahan. Oleh karena itu, sejak awal tahun ini kementeriannya turut memberikan insetif berupa pembebasan tarif PNBP.

Menurut dia, MBR masih akan kesulitan bila insentif hanya diberikan untuk memperoleh fasilitas pembiayaan untuk rumah dengan harga terjangkau, tetapi tanpa pembebasan PNBP terkait pengurusan tanah. “Mereka harus nol rupiah karena mereka itu MBR. Hal tersebut guna memenuhi filosofi dan kriteria dari MBR yang memang rendah dari kemampuan memiliki,” katanya pada Bisnis, dikutip Jumat, 15 April 2016.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Permen ATR/ Kepala BPN 14/2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif PNBP Terhadap Pihak Tertentu seturut amanat PP 128/2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian ATR/ BPN.

Menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1) huruf b dalam Permen tersebut, tarif Rp 0,00 atas jenis PNBP diberikan kepada masyarakat yang termasuk dalam Program Pemerintah Bidang Perumahan Sederhana. Pelayanan bebas tarif PNBP tersebut antara lain pelayanan pengukuran dan pemetaan batas bidang tanah, pelayanan pemeriksanaan tanah oleh Panitia A, petugas konstatasi atau tim peneliti tanah, dan/ atau pelayanan pendaftaran tanah berupa pelayanan pendaftaran tanah untuk pertama kali.

MBR juga dapat memperoleh tarif PNBP Rp0,00 untuk pelayanan pendaftaran hak tanggungan/pendaftaran akta pemberian hak tanggungan (APHT) ketika akan menjaminkan tanah dan bangunan atau rumah susun.

Adapun batas atas nilai hak tanggungan yang dibebaskan tarif PNBP-nya mencapai hingga Rp 250 juta dari Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah. “Biaya-biaya pengurusan tanah, terutama untuk pengurusan BPHTB pertama kali itu sudah nol rupiah untuk MBR,” katanya.

Ferry mengatakan, beberapa kementerian lain akan segera menyusul untuk membebaskan sejumlah biaya terkait untuk MBR. Selain itu, tuturnya, pihaknya akan bersurat kepada Kementerian Dalam Negeri untuk keringanan BPHTB yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Dirinya juga membuka kemungkinan ada keringanan Pajak Bumi dan Bangunan untuk MBR demi meningkatkan daya beli MBR. “Jangan sampai mereka sudah dapat kemudahan untuk memperoleh rumah tetapi malah setelah itu terbebani karena tidak sanggup bayar PBB,” katanya. / tempo.co