TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) programkan untuk mengembangkan usaha gula semut.

Menurut Kepala Diskop UMKM Kabupaten Inhil Dianto Mampanini, saat ini, sudah ada sejumlah masyarakat di Inhil yang mengembangkan usahan tersebut.

“Di wilayah kecamatan Tempuling ada, dalam waktu dekat kami akan meninjau langsung dan berupaya untuk mengembangkannya,” kata Dianto.

Dijelaskannya kebutuhan akan gula semut di pasaran cukup besar, hal ini tentunya membuka peluang peningkatan ekonomi masyarakat, terutama bagi petani kelapa. Sebab produksi gula itu terbuat dari kelapa.

Untuk diketahui, gula semut merupakan salah satu bentuk diversifikasi gula merah yang berbentuk serbuk atau butiran kecil-kecil yang berwarna kuning hingga kecoklatan. Gula semut dihasilkan dari pengolahan nira palma, baik nira yang berasal dari pohon kelapa (Cocos nucifera), pohon aren (Arenga pinnata) dan pohon lontar (Borassus flabelifer).

Di pasaran gula semut juga dikenal dengan sebutan gula serbuk, gula palem, gula puter, atau gula tanjung. Gula semut mempunyai spesifikasi produk yaitu berbentuk serbuk, aromanya khas, berwarna kuning kecoklatan atau kemerah-merahan serta keadaannya kering dan bersih.

Kegunaan gula semut diantaranya dapat langsung dikonsumsi sebagai sumber energi, gula ini sering dibawa sebagai perbekalan wisatawan, pendaki gunung, camping dan jemaah haji sebagai penambah energi alami.

“Biasanya gula itu juga disajikan di restoran-restoran dan hotel karena jenisnya sangat bercirikhas dan menarik. Bisa difungsikan untuk apa saja baik makanan maupun pemanis minuman,” ulasnya./mirwan

Tembilahan, detikriau.org – Ratusan jama’ah dan masyarakat di Kecamatan Gaung Anak Serka (GAS), Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menghadiri peringatan Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad SAW 1437 H, di Surau Nurul Ikhlas, Parit 8 Kelurahan Teluk Pinang, Senin (18/4/2016) malam.

Kegiatan yang turut dihadiri Pelaksana Tugas (Plt) Lurah dan Kepala Kantor Pos Kelurahan Teluk Pinang ini mendatangkan penceramah dan Kecamatan Pelangiran, Al Ustadz Wahyudi.

Plt Lurah Teluk Pinang, M Saleh dalam sambutannya mengimbau seluruh masyarakat, untuk tidak ikut dan terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang dapat merusak kehidupan beragama dan bermasyarakat.

“Mari terus tingkatkan persatuan dan  kesatuan kita, khususnya dalam membangun dan memajukan kampung kita ini,” tutur Saleh.

Sementara itu, Al Ustadz Wahyudi dalam tausiyahnya menjelaskan, ada beberapa hal yang harus dijaga agar harta yang didapat memperoleh keberkahan dari Allah SWT, diantaranya ketika bekerja jangan sampai meninggalkan ibadah Shalat Wajib.

“Mari kita jaga ibadah dan jangan pernah meninggalkannya, guna memperoleh keselamatan hidup di dunia dan akhirat,” imbuhnya./ Adi

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bagi pihak swasta yang ingin menanamkan investasinya di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) ditantang, untuk melakukan ekspos di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Jalan HR Soebrantas Tembilahan.

Seperti yang disampaikan Ketua Komisi II DPRD Inhil, Amd Junaidi. Menurutnya, jika dilihat dari sejumlah permasalahan yang timbul akibat ulah perusahaan yang berinvestasi di Negeri Seribu Parit terutama di bidang perkebunan, yang paling banyak muncul adalah terkait pola kemitraan atau kerjasama dengan masyarakat

“Silahkan berinvestasi, namun tolong diperjelas pola kemitraan yang akan diterapkan kepada masyarakat nantinya kepada kami,” tutur Junaidi saat dijumpai awak media diruang kerjanya, Senin (18/4/2016).

Hal ini perlu dilakukan agar kasus seperti di Desa Pungkat tidak terulang kembali. Apalagi, biasanya perusahaan yang ingin berinvestasi selalu mengeluarkan janji manis di awal, namun nantinya hanya menimbulkan kesengsaraan bagi masyarakat, khususnya para petani dengan dalil pola kemitraan.

“Ini juga dimaksudkan supaya pola kemitraan yang diterapkan perusahaan lebih transparan dan jelas, jangan sampai konsep pola kemitraannya tidak jelas,” tambahnya.

Lebih jauh dijelaskan Junaidi, berdirinya perusahaan di lingkungan perkebunan masyarakat seharusnya menimbulkan efek positif dalam membina perkebunan, bukan sebaliknya.

“Seperti memberikan bantuan pupuk, perbaikan kebun masyarakat dan perbaikan drainase perkebunan,” terangnya.

Oleh karena itu, politisi Partai Golongan Karya (Golkar) Inhil ini menantang pihak swasta yang ingin berinvestadi agar melakukan ekspos di DPRD sebagai perwakilan ribuan suara rakyat.

“Silahkan ekspos di ‘rumah rakyat’, kami siap mendengarkan dan mengkaji konsep pola kemitraan yang ditawarkan,” imbuhnya./Adi

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) H Said Syarifuddin melantik Syarifah Rohana Syarifuddin sebagai Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Inhil masa bhakti 2016-2020.

Pelantikan tersebut berlangsung di Gedung Wanita Tembilahan, Senin (18/4/2016) yang dihadiri unsur Forkopinda Kabupaten Inhil, staf Ahli Bupati, Asisten I dan III serta sejumlah Kepala SKPD di lingkungan Pemkab Inhil.

Dalam sambutannya, Sekdakab Inhil menegaskan kalau keberadaan wanita dalam negeri memiliki peran yang sangat penting, baik dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat maupun kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebab kini wanita tidak hanya bekerja di bidang pekerjaan tertensu saja, akan tetapi telah berkiprah hampir semua bidang. Oleh karena itu, perlu adanya organisasi yang bisa mengarahkan dan meningkatkan peran wanita tersebut secara lebih maksimal.

“GOW ini merupakan salah satu wadah para wanita berkarya dan juga berbagai organisasi wanita ini diharapakan tidak hanya bisa memberikan manfaat dalam pemberdayaan wanita saja, akan tetapi juga bisa memberikan dorongan terhadap kaum wanita dalam meningkatkan peran serta dan kontribusinya terhadap pembangunan bangsa dan negara khususnya di Inhil,” kata Said Syarifuddin.

Kedepan, GOW diharapkan akan semakin berkarya dan semakin mampu dalam meningkatkan peran kaum wanita dalam pembangunan disegala bidang.

“Pada momen pelantikan ini, saya berpesan kepada pengurus GOW yang baru dilantik, agar melaksnakan tugas dan amanah yang telah dipercayakan dengan sebaik-baiknya,” tambahnya./mirwan/adv

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Dianto Mampanini sedang sibuk menyelesaikan Peraturan Bupati (Perbup) tentang kewenangan camat dalam memberikan izin UMK.

Pernyataan tersebut disampaikannya kepada detikriau.org disela rapat pembahasan Perbup UMK bersama Bagian Hukum Setdakab Inhil di ruang kerjanya jalan KH Dewantara Tembilahan, Senin (18/4/2016).

Dimana, upaya tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) RI nomor 98 tahun 2014 tentang perizinan untuk usaha mikro dan kecil. Yang mana dalam Perpres itu mengatur kalau pemberian izin UMK sudah bisa dilakukan di pemerintahan kecamatan.

“Sekarang ini masih dalam proses penyusunan, tetapi saya targetkan akan tuntas dalam bulan ini juga,” kata Dianto.

Ia menjelaskan jikalau Perbup sudah berlaku, maka pelaku usaha mikro dan kecil bisa langsung mengurus izin di pemerintahan kecamatan setempat. Selama ini diketahui setiap meminta perizinan harus datang terlebih dahulu ke Diskop UMKM dan ini dinilai sedikit sulit karena jauh di pusat ibu kota Kabupaten.

Setelah mendapat izin, lanjutnya, maka pemilik usaha akan mendapat Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) dari Bank BRI ataupun Bank Mandiri. Tujuannya, IUMK tersebut mendukung dalam mengembangkan usaha di masing-masing wilayah.

“Yang memiliki kartu IUMK bisa meminta bantuan kepada pihak Bank untuk penambahan modal usaha, tentunya akan bermanfaat serta ekonomi masyarakatpun bisa lebih meningkat,” tutupnya./Mirwan/adv

“ Ancam Akan Lanjutkan ke Proses Hukum”

Rengat, detikriau.org – Sejumlah anggota KUD Bina Sejahtera mempertanyakan hasil pengelolaan kebun plasma milik mereka selama 6 tahun terakhir. Mereka menuding pengurus KUD tidak transparan serta mengancam akan membawa persoalan ini ke proses hukum.

“Kita mempertanyakan hasil kebun plasma milik kita yang di kelola koperasi selama 6 tahun, kita minta diaudit hasil pendapatan KUD Bina Sejahtra selama 6 tahun terakhir, proses ini akan kita lanjutkan ke hukum,” Sampaikan Anggota KUD BS, Kharudin, senin 18/4

Menurutnya, SHU bagi anggota untuk bulan Oktober, November dan Desember 2015 hanya Rp 275 ribu. Anggota juga mempertanyakan tidak adanya peningkatan penghasilan kebun selama enam tahun.

Tidak cukup hanya sebatas itu, Kharudin juga mengkritik kebijakan pengurus yang tidak pernah mengundangnya setiap kali ada rapat-rapat koordinasi. Padahal ia anggota koperasi dan memiliki KTA.

Semestinya   harus ada pemberitahuan  yang sampaikan ke anggota, bahkan ia juga mendapatkan informasi pengurus koperasi malah mengundang anggota koperasi yang tidak punya kartu KUD Bina Sejahtra.

“Memang infonya yang kami dengar anggota KUD Bina Sejahtra banyak menjual keanggotaannya, tetapi kami tidak pernah menjual keanggotaan,” protes Kharudin sambil memperlihatkan kartu keangotaan KUD miliknya dan juga sejumlah rekannya.

Hal senada juga disampaikan Syamsul Bahri anggota KUD Bina Sejahtra yang mengaku menerima hasil plasma sejak tahun 2007, namun penghasilan tidak masuk akal, sejak 6 tahun trakhir ini ia mengaku hanya menerima hasil kebun pertiga bulan sebesar Rp 270 ribu.

“Kita sepakat minta diaudit hasil KUD Bina Sejahtra 6 tahun terakhir ini. Kita menduga hasil kebun plasma digelapkan,” kata Syamsul.(Zal).

Terkait persoalan ini, Ketua KUD BS Zainal  menyatakan bahwa koperasi yang dipimpinnya belum melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT),

“Tahun ini kita memang belum melaksanakan RAT. Tahun sebelumnya RAT kita laksanakan sekitar bulan juni.  Sekarang kita sedang mempersiapakan pelaksanaan RAT. Dinas Koperasi UMKM juga telah menyurati KUD BS di awal tahun 2016” UJAR zainal.

Zainal juga menyatakan penolakan jika disebut tidak transparan dalam pembagian SHU,

“itu tidak Benar, sebab dalam 3 bulan sekali kita mengadakan rapat Koordinasi bersama sejumlah anggota, dan sejak saya Menjabat menjadi Ketua KUD BS sejak enam tahun yang lalu, kita juga telah merapikan AD/ART KUD BS, Tentang masa kepemimpinan KUD BS,”

“kalau Dulu masa bhakti pengurus KUD BS tidak jelas berapa lama tetapi dimasa kepengurusan saya menjadi 3 tahun, dan hanya boleh menjabat selama dua periode saja, memang RAT tahun ini masa Penggantian kepengurusan baru, sebab saya telah menjabat dua Periode” ucapnya.

Untuk sekedar diketahui, KUD Bina Sejahtra bermitra dengan perkebunan kelapa sawit PT Teso Indah yang mengelola lahan perkebunan Daerah Aliran Sungai (DAS) meliputi desa Sialang dua dahan, Rantau bakung, Pekanheran, redang, Danau baru, Alangkepayang, Barangan dan Pasiringgit./ Zal