TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan menyampaikan bahwa progres fisik sejak 2016 ini sudah mencapai 10.03 persen. Hal tersebut dikatakannya saat memimpin rapat evaluasi realisasi fisik dan keuangan APBD tahun 2016 di Balai Kantor Bupati Inhil Tembilahan, Kamis (21/4/2016) kemarin.

“Kita sudah memasuki bulan pertama triwulan kedua, progres fisik sudah mencapai 10,03 persen dan ini menujukkan suatu progres yang baik,” kata Wardan.

Dengan begitu, ia mengharapkan kepada SKPD-SKPD yang ada untuk dapat menyelesaikan kegiatan-kegiatan yang sifatnya kotraktual dan lelang pada akhir bulan Mei mendatang agar mampu mengejar target kinerja Pemkab Inhil tahun 2016 ini.

Beberapa waktu lalu seluruh Bupati se-Provinsi Riau termasuk Bupati Wardan melakukan penandatanganan MoU dengan KPK RI di Pekanbaru yang di saksikan Wakil Ketua KPK RI Saut Situmorang dan Plt Gubri serta Unsur Forkopimda.

Dalam MoU itu, salah satu isinya adalah kelengkapan Administrasi dalam pengelolaan kegiatan-kegiatan kita dan KPK menawarkan program Administrasi melalui elektronik yaitu E-Plening.

Maka dari itu, Wardan menginginkan kepada seluruh jajarannya untuk menjadi perhatian dalam pengelolaan administrasi kedepannya sesuai aturan yang ada./ Mirwan/adv

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Ratusan mahasiswa di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) memadati arena seminar peringatan hari Kartini ke-137 di Gedung Wanita Sungai Beringin Tembilahan, Sabtu (23/4/2016).

Kegiatan yang ditaja Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Islam Indragiri (Unisi) itu  menghadirkan pemateri dari wanita berprestasi di Negeri Sri Gemilang yakni Dr R Sri Handayani (Rektor Unisi) dan Dr Hj Alvi Furwanti Alwie (mantan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Inhil).

“Kita terus memberikan semangat agar mahasiswa yang berperan aktif bisa lebih berkembang setelah mengikuti seminar hari Kartini ini,” kata Presiden Mahasiswa Unisi, Ahmad Ryan Rahmadi.

Sementara Ketua Panitia Pelaksana, Kartina mengungkapkan bahwa kegiatan tersebut berlangsung dengan lancar tanpa kendala yang signifikan. Terutama, keikutsertaan para mahasiswa dinilai sangat antusias.

“Kami berterima kasih telah merespon dengan baik, jika terdapat kekurangan harap dimaklumi,” imbuhnya./Mirwan

Jakarta – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menilai media massa di era demokrasi yang terbuka ini terbukti mampu mengalahkan peran partai politik.

“Media dominan mengalahkan parpol untuk pencitraan, untuk bangun tingkat kepercayaan publik,” Ujar Muhaimin dalam acara International Conference of Asian Political Parties (ICAPP) 2016 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (22/4/2016).

Muhaimin juga nyatakan menyambut baik perkembangan demokrasi di Indonesia, terutama setelah orde baru runtuh pada 1998.

Namun, dia menilai, masih ada sisi negatif demokrasi yang belum hilang sampai sekarang.

Menurut Muhaimin, salah satu sisi negatif demokrasi adalah persaingan tokoh untuk mencari popularitas yang kian terbuka.

Bahkan para politikus tak jarang menggunakan politik uang untuk mendekatkan diri ke masyarakat demi mencari popularitasnya.

Namun, tambah Muhaimin, sisi negatif dari demokrasi ini bukan berarti tak bisa diperbaiki.

Menurut dia, hal-hal semacam ini masih bisa diatasi dengan memperkuat sistem perundang-undangan, terutama yang terkait partai politik.

“Perlu penguatan parpol karena pilar demokrasi adalah parpol sebagai sumber rekrutmen eksekutif atau pun legislatif,” ucapnya.

Di samping itu, Muhaimin menyampaikan sisi positif demokrasi. Menurut dia, di era demokrasi seperti ini, partai politik berperan penting sebagai corong dan sarana aspirasi masyarakat.

Dengan demokrasi, peluang semua orang untuk menjadi pemimpin bisa terbuka luas.

“Ini era baru dan pada akhirnya parpol bisa merekrut pemimpin. Misalnya Jokowi bisa jadi Presiden. Sisi positif lainnya hadirnya sistem keterbukaan dan partispasi jadi kematangan,” kata dia.

Editor ; dro

Sumber; kompas.com

“Penyelenggara Negara, Wajib Mundur Jika Sudah ditetapkan Sebagai Calon Kepala Daerah ”

JAKARTA – Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang ditetapkan sebagai calon kepala daerah tak lagi harus mundur dari jabatannya.

Hal ini disepakati DPR, DPD, dan pemerintah dalam revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarulzaman mengatakan, aturan untuk mundur atau tidaknya penyelenggara negara dikembalikan kepada UU masing-masing institusi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, tidak ada aturan mengenai kewajiban anggota untuk mundur apabila menjadi calon kepala daerah.

“Kita sekarang mengembalikan semua kepada aturan UU yang sudah ada,” kata Rambe saat dihubungi, Sabtu (23/4/2016).

Sementara itu, penyelenggara negara lain, seperti PNS, anggota TNI, dan Polri, tetap harus mundur apabila sudah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum sebagai calon kepala daerah.

Sebab, aturan di UU masing-masing lembaga memang mengharuskan hal itu. Jadi, kata Rambe, tidak ada diskriminasi dalam revisi UU Pilkada ini.

“Kita lebih fair semua, jangan ada lagi yang mengatakan, kok ini anggota Dewan boleh yang lain tidak boleh,” ucap Rambe.

Jika memang ada yang keberatan dengan hal ini, Rambe menyarankan pihak tersebut untuk  mengajukan peninjauan kembali terhadap UU MD3 yang ada saat ini./dro

sumber; kompas.com

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Masyarakat kota Tembilahan mengaku was-was jika harus mempergunakan jalur darat untuk menjiarahi makam Tuan guru di kelurahan Sapat Kecamatan Kuindra. Kondisi badan jalan dan sarana pendukung yang masih belum memadai menyebabkan hingga saat ini transportasi laut tetap menjadi pilihan.

“Sudah bisa melalui jalur darat. Tapi kondisinya masih sangat tidak memadai. Lebih aman melalui jalur laut,”Ujar salah seorang warga Tembilahan, Iyan kepada detikriau.org kemaren.

Mengawali perjalan darat dari Ibukota Kabupaten Indragiri Hilir menuju makam Tuan Guru Abdurrahman Sidiq, sebahagian ruas jalan sudah beraspal hotmix namun kondisinya sudah mulai kembali hancur.

Semakin jauh meninggalkan kota Tembilahan, pejalan kaki harus melalui badan jalan selebaran beberapa meter yang kiri kanan jalannya ditutupi semak belukar. Belum cukup harus mempertaruhkan peruntungan menemui binatang liar dan berbisa, penziarah juga masih harus melewati tantangan menyeberangi jembatan kayu yang dibangun seadanya.

Di desa Teluk Dalam misalnya, ada dua jembatan yang lebarnya berukuran hanya semeteran dan kondisinya sudah mulai rapuh.

“Mengerikan lewat jembatan itu, jatuh ke parit, gagal tujuan hendak ke kubah tuan guru Abdurrahman Sidiq Hidayat Sapat,” kata Iyan lagi

Senada, warga lainnya, Amir  bahkan mengaku trauma jika harus bepergian ke Sapat menggunakan jalur darat.

“Sangat tidak memadai. Lebih baik gunakan speedboat, lebih menjanjikan keselamatan,” ujarnya.

Menurut warga, mereka mendapatkan informasi pemerintah setempat akan memperbaiki jalur darat menuju lokasi wisata religi itu. Tahun ini mulai akan dibangun dua buah jembatan permanen.

“Semoga saja informasi ini benar. Karena jika jalur darat ini bisa baik, masyarakat akan mudah untuk berjiarah,” Pungkasnya. / Mirwan

Tembilahan (detikriau.org) – Hampir tiga tahun yang lalu, tepatnya, jum’at (22/11/2013), pasangan Bupati dan Wakil Bupati Inhil berjargon Warohmah angkat “sumpah” berjuang untuk mewujudkan janji yang sudah terikrarkan.

Hari itu, Masih Ingatkan Kita, …. seluruh tim pemenangan Warohmah tersenyum lebar. Kerja keras dan perjuangan berbuah hasil manis. Lelah terbasuh dengan rasa gembira. Namun yang tidak harus dilupakan, kemenangan bukanlah akhir dari perjuangan tapi awal baru untuk memenuhi apa yang sudah dijanjikan.

Maju untuk memperebutkan hati masyarakat Inhil, Warohmah mengusung misi yang dibagi dalam 5 pilar, 5 kisi dan 8 program utama pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir.

Hari ini, Ikrar itu, perbaikan-kah atau  masih sekedar janji manis ?

5 pilar tersebut yakni,

pertama: meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada kepemimpinan kepemerintahan lewat praktik tata kelola yang bersih dan baik (good governance) dengan “meningkatkan kepemerintahan daerah yang amanah” dan masyarakatnya partisipatif dalam pembangunan.

Kedua: mengembalikan kejayaan masyarakat Inhil yang didalam sejarahnya dikenal sebagai daerah maju dan terdepan dengan mengoptimalkan pengelolaan potensi SDA dan SDM.

Ketiga: memperkokoh pelaksanaan demokrasi, semangat kegotongroyongan, memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban serta mendukung supremasi hukum.

Keempat: Meningkatkan keterpaduan dan keharmonisan antar para pemangku kepentingan (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) didaerah, maupun dalam hubungan dengan lintas kota/kabupaten lain, Provinsi, Nasional dan Internasional dalam rangka menata pembangunan untuk kejayaan Kabupaten Inhil, dan

Kelima: mendorong terwujudnya prestasi-prestasi pembangunan yang mengutamakan partisipasi dan manfaat kemaslahatan bagi masyarakat Inhil seluas-luasnya sehingga Kabupaten Inhil menjadi barometer baru pencapaian pembangunan Provinsi Riau.

Adapun 5 Kisi Pembangunan yang  dijanjikan adalah,

Pertama: meningkatkan pembangunan sarana prasarana infrastruktur daerah (jalan desa, jembatan, pasar, perhubungan desa-kota, listrik, tata air, fasilitas umum, dsb) secara lebih merata dan berkeadilan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Inhil.

Kedua: meningkatkan kualitas SDM yang tawakal, berahlak mulia, professional, unggul dan sehat sehingga berdaya saing lebih tinggi melalui inovasi pelayanan pendidikan dan kesehatan yang lebih berkualitas, mudah diakses dan terjangkau.

Ketiga: memajukan perekonomian daerah yang bertumpu pada pengelolaan ekonomi pertanian (termasuk perkebunan, perikanan dan peternakan), perdagangan, industri dan pariwisata berlandaskan potensi setempat, memanfaatkan kemajuan iptek dan didukung investasi dunia usaha yang diselaraskan dengan penjagaan martabat masyarakat dan jatidiri daerah Kab Inhil.

Keempat: mengembangkan ekonomi kreatif guna menghasilkan nilai tambah ekonomi keluarga dan masyarakat Inhil. dan

Kelima: meningkatkan kualitas penataan pembangunan sarana prasarana infrastruktur ibukota kabupaten secara lebih rapi, modern dan indah guna mendukung pelayanan dasar maupun umum, sehingga kota Tembilahan menjadi kota yang lebih dicintai dan dibanggakan masyarakat Inhil.

Sedangkan 8 Program Utama yang dijanjikan pasangan yang terpublikasi sebagai tokoh agamis ini dalam masa pemerintahan 5 tahunnya yang dimottokan sebagai “spirit baru menabur kemaslahatan untuk masyarakat dan daerah Kabupaten Indragiri Hilir” adalah,

Pertama: reformasi pelayanan birokrasi warohmah yang bersih, mudah, cepat, adil dan ramah dalam melayani warga sejalan dengan pembinaan aparatur dengan system meritokrasi yang objektif, professional, bersih dan sejahtera.

Kedua: program Desa Maju Inhil Jaya lewat percepatan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi masyarakat secara integrasi, berkualitas dan merata hingga seluruh penjuru desa. Termasuk perbaikan harga dan diversifikasi ekonomi perkebunan kelapa rakyat dimulai dengan penataan regulasi yang lebih menguntungkan petani dan masyarakat Inhil.

Ketiga: pendidikan berkualitas dan terjangkau serta meningkatkan akses pendidikan masyarakat usia sekolah.

Keempat: Inovasi pelayanan kesehatan lebih berkualitas, mudah diakses dan terjangkau.

Kelima: peningkatan peluang kesempatan kerja lewat program Inhil Bergerak yang dilakukan dengan sinergi antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.

Keenam: program kewirausahaan sosial melalui Pemberdayaan Masyarakat Inhil kreatif berahlak mulia dengan program sosial keagamaan, organisasi pemuda, kelompok perempuan dan kelompok usaha ekonomi kreatif , membina kewirausahaan sosial berbasis program terintegrasi (terpadu) lintas SKPD.

Ketujuh: penataan pembangunan ibukota kabupaten yang rapi, modern, indah dan bermartabat. dan

Kedelapan: pengelolaan daerah aliran sungai secara terintegrasi dengan fungsi ketahanan ekonomi masyarakat, manajemen mitigasi bencana serta penerapan iptek dan pembangunan pariwisata. / dro