TEMBILAHAN (detikriau.org) – Polres Indragiri Hilir (Inhil) telah memberlakukan program Gerakan Tembilahan Pakai Helm (Getah Palem). Dekarasi program tersebut berlangsung di jalan Swarna Bumi Tembilahan, Minggu (24/4/2016).

Deklarasi itu juga tampak dihadiri Wakil Bupati Kabupaten Inhil H Rosman Malomo, unsur Forkopimda Kabupaten Inhil, sejumlah pejabat esselon di lingkungan Pemkab Inhil beserta ratusan masyarakat umum.

Adapun rangkaian acaranya, program Getah Palem diawali dengan pelepasan balon oleh Kapolres Inhil AKBP Hadi Wicaksono, senam bersama dan penandatanganan deklarasi Getah Palem.

Program tersebut diresmikan bertujuan agar masyarakat untuk tertib mengikuti aturan lalu lintas khususnya menggunakan helm disaat berkendara roda dua.

“Kita laksanakan deklarasi ini karena banyak penggendara khususnya pengendara roda dua yang tidak menggunakan helm saat berlalu lintas,” kata Kapolres Inhil AKBP Hadi Wicaksono.

Dengan adanya proram ini, ia berharap angka kecelakaan dapat berkurang. Sebenarnya kata Kapolres, menggunakan helm merupakan suatu kewajiban yang sudah memiliki aturan resmi, namun pola berfikir masyarakat belum berubah tanpa ada himbauan secara luas.

“Menggunakan helm ini merupakan keselamatan untuk masyatakat itu sendiri bukan untuk siapa-siapa dan di Inhil ini banyak kecelakaan lalulintas yang terjadi karena kuranggnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan helm saat mengendarai kendaraan roda dua,” pungkasnya.

Disamping deklarasi, Polres Inhil juga menyelaraskan kegiatan pembagian hadiah kepada para pemenang lomba fotografer humanis yang berlangsung sebulan terakhir./ Mirwan

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Dani M Nursalam mengapresiasi kinerja sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil).

Dimana, berdasarkan data dari Bagian Pembangunan Setdakab Inhil, pada tanggal 15 April 2016 lalu sudah ada sebanyak 38 dokumen pelelangan yang diserahkan oleh 5 SKPD, untuk selanjutnya dilakukan pelelangan.

Menurut Dani, meskipun baru sampai pada tahap penyerahan dokumen, namun kinerja 5 SKPD tersebut sudah lebih cepat dari tahun-tahun sebelumnya.

“Tahun ini termasuk bagus, sudah menyampaikan dokumen lebih awal,” tutur Dani kepada awak media, baru-baru ini.

Kendati demikian, Dani cukup memahami jika SKPD lambat dalam menyampaikan dokumen pelelangan. Ini dikarenakan belum adanya keputusan terkait berapa anggaran yang akan terpotong dari Dana Bagi Hasil (DBH).

Selain itu, lanjut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini, Pemkab Inhil juga belum bisa melakukan rasionalisasi anggaran, sehingga belum tahu juga mana kegiatan yang akan ditunda pelaksanaannya.

“Kita maklumi jika pelelangan lambat dimulai. Tapi pada prinsipnya, jika sudah ada beberapa yang masuk, artinya tahun ini lebih cepat,” imbuhnya./ Adi

TEMBILAHAN, detikriau.org – 23 pelajar di Inhil digiring Polisi, Sabtu (23/4/2016) malam. Pasalnya, puluhan pelajar tersebut melakukan aksi balap liar di kawasan jalan Swarna Bumi Tembilahan.

Malam itu, sejumlah petugas kepolisian Polres Inhil terpaksa melakukan patroli karena sejumlah remaja tetap nekat kebut-kebutan yang dinilai membahayakan lalu lintas.

“Ada 23 orang yang dibawa ke Mapolres. Mereka diberi teguran untuk tidak mengulangi lagi,” kata PAUR Humas Polres Inhil, Iptu Warno Akman.

Meski sudah lumrah namun momen kala itu berbeda, sebab petugas kepolisian sedang sibuk mempersiapkan deklarasi program Gerakan Tembilahan Pakai Helm atau disingkat Getah Palem (24/4) pagi di kawasan Swarna Bumi.

Aksi balap-balapan di jalan swarnabumi ini hamper terjadi setiap harinya, terutama disore hari. Unjuk prestasi pembalap jalanan ini akan semakin ramai dipenghujung pekan terutama malam minggu./ Mirwan

TEMBILAHAN, detikriau.org  – Sebanyak 500 bibit pohon dibagikan oleh Sispala Rawa SMA PGRI Tembilahan kepada masyarakat, Minggu (24/4/2016).

Pembagian bibit pohon tersebut dalam rangka memperingati hari bumi tahun 2016 yang bertepatan pada tanggal 22 April. Kegiatan itu bekerjasama dengan Brimaspala UNISI.

Sasaran pembagian pohon diberikan pada pengguna jalan di jalan Swarna Bumi dan dilanjutkan di simpang 4 lampu merah jalan M Boya.

“Kalau bukan kita siapa lagi yang peduli terhadap kelestarian bumi. Biar sedikit yang penting ada berbuat,” kata Ketua Sispala Rawa SMA PGRI Tembilahan Nur Hikman.

Disamping itu, pihaknya juga mengajak kepada seluruh komponen masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan bersih dengan cara membuang sampah pada tempatnya./mirwan

detikriau.org – PNS yang berijazah SMA kebawah tidak perlu khawatir dengan rencana kebijakan rasionalisasi yang mulai akan diberlakukan pada tahun 2017. Rasionalisasi hanya akan diberlakukan bagi aparatur sipil negara yang tidak berkinerja, tidak memenuhi kualifikasi dan tidak memiliki kompetensi.

Menurut Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Setiawan Wangsaatmadja, rasionalisasi ASN akan didasarkan pada kajian mendalam yang menekankan pentingnya aspek kinerja, kualifikasi, dan kompetensi.

“Jadi tidak perlu khawatir bagi pegawai berijazah SMA yang berkinerja. Masih bisa diberikan kesempatan untuk pendidikan,” ujar Setiawan

Kebijakan rasionalisasi juga dilakukan dalam rekruitmen CPNS. Dalam dua tahun ke depan, rekruitment PNS harus beorientasi pada program wajib dan prioritas yang di dalamnya termasuk delapan program pokok pemerintah.

“Oleh karena itu moratorium kami kecualikan bagi tenaga kesehatan dan pendidikan,” katanya.

Setiawan juga mengungkapkan bahwa tantangan manajamen SDM ke depan adalah globaliasi, kompetisi antar negara, teknologi informasi dan digitasi, serta high colaboration. Oleh karena itu SDM Aparatur harus di genjot agar mampu berkompetisi di era kompetisi seperti saat ini.

“Kami sudah mencanangkan bahwa tahun 2019, kita harus mewujudkan smart ASN, yaitu ASN yang berwawasan global, menguasai IT/digital dan bahasa asing, serta berdaya networking tinggi (memiliki poin bekerja sama),” ujarnya./dro

Sumber; menpan.go.id

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) berharap agar seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pro aktif dalam membina para pegawai di lingkungan kerjanya, sehingga lebih disiplin dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi I DPRD Inhil, HM Yusuf Said terkait dengan masih adanya oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau honorer yang bolos saat jam kerja.

Dikatakan Yusuf, seringnya oknum PNS dan honorer keluyuran saat jam kerja lebih dikarenakan kurangnya pembinaan terhadap mereka, khususnya dari para pimpinan dimana tempat mereka bertugas.

“Satpol PP hanya berupa shock therapy, kepala SKPD yang harus proaktif. Kalau razia-razia terus tidak efektif, tidak menimbulkan efek jera,” tutur Yusuf.

Dijelaskan Yusuf, tindakan “nakal” para oknum pegawai yang kerap membolos kerja dengan alasan yang seolah dibuat-buat dan tidak masuk akal, tentunya akan mengganggu pelayanan publik hingga jalannya roda pemerintahan.

“Mau sarapan pagi boleh, kan bisa di rumah sebelum berangkat kerja atau di kantin kantor. Ini tidak, datang sebentar apel, isi absen, lalu cabut. Pulang tak pulang jam 11. Mending kalau pulang ke kantor, kalau pulang ke rumah, gimana,” kata Yusuf lagi.

Oleh karena itu, politisi Partai Golongan Karya (Golkar) Inhil ini berharap agar kepala SKPD dapat lebih pro aktif dalam memberikan pembinaan bagi para oknum pegawai mereka yang sering bolos kerja.

“Resiko jika terjadi apa-apa kepada pegawai yang keluyuran diluar kantor saat jam kerja siapa yang tanggung?. Juga bagi PNS “nakal” (Pegawai Negeri Sipil), hati-hati ada PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS. Ini (tindakan indisipliner, red) merupakan pelanggaran,” imbuhnya./Adi