TEMBILAHAN (detikriau.org) – Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Dianto Mampanini memberi waktu 2 bulan untuk mengusulkan kembali pengktifan koperasi pasif.

“Terhitung sejak hari ini. Waktunya hanya dua bulan, jika lewat maka positif kita bubarkan,” tegas Dianto di hadapan awak media, Selasa (26/4/2016).

Saat sekarang ini saja katanya, sudah ada beberapa koperasi yang merespon akan mengaktifkan kembali koperasi mereka. Respon tersebut diterima dengan syarat melengkapi secara administrasinya.

Menurutnya, Diskop telah memasukkan ratusan nama koperasi yang terdaftar dalam rencana pembubaran. Sebelum didubarkan nantinya, pihaknya akan mengumumkan kembali terlebih dahulu sebagai bentuk memberi waktu terakhir kepada pihak koperasi yang ingin kembali diaktifkan.

“Yang jelas kita komitmen dalam tahun 2016 ini akan membubarkan koperasi-koperasi yang tidak aktif,” pungkasnya./ Mirwan

2016, Diskop UMKM Inhil Akan Bubarkan 116 Koperasi. Ini Daftarnya…

TEMBILAHAN, detikriau.org – Jajaran kepolisian Polres Indragiri Hilir (Inhil) melakukan penyitaan ratusan kaleng Minuman Keras (Miras) di Kecamatan Kempas, Senin (25/4/2016) malam.

Ratusan kaleng itu terdiri dari berbagai merk, ABC sebanyak 30 kis atau 720 kaleng dan merk Mansion House 10 kis atau 478 kaleng, Anggur Merah ukuran kecil 2 kis atau sebanyak 26 botol dan Anggur Merah ukuran besar 3 kis atau sebanyak 36 botol.

Penjual miras berinisial Y turut diamankan petugas untuk dilakukan proses lebih lanjut.

“Soal Tsk, kita periksa hari ini juga dan nanti kita koordinasikan kepada JPU,” kata Kapolres Inhil AKBP Hadi Wicaksono Sik, Selasa (26/4/2016).

Kini, ratusan Miras dari berbagai merk beserta Tsk nya sudah dibawa ke Mapolres Inhil jalan Gadjah Mada Tembilahan./ Mirwan

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Jamaluddin (25), warga jalan HR Soebrantas tewas bersimbah darah setelah ditikam 2 tusukan dibagian dada dan kepala oleh seorang pemabok, Selasa (26/4/2016).

Insiden itu terjadi di Cafe Family Pasar Rakyat sekitar pukul 03.30 WIB.

Menurut informasi yang dirangkum dari pihak kepolisian, peristiwa yang diawali cekcok ini karena pelaku tidak bayar minuman.

“Perkelahian ini terjadi karena pelaku tidak mau membayar minuman Miras,” kata PAUR Humas Polres Inhil, Iptu Warno Akman.

Kronologisnya, pada waktu itu pelaku hendak meninggalkan Cafe setelah mengkonsumsi Miras merk ABC, namun dihadang korban. Merasa tidak senang pelakupun mengeluarkan badik dan menikam korban.

Selanjutnya sekitar pukul 04.30 WIB, korbanpun dibawa ke RSUD Puri Husada Tembilahan dan tak lama kemudian jasadnya diserahkan kepada pihak keluarga.

Sedangkan pelaku, petugas kepolisian masih melakukan penyelidikan./ Mirwan

Rengat, detikriau.org – Pemerintah Kabupaten Inhu kembali menyerahkan 16 unit mesin handtraktor kepada kelompok tani yang ada di Kabupaten Inhu. Penyerahan itu dilakukan Wakil Bupati Inhu H Khairizal usai bertindak selaku Inspektur Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke 20 di Halaman Kantor Bupati Inhu, Senin (25/4/2016).

“Total ada sebanyak 56 unit handtraktor yang diberikan kepada kelompok tani, 10 unit sebelumnya telah diserahkan, 16 unit hari ini, 20 unit dalam proses perakitan dan 10 unit lagi direncanakan akan kembali diberikan kepada para kelompok tani,” jelas Kepala Dinas Pertanian Inhu Rahmat saat ditemui di sela-sela proses penyerahan tersebut.

Rahmat juga menambahkan, total ada 16 kelompok tani dari 7 kecamatan yang menerima bantuan mesin handtraktor. Empat Kelompok tani dari Kecamatan Rakit Kulim, tujuh dari Kecamatan Kuala Cenaku. Sementara Kecamatan Peranap, Rengat, Rengat Barat, Seberida dan Batang Cenaku masing-masing satu kelompok tani.

Anggaran pengadaan mesin handtraktor ini berasal dari APBN tahun 2016. Kedepan, masih ada bantuan beberapa unit mesin lagi yang diserahkan diantaranya, traktor roda empat dan mesin exavator. Ini sebagai upaya Pemkab Inhu mendukung pencapaian target swasembada pangan Indonesia khususnya di Kabupaten Inhu.

Wakil Bupati Inhu H Khairizal sendiri mengharapkan agar proses ini tidak berhenti disini. Kepada semua pihak khususnya Dinas Pertanian Inhu, diharapkan dapat menjalin komunikasi bersama Badan Urusan Logistik (Bulog) Inhu untuk membantu para petani dalam upaya pemasaran hasil panen sekaligus penetapan harga yang menguntungkan petani.

“Proses pemasaran dan penetapan harga juga harus kita pikirkan, ini penting agar para petani terus bersemangat untuk meningkatkan produksinya dan tetap komitmen bersawah dalam upaya mendukung swasembada pangan,” ungkap Wabup Khairizal.

Turut hadir pada penyerahan bantuan tersebut, Ketua DPRD Inhu Miswanto dan Anggota DPRD Inhu Raja Irwantoni, Sekda Inhu H Agus Rianto, Kadis Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Inhu Rahmat serta beberapa pejabat di Lingkungan Pemkab Inhu (Hms/Zal)

Rengat, detikriau.org, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Pemkab Inhu) menandatangani perjanjian kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Rengat dan Pengadilan Negeri Rengat, Senin (25/4) di Aula Bappeda dan Litbang Inhu. Penandatanganan kerjasama ini dilakukan untuk memberikan pendampingan terhadap seluruh proses pelaksanaan pembangunan daerah sekaligus upaya pencegahan terhadap tindak pidana korupsi di lingkungan Pemkab Inhu.

Penandatanganan kerjasama ini dilakukan langsung Bupati Inhu H Yopi Arianto dengan Kepala Kejaksaan Negeri Rengat Supardi dan Ketua Pengadilan Negeri Rengat, Moch Sutarwadi.

Kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Rengat terkait pembentukan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) yang merupakan tindaklanjut dari program Kejaksaan Agung RI.

Sedangkan kerjasama dengan Pengadilan Negeri Rengat terkait pendekatan teknologi dan informasi dalam upaya memberikan akses kepada masyarakat untuk memantau proses peradilan dan pencatatan sipil secara online serta konsultasi hukum.

Selain penandatanganan kerjasama, pada kesempatan itu juga dilakukan penyerahan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) kepada seluruh kepala desa melalui Bapemaspemdes secara gratis. Selain itu, juga dilakukan sosialisasi Audit Charter and Fraud Control oleh BPKP Perwakilan Provinsi Riau.

Turut hadir pada kegiatan tersebut, Wakil Bupati Inhu H Khairizal, Ketua DPRD Inhu Miswanto, Sekda Inhu H Agus Rianto, Anggota DPRD Riau Sugeng Pranoto, Kabag Ops Polres Inhu Kompol Suherwanto, kepala badan, kepala dinas, kabag, kepala kantor, camat serta seluruh kepala desa di Kabupaten Inhu.

Bupati Inhu H Yopi Arianto merasa bersyukur karena baru kali ini dilaksanakan kerjasama antara Pemkab Inhu dengan Kejaksaan Negeri Rengat dan Pengadilan Negeri Rengat. Hal ini dilakukan untuk pencegahan terhadap tindak pidana korupsi sehingga proses perencanaan, pelaksanaan hingga hasil pembangunan dilakukan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.

Bupati juga meminta kepada semua pihak di Kabupaten Inhu, termasuk seluruh kepala desa untuk memanfaatkan kerjasama ini dengan berkonsultasi dengan Kejaksaan Negeri Rengat dan Pengadilan Negeri Rengat, sehingga pelaksanaa pembangunan di Kabupaten Inhu akan lebih baik. Apalagi alokasi dana desa sangat besar, sehingga butuh pemahaman termasuk dari sisi hukum dari setiap kepala desa dalam pengelolaannya.

“Saya berharap jangan sampai ketika sudah ada persoalan baru bertemu dengan Kejaksaan dan pengadilan. Karena itu, saya minta manfaatkan kerjasama ini sebaik-baiknya karena pencegahan harus dilakukan sejak dini,” tegas Bupati.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Rengat Supardi minta kepada seluruh SKPD termasuk kepala desa agar tidak takut melaksanakan program dan kegiatan yang sudah direncanakan. Menurut Supardi, selagi kegiatan itu dilaksanakan untuk kepentingan umum, tidak ada motivasi memperkaya diri sendiri dan oranglain, Kejaksaan Negeri Rengat akan mendukung sepenuhnya.

“Jika ada persoalan sedikit apapun, silahkan konsultasi ke Kejaksaan Negeri Rengat. Kami siap mengawal pembangunan di Kabupaten Inhu ini agar berjalan baik dan tetap dalam suasana kondusif,” jelasnya.

Ketua Pengadilan Negeri Rengat, Moch Sutarwadi mengungkapkan bahwa pihaknya siap membantu Pemkab Inhu dalam upaya konsultasi dan penyuluhan hukum mulai dari persoalan perdata hingga pencatatan sipil dan lainnya.

Selain itu, Pengadilan Negeri Rengat dan Pemkab Inhu juga akan bekerjasama dalam upaya memberikan akses kepada masyarakat melalui pendekatan informasi dan teknologi agar jadwal dan proses persidangan dapat dilihat secara online, termasuk untuk pencatatan sipil. (Hms/Zal)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Selain melakukan aksi demonstrasi di Kantor Bupati Indragiri Hilir (Inhil), masyarakat Desa Batu Ampar, Kecamatan Kemuning juga mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), di Jalan HR Soebrantas Tembilahan, Senin (25/4/2016).

Kedatangan belasan masyarakat Desa Bantu Ampar ini disambut oleh Ketua Komisi I DPRD, HM Yusuf Said dan Ketua Komisi II DPRD, Amd Junaidi dengan melakukan hearing atau Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Ruang Banggar Gedung DPRD Inhil.

Tampak hadir Kasat Intel Polres, AKP Edi Sutomo SH beserta jajaran personil dan anggota Satpol PP yang mengamankan jalannya aksi demonstrasi, serta sejumlah pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD Inhil.

Pada kesempatan itu, perwakilan massa masyarakat Desa Batu Ampar, Budi Prahmadi meminta para wakil rakyat di DPRD Inhil, untuk menyampaikan aspirasi mereka secara langsung kepada Bupati HM Wardan, yakni menunjuk Mukhsin sebagai Penjabat Sementara (Pjs) Kepala Desa (Kades) Batu Ampar, sesuai dengan aspirasi yang disampaikan masyarakat kepada Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dan Camat Kemuning sebelumnya.

“Tolong dengarkan suara masyarakat disana pak, karena perjuangan ini tidak ada unsur politik, semua demi kepentingan masyarakat dan daerah kami,” tutur Budi yang diamini masyarakat Desa Batu Ampar lainnya.

Apalagi, calon Pjs Kades yang diusulkan ini telah mendapat dukungan dari masyarakat setempat. Dimana, sebanyak 233 orang telah membubuhkan tanda tangan sebagai tanda dukungan mereka.

Sementara, calon Pjs Kades yang disampaikan Camat Kemuning kepada Bupati Inhil, untuk dilantik dalam waktu dekat ini berbeda dengan usulan masyarakat sebelumnya, yang dinilai masyarakat ada kepentingan didalamnya.

“Camat dan BPD tidak merespon aspirasi masyarakat, dan hanya merekomendasikan 1 calon. Itupun bukan usulan masyarakat,” tambahnya.

Padahal, masyarakat menilai sosok yang mereka usulkan tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) dan sangat mengerti dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat.

“Kami minta tolong perbaiki desa kami, karena sampai detik ini desa kami masih dirasa tidak merdeka,” tambah Syahrizal, masyarakat Desa Batu Ampar lainnya yang hadir saat itu.

Menanggapi persoalan tersebut, Ketua Komisi I DPRD Inhil, HM Yusuf Said menyatakan bahwa pihaknya menerima usulan dari masyarakat Desa Batu Ampar. Untuk selanjutnya dikumpulkan data-data konkrit di lapangan dan dibahas bersama satuan kerja (satker) terkait.

“Setelah itu, barulan disampaikan ke Bupati melalui pimpinan, supaya semuanya tidak melanggaran peraturan dan ketentuan yang berlaku,” imbuhnya./ Adi