TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar pertemuan dengan sejumlah instansi di Kantor Diskop UMKM jalan KH Dewantara Tembilahan, Rabu (27/4/2016) sore.

Sejumlah instansi tersebut adalah Dewan Koperasi Indonesia Daerah Inhil (Dekopinda Inhil), Bank Mandiri, BRI, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Dinas Perikanan dan Kelautan Inhil, Dinas Tanaman Pangan Inhil serta beberapa undangan lainnya.

Dalam pertemuan ini, Kepala Diskop UMKM Inhil Dianto Mampanini didampingi Sekretaris dinas Azwardi, Kabid UMKM Sumiati, Kabid Koperasi Masril dan Kabid Promosi Arbain.

Pertemuan tersebut merupakan sebagai tindak lanjut meningkatkan serta mengembangkan usaha mikro hingga menengah serta koperasi yang ada di Inhil. Yang mana, upaya tersebut tidak luput dari kerjasama yang baik antara Diskop UMKM dengan beberapa instansi terkait.

“Bagaimana caranya kedepan, kalau pemilik usaha hendak berurusan ke Diskop UMKM ini tidak terdapat kesulitan. Kami akan upayakan semudah-mudahnya selagi dalam jalur yang benar,” kata Dianto Mampanini.

Sebelumnya, Diskop UMKM ini sudah menyatakan komitmen akan menggandeng beberapa instansi tersebut. Misalnya BPN, jika Koperasi maupun UMK di Inhil tidak memiliki sertifikat bisa segera mengusulkan pengadaan di BPN. Begitu juga dengan tambahan modal usaha di Bank./Mirwan

“Protes Relokasi Pengusaha Permainan Anak di Taman Kota Tembilahan”

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Sejumlah pengusaha permainan anak di taman kota eks Puja Sera jalan Kapten Mukhtar Tembilahan mengancam akan melakukan aksi besar-besaran jika usahanya diusir.

Seperti disampaikan Zainuddin, salah seorang pengusaha setempat. Ia mengaku bimbang terhadap kebijakan pemerintah dalam menangani tata kelola taman.

“Jika masih tetap melarang maka kami akan gelar aksi lebih besar lagi,” katanya disaat menjaga pagar arena, Kamis (28/4/2016).

Dimana saat itu sejumlah pengusaha permainan anak menempelkan beberapa kerton di pagar yang bertuliskan menolak direlokasi.

Diantaranya “Jangan bunuh usaha halal kami, carikan solusinya, Pemda harus turun tangan segera. Taman kota milik masyarakat inhil”.

“Usaha kami wisata Inhil yang bermain di sini dari anak-anak pejabat sampai anak-anak petani, tolong dengarkan kami pak Wardan” begitulah diantara tulisan yang tertera pada kertas karton.

Menurut Zainuddin lagi, aksi tersebut merupakan aksi tahap awal. Selama ini pihaknya mengaku selalu mengalah dengan kebijakan-kebijakan pemerintah.

“Kemarin 1 bulan lebih usaha kami tidak beroperasi di taman ini dengan alasan membuat arena sebagai lokasi penghijauan, namun sampai saat ini tidak ada tindak lanjut dengan apa yang diucapkan serta tidak ada solusi untuk usaha kami, ya kami fungsikan lagi,” tambahnya.

Selama ini juga katanya, keberadaannya di taman bukan merusak apalagi membuat onar, yang dilakukan bahkan selalu membersihkan.

Sekedar diketahui, pemasangan sejumlah kertas karton itu dilakukan waktu siang. Selanjutnya sekitar pukul 16.20 WIB, petugas Satpol PP tiba mencopot dan membawa ke kantor Satpol PP guna disampaikan aspirasi pengusaha kepada petinggi Satpol PP.

Hingga berita ini dirilis, Satpol PP maupun instansi terkait lainnya belum dapat dikonfirmasi./ Mirwan

TEMBILAHAN, detikriau.org – Sejumlah guru yang tergabung dalam Forum Komunikasi Guru Bantu Provinsi Riau Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) berpartisipasi mengikuti pelaksanaan Musyawarah Wilayah (Muswil) Riau di Pekanbaru.

Dimana, Muswil tersebut akan berlangsung pada tanggal 31 April mendatang yang bertujuan untuk memilih secara resmi ketua umum organisasi guru bantu Riau.

“Utusan dari Inhil berangkat 5 guru,” kata Sekretaris Forum Komunikasi Guru Bantu Inhil, Arnadi kepada detikriau.org, awal pekan kemarin.

Menurutnya, keberadaan organisasi guru bantu ini cukup penting dalam rangka menaungi para guru bantu, khususnya di wilayah Kabupaten Inhil.

“Jumlah guru bantu di Inhil ini sebanyak kurang lebih 560 orang. Organisasi forum komunikasi inilah yang siap mengayomi mereka. Jadi kami minta dukungan kepada semua pihak untuk restu dalam menjalankan organisasi ini terus berlanjut,” tutupnya./ Mirwan

TEMBILAHAN, detikriau.org  – Impian mendapatkan paket proyek pekerjaan, Maharu Juliandi (39) rela menyerahkan uang sebesar Rp 55 Juta kepada AR. Namun hingga batas waktu penyerahan proyek terlewati, AR Tak kunjung menepati janji. Kecewa, Maharu-pun mengadu ke Polisi .

“Berdasarkan laporan yang diterima nomor: LP/64/IV/2016/RIAU/RES INHIL tertanggal 27 April 2016, perjanjian mendapatkan proyek itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 lalu di Tembilahan,” kata Kapolres Inhil AKBP Hadi Wicaksono, Kamis (28/4/2016).

Dijelaskan, pada saat pembicaraan kerjasama tersebut, AR menjanjikan akan memberikan proyek kepada korban paling lambat pada tanggal 25 April 2016 dengan kesepakatan hasil proyek dibagi 2.

Setelah semua sepakat, terlapor ini kemudian meminta uang untuk mendapatkan proyek tersebut sebesar Rp 70 juta. Namun korban hanya mampu menyediakan Rp 55 juta tetapi tetap diterima AR melalui nomor rekening Bank Mandiri.

Setelah sampai tanggal yang disepakati, proyek yang dijanjikan terlapor tidak kunjung ada kepastian hingga disadari Maharu bahwa dirinya menjadi korban penipuan.

“Pelaku masih dalam penyelidikan, namun barang bukti ada berupa 4 lembar bukti transfer Bank,” tandasnya./ Mirwan

Rengat, detikriau.org, – Iven Pacu Jalur Kabupaten Indragiri Indragiri Hulu (Inhu) tahun 2016 yang dilaksanakan di Desa Danau Baru Kecamatan Rengat Barat terancam batal, pasalnya lokasi yang dijadikan sebagai pelaksanaan Iven tersebut kondisi Tribun memprihatinkan.

“Akibat adanya aktifitas penyedotan pasir yang dilakukan masyarakat di sekitar Tribun Pacu Jalur yang ada di kuala pintas dusun Pasir Kuala terancam roboh dikarenakan abrasi.”
Sebut  Kepala Desa (Kades) Danau Baru Agus Salim saat ditemui Selasa (26/4) kemaren di Pematang Reba

Dikatakannya, kondisi Tribune pacu jalur Kabupaten Inhu yang ada di desa Danau Baru kondisinya saat ini sangat  memprihatikan,”Melihat Kondisi yang ada saat ini dikhawatirkan akan membahayakan bagi pengunjung yang menyaksikan jalannya iven tersebut, maka saya berharap agar untuk sementara waktu iven pacu jalur danau baru tidak dilaksanakan”, paparnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda Olahraga Budaya dan Pariwisata (Disporabudsata) Drs Armansyah melalui Kepala Bidang (Kabid) Olahraga Disporabudsata Inhu Rima saat dijumpai diruangan kerjanya menyatakan bahwa Iven Pacu Jalur Danau baru adalah merupakan salah satu agenda tahunan pemkab. Inhu.

“Jadi tidak ada alasan untuk tidak dilaksanakan, dananya pun sudah masuk dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA)”, sebutnya.

Kita tetap melakukan perawatan terhadap tribun pacu jalaur yang ada di kuala pintas Dusun Pasir Kuala Desa Danau Baru Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Inhu tersebut setiap tahun.

“Tribun pacu jalur yang ada di Desa Danau Baru adalah milik pemkab. Inhu sehingga tanggung jawab perawatan ada pada kita, namun  sungai tersebut adalah milik pemprov riau, sehingga pembangunannya pun ada dibawah provinsi riau”, terangnya.

Jadi jika Kades Danau Baru mengginginkan agar iven tersebut tidak digelar di Desa Danau Baru yang bersangkutan harus menyurati Disporabudsata Inhu, sehingga kita bisa mengambil kebijakan untuk mengalihkan lokasi pelaksanaannya.

“Iven Pacu Jalur tersebut merupakan Iven penting di Inhu, sebab pemenang dalam iven ini akan mewakili Jalur  pada iven pacu jalur ditaluk kuantan kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) yang merupakan Iven Nasional, dan jalur yang menang nantinya yang akan di suport oleh Pemkab Inhu” Pungkasnya,(zal)

“Terkait  Dugaan Korupsi Optimalisasi Listrik RSUD Indrasari”

Rengat, detikriau.org – Dugaan korupsi optimalisasi listrik di RSUD Indrasari Rengat hingga saat ini  terus mendapat sorotan dari kalangan tokoh Lembaga masyarakat, bahkan  Ketua DPRD Inhu Miswanto SE meminta Inspektorat agar memeriksa Dinas Pertambangan Energi (Distamben) Kabupaten Inhu.

Perhatian dari berbagai pihak, baik LSM maupun DPRD Inhu, sebelumnya Komisi III DPRD Inhu berencana untuk kembali memanggil hearing Distamben Inhu terkait hal ini.

Sementara itu Ketua DPRD Inhu Miswanto saat dijumpai di gedung DPRD Inhu Selasa (26/4) meminta agar Inspektorat‎ Kabupaten Inhu memeriksa Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben).

Hal ini terkait dugaan penyimpangan pelaksanaan proyek optimalisasi kelistrikan RSUD Indrasari yang dilaksanakan Distamben Inhu tahun 2015 senilai Rp.8,2 miliar.

“Inspektorat harus segera melakukan pemeriksaan terhadap Distamben Inhu, terkait proyek optimalisasi kelistrikan RSUD yang menjadi gonjang-ganjing dan perhatian publik, apapun hasilnya Inspektorat Inhu harus berani memaparkan langsung kepada publik”, katanya.

Dikatakannya, Pemeriksaan terhadap Distamben Inhu oleh Inspektorat Inhu ini perlu dilakukan, guna mencari kebenaran terhadap tudingan dugaan korupsi proyek optimalisasi kelistrikan RSUD, sekaligus menepis syak wasangka dan opini kurang baik terhadap Distamben Inhu yang juga berdampak terhadap Pemkab Inhu.

“Hal ini perlu saya sampaikan agar persoalan ini tidak terus menjadi polemik ditengah masyarakat, DPRD dalam hal ini hanya melaksanakan fungsi pengawasan sebagai mitra eksekutif‎. Jadi menurut hemat saya pemeriksaan terhadap Distamben oleh Inspektorat perlu segera dilaksanakan, apapun hasilnya nanti, kita tunggu bersama saja, oke…! “, paparnya. (Zal)