TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan melantik secara resmi 1 kepada desa dan 28 Pjs Kepala desa di Gedung Engku Kelana Tembilahan, Jum’at (29/4/2016) sore.

Kades yang dilantik itu adalah Samsul, Kades Simpang Gaung Kecamatan Gaung. Sedangkan 38 Pjs Kades merupakan penjabat yang tersebar di 14 Kecamatan.

Dalam sambutannya, Bupati mengungkapkan bahwa seorang Kades tersebut merupakan hasil pemilihan tahun lalu. Dimana Samsul merupakan Kades terpilih yang tertunda dilantik karena sempat digugat hingga ke pengadilan. Setelah tuntas, maka Kades Simpang Gaung ini dilantik secara resmi.

Sedangkan puluhan Pjs lainnya merupakan hasil usulan dari masing-masing Badan Permusyawarahan Desa (BPD).

“Penetapan Pjs ini ditetapkan dari PNS yang diusulkan oleh BPD. Pastinya di BPD sudah diseleksi sehingga saya yakin para Pjs ini mampu menjalankan tugas yang diemban,” kata Wardan.

Ia menegaskan, tugas Pjs itu tidak ada bedanya dengan tugas Kades definitif, baik itu kebijakan maupun lainnya. Namun demikian, ia tetap mengingatkan agar mempelajari terlebih dahulu segala aturan yang berkenaan dengan desa supaya segala kebijakan tidak menyimpang dari jalur yang benar./ Mirwan/Adv

“Larang Kuli Tinta Abadikan Momen Pelantikan Pjs Kades”

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pelantikan puluhan Pjs Kepala Desa (Kades) di Inhil diwarnai aksi pencideraan kebebasan pers. Bagaimana tidak, sejumlah wartawan dilarang petugas Satpol PP untuk mengambil foto, Jum’at (29/4/2016) sore.

Pelantikan tersebut berlangsung di Gedung Engku Kelana Tembilahan oleh Bupati Inhil HM Wardan. Disaat Bupati melakukan penyamatan, petugas Satpol PP sibuk mengusir wartawan mengambil foto.

“Kok dilarang-larang gitu,” kesal Habibie, wartawan Riaupublik.com.

Senada, Rida Ayu, wartawan GoRiau.com juga mengutarakan hal serupa. Menurutnya tak sepantasnya Satpol PP menghalang-halangi hak awak media.

“Biasanya tidak pernah, kali ini kok dilarang, kenapa?,” pertanyakannya.

Begitu juga dengan ungkapan sejumlah awak media lainnya. Padahal, berdasarkan UU pers bahwa wartawan memiliki hak untuk mendapatkan keperluan untuk pemberitaan.

Atas tindakan ini langsung disikapi oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) cabang Kabupaten Inhil. Bahkan PWI Inhil mengancam akan melakukan aksi.

“Saya mengecam atas tindakan pengusiran dari petugas Satpo PP, kalau tidak minta maaf kita akan lakukan aksi,” tegas ketua PWI Inhil, M Yusuf.

Sekedar diketahui, Bupati Inhil melantik pejabat desa sebanyak 39 yakni 1 Kades definitif desa Simpang Gaung dan 38 Pjs kepala desa yang tersebar di 14 Kecamatan./ Mirwan

Keritang (detikriau.org) – Petani diminta ikut berperan aktif mengembalikan citra Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) sebagai lumbung padi Riau.

Ajakan ini disampaikan oleh Ketua Komisi II DPRD Inhil, Ir Amd Junaidi melalui detikriau.org disela kegiatan panen padi perdana bersama warga Kelurahan Kota Baru Reteh Kecamatan Kerintang, kamis (28/4/2016) kemaren

Menurut Junaidi, hasil panen padi masyarakat khususnya di Kabupaten Inhil bagian selatan ini setiap tahunnya selalu menunjukkan hasil mengembirakan. Bulir padi menguning hasil kerja keras petani selalu melimpah dan cenderung menunjukkan peningkatan dibandingkan hasil panen tahun sebelumnya.

“Pastinya kita merasa bangga dengan buah hasil kerja keras petani ini. Kita berharap peningkatan hasil panen ini akan memberi dampak signifikan terhadap peningkatan penghasilan petani itu sendiri,” Ujar Politisi Partai Golkar Inhil ini.

Menunjang kinerja petani, ditambahkan Junaidi, Ia berharap kepada Pemerintah Daerah melalui SKPD terkait untuk menganggarkan pengadaan alat sarana pertanian seperti mesin pemotong, perontok padi termasuk mesin yang dapat dipergunakan membantu mengairi lahan pertanian.

“Dengan dukungan pemerintah dan pastisipasi aktif petani, mengembalikan Inhil sebagai lumbung padinya Riau pastinya akan semakin mudah untuk digapai.” Tandasnya./*/adv

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Wakil Bupati Indragiri Hilir (Inhil) H Rosman Malomo membuka secara resmi sosialisasi penanggulangan HIV/Aids di Terminal Laksamana Indragiri Tembilahan Hulu, Selasa (26/4/2016) kemaren.

Pembukaan itu turut dihadiri Sekretaris Komisi Penanggulangan Aids Kabupaten Inhil H Umar Pulungan, Kepala Dishubkominfo Inhil serta jajaran, Dinas Kesehatan dan sejumlah peserta sosialisasi.

Sosialisasi itu dilaksanakan selama sehari ditujukan kepada para supir angkutan darat dan laut yang berjumlah 100. Tujuannya, supaya pemahaman dan wawasan terhadap supir tentang HIV/Aids bisa lebih mapan, salah satunya dari sisi cara nenanggulangi sehingga bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat serta bisa meminimalisir kondisi  perkembangan penyakit menular tersebut.

“Dishubkominfo ini sangat penting karena ini merupakan pusat mobilisasi orang yang berasal dari luar dan dalam kota baik melalui darat, laut maupun udara. Sehingga melalui dinas ini mampu mengurangi angka penularan HIVAids,” kata Rosman.

Sementara itu, Kepala Dishubkominfo Inhil, Wiryadi mengatakan bahwa kegiatan sosialisasi itu sangat perlu diberikan kepada masyarakat khususnya agen dan Supir angkutan umum sebagai mitra untuk menyebarkan pengetahuan tentang penanggulanagn HIV dan Aids ini./ Mirwan/Adv

Rengat, detikriau.org – Tim produksi Film Sinar Menembus Awan melakukan pertemuan bersama Bupati Inhu H Yopi Arianto di Aula Bappeda dan Litbang Inhu, Kamis (28/4/2016). Dihadapan Bupati Yopi, tim dari rumah produksi Art Media  ini mempresentasikan alur cerita film layar lebar yang mengangkat budaya suku talang mamak.

Kegiatan ini juga menjadi moment pertemuan sekaligus dialog langsung antara Pemkab Inhu bersama tim produksi serta narasumber yakni para batin dan patih yang merupakan ketua adat dari suku talang mamak.

Film Sinar Menembus Awan merupakan sebuah film yang syarat akan pendidikan. Jika nantinya terealisasi, film ini akan menjadi sebuah produksi film pertama yang mengangkat budaya suku talang mamak di kabupaten Inhu.

Sejauh ini, pihak Art Media Production telah melakukan proses casting pemain pendukung. Rencananya dari proses seleksi tersebut, sebanyak 10 pemain yang notabene putra putri Inhu akan diikut sertakan dalam produksi film ini.

Terkait jalan cerita yang diangkat pada produksi film yang rencananya akan dimulai pada Juli mendatang, Bupati Yopi mengharapkan khusus kepada tim produksi, agar dalam proses pemilihan kandidat pemain benar-benar orang yang dapat memerankan karakter budaya kehidupan masyarakat suku talang mamak.

“Melalui kegiatan festival budaya Kecamatan Batang Gansal yang beberapa bulan kedepan akan di laksanakan, diharapkan dapat menjadi salah satu bahan informasi kepada tim produksi seputar budaya kehidupan asli suku talang mamak, sehingga alur ceritanya sesuai dengan apa yang diharapkan” jelas Bupati Yopi

Sementara itu, salah seorang tokoh masyarakat suku talang mamak Batin Tiao, juga turut mendukung produksi film ini, ia mengaku bangga jika nantinya film ini mampu memperkenalkan budaya suku talang mamak secara lebih luas. Namun, ia juga berharap kepada tim produksi agar selama proses pembuatan film data yang diperoleh benar-benar sesuai dengan fakta yang ada dalam budaya suku talang mamak.

Hadir pada kegiatan itu, Kepala Bappeda dan Litbang Inhu Junaedi Rachmat, Kepala Disporabudsata Inhu Armansyah, Kepala Disdik Inhu H Ujang Sudrajat, Kadis Perkebunan, Kakan Satpol, Kabag Humas setda Inhu Jawalter, Camat Rakit Kulim Nursisman, Patih suku Talang Mamak Muhammad Yusuf, sejumlah Kepala Desa dan para Batin suku Talang Mamak. (Zal)

Tembilahan, detikriau.org  – Sebahagian besar ruas jalan yang termasuk dalam paket High Way Tempuling – Mandah masih berstatus jalan provinsi bukan jalan Negara. Artinya tanggungjawab kelanjutan paket impian masyarakat inhil bagian utara ini berada di tingkat Provinsi bukan Nasional

Keterangan ini disampaikan oleh Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (BMSDA) Kabupaten Indragiri Hilir melalui Kepala Seksi Pembangunan Jalan, Slamet kepada detikriau.org di Tembilahan, kamis 28/4/2016

“Sejak 2007 sudah berstatus jalan Provinsi. dulu namanya Tembilahan – Mandah – Guntung. Sedangkan ruas jalan dari Bandara Tempuling menuju Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan statusnya belum jalan provinsi,” Terang Slamet.

Penetapan status jalan berdasarkan ketentuan menurutnya diberlakukan setiap 5 tahun sekali. Artinya, penetapan ruas jalan provinsi yang ada di inhil harusnya sudah diperbaharui selambatnya di tahun 2012.

“ SK penetapan jalan Provinsi di Inhil sudah kadaluarsa. Sekarang diusulkan penetapan kembali. Masih digodok ditingkat Provinsi,” Tambah Slamet.

Terkait komentar Bupati Inhil yang menyatakan bahwa jalur jalan proyek High Way Tempuling – Mandah kewenangan penganggaran berada ditingkat Nasional, Slamet terkesan enggan mengomentari.

Menurutnya mungkin saja ada kesalahan dengar atau penafsiran dari Bupati saat diminta komfirmasi.

“Mungkin saja penafsiran Bupati yang dikomfirmasi ruas jalan Rumbai Jaya menuju Tembilahan. Karena memang ruas jalan itu baru berubah status sebagai jalan Negara dengan SK Mentri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 248/KPTS/M/2015 tertanggal 23 April 2015,” Tandasnya. / dro

Koreksi penulisan: Tertulis Jalan Negara. Seharusnya Jalan Nasional. Terimaksih atas kritikan dan saran pembaca. salam