TEMBILAHAN (detikriau.org) – Seorang adik kandung politisi nasional berinisial H dikabarkan ketangkap basah mengkonsumsi narkoba di salah satu hotel di Tembilahan, Jum’at (29/4/2016) malam akhir pekan lalu.

Tak seorang diri, penyalahgunaan barang haram itu juga ditemani dua rekannya berinisial U dan S. Kabar ini semakin mencuat di kalangan masyarakat Tembilahan.

Dikabarkan juga, ketiga orang ini dibekuk oleh petugas kepolisian Polres Indragiri Hilir (Inhil). Namun hingga berita ini dirilis, kepolisian belum memberikan keterangan resmi.

“Nanti kita bahas,” singkat Kapolres Inhil AKBP Hadi Wicaksono Sik kepada detikriau.org, Jum’at (6/5/2016) seraya mengatakan bahwa ianya hendak ke Pekanbaru dahulu./ Mirwan

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Satu unit sepeda motor hangus dilalap api di jembatan Getek Sungai Luar, Jum’at (6/5/2016).

Menurut keterangan saksi, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 10.00 WIB, tidak ada korban jiwa namun kondisi kendaraan roda dua rusak berat.

“Entah kenapa, api langsung membara besar,” kata Imam (25) kepada detikriau.org.

Redo (26), warga Sungai Luar menyebutkan bahwa kebakaran dikabarkan dari percikan api mesin motor itu sendiri.

“Kendaraan itu datang dari arah Tembilahan,” ujarnya.

Hingga berita ini dirilis, kepolisian belum memberikan keterangan terkait persoalan tersebut./ Mirwan

Tembilahan, detikriau.org – Bergulirnya Paket pekerjaan pemerintah dipastikan akan menjadi perebutan dikalangan kontraktor. Apalagi jika proyek tersebut bernilai fantastis.

Kadangkala, proyek yang notabenenya dari uang rakyat dan untuk kepentingan rakyat itu kerap didomplengi  sejumlah kepentingan. Untuk rakyat sih iya. Tapi dibelakangnya, bukan lagi rahasia umum, berjuta kepentingan dan keuntungan menjadi sinar pemikat yang memabukkan. Segala trik dan cara-pun dihalalkan.

Inilah kisah yang diungkapkan oleh sumber detikriau.org ditemui di Tembilahan, kamis 5/5/2016 yang diduganya menjadi penyebab hilang tayangnya delapan paket pekerjaan peningkatan jalan di laman lpse kabupaten Inhil.

Pekan lalu diungkapnya, rumah dinas kediaman salah seorang pejabat tinggi di Inhil didatangi sejumlah orang. Seorang diantaranya disebutkan “bukan orang biasa” untuk ukuran masyarakat di Inhil.

Ianya adik dari seorang petinggi partai yang namanya sudah tidak asing di panggung politik Indonesia.

Dalam pertemuan itu, dimulainya, “bukan orang biasa” ini sempat memarahi sang pejabat. Ia mendesak delapan paket pekerjaan yang dibiayai melalui dana DAK APBN itu pelaksanaan pekerjaannya menjadi hak-nya. Alasannya, turunnya pembiayaan dana ratusan milyar delapan paket pekerjaan itu adalah peran kelompok mereka.

Sang pejabat tinggi yang saat itu juga ditemani beberapa pejabat lainnya “bungkam”.

Agar delapan paket pekerjaan ini bisa dimenangkan dengan memenuhi ketentuan aturan sesuai proses pelaksanaan pelelangan, “bukan orang biasa” memintakan pejabat terkait untuk menyertakan sejumlah syarat administrasi tertentu bagi rekanan yang ingin mengikuti proses tender.

Tuntasnya pertemuan saat itu menimbulkan kegalauan sang pejabat tinggi.

Esoknya, usai pertemuan pertama, menurut sumber detikriau.org juga, sang pejabat tinggi kembali menerima “pressure”. Telepon bimbit berdering dan suara tinggi diujung speaker handphone-pun memekak.

“ini telepon dari abang “bukan orang biasa”. Sang pejabat-pun semakin gundah.

Yang memperkuat keyakinan detikriau.org akan kisah sumber ini-pun sepertinya bersambut. Pergantian hari, tgl 4 mei 2016 ke 5 mei 2016, penayangan lelang delapan paket inipun “menghilang”. Pesannya:

“Berdasarkan surat dari dinas Bina Marga dan Sumberdaya Air Kab Inhil nomor; 620/BMSDA/BM-V/2016/258 tangal 4 mei 2016 yang ditantangani oleh pengguna anggaran, dengan ini kami membatalkan proses pengadaan barang/jasa pekerjaan ini, dengan alasan perlu adanya persyaratan-persyaratan yang perlu ditinjau ulang untuk disempurnakan.”

Hingga hari ini, detikriau.org belum juga berhasil untuk memintakan komfirmasikan terkait benar tidaknya penyampaian informasi ini./ dro

HELSINKI,  – Dalam suratnya yang dibacakan pada penerimaan penghargaan kebebasan pers Guillarmo Cano, wartawan investigasi asal Azerbaijan, Khadija Ismayilova, mengajak semua orang mendedikasikan diri bagi perjuangan membela kebebasan pers dan keadilan.

Khadija diwakili Ibunya dalam menerima hadiah dari UNESCO tersebut dalam rangka Hari Kebebasan Pers Dunia (WPFD) di Helsinki (03/05/2016) lantaran ia masih dipenjara.

“Kejahatanku? Jurnalisme investigasi,” kata Khadija melalui suratnya, menjelaskan ia dipenjara karena membongkar kasus korupsi terkait Presiden Ilham Aliyev dan keluarganya.

Pada 2015, pengadilan menghukumnya tujuh setengah tahun penjara, walaupun banyak pihak meragukan saksi dan bukti yang dihadirkan.

Namun, bagi Khadija dipenjara tidak berarti pemerintah berhasil membungkamnya. “Saya tetap hidup untuk memperjuangkan keadilan, tak seperti rekan kerja sekaligus teman baikku Elma,” katanya.

Elmar Huseynov, editor majalah hak asasi manusia “The Monitor” ditembak mati di depan rumahnya pada 2 Maret 2005. Istri dan anaknya ada di dalam ketika ia ditembak.

Elmar bukan wartawan pertama maupun terakhir yang dibunuh karena beritanya tidak disukai pihak tertentu. Komite untuk Melindungi Jurnalis (CPJ) mencatat secara global 1.189 jurnalis dibunuh sejak 1992. Sepuluh di antaranya adalah wartawan Indonesia.

Menurut Khadija, kemanusiaan menderita ketika jurnalis dibungkam. “Derajat kita diturunkan dan kemanusiaan kita dilanggar oleh serangan pada hak mendasar kita, oleh ketidaksukaan pada keadilan, oleh kecaman atas keadilan, dan penyangkalan kebenaran.”

“Berjuanglah demi kebenaran, dan beranilah bertanya dan berpikir kritis. Perangi korupsi dan tuntut integritas serta pemerintahan berbasis hukum,” tutur Khadija.

“Jangan takut. Pengorbananmu tak sia-sia. Berjuanglah bersamaku demi kebebasan, dan demi kebenaran,” lanjut Khaadija.

Selain pembunuhan, hak asasi manusia terkait kebebasan pers dan ekspresi yang berkali-kali dilanggar di Indonesia adalah hak berkumpul dan berserikat.

Kasus pembubaran pemutaran film “Pulau Buru Tanah Air Beta” dalam rangka merayakan Hari Pers Dunia di Yogyakarta (03/05/2016), misalnya, adalah pelanggaran hak keberagaman pendapat.

Di negara lain, kebebasan berekspresi diterapkan tanpa mengharuskan semua orang memiliki pendapat yang sama.

Sekretaris Umum Para Menteri Dewan Nordik (Nordic Council of Ministers), Dagfinn Høybråten, menyatakan, “Saya tak (harus) setuju apa yang kamu katakan tapi saya akan membela mati-matian hakmu untuk mengatakannya.”

Kasus lain adalah pencegahan dibentuknya serikat pekerja (union busting), seperti yang dilakukan Luviana, wartawan Metro TV yang telah bekerja di media milik Surya Paloh tersebut selama 10 tahun.  Namun, pada akhirnya, perusahaan dengan mudah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Padahal, Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 menjamin, “Setiap pekerja memiliki hak untuk membentuk dan menjadi anggota sebuah serikat buruh.”

(Jennifer Sidharta, mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara, melaporkan dari Helsinki untuk Kompas.com)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Wakil Bupati Indragiri Hilir (Inhil) H Rosman Malomo menghadiri peringatan Isra’ Mi’raj tahun 1437 H di Mesjid Jami’ Annur Benteng Kecamatan Sungai Batang, Kamis (5/5/2016).

Disamping Wabup, tampak hadir Camat, Upika Kecamatan, alim ulama dan tokoh masyarakat serta para undangan.

“Pada moment ini, mari sama-sama kita menjaga keamanan daerah kita khususnya warga Kecamatan Sungai Batang dari segala hal yang negatif,” ajak Rosman.

Selain itu juga diajaknya untuk selalu menjaga ajaran agama dan akidah dengan baik karena fenomena-fenomena yang menimpa umat islam di seluruh dunia menurutnya peringatan Isra Mi’rajlah yang dimanfaatkan untuk mencegah nahi dan mungkar.

Dalam kegiatan itu, panitia menghadirikan 2 orang penceramah yakni Al-Ustadz Asap Abdullah dan Al-Ustadz M Yusuf Ahmad./ Mirwan

JAKARTA – Pemerintah memastikan akan mengangkat para bidan dan dokter pegawai tidak tetap (PTT) menjadi CPNS. Hanya saja, pengangkatan tidak bisa secara otomatis.

Hal itu ditegaskan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi di Jakarta, Rabu (04/05).

“Seluruh bidan PTT dan dokter PTT yang jumlahnya sekitar 43 ribu sedang diproses menjadi CPNS,” ujarnya.

Dikatakan, bahwa mereka tetap akan melalui proses seleksi, yakni test utk menjadi CPNS sesuai  amanat UU No 5/2014 tentang Aparatur Siip l Negara (ASN).

Namun test untuk bidan PTT dan dokter  bukan untukmenggugurkan kepesertaannya, mengingat jasa-jasa pengabdian dan pengorbanannya. “Test dimaksud untuk menentukan siapa yang lebih dahulu diangkat menjadi CPNS ” ujar Yuddy.

Apabila pada tahun anggaran 2016 belum dapat terangkat seluruhnya, maka yang lain akan diangkat pada tahun berikutnya.

“Yang lebih dahulu mengabdi sebagai PTT, atau mereka yang sudah diperpanjang lebih dari satu atau bahkan dua kali menjadi prioritas,” tegasnya.

Menteri mengungkapkan bahwa kebijakan ini sudah disampaikan kepada ketua umum dan pengurus serta perwakilan daerah Ikatan Bidan Indonesia.

Sebelumnya, Menteri mengatakan bahwa pihaknya harus memastikanpara bidan PTT ini masuk dalam formasi yang diusulkan oleh pemda ke Kementerian PANRB melalui e-formasi. “Jangan sampai mereka tidak masuk dalam usulan tambahan formasi CPNS pemda,” ujarnya./ JPNN