Pimpinan dan segenap karyawan detikriau.org mengucapkan Bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya ke Rahmatullah orang tua kami,

HM.NOOR ITING, mantan Anggota Fraksi Partai GOLKAR DPRD Inhil Periode 1999/2004, tgl 9 mei 2016, jam.14.30 wib di RS Puri Husada Tembilahan.

Semoga Allah SWT memberikan tempat yang layak kepada almarhum dan keluarga diberikan kesabaran. Amien

Dto

Muhammad Faisal, SE, Ak

Pimpinan Umum/ Pimpinan Redaksi

Tembilahan, detikriau.org – Aktifis masyarakat Peduli Inhil (MPI), Zacky Hasan Al Indragiri meminta Pemkab Inhil untuk memberikan jaminan bahwa seluruh proses lelang pekerjaan proyek Pemerintah terbebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Jaminan bersihnya proses tender ini menurut aktifis yang kini menempuh pendidikan hukum itu haruslah bisa dipastikan agar output akhir dari sebuah pekerjaan dapat memberikan kualitas maksimal dan bermanfaat optimal bagi masyarakat.

“Harus ada jaminan agar hasil yang didapat bisa maksimal dan memberikan umur manfaat panjang bagi masyarakat,” Sampaikan Zacky melalui sambungan telepon selularnya kepada detikriau.org, senin (9/5/2016)

Menurut zacky, jika ada kesepakatan terselubung dalam proses tender dikhawatirkan akan menimbulkan biaya taktis yang tinggi bagi rekanan untuk mendapatkan pekerjaan. Imbasnya,diyakininya akan berdampak buruk pada kualitas pekerjaan yang dihasilkan.

Dalam kesempatan ini, zacky juga mengingatkan seluruh pihak yang terlibat dalam proses lelang kegiatan pemerintah harus benar-benar menghayati dan mematuhi fakta integritas yakni untuk Tidak akan melakukan praktek KKN; Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses lelang; berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan, dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari penyiapan penawaran, pelaksanaan, dan penyelesaian pekerjaan/kegiatan; dan apabila melanggar hal-hal yang telah dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS, bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Saya juga menghimbau kepada seluruh pihak untuk ikut bersama-sama mengawal proses lelang proyek agar berjalan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku,” Imbuhnya./dro

“pembangunan dan perbaikan perkebunan kelapa masyarakat jangan hanya berupa janji dan akhirnya bermuara pada kepentingan politik dan kekuasaan semata”

Tembilahan (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) diharapkan dapat segera melakukan upaya penyelamatan perkebunan kelapa masyarakat, sehingga apa yang direncanakan selama ini tidak hanya menjadi sebatas wacana.

Hal itu disampaikan Anggota Komisi II DPRD Inhil, Malian Gazali melalui sejumlah awak media, kemarin. Dikatakan Malian, upaya pembangunan dan perbaikan perkebunan kelapa masyarakat jangan hanya berupa janji dan akhirnya bermuara pada kepentingan politik dan kekuasaan semata.

“Kasihan masyarakat jika hanya janji-janji saja, jadi pembangunan kebun kelapa ini harus betul-betul dilaksanakan,” tutur Malian.

Apabila Pemkab Inhil serius dalam membangun kebun kelapa ini, lanjut Malian, tentunya DPRD dan masyarakat akan memberikan apresiasi yang besar serta mendukung penuh program tersebut.

“Kalau memang serius, tentu kita sangat mengapriasiasi dan mendukung pemerintah. Tinggal mencari tim di Pemda yang serius dan punya kemampuan di bidang perkebunan. Selain itu, dari sisi penggunaan anggaran pun diharapkan betul-betul tepat sasaran, sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” tambahnya.

Untuk itu, sebagai bentuk keseriusan Pemkab Inhil, Malian mengatakan kalau telah direncanakan dan dianggarkan oleh Pemkab Inhil bersama DPRD jangan sampai tidak terlaksana.

“Jangan pula SKPD tidak mau mengerjakan dengan alasan kehati-hatian. Misalnya pada program penyelematan kebun rakyat tidak satupun di kerjakan karena ketakutan pelaksananya,” katanya.

Sementara terkait adanya pemotongan anggaran di seleuh SKPD sebagai dampak dari pengurangan dana DBH, diharapkan Dinas Perkebunan untuk melakukan penghitungan ulang dan cermat.

“Saya harap yang dikurangi itu tidak yang berkaitan langsung dengan kegiatan di masyarakat. Disbun bisa coba evaluai belanja rutin dan belanja pegawai, pembelian kenderaan dinas dan konsultasi Kadis terlalu banyak keluar daerah. Harus diingat dinas itu termasuk kepala dinas harus melakukan pelayanan kepada masyarakat, bukan konsultasi ke Jakarta terus, karena itu tugas kepala daerah,” imbuhnya./ Adi

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Universitas Islam Indragiri (Unisi) meluncurkan terobosan baru berupa Gerakan Mahasiswa Peduli Inhil. Gerakan tersebut digawangi oleh Badan Eksikutif Mahasiswa (BEM) Unisi.

Presiden Mahasiswa Unisi, Ahmad Ryan Rahmadi kepada detikriau.org menerangkan, gerakan itu berupa kegiatan go to school yang akan dilakukan secara rutin satu kali dalam sebulan. Tujuananya, agar pendidikan Inhil semakin termotivasi untuk lebih berkembang.

“Kegiatan kita di sekolah-sekolah untuk memberikan tambahan pengetahuan-pengetahuan umum seperti mengenalkan pahlawan, mengajak untuk minat baca dan lainnya,” kata Ryan, Senin (9/5/2016).

Ia menyampaikan, terobosan tersebut sudah dimulai dengan diawali mengunjungi SDN 030 Kelurahan Sungai Perak Tembilahan (9/5).

“Kita harap kegiatan kami didukung semua pihak dan suport dari pemerintah daerah. Terlebih, Pemda agar lebih terbuka untuk mengembangkan pendidikan Inhil kedepan,” harapnya./ Mirwan

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Sebanyak 11.124 siswa SMP sederajat se-Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) mengikuti Ujian Nasional (UN) tahun 2016.

Dari jumlah itu, 1 diantaranya mengikuti ujian di Lapas Kelas II A Tembilahan yakni siswa asal Kecamatan Pelangiran yang terlibat kasus Narkoba.

Tak hanya itu, 1 diantara lainnya juga dinyatakan mengundurkan diri. Hal tersebut diketahui disaat Wakil Bupati H Rosman Malomo melakukan peninjauan langsung pelaksanaan UN.

“1 peserta di Lapas dan ada 1 lagi mengundurkan diri,” kata Rosman.

Menurutnya, untuk sementara hanya itu masalah yang ditemukan. Untuk kelancaran ujian maupun kelengkapan soal tidak ada persoalan./ Mirwan/adv

Rengat, detikriau.org,– Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang  Kabupaten Indragiri Hulu (inhu) melontarkan Protes dan  meminta agar Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mundur dari jabatannya.

Pernyataan ini disampaikan oleh perwakilan HMI Cabang Rengat dalam aksi damai yang digelar digedung DPRD Inhu senin (9/5), kehadiran Perwakilan HMI ini disambut oleh Sekretaris Komisi lV DPRD Inhu Marlius SPdi.

Korlap aksi damai, Rosidin menyataan bahwa apa yang disampaikan Situmorang sebagai sebuah bentuk penghinaan, , Pencemaran nama baik, Perbuatan tidak menyenangkan dan penyebaran kebencian, hal ini tidak bisa dibiarkan.

“Hal ini akan kita laporkan ke Kepolisian Resort (Polres) Inhu sebagai bentuk dugaan tindak pidana “, ujarnya.

Dikatakannya, Jangan lupa, sejauh ini Pengurus HMI banyak juga yang berprestasi, baik ditingkat pusat maupun daerah, jadi apa yang disampaikan oleh Saut Situmorang tersebut jelas sangat menghina, terlebih lagi ini disampaikan oleh seorang pimpinan sebuah lembaga besar, dan tentu akan menimbulkan imej buruk, tegasnya.

Untuk sekedar diketahui, aksi protes dengan melakukan aksi damai oleh HMI ini sehubungan dengan pernyataan  KPK, Saut Situmorang disalah satu stasiun TV yang menyatakan bahwa “mereka (KAHMI/HMI) orang-orang cerdas ketika jadi mahasiswa, kalau HMI minimal telah Latihan Kaderisasi 1 (LK1), tapi ketika menjadi pejabat mereka korup dan sangat jahat”, kalimat ini lah yang membuat reaksi HMI Kabupaten Inhu.

Semetara itu, Sekretaris Komisi IV DPRD Inhu Marlius menyatakan bahwa wajar HMI ini menggelar aksi disaat Institusinya dihina, dan kita DPRD Inhu siap menerima kehadiran dari Pengurus HMI Cabang Rengat.

“Apa yang disampaikan oleh adik-adik pengurus HMI ini akan disampaikan kepada pimpinan DPRD Inhu”, katanya. (Zal).