TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Indragiri Hilir (Inhil) menggelar Rapat Paripurna, dalam rangka pembukaan masa persidangan II tahun sidang 2016 dan penyampaian laporan Panitia Khusus (Pansus) I terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Inhil tahun anggaran 2015, Rabu (11/5/2016) malam.

Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD, Syahrudin didampingi Ketua DPRD, Dani M Nursalam ini, dihadiri langsung oleh Bupati HM Wardan, Unsur Forkopimda, anggoa DPRD dan sejumlah Pejabat Eselon di lingkungan Pemkab Inhil, serta undangan lainnya.

Pada kesempatan itu, Juru Bicara (Jubir) Pansus I DPRD Inhil, M Sabit menyampaikan bahwa dari hasil pembahasan bersama SKPD, hasil kunjungan kerja dan kajian Pansus I DPRD, dengan target acuan indikator penilaiannya berpedoman pada Peraturan Daerah (Perda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Inhil tahun 2013-2018, terdapat beberapa catatan strategis DPRD, diantaranya gambaran umum daerah.

Terkait dengan data kondisi perekonomian daerah Kabupaten Inhil tentang PDRB dan laju pertumbuhan ekonomi daerah yang bersumber dari data statistik sektoral tahun 2014 cukup baik.

“Namun, ini harus dibandingkan dengan data BPS, karena dalam rilis data BPS masih menempatkan Kabupaten Inhil dengan angka kemeskinan tertinggi di Riau,” tutur Sabit.

Selanjutnya kebijakan umum daerah, dengan menjadikan RPJMD sebagai pedoman penyusunan Program dan Kegiatan dalam Renstra dan Renja SKPD sebagaimana diamanatkan Undang-undang nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

“Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2015 tidak mencantumkan indikator dan target kinerja sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara,” tambahnya.

Selain itu, Time Schudule Perencanaan dan Penganggaran harus disusun tepat waktu sesuai tahapan dan jadwal yang dimulai dari Musrenbang Desa pada bulan Januari, Musrenbang Kecamatan pada Bulan Januari Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten Bulan Maret, penetapan RKPD bulan Mei pembahasan dan kesepakatan KUA PPAS pada bulan juni  penyusunan RKA SKPD dan RAPBD pada bulan juli-september, pembahasan dan persetujuan RAPBD dengan DPRD pada Bulan Oktober-Nopember.

“Evaluasi Perda APBD dan penyusunan DPA SKPD pada bulan desember dan Pelaksanaan APBD pada bulan januari pada tahun berikutnya,” terangnya.

Sementara itu, Bupati Wardan menyatakan bahwa saran dan masukan yang disampaikan Pansus I DPRD ini akan menjadi catatan penting bagi Pemkab Inhil, khususnya dalam penyempurnaan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah sebagai modal dasar dalam pelaksanaan pembangunan di Negeri Seribu Parit.

“Harapan ini tentunya menjadi komitmen bersama antara Pemkab dan DPRD Inhil, bahwa alokasi dana pembangunan ke depan lebih memprioritaskan pembangunan bidang Infrastruktur untuk kepentingan masyarakat pada umumnya,” kata Bupati Wardan.

Dengan kebersamaan yang yang telah terbangun selama ini antara Legislatif dan Eksekutif serta semua pihak, mudah-mudahan secara bertahap akan mampu membawa kita mencapai visi Kabupaten Inhil Berjaya dan Gemilang 2025.

“Kami menyampaikan terima kasih atas dukungan dan partisipasi serta kerjasama semua pihak dalam melaksanakan pembangunan dan roda pemerintahan, baik kepada Pimpinan dan segenap Anggota DPRD, seluruh jajaran Forkopimda serta seluruh komponen masyarakat Kabupaten Inhil,” imbuhnya./ Adi

KUINDRA (detikriau.org) – Pelabuhan parit Hidayat desa Teluk Dalam Kecamatan Kuala Indragiri (Kuindra) nyaris rubuh. Pasalnya, dermaga beton ontu dijejali oleh ratusan masyarakat yang menghadiri  haul Syeh Abdurrahman Siddiq, Rabu (11/5/2016) kemarin.

Menurut salah seorang awak media, Fra Suyetno kepada detikriau.org menerangkan, pelabuhan utama tersebut terdengar 3 kali bunyi tanda hendak ambruk.

“Trak-trak, begitulah bunyinya. 3 kali saya dengar dengan jarak waktu sekitar 10 menit antara bunyi pertama dengan berikutnya, orang-orang pun berteriak ketakutan,” ujarnya yang saat itu sedang berada di lokasi.

Dipaparkan, insiden tersebut terjadi pada siang hari sekitar pukul 13.00 WIB. Tepat para jamaah hendak pulang ke alamat masing-masing melalui jalur sungai.

Dari pantauannya lagi, saat itu ada sejumlah petugas berseragam dari Dishubkominfo Inhil namun tampak tidak mengambil tindakan. Yang ada katanya, hanya dibiarkan saja.

“Penuh pelabuhan itu, coba saja fikirkan kalau sempat rubuh, banyak memakan korban,” tandasnya./ Mirwan

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan  menghadiri peringatan haul Syeh Abdurrahman Siddiq ke-79 di parit Hidayat desa Teluk Dalam Kecamatan Kuala Indragiri (Kuindra), Rabu (11/5/2016).

Selain Bupati, Haul tokoh agamis karismatik ini juga tampak dihadiri unsur Forkopimda Kabupaten Inhil, sejumlah pejabat esselon di lingkungan Pemkab Inhil dan puluhan ribu masyarakat dari berbagai daerah di nusantara hingga mancanegara.

Dalam sambutannya, Bupati mengatakan bahwa peringatan yang 79 tahun ini merupakan salah satu panggilankehormatan dari ummat Islam kepada para ulama. Yang mana, seorang ulama di pemakaman hidayat sapat tersebut merupakan ulama besar yang pantas dijadikan panutan dalam kehidupan, baik diri pribadi maupun dalam kehidupan bermasyarakat.

“Syekh abdurrahman sidiq atau yang lebih kenal dengan panggilan kehormatan  tuan guru,seorang ulama besar yang karismatik,” kata Wardan.

Diceritakan, ulama sebelum kemerdekaan tersebut katanya pernah menjabat multi kerajaan indragiri 1910-1937 Masehi, beliau adalah sosok ulama yang cerdas dan terbukti banyaknya tulisan-tulisan beliau yang dijadikan rujukan fakta ini menjadikan syekh abdurrahman sidiq tidak hanya kenal di indragiri saja bahkan nama beliau di hormati di negara-negara tetangga,malaysia,singapore, thailan dan negara lainnya.

Salah satu karya tuan guru yang sangat terkenal adalah syair ibarat kabar kiamat yang dikata gorikan sebagai karya satra keagamaan islam dan salah satu penigalan beliau adalah mesjid tua parit hidayat ini yang beliau bangun bersama para satri pada tahun 1927

“Perjuangan tuan guru kita, baik membangun umat, membangun masyarakat, mengembangkan agama yang ada di kabupaten Inhil,” tambahnya./ Mirwan/adv

TEMBILAHAN, detikriau.org – Dari hasil pendataan, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menemukan sebanyak 18 ASN bodong yang tersebar di tiga instansi yakni Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan unsur Pemerintah Kecamatan.

“Yang paling banyak itu dari Dinas Pendidikan,” kata Kepala BKD Kabupaten Inhil, H Fauzar kepada detikriau.org, Rabu (11/5/2016) kemarin.

Sebelumnya, kata Fauzar, jumlah ASN yang dulunya disebut PNS tersebut cukup banyak hingga mencapai angka puluhan. Berjalannya waktu, tim lapangan terus melakukan verifikasi secara konkrit.

Salah satu upayanya adalah, melakukan pendampingan terhadap perorangan untuk Pendataan Ulang (PU) PNS.

“Jumlah ASN kita di Inhil ini sebanyak 8.304 orang, termasuk ASN fiktif. Karena 18 orang itu tetap didaftarkan hanya saja gajinya tidak cair, dan ini sudah kita cek di Bagian Keuangan,” tambahnya.

Fiktifnya 18 ASN itu, sejauh pengetahuannya disebabkan kelalaian pribadi masing-masing untuk melakukan PU PNS. Dan ada juga katanya yang sudah meninggal dunia namun belum terkoneksi secara tuntas.

“Bagi ASN yang tidak mendaftar, dipanggil tim juga tidak datang. maka bisa saja diberhentikan dari statusnya. Tetapi itu wewenang BKN, kita hanya menyampaikan,” tutupnya.

“Terkait masih ditempatinya Bangunan Pasar Terapung sebagai lokasi aktifitas jual beli oleh pedagang”

“Nasib Pasar Selodang Kelapa Ini Tergantung Anggaran”

TEMBILAHAN, detikriau.org – Pemeritah Kabupaten Indragiri Hilir melalui Satker terkait menegaskan tidak akan bertanggungjawab jika terjadinya musibah susulan di pasar selodang kelapa, Jalan Yos Sudarso Tembilahan.

Masih ditempatinya lokasi bangunan pasar yang lebih dikenal dengan sebutan “pasar Terapung” tersebut sebagai tempat aktivitas jual beli didasari atas desakan dan kemauan para pedangang itu sendiri.

Menurut Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Inhil, Edywan Shasby melalui Kabid Pasar Ahmad Fitri, pasca ambruknya lantai dasar bangunan pasar tua itu belum lama ini, pihaknya sudah menyarankan kepada para pedagang untuk pindah lokasi berjualan sementara di pasar pagi di jalan Baharudin Jusuf Tembilahan atau pasar kayu jati di Tembilahan Hulu. Namun para pedang menolak.

“Kita sudah usulkan pindah, tapi mereka (pedagang. Red) menolak. Ya sudah, terserah mereka, jika terjadi lagi ambruk susulan kita tidak bertanggungjawab,”  tegasnya.

Setakad ini menurut Fitri, Pemerintah Daerah sangat berkeinginan untuk membangun ulang seluruh bangunan pasar. Hanya saja diakibatkan keterbatasan anggaran, rencana itu belum bisa dipastikan kapan akan terealisasi.

“Itu keinginan kita, kalau hanya merehab bangunan, kita nyatakan tidak. Tetapi kalau membangun ulang secara total kita juga tidak pastikan kapan, saat ini sedang diusahakan mencari anggarannya,” ditambahkan Fitri.

Pasca ambruk belum lama ini, menurutnya juga Pemerintah Kabupaten sudah mengkoordinasikan dengan Pemerintah Provinsi Riau dan hasil sementara, persoalan pasar ini akan dibicarakan  secara khusus pada tanggal 13 Mei 2016 mendatang di Disperindag Riau.

“Rakor tanggal 13 nanti kami akan usulkan pembangunan ulang dan meminta anggaran bantuan dari APBD Provinsi Riau,” pungkasnya./ Mirwan

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Berbagai bantuan yang rencananya diberikan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau kepada Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) diharapkan tidak hanya menjadi angin segar yang berlalu begitu saja, tanpa adanya realisasi di lapangan.

Pernyataan tersebut disampaikan Sekretaris Komisi IV DPRD Inhil, Herwanissitas terkait dengan rencana bantuan sebanyak 7 unit ambulance dari Pemprov Riau untuk Kabupaten Inhil.

Dikatakan pria yang akrab disapa Sitas ini, seperti diketahui bahwa pengadaan ambulance ini sudah diprogramkan dari tahun 2014 lalu, namun dikarenakan keterbatasan anggaran, akhirnya program di bidang kesehatan tersebut ditunda.

“Jadi, jangan seperti tahun lalu, bantuan yang telah dianggarkan dari Provinsi Riau tidak bisa dibelanjakan,” tutur Sitas kepada awak media di Gedung DPRD Inhil, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, Rabu (11/5/2016).

Selanjutnya, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini berharap agar bantuan tersebut dapat segera terealisasi dan diletakkan di wilayah yang memang benar-benar membutuhkannya.

“Selain itu, yang juga tak kalah pentingnya dan harus ditekankan adalah jangan sampai dalam pemanfaatannya ada ditemukan pungli kepada masyarakat,” pungkasnya./ Adi