TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) mencanangkan program kampung Keluarga Berencana (KB) tahun 2016.

Pencanangan tersebut merupakan rangkaian dari Bulan Bhakti Ikatan Bidan Indonesia Keluarga Berencana (IBI-KB) Kesehatan dan Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan.

“Kampung KB ini bukan berarti semua masyarakat harus ber-KB tapi inti dari pencangan ini yaitu untuk merealisasikan nawacita yang ke-3 dari program Presiden Jokowi,” kata Bupati Inhil HM Wardan, Kamis (12/5/2016) kemarin.

Program Presiden tersebut, lanjutnya, merupakan program pembangunan yang harus dimulai dari pinggiran. Program itu terstruktur mulai dari desa hingga ketingkat nasional.

Menurutnya, program itu sangat penting untuk diterapkan sebagai wadah konsultasi dan pengecekkan bagi para ibu hamil.

“Dengan adanya Kampung KB dan Bhakti sosial IBI-KB-Kesehatan ini dapat memberikan pelayanan-pelayanan yang dikhususkan kepada ibu-ibu hamil,” imbuhnya.

Keterangan foto: Bupati Inhil HM Wardan meresmikan pencanangan Bulan Bhakti IBI-KB Kesehatan dan Kesatuan Gerak PKK-KB-Kesehatan tahun 2016 yang dirangkaikan dengan pencanangan Kampung KB dipusatkan di Desa Sungai Dusun Kecamatan Batang Tuaka./ Mirwan/adv

TEMBILAHAN, detikriau.org  – RH (48) terpaksa diamankan kepolisian, Kamis (12/5/2016) kemarin. Pasalnya, warga Tanjung Harapan Tembilahan ini terbukti terlibat tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Menurut keterangan dari kepolisian, Heri (sapaan RH) memukuli istrinya Medra Ernawati (45) hingga luka lebam di bagian kening sebelah kiri.

“Peristiwa itu terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2016 malam, tepat sekitar pukul 22.00 WIB,” kata Kapolres Indragiri Hilir (Inhil) AKBP Hadi Wicaksono Sik, Jum’at (13/5/2016).

Berdasarkan laporan yang diterima, kronologisnya kata Kapolres ketika korban sedang beristirahat, tiba-tiba suaminya datang dan langsung memarahi tanpa ada alasan yang jelas. Saat itu korban tidak menghiraukan.

Selanjutnya ketika korban mengambil kipas angin di ruang tengah rumah, suaminya kembali marah-marah dan langsung memukul hingga luka memar atau lebam.

“Saat ini, pelaku sudah diamankan dan perkara ditangani Sat Reskrim Polres Inhil,” tutupnya./ Mirwan

Tembilahan, detikriau.org – Hingga hari ini mungkin diantara kita masih banyak yang tidak mengetahui bagaimana cara untuk mengetahui apa saja rencana umum pengadaan (RUP) yang akan dilakukan pada setiap Satker. Baik untuk pekerjaan yang dilakukan melalui sistem lelang maupun tidak

Padahal untuk mengetahui hal itu cukup mudah. Masyarakat bisa mengaksesnya melalui portal pengadaan nasional LPSE.

Apakah itu RUP ?

RUP adalah kegiatan yang terdiri dari identifikasi kebutuhan Barang/Jasa yang diperlukan K/L/D/I, penyusunan dan penetapan rencana penganggaran sampai dengan penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK).

RUP adalah Rencana yang berisi kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai oleh K/L/D/I dan/atau dibiayai berdasarkan kerja sama antar K/L/D/I (co- financing), baik yang Lelang maupun Tidak Lelang (Swakelola/Pengadaan/Penunjukan Langsung).

RUP disusun dan ditetapkan oleh PA (Pengguna Anggaran).

RUP tersebut sekurang-kurangnya berisi: Nama dan Alamat PA; Paket pekerjaan yang akan dilaksanakan; lokasi pekerjaan; perkiraan besaran biaya.

RUP diumumkan oleh masing-masing K/L/D/I secara terbuka kepada masyarakat luas setelah rencana kerja dan anggaran K/L/D/I disetujui oleh DPR/DPRD.

RUP menjadi salah satu media untuk memudahkan masyarakat untuk mengetahui secara langsung terhadap Informasi Pengadaan Barang/Jasa.

RUP yang telah diumumkan dapat dilakukan perubahan/revisi.

Paling lambat RUP diumumkan pada pada awal bulan Januari.

RUP diumumkan melalui media: Website K/L/D/I; Papan Pengumuman; dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE.

Kewajiban mengumumkan RUP juga menjadi ranahnya UU 14/2008 tentang Keterbukaan dan Informasi Publik, karena kewajiban mengumumkan RUP dan tata caranya telah diatur dalam Perpres 54/2010 dan Perubahan Kedua Perpres No. 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dalam Undang-undang No 14/2008 Pasal 7 ayat (1) mengamanatkan bahwa Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/ atau menerbitkan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

Ayat (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

Pasal 52 : Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/ atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, dan Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/ atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang-Undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi Orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Sejalan dengan ini, RUP sudah menjadi keharusan untuk diumumkan secara luas oleh Penguna Anggaran paling kurang di website K/L/D/I sebagaimana ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Huruf a dan b Pepres No. 54 Tahun 2010, menyatakan sbb : “Pengguna Anggaran memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:

1. menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
2. mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I;

Berikut cara untuk mengetahui RUP masing-masing satker. (Contoh untuk Kabupaten Inhil):

1. buka website lpse.inhilkab.go.id
2. klik SIRUP seperti yang ditunjukkan dengan tanda panah pada gambar;
3. klik PENCARIAN SATKER
4. isikan tahun anggaran yang akan dicari
5. pada kolom yang ditunjukkan tanda panah, isikan kabupaten Indragiri hilir

editor: dro

referensi tulisan: bppk.kemenkeu.go.id

Tembilahan, detikriau.org – Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melalui Instansi terkait diperkirakan akan kembali melaksanakan pelelangan terhadap 8 paket pekerjaan perbaikan peningkatan badan jalan yang sebelumnya sempat hilang tayang dari laman lpsekabinhil.go.id.

Kabar berita yang disampaikan oleh Ketua Komisi III DPRD Inhil Iwan Taruna ini sekaligus menjawab kesimpangsiuran persepsi akan kepastian kelanjutan pekerjaan proyek yang didanai melalui DAK APBN ini. Penayangan Delapan Paket Peningkatan Jalan di Inhil Menghilang. Ada Apa?

Perang Kekuatan Mulai Berlaga. Oh… Ini yang Diduga Menjadi Pesan “Ganjil” Hilangnya Penayangan Delapan Paket Bernilai Ratusan Miliar di Inhil

“Rencananya minggu depan lelang terhadap 8 paket itu kembali dilaksanakan. Tadi siang kita sudah lakukan Hearing bersama Dinas terkait,” Sampaikan Iwan Taruna melalui sambungan Blackberry kepada detikriau.org, kamis (12/5/2016)

Agar tidak menimbulkan persepsi pengaturan paket dan persaingan tidak sehat, tambah politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini, DPRD meminta untuk dilakukannya pernyederhanaan persyaratan dokumen lelang. “permintaan penyederhaan ini juga berlaku untuk Dinas Cipta Karya,”Tegas pria yang kerap disapa singkat “IT” ini

Disamping persoalan ini, dilanjutkan IT, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) itu juga disampaikan bahwa terjadinya keterlambatan pelaksanaan kegiatan fisik di Dinas Bina Marga dan Dinas Cipta Karya lebih disebabkan kurangnya personil.

“Oleh karenanya, DPRD meminta kepada Pemerintah Daerah untuk melebur kembali kedua Dinas tersbut karena dinilai tidak berhasil menjalankan program pembangunan.” Pungkasnya./ dro

Rengat, detikriau.org – korban kecelakaan lalu lintas (Lakalantas) yang terjadi Senin (9/5) kemarin di Jalan Lintas Timur Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), persisnya didepan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Indrasari Rengat akhirnya dikebumikan pihak RSUD Indrasari setelah beberapa hari menunggu.

Berdasarkan keterangan saksi mata Yankimidin, warga Pematang Reba, korban (Mr X) ditabrak pengendara sepeda motor pada Senin (9/5) sekitar pukul 24.00 Wib.

“Korban dibawa warga sekitar ke RSUD Indrasari Rengat, namun akibat luka parah yang dialaminya akhirnya meninggal dunia pada Selasa (10/5) sekitar pukul 14.00 Wib,” terangnya.

Meski sudah dipastikan tak lagi bernayawa, pihak RSUD Indrasari Rengat masih berupaya untuk menunggu jika ada pihak keluarga yang datang untuk menjemput jenazah, sayangnya hingga Rabu (11/5) jemputan tak juga kunjung tiba, akhirnya pihak rumah sakit, Dinas Sosial dan Polsek Rengat Barat sepakat untuk menguburkan mayat tersebut.

“Korban merupakan pendatang baru di Pematang Reba, dan diperkirakan korban mengalami gangguan jiwa,” terang Yankamidin yang juga bekerja di bagian kamar mayat di RSUD Indrasari Rengat.

Sementara itu, Kapolsek Rengat Barat Kompol Franky Tambunan saat ditemui di RSUD Indrasari Rengat menyatakan bahwa sejauh ini pihaknya masih berupaya untuk mencari tahu keluarga korban.

“Korban diperkirakan berumur 40 tahun dan diduga mengalami gangguan jiwa. Ditubuh korban tidak ditemukan identitas yang jelas, sehingga sulit mengetahui dimana keberadaan pihak keluarga korban. Menurut informasi warga masyarakat Pematang Reba  korban selama ini sering hilir mudik di seputar Kelurahan pematang Reba dengan berjalan kaki” ujarnya.

Untuk itu kita berharap jika ada pihak yang merasa kehilangan anggota keluarganya agar dapat menghubungi Polsek Rengat Barat. Saat ini korban sudah dikebumikan di TPU Km 8 Pematang Reba, di belakang Taman Makam Pahlawan, sedangkan kenderaan dan si penabrak masih kita amankan, tutupnya  (zal).

Rengat, detikriau.org, Hj Marlinawati dipercaya sebagai Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Inhu masa bhakti 2016-2021. Ia resmi dilantik bersama pengurus Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Inhu lainnya oleh Wakil Bupati  Inhu H Khairizal di Gedung Dang Purnama Rengat, Kamis (12/5/2016).

Dihadapan tamu undangan yang hadir, Hj Marlinawati menyampaikan terima kasihnya atas amanah yang dipercayakan kepadanya. Ia juga mengungkapkan bahwa PAUD menjadi sebuah lembaga pendidikan yang sangat penting sebagai pondasi pendidikan anak untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Ia juga mengharapkan kedepannya tenaga pendidik di Inhu semakin mampu memberikan yang terbaik bagi anak-anak didiknya.

Sementara itu, Wakil Bupati Inhu H Khairizal mengungkapkan dukungannya dengan adanya PAUD. Menurutnya, anak usia 0-4 tahun merupakan waktu yang tepat untuk memberikan pendidikan kepada anak. Khusus kepada orang tua, Wabup Khairizal juga mengharapkan dapat memberikan dukungan serta perhatian yang lebih untuk mendapatkan pendidikan sejak usia dini.

Dipandu langsung oleh guru-guru PAUD yang hadir, dalam kegiatan itu Wabup Khairizal bersama seluruh tamu yang hadir juga mengikuti senam otak.

Sementara itu, Bunda PAUD Provinsi Riau Sri Wahyuni mengungkapkan bahwa pengembangan PAUD menjadi tanggung jawab kita semua. Dengan keberadaan PAUD, diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam menciptakan generasi penerus bangsa yang berkualitas.

Turut hadir pada pelantikan itu sejumlah Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor di lingkungan Pemkab Inhu, Camat serta Guru-guru PAUD Inhu. (Zal)