CONCONG (detikriau.org) – Satu unit pompong milik nelayan, Junaidi (32) hilang, Kamis (12/5/2016). Peristiwa itu terjadi ketika korban sedang mencari kerang di seputaran laut Concong Luar Kecamatan Concong sekitar pukul 11.00 WIB.

Berdasarkan laporan nomor: LP/02/V/2016/Riau/Res Inhil/Sek. Concong tertanggal 13 Mei 2016, bahwa pelakunya ada dua orang tidak dikenal. Waktu itu pompong diletakkan sekitar 15 meter dari tempat korban mencari kerang.

“2 pelaku datang dengan menggunakan motor sampan mendekat ke motor sampan milik pelapor yang ditambat di ujung pantai, kemudian salah seorang dari pelaku berenang dan mendorong motor sampan milik pelapor ke tengah,” kata Kapolres Inhil AKBP Hadi Wicaksono Sik, Sabtu (14/5/2016).

Disaat pelaku menghidupkan mesin pompong milik korban, lanjut Kapolres, nelayan asal Desa Panglima Raja Kecamatan Concong ini sempat berupaya mengejar namun hasilnya nihil.

Hingga akhirnya, korban melaporkan perkara ini kepada petugas Mapolsek Concong./ Mirwan

Tembilahan (detikriau.org) – Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan menghadiri rapat koordinasi (Rakor) dan penandatangan Memorendum of Understanding (MoU) pengadaan CPNS melalui program Guru Garis Depan (GGD) tahun 2016.

Kehadiran kepala daerah Inhil ini didampingi Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Inhil H Fauzar beserta stafnya di Grand Sahid Jaya Hotel jalan Jendral Sudirman Jakarta Pusat.

Rakor itu berlangsung selama 3 hari dari tanggal 13 sampai 15 Mei 2016 yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar Direktorat Jendral Guru dan Tenaga Pendidikan Kemendikbud RI.

“Mudah-mudahan dengan adanya program Guru Garis Depan ini Putra-putra daerah memiliki kesempatan untuk hal tersebut,” kata Wardan.

Maka dari itu, diharapkannya putra-putri asli daerah Inhil khususnya bisa mengabdi di daerah sendiri.

“Sebab apabila diisi oleh tenaga-tenaga guru dari luar bisa menimbulkan permasalahan, seperti minta pindah yang di karenakan inhil merupakan wilayah yang terpencil dan terdiri dari pulau-pulau,” imbuhnya./ Mirwan/adv

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) belum menentukan dimana lokasi pasar wadai dibulan Ramadhan mendatang.

Belum ditentukannya pasar tersebut disebabkan keinginan pedagang dengan pemerintah belum singkron. Pemerintah berencana menentukan di arena pasar Pagi jalan Baharuddin Yusuf dan di sekitar Stadion Beringin, namun para pedagang wadai memilih di taman kota jalan Gadjah Mada Tembilahan.

“Taman kota itu area penghijauan, tidak boleh ada aktivitas di sana,” kata Kepala Disperindag Kabupaten Inhil Edwan Shahsby melalui Kabid Pasar, Ahmad Fitri kepada detikriau.org, kemarin.

Dengan begitu, untuk sementara waktu Pemkab mengaku masih bingung meletakkan sesuai keinginan masyarakat pada umumnya.

“Kalau kita tegas menempatkan sesuai keinginan kita, nanti para pedagang tetap keras tidak mau dan memilih jualan di depan rumah masing-masing, kan percuma juga,” tambahnya.

Yang jelas, menjelang bulan Ramadhan tahun ini, dinasnya tetap akan menentukan pasar wadai tersebut dengan berbagai koordinasi dan negosiasi dengan para pedagang./ Mirwan

JAKARTA – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menargetkan jumlah SMK program belajar empat tahun menjadi 150 hingga 200 sekolah. Saat ini sekitar 100 SMK yang menerapkan program tersebut. 

“Kami melihat level kualitas dan kompetensi yang harus dijalani itu. Karena banyaknya teknologi baru maka (waktu belajarnya) harus diperpanjang. Dengan demikian ke depan angka (jumlah sekolah) juga akan diperbanyak,” kata Direktur Pembinaan SMK Kemendikbud, Mustaghfirin Amin Mustaghfirin, Jumat (13/5).

Ia mengatakan penambahan waktu belajar selama setahun itu bisa meningkatkan kualitas kompetensi serta ketrampilan yang dimiliki pelajar SMK sebagai tenaga terampil.

Selain itu juga bisa menjembatani atau memfasilitasi pelajar yang berada di daerah agar tidak perlu pergi jauh ke kota besar melanjutkan pendidikan ke politeknik. Sebab SMK yang memiliki program belajar empat tahun akan tersebar di berbagai daerah.

Saat ini, beberapa daerah yang sudah memiliki SMK dengan program belajar empat tahun antara lain Makassar, Pontianak, Yogyakarta, Semarang, Bandung, dan Jakarta.

“Kemristekdikti juga sudah mengakui itu (tahun keempat di SMK) sebagai pembelajaran di pendidikan tinggi untuk semester satu dan dua,” ujar Mustaghfirin.

Dalam program SMK empat tahun itu, siswa tidak perlu mempelajari mata pelajaran lain kecuali pelajaran-pelajaran yang sesuai dengan kejuruan atau keahliannya. Program keahlian atau kejuruan yang menerapkan program belajar empat tahun di SMK memang kebanyakan jurusan teknik seperti teknologi, pertanian, kelautan, dan kesehatan.

Model pembelajarannya juga tergantung jurusan dan program keahlian. Setelah lulus, siswa akan mendapat sertifikat serta kompetensi keahlian yang bisa dipakai sebagai nilai tambah dalam mendapatkan pekerjaan terutama dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

“Saat ini sudah hampir 200 SMK yang bisa mengeluarkan sertifikat di level ASEAN dan kami berharap nanti bisa ditingkatkan menjadi 1.650 SMK di tahun 2019,” tutur Mustaghfirin.

Program SMK empat tahun ini juga bisa dimanfaatkan dunia industri atau perusahaan sebagai peluang merekrut calon pekerja. Di tahun keempat, misalnya, siswa bisa praktik atau magang di industri hingga 10 bulan.

Dengan begitu, siswa akan lebih berpeluang untuk memperkuat praktik di dunia kerja atau industri sekaligus meningkatkan kompetensi saat lulus nanti./  jpnn.com

Rengat Barat, detikriau.org – 17 Desa di Kecamatan Rengat Barat sudah mencairkan bantuan Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Pusat. Jumlah bantuan yang diterima berkisar dari Rp 580 juta hingga Rp 650 juta per desa.

” Kecamatan rengat barat sudah seluruhnya Desa  mencairkan  dana bantuan APBN ini” , ujar Camat Rengat Barat Nurdjanah W SP dihubungi via selulernya jum’at 13/5.

Dikatakannya, saat ini didesa sudah mulai melaksanakan kegiatan pembangunan fisik bahkan sudah ada juga yang tuntas pengerjaannya. Rata rata Desa membangun 2 kegiatan pembangunan fisik, bahkan ada yang hingga 4 kegiatan bahkan ada yang lebih.

“untuk dana APBN yang di alokasikan kedesa terkecil sebesar 580 juta per Desa, hingga mencapai 650 juta per Desa” ditambahkannya.

Dijelaskan Nurdjanah, untuk Alokasi Dana Dari APBN, Pihak Desa dilarang menggunakannya untuk kegiatan selain pembangunan fisik, hal ini sudah ditentukan peruntukannya oleh Pusat

“Pihak  Desa Jangan coba coba menyelewengkan  Dana APBN ini , karena sudah ada ketentuannya” pungkasnya. (Zal)

Rengat, detikriau.org – Kecamatan Rengat Barat terdata sebagai Kecamatan yang paling banyak menerima penyaluran bantuan Program Nasional Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang digelontorkan pemerintah Pusat dibanding 13 kecamatan lain di Kabupaten Inhu.

Menurut Ketua Koordinator kartu Indonesia Pintar (KIP) Kabupaten Inhu Arifuddin A Khalik, kamis 12/5, Kuota Penerima  KIP dikabupaten Inhu berjumlah  20.544 KIP, dari jumlah ini  akan di didistribusikan kepada Siswa-Siswi SD, SMP, SMA, dan SMK di 14 Kecamatan se Kabupaten Inhu  tanpa terkecuali,

“calon penerima berdasarkan kepatutan di selektif dalam pencatatan calon penerima KIP,” ujar Arifuddin A Khalik.

Dikatakannya, besaran  KIP SD, sebesar Rp. 270 ribu per semester, SMP Rp. 375 ribu per semester dan SMA, SMK sebesar Rp. 500 ribu per semester.

Menurutnya, 14 Kecamatan se Kabupaten Indragiri Hulu, penerima KIP terbanyak ada di Kecamatan Rengat Barat, disusul Kecamatan Batang .Gangsal dan Kelayang masing-masing diatas 2.000 lembar KIP.

Dijelaskannya, untuk mengurus pencairan KIP, masing-masing pelajar penerima KIP langsung membawa kartu KIP dan rekomendasi dari Sekolah ke BRI terdekat,

“Kita berharap ada kerjasama yang baik antara penerima  KIP,  dan Manajeman BRI guna mempermudah pencairan KIP setiap semesternya,” pinta Arifuddin.

Sebab didalam kartu KIP, selain mencatat nama siswa, alamat juga tertera nama orang tua penerima KIP. Tutup Arifuddin,(zal)