Tembilahan, detikriau.org – Kerusakan parah sejumlah ruas jalan yang berada di dalam Kota Tembilahan lagi-lagi menuai keluhan warga. Jika di Ibu Kota Kabupaten saja kondisi jalan seperti ini, warga mengaku tidak bisa membayangkan kondisi jalan yang berada diluar kota.

Padahal menurut warga, dulu Bupati pernah menjanjikan untuk menghitamkan seluruh badan jalan terutama yang berada di dalam kota Tembilahan.

“parah bang. Jalan di Ibukota Kabupaten saja seperti ini. Wajar kalau jalan di Kecamatan dan Desa kondisinya bisa lebih parah,” Kritik warga Tembilahan ditemui di jalan Abd Manaf Tembilahan, Kamis (21/7/2016)

Menurut warga yang mengaku bernama Yadi ini, dengan kondisi jalan dipenuhi lubang dan lumpur seperti itu maka kendaraan roda tiga (becak. Red) yang menjadi tumpuan nafkah keluarganya haruslah dikemudikan secara hati-hati. Jika tidak, akibat terperosok kelubang jalanan, bukannya mendapatkan rezky, justru biaya yang harus rela ia keluarkan.

“Sudah pernah bang. Terperosok, ban becak saya sampai rusak. Jangankan rezky bisa dibawa pulang, saya malah ngutang ke bengkel untuk lakukan perbaikan,” Ujarnya bercerita

Sebagai masyarakat kecil yang menggantungkan hidup dengan menawarkan jasa tranportasi kecil, Yadi sangat berharap pemerintah untuk segera memperbaiki dan merawat badan jalan agar tidak terus rusak dan mengganggu aktifitas warga.

Amat, pengemudi kendaraan angkutan barang kecil ditemui di jalan Sultan Syarif Qasim Tembilahan-pun melontarkan kritikan. Menurutnya dengan kondisi badan jalan seperti saat ini disamping memperlambat tranportasi barang pastinya juga akan menjadikan kota Tembilahan semakin terkesan kumuh.

“dulu kita sempat senang saat membaca dibeberapa media bahwa Bupati berjanji akan menghitamkan seluruh badan jalan khususnya di dalam kota. Udah sempat sih hitam, tapi tidak bertahan lama. Kini jalanan sudah kembali rusak. kota juga kesannya semakin kumuh. ” Sampikannya sembari tersenyum dan pergi./ dro

Tembilahan, detikriau.org – Kepala Dinas pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir, Syaifuddin mengaku masih menunggu aturan terbaru dari Kementrian Pendidikan tentang buku yang digunakan oleh satuan pendidikan. Setelah diterima, aturan ini akan segera diteruskan kepada seluruh sekolah untuk dipatuhi.

“Kemaren kita sudah rapat di Pekanbaru terkait Aturan baru dari Kemdiknas ini. Provinsi akan segera menyurati Kabupaten. Kita masih menungu. Setelah diterima nanti akan kita segera teruskan ke setiap sekolah untuk dipatuhi,” Ujar Kadisdik ditemui diruang kerjanya, kamis (21/7/2016)

Terkait keluhan orang tua siswa masalah buku pelajaran dan LKS, Kadisdik menegaskan akan segera memberikan surat himbauan agar pihak sekolah tidak memaksakan orang tua siswa membeli buku pelajaran apalagi jika sampai ada penekanan dan keharusan untuk membeli disuatu tempat tertentu. Sedangkan LKS menurutnya dalam tidak ada lagi dalam kurikulum baru.

“saya minta sekolah patuhi hal ini. Jangan ada pemaksaan yang nantinya tentu akan menimbulkan kesan sekolah ada mendapatkan imbalan dari penjualan buku. Suratnya akan segera kita layangkan kesetiap sekolah,” Janji mantan Kepala BKD Inhil ini.

Untuk buku pelajaran wajib terutama yang disediakan oleh pemerintah, Disdik menegaskan orang tua siswa tidak perlu membeli. Hanya saja menurutnya belum semua buku pelajaran disediakan oleh pemerintah.

“Saya lupa apa-apa saja buku pelajaran yang diadakan oleh pemerintah. Coba nanti tanyakan kepada Kabid Dikdas,” Ujar Syaifuddin mengakhir.

Sayangnya Kabid Dikdas Fathurrahman coba ditemui sedang tidak berada diruang kerjanya. Sementara pesan singkat yang disampaikan melalui nomor telepon selularnya juga belum mendapatkan jawaban. /dro

Tembilahan, detikriau.org – Kondisi ruas jalan Nasional yang berada di Kabupaten Indragiri Hilir semakin memprihatinkan. Disepanjang badan jalan, tidak terhitung jumlah kerusakan dengan kondisi lubang mengangga. Jika musim penghujan, ruas jalan menjadi berlumpur dan rawan menimbulkan kecelakaan. Musim kemarau, jalan berdebu dan membahayakan kesehatan warga. Tidak cukup hanya itu, warga yang bermukim disepanjang ruas jalan inipun merasa malu dengan kedatangan warga dari luar daerah.

“Beginilah kondisi kita pak. kerusakan ruas jalan ini sudah sangat mengganggu aktifitas masyarakat. Musim hujan jalanan berlumpur. Musim kemarau kami terpaksa setiap hari harus rela menghirup udara bercampur debu,” Keluh warga Desa Penyamahan Keluarahan Tembilahan Barat Kecamatan Tembilahan Hulu ditemui dilokasi, rabu (20/7/2016)

Menurut warga yang memiliki usaha kuliner yang berdiri dipinggir jalan Nasional yang baru berganti status dari jalan Provinsi pada pertengahan tahun 2015 yang lalu ini, kondisi kerusakan jalan disamping menggangu kesehatan warga juga membuat mereka merasa malu dengan warga pendatang yang berkunjung ke Inhil.

Sudah beberapa kali dikisahkannya, tamu pendatang luar daerah singgah diwarung miliknya yang menyediakan makanan seperti lontong, soto dan Nasi. Sembari melepas lelah, pendatang luar daerah itu kerap melontarkan keluh-kesah akan kondisi kerusakan ruas jalan.

Menurut penuturan pendatang itu, hampir disetiap Kabupaten di Riau sudah mereka datangi. Kondisi badan jalan yang rusak parah hanya mereka temui di Inhil. “ Sebagai warga Inhil, kita malu pak. Kapan ya jalan ini bisa diperbaiki,” Ujarnya sembari melontarkan pertanyaan.

Keluhan senada juga disampaikan oleh warga Parit 6 Kelrahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu. Menurutnya, ia mendapat kabar dengan beralihstatusnya ruas jalan ini dari jalan provinsi ke jalan Nasional menjadikan harapan masyarakat untuk segera menikmati jalanan yang mulus tidak mungkin direalisasi dalam waktu dekat.

“Heran kita, entah apa pertimbangan pemerintah daerah untuk mengusulkan kenaikan status jalan ini. Kemaren katanya waktu masih jalan Provinsi perbaikan akan segera dilakukan. Hari ini status jalan Nasional, entah kapan mimpi kami untuk mendapat jalan mulus akan tercapai,” Ujar Warga yang menyebutkan dirinya bernama Herman ini

Pantau dilokasi, Kerusakan ruas jalan Nasional dari Rumbai Jaya menuju Kota Tembilahan ini memang sudah sangat memperihatinkan. Seperti di parit 6 kelurahan Tembilahan Hulu. Badan jalan dipenuhi ratusan lubang jalan berlumpur. Jangankan kendaraan roda empat. Kendaraan roda dua saja sangat sulit untuk menghindari dari terperosok ke dalam lubang.

Tidak cukup sebatas kerusakan ruas jalan. Kondisi kerusakan oprit jembatan juga sudah cukup banyak terjadi. Penurunan oprit jembatan ini sangat rawan terjadinya kecelakaan jika tidak segera diperbaiki.

“Kita berharap pemerintah untuk segera memperbaiki. Entah bagaimana caranya,” Harap Herman.

Sementara itu Kasi jalan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (BMSDA) Inhil, Slamet Darsono juga mengakui banyaknya kerusakan disepanjang ruas jalan nasional yang berada di Inhil saat ini. hanya saja menurutnya karena perobahan status jalan yang baru dilakukan di tahun 2015 yang lalu maka pengusulan perbaikan baru diajukan pada tahun 2016 ini.

“kita sudah usulkan minta dilakukan perbaikan. baru diajukan tahun 2016 ini. jika disetujui kemungkinan tahun 2017 mendatang baru bisa dilakkukan perbaikan,” Ujarnya menjawab  komfirmasi, Kamis (21/7/2016). / dro

“1 orang Pelaku Berhasil Kabur”

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Polres Indragiri Hilir (Inhil) menemukan satu paket sabu-sabu ukuran sedang beserta 16 butir pil extacy. Penemuan tersebut merupakan hasil penggeledahan terhadap rumah pelaku Narkoba di jalan Pekan Arba Tembilahan, Rabu (20/7/2016). Pelakunya berinisial B dan R. B dapat dibekuk sedangkan R berhasil kabur.

Kronologisnya penanggakapan, disaat petugas kepolisian melakukan penggeledahan sekitar pukul 20.00 WIB di kediaman R, malam itu keduanya sedang melakukan transaksi narkoba.

“1 orang berhasil kabur, seorang lagi sempat berusaha kabur namun berhasil diringkus,” kata Kapolres Indragiri Hilir (Inhil) AKBP Hadi Wicaksono Sik melalui Paur Humas, Ipda Heriman Putra, Kamis (21/7/2016).

Hasil introgasi, lanjutnya, sejumlah barang haram tersebut rencananya akan dijual di Pulau Kijang Kecamatan Reteh.

Kini, pelaku beserta sejumlah barang bukti telah diamankaa di Mapolres Inhil jalan Gadjah Mada Tembilahan guna dilakukan pengembangan dan proses pemeriksaan lebih lanjut./ Mirwan

Tembilahan, detikriau.org – Dinas Pendidikan Kota Depok menegaskan akan memecat Kepsek yang masih berani menjual Buku Paket dan Lembar Kerja Siswa. Kebijakan ini menurut Kadisdik setempat didasarkan pada UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP No 17/2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Di Inhil-pun kasus seperti ini masih ditemui. Kapan Disdik Inhil berani mengambil ketegasan seperti ini?

Dikutip melalui mediaindonesia.com, Kadisdik Depok, Herry Pansila Prabowo menegaskan “Mulai tahun ajaran baru nanti, sekolah, mulai tingkat SD, SMP, hingga SMA/SMK, tak dibolehkan menggunakan buku paket dan LKS sebagai buku panduan di sekolah,” Minggu (24/4/2016) yang lalu.

“Jika ada penerbit yang menawarkan buku paket dan LKS, sekolah harus menolak. Jika terjadi sebaliknya, pasti kepala sekolah itu kongkalikong dengan penerbit dan pasti akan ditindak. Bentuk tindakannya, kepala sekolah diberhentikan,” tegasnya.

Berdasarkan dua aturan pemerintah itu, setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib untuk mengikuti pendidikan.

Dengan dua payung aturan itu, Menteri Pendidikan Nasional (pada saat itu) menerbitkan Peraturan Mendiknas No 2/2008 tentang Buku yang pada pasal 11 nya melarang  pihak sekolah bertindak menjadi distributor atau pengecer buku kepada peserta didik.

Sementara itu dalam pemberitaan sebelumnya, pada aturan baru kementrian pendidikan yang tercantum pada Permendiknas No 08 Tahun 2016 tentang buku yang digunakan oleh satuan pendidikan juga menerangkan dengan tegas bahwa pihak sekolah dilarang untuk mempergunakan buku LKS.

Menurut Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud, Hamid Muhammad dilansir melalui laman harianterbit.com, ”LKS tidak perlu lagi karena seharusnya latihan-latihan itu dibuat oleh guru sendiri.”

“Dalam kurikulum baru, tidak ada LKS. Kalau ada, itu kesalahan dan harus dihentikan,”sampaikannya.

Disamping itu terkait buku yang dipakai oleh siswa di sekolah menurut Mendiknas Anies Baswedan harus memenuhi syarat seperti yang diatur oleh Permendikbud yang baru.

“Kalau orangtua melihat ada buku yang tidak sesuai, laporkan! Sekolah dan guru wajib pakai yang sesuai aturan,” kata Menteri Anies.

Cara termudah untuk mengecek apakah buku di sekolah sudah sesuai aturan adalah dengan memeriksa keterangan mengenai si penulis buku. Kalau tidak ada, berarti buku itu tak sesuai aturan.

Semua buku pelajaran yang memenuhi syarat Kemendikbud harus memasukkan biodata penulis, berupa: nama, nomor telepon, alamat email, akun media sosialnya. Termasuk pula keterangan soal riwayat pendidikan, judul penelitian, bidang keahlian, sampai alamat kantor si penulis.

“Buku apapun yang masuk ke sekolah, harus sesuai syarat Kemendikbud,” kata Anies. Kalau ada buku yang tak sesuai aturan itu, Anies meminta dilaporkan ke laman pungli.kemendikbud.go.id.

Aturan-aturan terkait pelaksanaan pendidikan sudah sangat jelas. Hari ini, khususnya di Inhil pelanggaran-pelanggaran masih leluasa dan sepertinya secara terang-terangan terjadi. Jadi kapan Inhil akan berani berikan sanksi tegas serupa agar persoalan ini tidak terus membikin pusing para orang tua siswa?. / dro

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Kepala Pengadilan Negeri (PN) Tembilahan Harie Satio Rantjoko menyatakan kekurangan Majelis Hakim membuat pelaksanaan persidangan banyak yang tertunda.

“Hakim kita cuman ada 3, sedangkan majelis cuman ada 1,” kata Harie Satio Rantjoko di ruang kerjanya, Rabu (20/7/2016).

Bahkan katanya, para Hakim selalu standby di kantor dan  setiap jam kerja selalu menjalankan persidangan yang telah diagendakan.

Pernyataan ini disampaikan Harie untuk mengklarifikasi ungkapan kekecewaan sejumlah saksi yang dihadirkan dipersidangan. Dimana, sejumlah saksi mengaku sepertinya hanya membuang-buang waktu hadir di kantor PN Tembilahan karena akhirnya siding batal atau terjadi penundaan.

Hendri, salah seorang saksi dari Kecamatan Tempuling mengaku menunggu persidangan sejak pukul 10.00 WIB hingga sore tadi. Saat itu, hanya satu kalimat yang diterimanya dari Hakim yakni waktu sidang tidak cukup.

“Kita jauh-jauh datang dari daerah, semudah itu Hakim menunda sidang. Seharusnya sudah ada pemberitahuan sejak awal kalau waktu sidang tak cukup, jadi kami tidak lelah dan membuang-buang waktu hanya untuk menunggu yang pada akhirnya batal.” sesalnya./Mirwan