TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dewan Pembina Yayasan Tasik Gemilang (YTG) DR H Indra Muchlis Adnan memonitoring pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Islam Indragiri (Unisi) di dua kecamatan dari tanggal 21 sampai 22 Juli 2016.

Kedua kecamatan tersebut adalah Kecamatan Gaung Anak Serka (Gas) dan Kecamatan Gaung. Saat itu, ia didampingi sejumlah pengurus Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Unisi dan para dosen pembimbing.

Kepala Bagian LPPM Unisi, Bayu Fajar Suaanto SE menyebutkan bahwa kegiatan KKN 2016 ini merupakan kegiatan tematik, dimana mahasiswa yang diberikan tugas untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dilokasi berdasarkan kosentrasi ilmu dan jurusan yang dimiliki. Dan ini nantinya akan dituangkan dalam laporan yaitu Kertas Kerja Perorangan (KKP) dan Kertas Kerja Kelompok (KKK).

“KKN Tematik inilah salah satu ide yang diluncurkan pada pelaksanaan KKN yang ditinjau oleh Dewan Pembina Yayasan Tasik Gemilang ke beberapa posko di dua kecamatan. Direncanakan, penjadwalan monitoring kembali berlangsung di bagian Inhil Utara,” ujar Bayu kepada detikriau.org, Senin (25/7/2016).

Yang jelas katanya, monitoring tersebut bertujuan untuk melakukan evaluasi, pencerahan dan motivasi kepada peserta KKN terhadap kegiatan kegiatan yan telah dilaksanakan maupun belum. Harapannya, segala permasalahan dan kendala di lapangan dapat teratasi dan diselesaikan secepat mungkin

“Kita juga menyampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama semua pihak yang telah membantu sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar dan semoga sukses sampai diujung kegiatan,” tutupnya./Mirwan

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pengurus Mesjid Besar Agung Al-Huda Tembilahan melarang pendoyan game Pokemon bermain di arena Mesjid Al-Huda. Larangan tersebut disebarkan melalui akun Facebook resmi milik Mesjid Al-Huda.

“Assalamualaikum Wr. Wb… Kepada kaum muslimin dan muslimat serta kaum non muslim, Pengurus Mesjid Agung Al-Huda Tembilahan dengan ini menghimbau agar kiranya tidak bermain game (pokemon) di areal mesjid Al-Huda. Terima kasih, Wassalamu’alaikum Wr. Wb,” tulinya di akun @Mesjid Agung Al-Huda Tembilahan, Sabtu (23/7/2016) sekitar pukul 14.00 WIB.

Menurut para pecinta game menerangkan, keberadaan Pokemon selalu ditemukan di setiap areal Mesjid, khusus kota Tembilahan diantaranya seperti Mesjid Al-Huda dan Mesjid Darul Hikmah jalan Batang Tuaka.

“Di tempat lain juga bisa ditemukan Pokemon, tetapi kalau dalam mesjid, pokemon itu banyak,” ujar salah seorang penikmat game Pokemon, Rudi./ Mirwan

JAKARTA, detikriau.org – Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi menerbitkan Surat Edaran tentang Larangan bagi Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memainkan game virtual berbasis Global Positioning System (GPS) di lingkungan instansi pemerintah, seperti Pokemon Go. Larangan ini menurut Yudi sebagai bentuk kewaspadaan nasional dan mengantisipasi timbulnya potensi kerawanan di bidang keamanan dan kerahasiaan instalasi pemerintah.

Melalui Surat Edaran No:B/2555/M.PANRB/07/2016 tanggal 20 Juli 2016, Menteri memberitahukan dengan tegas kepada seluruh Pimpinan di satuan kerja untuk melakukan pelarangan serta meminta agar para Pejabat Pembina Kepegawaian di masing-masing-masing satuan kerja untuk melakukan pemantauan dalam pelaksanaannya.

“Saat ini kita melakukan tindakan preventif untuk menjaga keamanan dan rahasia negara, tentunya para aparatur negara mengerti karena kita tidak mungkin membahayakan stabilitas negara untuk resiko sekecil apapun. Untuk itu para aparatur negara dapat mengayomi larangan untuk bermain game virtual berbasis GPS di seluruh lingkungan instansi pemerintah,” ujar Menteri Yuddy.

Lebih lanjut lagi, Menteri Yuddy menyampaikan bahwa selain untuk menjaga keamanan dan rahasia negara, larangan ini juga dikeluarkan untuk menjaga produktivitas kerja dan meningkatkan disiplin  para aparatur sipil negara, sehingga kualitas pelayanan publik dapat terjaga. Untuk itu MenPANRB meminta agar edaran ini dapat menjadi pedoman bagi aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas pokok fungsinya sebagai abdi negara dan masyarakat.

Surat Edaran Menteri PANRB ini ditujukan kepada para Menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, para Kepala LPNK, para pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, para pimpinan Kesekretariatan LNS, para Gubernur, Bupati dan Walikota se Indonesia, serta tembusan Surat Menteri PANRB ini disampaikan kepada Presiden, Wakil Presiden.

Editor: dro

Sumber: menpan.go.id

Tembilahan, detikriau.org – Entah belum mengetahui atau tak patuh, sejumlah sekolah di Kabupaten Indragiri Hilir ternyata masih mewajibkan siswanya untuk mempergunakan LKS. Ini loh buktinya.

Salah seorang orang tua siswa disebuah sekolah Dasar di Kecamatan Tembilahan Hulu Aam menuturkan, anaknya diharuskan untuk membeli dan mempergunakan buku LKS dan pembeliannya disekolah yang bersangkutan.

“ada 6 buah. Saya baru bayar panjar Rp 20 ribu. Sisanya Rp 40 ribu belum,” Ujarnya menyampaikan kepada detikriau.org di Tembilahan, kamis (21/7/2016) malam

Meski harga LKS itu tidak terlalu mahal namun ia mempertanyakan terkait larangan mentri pendidikan akan pemberlakuan LKS.

“saya baca di sebuah media online kata Mentri LKS tidak lagi digunakan. Tapi kok disekolah anak saya masih diharuskan,” pertanyakannya sembari memperlihatkan 6 buah buku LKS yang terdiri dari mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Ilmu Pengetahuan Sosial, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.

Untuk sekedar diketahui, dalam aturan baru kementrian pendidikan yang tercantum pada Permendiknas No 08 Tahun 2016 tentang buku yang digunakan oleh satuan pendidikan juga menerangkan dengan tegas bahwa pihak sekolah dilarang untuk mempergunakan buku LKS.

Menurut Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud, Hamid Muhammad dilansir melalui laman harianterbit.com, ”LKS tidak perlu lagi karena seharusnya latihan-latihan itu dibuat oleh guru sendiri.”

“Dalam kurikulum baru, tidak ada LKS. Kalau ada, itu kesalahan dan harus dihentikan,”sampaikannya./ dro

PULAU BURUNG (detikriau.org) – Kebijakan UPTD Pendidikan Kecamatan Pulau Burung dipertanyakan. Pasalnya, Plh Kepala SDN 010 Desa Manunggal Jaya, Saudur Pasaribu tak dilantik sebagai Kepsek definitif. Padahal menurutnya ianya berprestasi.

Menurut Saudur, selama hampir 2 tahun menjabat sebagai Plh selalu berjalan lancar dan prestasi semakin meningkat. Selama itu juga, ia mengaku disenangi masyarakat setempat.

“Masyarakat saja banyak yang mempertanyakan kenapa saya tak dilantik di Disdik Inhil kemarin, ada apa UPTD ini,” sampaikannya bernada suara curiga, Kamis (21/7/2016).

Terkait kritikan ini, Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Pulau Burung, Hamdi saat dikonfirmasi menerangkan yang bersangkutan tak dilantik sebagai kasek definitif dikarenakan hanya menjabat sebagai Plh dan juga atas dasar usul masyarakat.

“Masyarakat yang mengusulkan, saya hanya melanjutkan usulan,” paparnya.

Sekedar untuk diketahui, Saudur Pasaribu menjabat sebagai Plh Kepala di SDN 010 tersebut sudah menjalani tahun kedua. Yang mana, SK jabatan itu ditanda tangani oleh Sekretaris Disdik Inhil M Hatta Mas’ud.

Sedangkan penggantinya adalah Tamrin, ia sebelumnya menjabat sebagai Kepala di SDN 16 Binangun Jaya Kecamatan Pulau Burung./ Mirwan

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) gagalkan memutasi 2 orang Kepala Sekolah (Kepsek). Kegagalan tersebut ditandai dengan tidak dilantiknya saat dilakukan pelantikan sejumlah Kepsek di kantor Disdik Inhil jalan Veteran Tembilahan, Rabu (20/7/2016) kemarin sore.

Kedua Kepsek tersebut adalah Suhaimi dan Ahyanur. Suhami merupakan Kepsek SDN 013 Sungai Buluh ini dipromosikan menjabat di SDN 009 Tembilahan Hulu, sedangkan Ahyanur menjabat sebagai Kepsek di SDN 011 di Kecamatan Tempuling yang dipromosikan ke SDN 013 Sungai Buluh.

Menurut sumber detikriau.org yang enggan disebutkan namanya menjelaskan, waktu itu kedua calon mutasi sudah hadir dengan berpakaian lengkap dan rapi (jaz hitam). Sebab keduanya mendapat undangan secara resmi dari dinas untuk dilantik.

Mirisnya lagi, keputusan gagal itu berlaku hanya dalam sekian menit saja. Sumber detikriau.org menyebutkan ada suatu kekeliruan yang sangat pantastis di dalam Dinas sehingga mampu merubah kebijakan secepat mungkin.

“Suhaimi tetap pada jabatan pertama, namun Ahyanur tak memiliki jabatan lagi alias non job karena tempat ia menjabat pertama sudah ada yang menggantikan,” bebernya.

Terkait hal ini, sejumlah petinggi Disdik Kabupaten Inhil terkesan bungkam dari upaya konfirmasi awak media.

“Sama bawahan saya saja, saya masih di Jakarta,” singkat Sekretaris Disdik Inhil, Moh Hatta melalui selularnya.

Kasi Kepegawaian Disdik Inhil, Ansori bahkan menolak dikonfirmasi. Pasalnya, semua keputusan katanya merupakan kebijakan dari pimpinan.

“Sama pimpinan saja konfirmasinya, saya kurang paham juga,” katanya.

Kepala Disdik Inhil, Syaifuddin juga demikian, hingga berita ini diliris, ia belum bisa memberikan keterangan secara akurat. “Nanti saja saya terangkan,” ujarnya dengan singkat./ Mirwan