TEMBILAHAN, detikriau.org – Warga RT 06 RW 13 Kelurahan Tembilahan Kota menggelar rapat antar warga di salah satu rumah warga setempat jalan Gunung Daek Tembilahan, Selasa (26/7/2016) malam.

Dalam pertemuan yang dihadiri Lurah Tembilahan Kota Rio Aditya Pratama, Ketua RT beserta Ketua Pemuda setempat diagendakan untuk menyatukan pemahaman dan menahan kesabaran warga yang mengaku sudah sangat gerah dengan keberadaan arena permainan “Aneka Zone”. Bahkan sejumlah warga menyatakan sudah berencana untuk menindak tegas tanpa harus berkoordinasi secara resmi.

“Wajar saja warga kehilangan kesabaran, kondisi permainan itu tidak sesuai lagi dengan kesepakatan izin pertama yakni untuk usaha permainan anak-anak, kita lihat pelaksanaannya mana ada anak-anak,” kata Ketua RT setempat, Wahyu.

Bahkan lanjutnya, dalam pengoperasi Gelper tersebut beredar kabar para pemain membuahkan banyak keuntungan dan banyak juga yang kehabisan harta benda, layaknya judi.

“Pada intinya, kami selaku warga sini akan mengevaluasi kembali bentuk perizinan pertama dengan bentuk pengoperasian usahanya, jika memang di dalamnya ada unsur judi, tidak ada izin lagi usaha itu beroperasional di wilayah RT 06,” tegasnya.

Sementara Lurah Tembilahan Kota, Rio Aditya Pratama menyampaikan akan menyampaikan tuntutan masyarakat kepada pemerintah kecamatan hingga ke Satker terkait.

Persoalan boleh dan tidaknya usaha itu, kata Lurah tergantung pada izin yang dikeluarkan Badan Perizinan. Jika nantinya ditindak lanjuti maka Pemkab akan melakukan evaluasi dan penindakan secara administras jika memang ada unsur pelanggaran.

“Kita saat ini masih membicarakan masalah izinnya, bukan judinya. Saya tidak merasa keberatan terhadap usaha itu sejauh masyarakat tidak merasa terganggu. Namun jika warga keberatan, saya atas nama Lurah akan menindak lanjuti,” tandas Rio./ Mirwan

“Permasalahan Surat Pertanggungjawaban (SPj) penggunaan anggaran dan dana desa pada program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) dan APBDes 2016”

Tembilahan, detikriau.org – Besok Kamis (28/7/2016), Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) akan kembali memanggil Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD).

Rencana tersebut diungkapkan Ketua Komisi I DPRD Inhil, HM Yusuf Said saat berbincang dengan sejumlah awak media di Kantor DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, Rabu (27/7/2016).

Dikatakan Yusuf, hingga saat ini masih ada beberapa desa yang belum menyelesaikan Surat Pertanggungjawaban (SPj) penggunaan anggaran dan dana desa pada program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ).

Padahal, jika semua proses dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014, maka semuanya akan berjalan dengan lancar dan sebagaimana mestinya.

“Jadi, besok akan kita tanyakan terkait hal itu,” tutur Yusuf.

Selain persoalan tersebut, lanjut politisi Partai Golongan Karya (Golkar) Inhil ini, masih ada desa yang belum juga menyelesaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2016. Seharusnya, menurut aturan APBDes diselesaikan sebelum tahun berkenaan.

“Besok sudah harus rampung dan tidak ada tanggang waktu lagi, karena sekarang sudah memasuki akhir Bulan Juli. Kalau masih ditemukan ada yang belum selesai, maka desa tersebut harus diberi perhatian khusus, karena terdapat banyak masalah disana,” tegasnya.

Kemudian, yang juga tidak kalah pentingnya untuk dibahas bersama, kata Yusuf lagi, adalah terkait efektifitas keberadaan Pendamping, mulai dari tingkat desa sampai kabupaten, sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab tidak hanya berorientasi pada proyek saja.

“Kita harus mengembalikan fungsi dan peran Pendamping, sehingga desa merasa lebih nyaman serta terbantu dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan,” imbuhnya./Adi

Pulau Burung, detikriau.org  – Sejumlah warga Desa Manunggal Jaya mendatangi kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Pulau Burung, Senin (25/7/2016) kemarin.

Kedatangan warga tersebut untuk mempertanyakan dan mengklarifikasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatab Pulau Burung terkait alasan Plh Kepala SDN 010 Desa Manunggal Jaya, Saudur Pasariba tidak didefinitifkan

Sebelumnya, Kepala UPTD Pendidikan, Hamdi sempat berstatmen bahwa alasan tak diusulkannya Plh Kepsek, Saudur Pasaribu atas dasar permintaan masyarakat.

“Sekarang ini, masyarakat yang mana yang meminta ibu Saudur Pasaribu jangan diusulkan,” kata salah seorang warga desa setempat, Gampang kepada detikriau.org, Rabu (27/7/2016).

Menurut Gampang, warga Manunggal Jaya dan guru SD seolah-olah diadu domba oleh kepala UPTD. Pasalnya, hubungan baik antar kedua belah pihak dipecahkan oleh Hamdi dalam ungkapannya di media.

“Kami tidak pernah mempermasalahkan siapapun Kepsek terpilih, namun jangan bawa-bawa nama warga, apalagi hubungan warga dengan guru itu (Saudur Pasaribu, red) sangat baik, ia juga merupakan asli berdomisi Desa Manunggal Jaya,” paparnya.

Dalam pertemuan tersebut, diakuinya, pihak UPTD belum memberikan alasan dan klarifikasi yang memuaskan. Dalam waktu dekat, pihaknya kembali melakukan pertemuan dan berkemungkinan berlangsung di desa Manunggal Jaya.

Sekedar mengingatkan, Saudur Pasaribu hampir 2 tahun menjalani jabatannya sebagai Plh Kepala SDN 010 Desa Manunggal Jaya. Pada pelantikan dan mutasi sejumlah Kepsek di Disdik beberapa waktu lalu, nama Saudur Pasaribu tidak diusulkan dan endingnya, Tamrin yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala SDN 16 Binangun Jaya Kecamatan Pulau Burung dimutasikan secara resmi ke SDN 010 Desa Manunggal Jaya.

Saat itu Saudur Pasaribu tidak menerima, Kepala UPTD Pendidikan Pulau Burung bahkan beralasan kalau keputusan itu atas dasar usulan masyarakat yang diteruskan ke dinas terkait.

Terkait kedatangan sejumlah warga kemarin, hingga berita ini dirilis, yang bersangkutan belum berhasil dihubungi./ Mirwan

Tembilahan, detikriau –  Lagi-lagi detikriau.org hanya bisa menulis ada apa dengan proses lelang 8 paket pekerjaan peningkatan badan jalan di Inhil? Dulu alasan penyempurnaan dokumen dan lelang-pun batal. Kini katanya udah selesai tapi kok belum juga ada pemenang?.

Berdasarkan data lelang di website lpse Inhil, tahap lelang tertulis dengan tinta berwarna merah Lelang sudah selesai. Menurut jadwal semestinya pengumuman pemenang sudah dipublikasikan pada tanggal 4 juli 2016 jam 22:01 sampai 04 Juli 2016 pukul 23:59 Namun hingga senin (25/7/2016), Dinas Bina Marga mengaku belum menerima hasil lelang.

“hasil lelangnya belum kita terima. Hari ini kita juga sudah surati ULP perihal percepatan lelang. Apalagi mengingat saat ini sudah memasuki minggu ke 4 bulan Juli 2016. Kita khawatir waktu pelaksanaan tidak lagi mencukupi,” Jelas Kasi peningkatan jalan, Slamet Darsono yang juga menjabat selaku PPTK kegiatan menjawab komfirmasi, senin (25/7) kemaren

“Jika lelang sudah selesai tentunya BA hasil lelang disampaikan kepada PPK untuk dibuatkan SPPBJ dan selanjutnya dibuatkan kontrak pelaksanaannya” Kata Slamet juga.

sumber detikriau.org yang enggan menyebutkan namanya menenggarai kabar santer megenai adanya titipan memuluskan beberapa pihak rekanan untuk mendapatkan pekerjaan hampir bisa diyakini ada benarnya.

Hari ini menurutnya juga tersiar kabar beberapa rekanan yang “dijagokan” sebagai pelaksana kegiatan dalam proses evaluasi ternyata menduduki rangking yang tidak menjanjikan dan ini menjadi penyebab pengumuman pemenang jadi sulit untuk disampaikan.

“buktinya proses lelang hari ini sudah berada diluar jadwal. Seharusnya jika proses lelang tidak ada masalah, apa mungkin hanya untuk mengumumkan pemenangnya menjadi berlarut-larut hingga jauh melampaui batas waktu yang sudah ditentukan?,” pertanyakannya.

Sayangnya upaya mendapatkan kebutuhan klarifikasi terkait kejelasan proses lelang 8 paket pekerjaan ini terkesan sangat sulit untuk didapatkan. Beberapa pejabat berkompeten tak kunjung berhasil untuk ditemui bahkan hanya sekedar untuk mendapatkan komfirmasi melalui sambungan telepon-pun tak juga kunjung membuahkan hasil.

Lantas lagi-lagi hanya bisa terlontar Tanya “Ada Apa ?”/ dro

TEMBILAHAN, detikriau.org – Dinas Koperasi (Diskop) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar penyuluhan keamanan pangan bagi pengusaha yang bergerak dibidang pengolahan makanan ringan, Selasa (26/7/2016).

Kegiatan yang berlangsung di aula Hotel Harmoni Tembilahan itu dibuka langsung oleh Kepala Diskop UMKM Inhil Dianto Mampanini dihadiri perwakilan Dinas Kesehatan dan pengurus MUI Inhil serta puluhan peserta UMKM se-Kabupaten Inhil.

Kepala Diskop UMKM menyebutkan, kegiatan itu dilaksanakan dalam bentuk pelatihan yang ditujukan kepada para pengusa khususnya yang bergerak dibidang pengolahan makanan. Tujuannya untuk meningkatkan hasil produksi mulai dari mutu produk hingga jaminan kehalalannya.

“Kita datangkan narasumber dari Dinas Kesehatan dan MUI Kabupaten Inhil, supaya para pengurus UMKM yang ada ini bisa bekerja sesuai standar dalam memproduksi makanan tanpa ada keragu-raguan lagi,” kata Dianto.

Kedepan, pihaknya berencana tidak hanya sebatas menghasilkan produk makanan, namun juga akan melakukan pelatihan terhadap keragaman hasil produk itu sendiri termasuk variasi kemasannya. Hanya saja katanya, saat ini masih terkendala persoalan permodalan.

“Itu rencana kita kedepan, harapannya bisa sukses melalui program kerjasama dengan Perbankan terutama BRI dan Bank Mandiri sebagai pihak yang membantu dibidang permodalan,” terangnya.

Untuk pemasaran, selain Outlet di jalan Baharuddin Yusuf, Diskop juga mencoba mempromosikan melalui sistem internet, karena sistem itu dinilai akan mempermudah penyebarannya.

“Yang jelas, pelatihan-pelatihan tidak hanya saat ini tetapi akan berlangsung pada pelatihan-pelatihan berikutnya, terutama bagi UMKM yang belum sempat mengikuti kegiatan yang sedang berlangsung,” tutupnya./ Mirwan

Tembilahan, detikriau.org – Niat Bupati Inhil HM Wardan untuk maju memperebutkan kursi kepemimpinan tertinggi di DPD Partai Golkar Inhil menuai berbagai pendapat. Ada ya pro dan pastinya adapula yang kontra.

Dalam akun FB, Fauzy Ahmad menilai harusnya saat ini HM Wardan sebagai Bupati Inhil hanya fokus bekerja. Jika amanah rakyat tidak dikhianati, walaupun tidak punya perahu politik rakyat menurutnya pasti akan memberikan dukungan.

……..Fauzy Ahmad Jika kinerjanya BAIK,janji KAMPANYE terbukti,APBD cepat terealisasi,jalan2 berlobang cepat ditutupi,pekerjaan dan tugas2nya selesai,amanah RAKYAT tidak dihianati,,,,,walaupun nggak punya prahu,melalui independenpun pasti diminati dan dipilih kembali,,,,#FOKUS KERJA,KERJA,KERJA….

Sementara akun FB Sandi Villa menilai saat ini masih banyak persoalan di Inhil yang belum selesai….. Sandi Villa setuju pak,masih banyak persoalan INHIL yg belum kelar,lebih baik pak wardan pokus memikirkan inhil…

Tidak hanya para netizen, kalangan aktivis Inhil-pun mulai mengkritisi langkah yang diambil Bupati Inhil ini. Menurut tokoh MPI, Tengku Suhandri, langkah Bupati sangat tidak tepat. Saat ini disebutnya masih banyak tugas kepemerintahan yang belum tuntas. Jika nantinya harus memikirkan urusan partai secara otomatis akan menjadi hambatan baru untuk memaksimalkan kinerja di pemerintahan.

“Kami sangat menyayangkan keputusan Bupati untuk berkonsentrasi merebut kursi Ketua Partai,” kata salah seorang aktivis MPI, Tengku Suhendri, baru-baru ini di Tembilahan.

Namun akun FB Jhon Mahmud berpendapat keputusan HM Wardan adalah sebuah hal yang wajar…… ……..Jhon Mahmud Indragiri Kalau melihat dari sudut pandang lain, Hal yang wajar jika Bapak Bupati mencalonkan diri sebagai Pimpinan Partai, tdk perlu dipermasalahkan, …….

Terlepas dari apapun pendapat masyarakat, HM Wardan yang saat ini masih menduduki jabatan sebagai orang nomor satu di Kabupaten Inhil memang selayaknya untuk bijak.  Apapun penyampaian bahasanya, maju berlaga memperebutkan ketua DPD Golkar Inhil siapapun juga akan berani memastikan strategi ini tidak lebih sebagai upaya untuk mengamankan langkah maju untuk periode kedua kalinya memperebutkan jabatan Bupati Inhil.

Rasanya-pun ada benarnya menurut Fauzy Ahmad, jika HM Wardan mampu menuntaskan janjinya dan menunjukkan prestasi pada masa kepemimpinanya sebagai Bupati Inhil diperiode pertama ini, walaupun tidak memiliki perahu politik, rakyat pasti akan memberikan dukungan untuk kembali memimpin pada periode kedua.

Tinggal saat ini apa pendapat dan penilaian masyarakat Inhil selama setidaknya tiga tahun masa kepemimpinan HM Wardan sebagai Bupati. Hari ini seabrek persoalan masih menjadi PR yang entah kapan akan mampu diselesaikan.

Di tahun ketiga masa kepemimpinanya sebagai Bupati, hari ini, progress fisik APBD Inhil hingga memasuki triwulan ke-tiga masih diangka 0,…%. Pembangunan stagnan dan berbagai janji yang pernah terlontarkan dinilai kebanyakan masyarakat masih jauh dari pembuktian.

“Bijak” itulah pesan yang mungkin bisa tersampaikan. Salam/ dro