Tembilahan, detikriau.org – Ketua Komisi III DPRD Inhil Iwan Taruna mendesak Pemerintah Kabupaten untuk memastikan 8 paket pekerjaan peningkatan badan jalan bernilai ratusan miliar dari DAK APBN tahun ini juga harus terlaksana.

“ Pekerjaan itu harus terlaksana tahun ini juga. Tidak ada lagi penundaan lelang. Apapun alasannya,” Peringatkan Iwan melalui sambungan selularnya kepada detikriau.org, jum’at (29/7/2016)

Menurut pria yang  biasa disapa singkat IT ini, tuntasnya pekerjaan itu sudah menjadi impian besar masyarakat. Dengan tuntasnya pekerjaan pastinya akan mempermudah arus tranportasi orang dan barang.

“Efeknya peningkatan ekonomi masyarakat. Hari ini dananya sudah tersedia, jadi jangan sampai tidak terlaksana.” Tegasnya

Dalam pemberitaan sebelumnya, sumber detikriau.org menerangkan bahwa si“juragan proyek” memberikan ancaman jika permintaan “upeti” sebesar 15% tidak dipenuhi, mereka memastikan akan melakukan proses ulang tender.

“Permintaan masih dari kelompok lama yang berani mengklaim si pemilik paket. Jika tidak sanggup, mereka mengancam dan berani memastikan untuk kembali melakukan proses ulang tender,” sampaikan sumber kemaren./ dro

“Masyarakat Pinta Aparat Hukum Tidak Tutup Mata”

Tembilahan, detikriau.org – Malam ini selambatnya esok hari dikabarkan hasil lelang delapan paket pekerjaan peningkatan badan jalan di Kabupaten Inhil akan tayang. Namun kabarnya mejelang detik-detik akhir penentu terlaksana tidaknya pekerjaan yang didanai melalui DAK APBN ini, “upeti” masih dimintakan.

“Masih. Permintaan “upeti” masih menjadi keharusan. Namun saya yakin calon pemenang tidak akan merespon dan bahkan siap mundur jika memang “upeti” tetap menjadi keharusan,” Ujar sumber detikriau.org melalui sambungan selularnya. Jum’at (29/7/2016) sambil menerangkan bahwa pertemuan terkait persoalan ini semalam, kamis (28/7/2016) masih dilakukan

Menurut sumber, jika sanggup memenuhi permintaan “juragan”, siapapun pelaksananya, pekerjaan dipastikannya tidak akan dapat diselesaikan secara maksimal.

Menurutnya juga, siapapun yang memenuhi permintaan “biaya siluman” ini sama artinya akan menyengsarakan diri sendiri. Jangankan untung. Belakang hari justru hampir bisa dipastikan akan menimbulkan persoalan.

“Tidak masuk akal. Jangankan untung,  belakangan hari akan jadi boomerang bagi siapapun pelaksananya. Dengan biaya taktis sebesar itu, bisa jadi pelaksana akan melakukan kecurangan dalam pekerjaan untuk menutup biaya demi mendapatkan keuntungan,”

“jika itu sampai terjadi, tentunya hukum yang harus dihadapi,” pungkasnya.

Dikomfirmasi terpisah, Herman salah seorang warga Tembilahan juga berharap agar proses penentu pelaksana pekerjaan tidak diwarnai dengan tindak kecurangan, apalagi dengan memberikan biaya diluar keharusan demi sebuah pekerjaan. Jika ini sampai terjadi dia juga memastikan output akhir suatu pekerjaan tidak akan maksimal.

“Masyarakat berharap aparat hukum tidak tutup mata dan pastinya harus turut melakukan pengawasan agar persoalan ini tidak sampai terjadi demi memberi jaminan agar hak masyarakat untuk menikmati hasil maksimal dari suatu pekerjaan proyek pemerintah tidak sampai menjadi korban.” Pintanya. /dro

TEMBILAHAN, detikriau.org – Politisi DPD Partai Golkar Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Junaidi menyebutkan bahwa partai berlambang pohon beringin membutuhkan pemimpin yang menjunjung tinggi semboyan partai yakni “Suara Golkar, Suara Rakyat”.

Apalagi katanya, memimpin Golkar tidak hanya semerta-merta untuk diusung sebagai calon kepala daerah pada Pilkada mendatang.

Sebab, menurut anggota DPRD Inhil ini sangat tidak mutlak setiap ketua DPD Partai Golkar diusung sebagai calon kepala daerah dikarenakan Golkar lebih beorientasi kepada popularitas yang ditopang dengan elektabilitas figur.

“Namun siapa saja yang ingin mencalonkan diri dipersilahkan saja, hanya saja saya ingatkan untuk tidak melenceng dari semboyan,” kata Junaidi, kemarin.

Ungkapan tersebut diutarakan Junaidi sebagai antisipasi dalam rencana pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) DPD Partai Golkar Kabupaten Inhil mendatang./adv/mirwan

JAKARTA – Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu mengaku merinding membaca pengakuan terpidana mati Fredi Budiman kepada Koordinator KontraS Haris Azahar. Maklum, isinya antara lain soal dugaan keterlibatan oknum BNN, kepolisian dan TNI dalam jaringan perdagangan narkoba.

Fredi merupakan gembong narkoba yang telah dieksekusi regu tembak dini hari tadi di Nusakambangan, Jawa Tengah. Kalau kesaksian Haris berdasarkan pengakuan Fredi itu benar, Masinton meminta ditelusuri.

“Kalau benar informasi yang disampaikan Fredi kepada Haris, merinding juga saya. Di situ melibatkan oknum BNN, polri, perwira tinggi TNI. Ada yang nitip-nitip harga segala, ini kan memang permainan sindikat mafia yang bukan lagi ecek-ecek,” kata Masinton di Jakarta, Jumat (29/7).

Karenanya informasi tersebut menarik ditelusuri. Komisi III menurutnya juga bisa mengundang Haris untuk berdiskusi soal kebenaran pengakuan Fredi. Sebab, kalau dibiarkan info itu hanya sebatas wasiat saja.

Politikus PDIP itu menyebutkan, kalau sindikat narkoba sudah terorganisir dan melibatkan banyak aparatur negara, itu sudah membahayakan negara. Untuk itu informasi dari KontraS perlu diurai.

“Ini Kayak cerita di film jadinya. Fredi menggunakan mobil jenderal TNI bintang dua, berisi narkotika dari Medan ke Jakarta, kan begitu kesaksian Haris. Kita bisa bayangkan dalam waktu dua hari tiga malam di perjalanan,” ujar Masinton.

Agar masalah ini tidak simpang siur, Ia mendorong curhat Fredi itu didalami. Ditelusuri oknum-oknum yang terlibat dalam sindikat jaringan peredaran narkotika,” pungkasnya

Gembong narkoba Freddy Budiman ini menghadapi regu tembak di Nusakambangan, Jateng, dini hari tadi.

Ketabahan Freddy, juga diceritakan pangacaranya, Untung Sunaryo usai mengunjungi kliennya di isolasi khusus lapas Batu.

Menurut dia, Freddy sudah menyatakan taubatan nasuha dan meminta dirinya dimakamkan di Surabaya.

Kepada Untung, Freddy juga menitipkan surat pengajuan grasi pada Presiden Joko Widodo yang dia tulis tangan.

“Dimakamkan di Surabaya, kampung halamannya. Dia kan arek Suroboyo,” ujar Untung, seperti diberitakan Radar Banyumas (Jawa Pos Group).

Dari 14 terpidana mati jilid III, baru empat yang dieksekusi Jumat (29/7) dinihari tadi.

Selain Freddy, ada nama Seck Osmane, Michael Titus, dan Humprey alias Doktor asal Nigeria yang meregang nyawa./dro /jpnn.com

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kecamatan Tanah Merah menuai kritikan. Pasalnya, ijazah paket C katanya baru bisa diambil setelah melakukan pembayaran hingga jutaan rupiah

Menurut sumber detikriau.org yang meminta namanya tidak dipublikasikan menerangkan setiap peserta yang lulus ujian paket C baru bisa mengambil ijazahnya setelah melakukan pembayaran  minimal Rp 1,2 juta dan maksimal Rp 2 juta per ijazah.

“Banyak peserta yang lulus kemarin tak jadi mengambil ijazah karena nilai tebus yang diminta terlalu besar,” katanya kepada detikriau.org, Selasa (26/7/2016) kemarin.

Menurut sepengetahuan sumber, ijazah paket C seharusnya sudah bisa diambil tanpa dikenai biaya sepeserpun.

Dikomfirmasi terpisah, Kabid Dikmen Dinas Pendidikan Inhil Suwardi menerangkan untuk pengambilan ijazah paket C aturannya memang tidak ada dikenakan biaya terlepas jikalau memang peserta ujian yang lulus dan akan mengambil ijazah memberikan secara sukarela.

“kalau sukarela tentunya kita juga tidak bisa menyalahkan. Namanya juga diberikan sukarela. Namun yang pastinya tidak ada pungutan serupiah-pun,” Tegasnya.

Terkait keluhan ini, pengelola PKBM Kecamatan Tanah Merah, H Mahlan ketika coba dimintai komfirmasi detikriau.org terkesan mengelak.  “Nanti saja ya,” singkatnya menjawab komfirmasi melalui sambungan selular, Kamis (28/7/2016)./ Mirwan

Dalam pemberitaan terkait pencabulan tertulis judul ”

Pria “Bejad” Warga Mandah Ini Tega Cabuli Anak di Bawah Umur”

Seharusnya yang benar  adalah

Pria “Bejad” Warga Kateman Ini Tega Cabuli Anak di Bawah Umur”

Mohon maaf atas terjadinya kesalahan penulisan.

Pimpred

Muhammad Faisal