TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pasangan suami istri Rio Tito Santana (26) dan Risna (23) melahirkan bayi yang tidak biasa. Pasalnya, usus bayi berjenis kelamin laki-laki itu seluruhnya berada di luar perut.

Persalinan yang dibantu bidan kampung itu berlangsung pada pukul 12.00 WIB di kediamannya, Kamis (11/8/2016). Menyaksikan ada kelainan, warga Desa Belantaraya Kecamatan Gaung ini langsung meminta pertolongan dengan bidan Pustu setempat.

“Kondisinya sangat sensitif, si bayi terpaksa kami rujuk ke RSUD Puri Husada Tembilahan. Kita berangkatkan dari desa Belantaraya sekitar pukul 12.30 WIB,” ujar Bidan Pustu setempat, Halimah kepada detikriau.org di Tembilahan.

kata Hamilah, si ibu bayi belum pernah melakukan pemeriksaan kandungan secara medis selama Sembilan bulan kehamilannya

Sementara itu Direktur RSUD Puri Husada, dr Irianto menerangkan bahwa kelainan yang dialami si bayi dalam ilmu kedokteran disebut gastroschizis. Dengan kondisi seperti itu jika terlambat diberi pertolongan maka akan beresiko tinggi.

“Melihat kondisinya memang harus cepat dirujuk karena sangat berbahaya. Kami juga tidak sanggup, namun hari ini juga akan kami fasilitasi untuk dirujuk ke rumah sakit di Pekanbaru,” katanya.

Terkait hal ini, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) H Adriyanto menyatakan turut prihatin dan ia mengaku telah membantu melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah. Alhasil, pengobatan si bayi dibebaskan dari pembiayaan.

“Bayi dibantu melalui Jamkesda, kita sudah koordinasikan dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Inhil,” imbuhnya./Mirwan

Tembilahan, detikriau.org – Entah kapan berakhirnya, berita pungutan liar seakan tiada habis-habisnya. Kali ini berita itu dikabarkan oleh salah seorang kepala sekolah yang meminta namanya tidak dipublikasikan. Menurutnya, UPTD Pendidikan Kecamatan Mandah menjalankan praktik pemotongan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

“Setiap cair begitu, kalau kondisi sekolahnya maju bisa sampai Rp 2 juta dipotong untuk UPTD,” beber Kasek kepada detikriau.org, Kamis (11/8/2016).

Menurutnya pemotongan dilakukan saat pencairan per triwulan dengan besaran Rp 1 jt hingga Rp 2 juta per sekolah.

Biasanya lanjut Kepsek, diwaktu pencairan dana BOS hampir semua sekolah se-kecamatan Mandah dikumpulkan di salah satu wisma di Tembilahan. Tidak lain, pembahasannya terkait dengan pemotongan anggaran.

“Nanti SPJ-nya UPTD yang buatkan, kami  tak tau lagi. Pemotongan ini berlaku mayoritasnya kepada lembaga pendidikan jenjang SD saja dan sudah berlangsung sejak Kepala UPTD yang sekarang,” ujarnya.

Terkait kabar ini, Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Mandah, Ahmad Riadi saat dimintai konfirmasi langsung membantah. Menurutnya kabar tersebut tidak ada benarnya.

“Bohong aja itu, mana ada kami berlakukan pemotongan. Bahkan selama ini kami membantu kelancaran masalah BOS seperti memberitahukan seperti apa SPJ BOS yang benar,” elaknya.

Kabar berita pungli bukan satu dua kali sudah tersampaikan di-Negri yang katanya bernama “Sri Gemilang” ini. Meski sumber sangatlah jarang bersedia mempublikasikan identitasnya secara terbuka, setidaknya semua kabar ini sudah cukup sebagai sebuah peringatan.

Sehubungan dengan kabar kali ini, tentu tidaklah ada salahnya Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir untuk segera menelusuri benar-tidaknya kabar ini agar jangan sampai jika benar, dana yang sedianya diperuntukan untuk membantu meringankan biaya pendidikan bagi para siswa itu menjadi lahan untuk memperkaya diri sendiri oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab./ Mirwan

Rengat, detikriau.org, Musyawarah Daerah (Musda)Dewan Pimpinan Daerah (DPD)  Komite Nasional pemuda Indonesia (KNPI) kabupaten Indragiri Hulu (INHU)  dalam waktu dekat akan dilaksanakan oleh  para pemuda yang ada di kabupaten Inhu. Pesta domokrasi pemilihan Ketua DPD KNPI kabupaten Inhu ini  dikarenakan masa kepengurusan DPD KNPI Kabupaten Inhu periode 2013 – 2016 segera akan berakhir.

saat ini panitia Musyawarah Daerah (Musda) XIII pemilihan Ketua DPD KNPI Kabupaten Inhu periode 2016 – 2019 sudah mulai dibentuk.

“Untuk tahapan Musda XIII KNPI Inhu sudah dirancang dan draf tahapan tersebut sudah disampaikan kepada DPD tingkat I KNPI Provinsi Riau,” ujar Ketua KNPI Kabupaten Inhu Suprihandayani SE didampingi sekretaris Setiawan SSI, Rabu (10/8).

Dikatan , sesuai jadwal tahapan Musda XIII KNPI Kabupaten Inhu diawali dengan sosialisasi pelaksanaan Musda. Kemudian bersamaan dengan itu, yakni pada Sabtu (13/8) hingga Selasa (16/8) mendatang sudah memasuki tahapan pendaftaran organisasi kepemudaan (OKP) dan Pengurusan Kecamatan (PK) KNPI.

Menurut Suprihandayani, Dalam perjalanannya dari beberapa agenda yang di rancang dalam tahapan pelaksanaan Musda terdapat adanya verifikasi OKP dan PK KNPI, pendaftaran calon ketua, verifikasi calon ketua, pengumuman hasil verifikasi calon ketua, debat dan penyampaian visi misi kandidat serta pelaksanaan Musda.

“Sesuai rencana pelaksanaan Musda dilaksanakan pada Selasa (30/8) hingga Rabu (31/8),” papar orang akrab dipanggil Ando ini.

Dari data yang ada sambungnya, OKP peserta Musda KNPI Kabupaten Inhu mencapai sebagai 40 organisasi. Namun demikian, OKP yang ada masih akan dilakukan verifikasi aktual untuk mengikuti Musda. Untuk semua rangkian kegiatan pelaksanaan Musda KNPI, akan dijalankan secara keseluruan oleh panitia Musda.

“Tahapan dan pelaksanaan agenda Musda menjadi kewenangan panitia pelaksana Musda,” Tegas Ando.

Namun demikian  tahapan yang sudah dirancang masih menunggu persetujuan DPD tingkat I KNPI Provinsi Riau. Sebab pelaksanaan Musda XIII tetap melalui persetujuan dan arahan DPD KNPI Provinsi Riau. “Mudah-mudahan tahapan ini tidak ada kendala dan pemilihan Ketua KNPI Kabupaten Inhu pada (zal)

“Diungkap dalam Hearing Komisi III DPRD Inhil Bersama PLN Rayon Tembilahan”

TEMBILAHAN (detikriau.org) – PLN Pelangiran dituding melakukan pungutan liar terkait penambahan daya Volt Ampere (VA) dari 900 ke 1300 VA. Nilai yang diminta berjumlah Rp 300 ribu perrumah.

Hal tersebut dibeberkan salah seorang anggota Komisi III DPRD Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Hj Okta Hasanatan dalam hearing bersama Manajer PLN Rayon Tembilahan di ruang Komisi III, Rabu (10/8/2016) sore.

“Padahalkan kenaikan daya itu sudah menjadi program gratis, tapi kenapa masih ada pungutan. Saya mengetahui ini atas laporan dari beberapa orang masyarakat beberapa waktu lalu,” katanya.

Menanggapi hal ini, Manajer PLN Rayon Tembilahan Syaiful Hanan berjanji akan mengkoordinasikan apakah benar atau tidak diberlakukan kebijakan tersebut.

Namun yang jelas, pembiayaan yang digratiskan memang benar jikalau masih dalam konteks penyambungan. Tetapi jika bagi konsumen listrik pascabayar tetap ada biaya penyesuaian sebagai jaminan langganan.

Selain itu, bagi konsumen prabayar kata Syaiful cukup membayar token perdana saja.

“Kita konfirmasi dulu nanti biaya yang dipungut apakah betul biaya menyalahi ataukah sesuai prosedur yang ditetapkan,” imbuhnya./ Mirwan

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Kapolres Indragiri Hilir (Inhil) AKBP Dolifar Manurung Sik menyebutkan bahwa tindakan penganiayaan anggotanya di KM 8 Petalongan Kecamatan Keritang Jum’at kemarin adalah menjalankan tugas pemberantasan peredaran Narkoba. Rampok di Keritang Aniaya Korban Hingga Meninggal dan Rampas Uang Belasan Juta Rupiah

Pernyataan tersebut dilontarkannya di hadapan sejumlah awak media di kediamannya jalan M Boya Tembilahan, Selasa (9/8/2016) malam. Menurut Doli, yang dinyatakan korban penganiayaan itu merupakan pelaku tindak pidana Narkotika.

“Dua petugas kita sedang membekuk pelaku yang diduga memiliki Narkoba jenis sabu-sabu seberat kurang lebih 5 gram, kini barang bukti tersebut berhasil diamankan,” katanya.

Persoalan penganiayaan, lanjut Kapolres, disaat melakukan penggeledahan melakukan perlawanan hingga terjadi kekerasan. Tak hanya demikian, tak lama berselang waktu hendak membawa ke Mapolsek, puluhan warga setempat kata Kapolres berkerumun mengejar petugas terindikasi menolak pelaku Narkoba diamankan.

“Anggota kita merasa terancam di lapangan makanya mengamankan diri dan gagal mengamankan pelaku Narkoba,” tambahnya.

Untuk persoalan raibnya uang tunai belasan juta dari kantong korban penganiayaan, diakui Kapolres ada ketidak seimbangan dalam operasi tersebut yang membutuhkan waktu untuk diselidiki. Jika memang kesalahan petugas, ia berjanji akan menindak tegas.

“Tugas yang dilakukan anggota memang kurang sesuai dengan standar, namun kalau indikasi mengambil uang tunai itu juga harus ada bukti yang akurat serta adanya saksi,” tandasnya.

“Kepada Anaknya Korban Mengaku Kenali Pelaku. Dua Diantaranya disebut Oknum Anggota dijajaran Polres Inhil”

KERITANG (detikriau.org) – Aksi pencurian dengan kekerasan terjadi di KM 8 desa Petalongan Kecamatan Keritang, Jum’at (5/8/2016) malam. Aksi para begal ini tidak hanya berhasil merampas uang tunai senilai Rp 15 juta, namun juga mengakibatkan korban, Indra Gamal (55) meninggal dunia.

Menurut penuturan anak korban, Acep (33) kepada detikriau.org, Selasa (9/8), peristiwa perampokan yang menghilangkan nyawa orangtuanya itu terjadi di pasar KM 8 sekitar pukul 23.30 WIB. Saat itu, korban hanya seorang diri dan sempat diculik pelaku.

“Pagi Sabtu (6/8, red) kami temukan bapak di perkebunan dalam desa Petalongan. Kondisinya saat itu masih bernafas namun sudah kritis akibat dianiaya dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Indrasari Rengat untuk mendapatkan perawatan. Sayangnya nyawa Bapak tak bisa bertahan lama. Ia meninggal dunia pada hari minggu,” sampaikan Acep.

Sebelum meninggal, lanjutnya, korban sempat menceritakan bahwa pelaku penganiayaan  berjumlah 5 orang bahkan dikenali. Dua diantaranya disebutkan adalah oknum anggota dijajaran Polres Indragiri Hilir, sedangkan 3 lainnya warga sipil.

Menurut Acep, atas dasar pengakuan orangtuanya sebelum menghembuskan nafas terakhir, dua adiknya hari ini juga sudah menyampaikan laporan ke Propam Polres Inhil

Terkait peristiwa ini, Paur Humas Polres Inhil Ipda Heriman Putra ketika dimintakan komfirmasi terkesan enggan menjawab.

“Maaf, langsung sama pak Kapolres aja pak,” kata Paur Humas singkat./Mirwan