TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pengurus Yayasan Tasik Gemilang meninjau sejumlah posko peserta Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Islam Indragiri (Unisi) di Kecamatan Kempas, Jum’at (12/8/2016) kemarin.

Para pengurus itu diantaranya Wakil Ketua I H Yulizen Yunal dan Wakil Ketua II H Zayadi HS serta unsur pengurus lainnya. Ia didampingi oleh pengurus Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Unisi, Ahmadi dan Indra Hukes.

Dalam peninjauan tersebut, Wakil Ketua I berpesan kepada seluruh peserta KKN untuk tetap bertahan hingga akhir waktu yang ditetapkan. Dan jika ada hambatan, ia berharap untuk segera dikonsultasikan.

Disamping itu, ia mengaku bangga karena tidak ditemukan para mahasiswa yang terdapat kesulitan yang signifikan dalam menjalankan tugas. Hal tersebut disinyalir layanan baik dari masyarakat.

“Tolong dipertahankan, saya tau kalian ini sudah membuat lingkungan sekitar terbantu,” kata Yulizen di hadapan para peserta KKN.

Untuk diketahui, ada 5 posko yang disapa langsung oleh pihak yayasan yakni di Kelurahan Kempas Jaya, Desa Sungai Ara, Desa Harapan Tani, Desa Rumbai Jaya dan Desa Karya Tani.

Dimana, jumlah itulah para peserta KKN Unisi yang berposko di Kecamatan Kempas. Dalam peninjauan kali ini, tidak seorangpun mahasiswa yang tercatat absen.

Keterangan foto: Wakil Ketua I YTG, H Yulizen saat memberikan bantuan berupa mie instan kepada peserta KKN Unisi./adv/mirwan

Jakarta – Pada berkas perkara atas nama M. Muhtar tertulis dia adalah aktor yang mendapat tugas dari Fredi Budiman untuk mengurus persiapan pengiriman paket sampai tempat tujuan yakni Gudang 1 di Kamal Raya, Cengkareng, Jakarta Barat. Barang belum sampai di lokasi tujuan, lantaran Muhtar terjaring operasi di tengah jalan di pintu keluar tol Kamal.

“Padahal sebelum paket itu keluar dari Pelabuhan Tanjung Priok telah ditetapkan operasi controlled delivery yang melibatkan BNN dan Bea Cukai pada 15 Mei 2012,” kata Haris di Sekretariat KontraS, Jalan Kramat II, Senen, Jakarta Pusat, Jumat (12/8).

“Seharusnya, dalam operasi itu tidak dilakukan penangkapan sebelum barang sampai di tempat tujuan,” tambah Haris.

Haris melanjutkan penangkapan Muhtar itu tampak tidak memenuhi standar operasional controlled delivery. Sehingga dalam kasus ini tidak bisa menjelaskan siapa yang menyerahkan barang dan siapa yang diserahkan atau diberikan barang.

Pada peristiwa itu, baik BNN dan Bea Cukai, kata Haris, keduanya tidak memiliki landasan hukum yang jelas dalam melakukan controlled delivery. BNN hanya bersandar pada UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

“Sebagaimana pasal 75 huruf j UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni ‘melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan’. Namun dalam aturan hukum itu tidak dijelaskan secara spesifik terkait controlled delivery,” papar Haris.

Haris juga menegaskan, dalam berkas perkara Muhtar tertulis 3 nama utama berikut perannya secara khusus. Pertama Fredi Budiman berperan untuk menyiapkan dan mengatur orang-orang di lapangan untuk mempercepat proses pengeluaran hingga barang masuk ke gudang penyewaan.

Kedua, Hani Sapta Pribowo berperan untuk mengenalkan atau membuka jaringan pelabuhan, termasuk memiliki orang yang mempermudah administrasi dokumen dan mengeluarkan barang dari pelabuhan. Ketiga, Chandra Halim berperan sebagai penghubung produsen barang di Tiongkok. Chandra juga merupakan orang kepercayaan dari sang produsen.

Untuk itu kata Haris, penting sekali untuk membuka kembali dokumen proses persidangan demi mengungkap kebenaran dari curhatan Fredi Budiman di detik-detik kematiannya.

“Dengan kejanggalan-kejanggalan di atas kami ingin menjelaskan sebuah kemutlakan untuk mengangkat berkas keputusan Muhammad Muhtar sebagai salah satu dugaan bukti tumpulnya putusan yang sebenarnya bisa dijadikan bukti petunjuk baru untuk melihat peta peristiwa Mei 2012,” tutup Haris./*

sumber: merdeka.com

Jakarta – Tim Independen Polri mulai bergerak cepat mengusut testimoni Fredi Budiman. Setelah meminta keterangan adik Fredi Budiman bernama Johny Suhendra alias Latif yang mendekam di Lapas Cipinang, Jakarta Timur, rencananya Tim Independen bakal berangkat ke Lapas Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, untuk menelusuri testimoni tersebut.

“Tim baru akan ke Nusakambangan, Senin,” kata anggota Tim Independen Hendardi kepada merdeka.com, Kamis (11/8).

Hendardi mengatakan, Tim Independen akan meminta keterangan dari beberapa orang yang diungkap oleh Fredi Budiman melalui Koordinator KontraS Haris Azhar tersebut saat di Nusakambangan.

“Bertemu pihak-pihak yang mengetahui dan hadir dalam pertemuan antara Fredi Budiman dan Haris Azhar untuk mencari keterangan atau info tambahan. Karena persoalan mulai dari situ,” kata Hendardi yang juga Ketua Setara Institute ini.

Sebelumnya, Tim Independen Polri memeriksa adik Fredi Budiman, Johny Suhendra alias Latif yang mendekam di Lapas Cipinang, Jakarta Timur. Johny diperiksa oleh anggota Tim Independen yang juga Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti terkait testimoni Fredi Budiman perihal sejumlah anggota Polri, BNN, dan TNI.

“Ibu Poengky hari ini sudah mengikuti kegiatan pemeriksaan di LP Cipinang didampingi Karowaprof (Kepala Biro Pengawasan Profesi Divpropam Polri, red),” ujar Irwasum Komjen Dwi Priyatno di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Kamis (11/8).

Dia menambahkan, pemeriksaan ini untuk mengetahui apakah ada keterlibatan pejabat Mabes Polri dalam jaringan Fredi Budiman. Karena Johny disinyalir mengetahui sepak terjang peredaran narkoba diakomodir oleh kakaknya itu.

“Prinsipnya Polri membentuk tim investigasi ya kami katakan lah tim pencari fakta gabungan yang bertujuan untuk mendalami testimoni Fredi yang disampaikan saudara Haris Azhar,” tegasnya.

Dwi sendiri belum mengetahui hasil pemeriksaan adik Fredi tersebut, lantaran masih berlangsung. Namun, ia menjanjikan hasil pemeriksaan akan dibuka, agar menghindari polemik di tengah-tengah masyarakat.

Selain itu, Dwi mengatakan, dalam waktu dekat Tim Independen akan mendatangi Lapas Nusakambangan, Jawa Tengah. Hal ini, untuk menggali informasi dari rekan-rekan Fredi, terkait testimoni Fredi.

“Senin, tim rencananya ke Nusakambangan. Kami berangkat ke sana untuk mendapatkan informasi atau fakta,” pungkasnya.

Diketahui, untuk mengusut testimoni Fredi Budiman yang diungkapkan Koordinator KontraS Haris Azhar itu, Mabes Polri membentuk Tim Independen beranggotakan 18 orang. Tim itu dipimpin Irwasum Inspektur Pengawasan Umum Polri Komjen Dwi Priyatno dengan salah satunya yakni anggota komisioner Kompolnas Poengky Indarti, ketua Setara Institute Hendardi, dan pengamat komunikasi Effendi Ghazali.

Tim Independen guna menelisik kebenaran informasi dalam artikel ‘Cerita Busuk Dari Seorang Bandit’. Artikel ini dibuat oleh Koordinator Kongres Haris Azhar yang diduga berdasarkan hasil wawancaranya dengan terpidana mati Fredi Budiman di Lapas Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah pada 2014 silam./*

sumber: meredeka.com

“Bila ditemukan ada ketidaktepatan dilakukan Polda Riau menerbitkan SP3, maka harus ada konsekuensi administrasi maupun hukum terhadap oknum-oknum di Polda Riau.”

JAKARTA – Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu meminta hasil evaluasi terkait proses terbitnya surat perintah penghentian penyidikan (SP3) kasus karhutla yang melibatkan 15 perusahaan segera dibuka.

Hal ini dikatakan Masinton, menanggapi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menghukum PT Nasional Sago Prima (NSP) membayar denda sebesar Rp 1,040 triliun dalam kasus kahutla 2015 di Kabupaten Meranti, Riau, kepada negara.

“Mabes polri harus segera menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap proses terbitnya SP3. Kan SP3 itu menjadi kontradiktif dengan adanya putusan pengadilan pada PT NSP,” kata Masinton saat dihubungi pada Jumat (12/8).

Putusan tersebut, lanjut Masinton, juga menegaskan bahwa ada pelanggaran dilakukan perusahaan walaupun itu dalam konteks keperdataan. Tidak tertutup kemungkinan hal yang sama dilakukan oleh 15 perusahaan yang di-SP3 oleh Polda Riau.

“Dalam konteks pidana sekalipun, perusahaan itu memang badan hukum dan pihak yang bertanggung jawab atas kebakaran di area konsensinya. Jadi harus dievaluasi terbitnya SP3 itu dan umumkan hasilnya,” tegas politikus PDIP itu.

Bila ditemukan ada ketidaktepatan dilakukan Polda Riau menerbitkan SP3, maka harus ada konsekuensi administrasi maupun hukum terhadap oknum-oknum di Polda Riau. Baik berupa pencopotan dari jabatan hingga diproses secara pidana.

“Dan perlu ditelusuri jangan-jangan (SP3) bagian dari permainan para pengusaha hitam yang membakar hutan. Perlu ada sanksi pidana terhadap oknum aparat yang menyalahgunakan kewenangan,” pungkasnya.

sumber: JPNN

Rengat, detikriau- Sebanyak 177 Jemaah Calon Haji (JCH) Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) resmi dilepas keberangkatannya oleh Wakil Bupati (Wabup) Inhu H Khairizal, di halaman Kantor Bupati Inhu, Kamis (11/08/2016) pagi.  

“Dijadwalkan, rombongan JCH Inhu ini terlebih dulu akan diberangkatkan menuju Pekanbaru dan menginap satu malam di hotel Grand Elite Pekanbaru,” ungkap Kepala Kementerian Agama Inhu H Abdul Kadir saat menyampaikan laporannya.

Kemudian, lanjut H Abdul Kadir rombongan JCH Inhu yang tergabung dalam kloter 5 bersama JCH Kabupaten Kuansing dan Pekanbaru ini berangkat menuju Batam pada Jumat (12/8). Dan, pada Sabtu (13/8) baru akan berangkat menuju Madinah sekitar pukul 9.30 Wib,”

Berdasarkan data, 177 JCH Inhu tahun ini terdiri dari 77 JCH pria dan 100 JCH wanita. Sementara dari kategori umur, JCH tertua Kabupaten Inhu berusia 76 tahun dan termuda berusia 24 tahun.

“Menurut rencana, ratusan JCH Inhu akan kembali lagi ke tanah air pada (21/9) mendatang,” jelas H Abdul Kadir.

Sementara itu, perwakilan JCH Arif Ramli menyampaikan terimakasih kepada Pemerintah Kabupaten Inhu yang akan memberangkatkan jemaah calon haji. “Kami segenap JCH Inhu mohon maaf jika selama ini terdapat kesalahan, InsyaAllah kami akan memenuhi panggilan Allah” Imbuhnya.

Hal yang sama juga disampaikan Wakil Bupati Inhu H Khairizal. Atas nama Pemkab Inhu, Wabup menyampaikan doa serta harapan agar JCH Inhu selalu diberi kesehatan serta kelapangan hati pada saat menjalankan ibadah di tanah suci nanti.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Inhu, kami akan selalu mendoakan dan berharap semoga jamaah calon haji Inhu diberi kesehatan dan kelapangan hati dalam menjalankan ibadah, karena kesempatan ini adalah rahmat dan berkah dari Allah SWT,” ujar Wabup Khairizal.

“Mudah-mudahan JCH Inhu menjadi haji yang mabrur dan buat yang ditinggalkan harap mendoakan semoga selalu diberi kesehatan” tambah Wabup Khairizal

Turut hadir pada acara itu, Ketua DPRD Inhu Miswanto, Assisten I Asriyan, Plt. Assisten III Hendrizal, Staff Ahli, Para Kadis, Kakan, Kajari, Kasdim, Wakapolres, Perwakilan IPHI, beberapa Camat, Tokoh Masyarakat, Alim Ulama dan Keluarga besar Jamaah Calon Haji Indragiri Hulu (zal)

Rengat, detikriau.org –  Puluhan warga Kecamatan Peranap mendatangai kantor DPRD Kabupaten Inhu. Kedatangan pengunjukrasa kerumah rakyat ini untuk minta klarifikasi atas rencana penetapan tapal Batas Kecamatan Peranap dan Kecamatan Pauh ranap.  Kamis (11/8)

Pengunjukrasa menduga penetapan titik koordinat tapal batas antara kedua kecamatan diintervensi oleh anggota komisi II DPRD Inhu. Bahkan wakil rakyat ini diduga juga ikut menjelma bagaikan tim pejabat teknis dalam penetapan tapal batas dimaksud.

Protes Masyarakat Peranap terhadap dugaan tindakan yang dianggap menyimpang dari tugas pokok dan fungsi  anggota DPRD ini tertuang pada lembaran surat  protes mayarakat yang dibacakan kordinator lapangan (korlap) Masyarakat kecamatan pernanap Tomimy Comara diruang Rapat Banmus DPRD.

Menurut Tomimy, saat komisi II melaksanakan Perjalanan dinas ke kecamatan Peranap dalam rangka konsultasi tentang batas lahan PT Citra Sumber Sejahtera (CSS) pada 20 juli 2016 lalu nyata mereka turut aktif menentukan titik koordinat tapal batas desa pauh ranap kec peranap dengan desa punti kayu kecamatan batang peranap

“bukan nya sebagai Mediator tetapi identik  sebagai Tim tekhnis, ini jelas melanggar aturan permendagri no 27 tahun 2006 tentang penetapan dan penegasan batas Desa “. Ujar korlap

Selain itu menurutnya juga, anggota Komisi II saat turun kelapangan bukan sebagai mediator  tetapi memihak dengan dibuktikan mau diperintah oleh seseorang untuk menelepon pihak PT CSS guna menyetop atau menghentikan pembayaran Fee untuk masyarakat Desa Pauh ranap yang selama ini sudah berjalan selama 14 tahun lamanya.

” Kehadiran kami juga Ingin bertemu dengan  ncek afrizal Al  dan edi supirman, Bukan mendemo lembaga DPRD tapi ingin ketemu yang bersangkutan, guna klarifikasi” ucapnya

Sementara ketua Komisi II Ncek Afrizal Al, membantah keras atas tudingan yang dilontarkan ke Lembaga legislator ini,  dijelaskannya, kehadiran komisi II DPRD Kabupaten Inhu adalah atas permintaan masyarakat itu sendiri sesuai kesepakatan hasil musyawarah rabu tanggal 8 juni 2016 lalu,yang kesepakan ini ditanda tangani oleh kepala Desa Pauh ranap atas nama Abdullah, Kepala Desa Pesajian, Husni thamrin , kepala Desa Punti Kayu, Surman dan dari puhak PT CSS, Hasri.

Kehadiran dilapangan dibuktikan dengan surat perintah tugas dari ketua DPRD Nomor SPT 32/DPRD/VII/2016.

” Komisi II DPRD saat itu hanya memfasilitasi dan memantau pihak executif (pemerintahan) dalam melaksanakan kegiatan sebagai tim tekhnis penetapan tapal batas dan bukan berperan aktif ikut sebagai penentu. Ini dibuktikan bahwa saya dan rekan rekan komisi tidak sedikitpun menyentuh GPS atau alat lain yang berkaitan menentukan titik kordinat, itu salah besar jika DPRD berperan aktif” ulasnya.

Sementara anggota Komisi II,  Edi Supirman juga membantah atas tudingan keberpihakannya, apalagi jika disebut bahwa dirinya menelepon pihak perusahaan agar mempertimbangkan penghentian Fee bagi Desa Pauh ranap. Komunikasi yang dilakukan dengan perusahaan saat itu menurutnya semata-mata berniat mencegah terjadinya konflik yang bisa berkemungkinan lebih  meluas.

“Tiada ada lain maksud saya dengan harapan agar permasalahan sedikit teredam bukannya berpihak “, ujarnya membantah

Ketua DPRD kab Inhu miswanto SE  sebagai pimpinan Rapat  Akhirnya memutuskan penetapan tapal batas dan menetapkan dialog ini agar kembali melibatkan Desa yang sebelumnya bermusyawarah dan segera akan mengundang pihak terkait dan pihak perusahaan PT CSS
Pada hari senin tanggal 22 agustus 2016 mendatang. Tegasnya

Kedatangan pengunjukrasa saat itu diterima langsung oleh ketua DPRD Kabupaten inhu H Miswanto SE dan sejumlah anggota, ketua komisi II Encik Afrizal Al, dan sejumlah anggota DPRD lainnya. Hadir pula Kapolres Inhu AKBP Abas Basuni sik dan sejumlah jajaran Polres Inhu, Kepala Tata pemerintahan (tapem) Pemkab Inhu Hendri Yasnur SSos. sejumlah kapolsek yang turut mengikuti dan  mengamankan jalannya unjuk rasa. (zal)