TEMBILAHAN (detikriau.org) – Universitas Islam Indragiri (UNISI) menggelar lomba memasak bubur ayam di halaman Kampus Fakultas Ekonomi UNISI jalan HR Soebrantas Tembilahan, Senin (10/10/2016) kemarin.

Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 13 kelompok dari kalangan Dosen, Karyawan dan Mahasiswa UNISI. Disamping lomba, Universitas ternama di Kabupaten Inhil ini juga menggelar zikir berjamaah dan diakhiri dengan memberikan bingkisan terhadap anak yatim.

Ketua Panitia Pelaksana, Fahyunani Zaini S.Pd.I mengatakan, kegiatan itu bertujuan untuk memeriahkan Muharram tahun 1438 H sebagai tahun baru umat Islam. Apalagi, bulan itu selalu dijadikan momentum untuk memupuk dan memelihara rekatan persaudaraan dalam bingkai ukhuwah islamiyyah dan ukhuwah wathoniyah, menjaga dan memelihara solidaritas dan kepedulian sosial antar sesama serta semangat untuk selalu menjadi lebih baik.

“Kegiatan ini bertujuan memeriahkan datangnya tahun baru hijriyah dalam upaya tegaknya syiar islam dan selalu kita jadikan momentum untuk kita memupuk dan memelihara rekatan persaudaraan, menjaga dan memelihara solidaritas,” kata Yunan, sapaan akrab Fahyunani Zaini.

Tak hanya itu lanjutnya, dalam momentum ini juga untuk meningkatkan kepedulian sosial. “Kita sebagai pengelola lembaga pendidikan, tentu bertekad meningkatkan kualitas, mutu dan kredibilitas dalam pelayanan,” tutupnya./Mirwan

“Layanan Customer Relationship Management via mobile application buat pelaku UKM”

Tembilahan, detikriau.org –  New ZAPA adalah sebuah layanan Customer Relationship Management via mobile application buat pelaku UKM Indonesia. Layanan ini dibuat bagi memudahkan pelaku UKM dalam mencari info produk Telkom, info billing, Tracking process Order ataupun mencari mitra UKM terdekat melalui fitur Near Me.

Aplikasi New ZAPA dilengkapi fitur StarBox, yakni fitur solusi lengkap buat para pelaku UKM yg terdiri dari produk wifi.id, Jarvis, Akunting Mudah dan Bos Toko yg dikemas menjadi layanan 3C (Connectivity, Content & Commerce).

Saat ini aplikasi New ZAPA telah tersedia di Google Playstore sehingga para pelaku UKM bisa mengunduh segera dari smartphone atau tablet mereka.

Melalui Starbox, para pelaku UKM juga memiliki kesempatan menjadi reseller StarBox, yg dinamakan StarBox Digi Bulk. Cukup mendeposit minimal 500 ribu Rupiah, pengguna mampu mendapatkan bonus segera sebesar 10 persen.

Selain fitur StarBox, New ZAPA menyediakan fitur Pendanaan UKM dengan nama Smart Funding,untuk pengajuan permohonan dana kemitraan.

Lalu para pengguna juga dapat melihat info UKM yg sudah bergabung dalam Kampung Digital melalui fitur Kampung UKM Digital.

Untuk mendapatkan keterangan mengenai pengembangan bisnis, para pelaku UKM juga bisa berkonsultasi dengan para ahli melalui telepon, e-mail maupun live chat yg tersedia di fitur Sobat UKM.

Saat ini, Telkom sudah memiliki 2,39 juta member Directory SmartBisnis dari target 3 juta yg dicanangkan, 1.000 Kampung UKM Digital yg memiliki 12 ribu member dan 10.000 member Smart Funding.

Dengan pencapaian tersebut, Telkom mencanangkan New ZAPA dapat menggaet 10.000 pengguna hingga akhir tahun 2016./dro

 

Lafadz Istighfar merupakan salah satu dzikir untuk memohon ampun kepada Allah. Biasanya setelah salat, umat muslim tidak akan melewatkan untuk mengucapkan kalimat Astagfirullah Hal Adzim tersebut.

Harapannya, Istighfar mampu menghapuskan dosa-dosa yang diperbuat. Ternyata, tidak hanya untuk memohon ampunan, kalimat dzikir yang sering diucapkan Nabi Muhammad ini juga memiliki banyak keutamaan lain jika diamalkan.

Kisah-kisah berikut menceritakan bagaimana ajaibnya amalan Istighfar dalam kehidupan. Mulai dari kisah pedagang roti yang ingin bertemu dengan Imam Ahmad, hingga nenek tua renta yang mengharapkan pertolongan dokter untuk menyembuhkan cucunya. Bagaimana lengkapnya? Berikut ulasannya.

1. Kisah Ajaib Pedagang Roti
Imam Ahmad rahimahullah merupakan salah satu ulama madzhab 4 yang namanya mahsyur hingga saat ini. Pada zamannya, Ia begitu dielu-elukan oleh banyak orang. Dalam sebuah kisah yang ditulis Imam al Jauzi rahimahullah dalam buku tentang Imam Ahmad dikisahkan bahwa saat sang Imam memasuki usia senja beliau begitu ingin pergi ke Negeri Syam.

Namun anehnya Imam Ahmad sama sekali tidak memiliki tujuan yang jelas kenapa Ia ingin pergi ke tempat itu. Padahal Ia harus menempuh perjalanan jauh dari kediamannya di Baghdad menuju Syam. Sesampainya di Syam, Imam Ahmad berhenti untuk menunaikan salat dzuhur. Tidak ada yang mengenalinya, mengingat zaman dahulu teknologi tidak secanggih saat ini.

Ia menunggu di masjid tersebut hingga menjelang salat Ashar. Setelah Ashar, sang Imam membaca Alquran untuk menunggu waktu Magrib dan Isya. Setelah habis malam, Imam Ahmad kemudian ingin tidur dan beristirahat di masjid tersebut.

Namun penjaga masjid tidak mengizinkan Ia tidur disana.

“Wahai syekh, anda tidak boleh tidur disini, ini peraturan silahkan pergi,” kata penjaga

Namun Imam Ahmad menolak, “Saya musafir, saya ingin istirahat disini” jawab sang Imam.

Namun sang penjaga tetap menolak dan memintanya untuk keluar lalu kemudian mengunci pintu masjid. Setelah penjaga tersebut pergi, Imam Ahmad kembali beristirahat di pelataran masjid.

Tapi, sang penjaga kembali datang dan lagi-lagi mengusirnya hingga mendorongnya menuju ke jalanan. Lalu ada tukang roti yang rumahnya tidak jauh dari masjid melihat kondisi tersebut. Tukang Roti tersebut memanggilnya

“Hai syekh, kemarilah beristirahatlah di toko ku, ”

Kemudian Iman Ahmad masuk ke toko roti tersebut. “Rumahku tidak jauh dari sini, ini toko roti ku, dibelakang sana, ada ruangan  untuk beristirahat. Beristirahatlah malam ini dan besok pagi engkau bisa melanjutkan perjalanan lagi”

Setelah masuk ke toko tersebut, Imam Ahmad kemudian memperhatikan aktivitas sang penjual roti. Dan ada satu hal yang paling menarik perhatian beliau dari lelaki ini. Yakni ucapan dzikir dan doa istighfar yang terus meluncur dari mulutnya tanpa putus sejak awal ia mulai mengerjakan adonan rotinya.

Imam Ahmad yang kagum lalu bertanya “Sejak kapan Anda selalu beristighfar tanpa henti seperti ini?”

Ia menjawab, “Sejak lama sekali. Ini sudah menjadi kebiasaan rutin saya, hampir dalam segala kondisi.”

Lalu Imam Ahmad bertanya lagi “Lantas apa hasilnya”

“Ya, Allah mengabulkan semua permintaan ku” Jawabnya.

“Lalu apa permintaanmu yang belum dikabulkan Allah?” tanya Sang Imam.

Si lelaki saleh ini pun melanjutkan jawabannya dan berkata, “Sudah cukup lama saya selalu berdoa memohon kepada Allah untuk bisa dipertemukan dengan seorang ulama besar yang sangat saya cintai dan agungkan. Beliau adalah Imam Ahmad bin Hanbal!”

“Allahu Akbar! karena  Istighfarmu lah Allah SWT mendatangkan saya datang ke kota mu ini tanpa alasan yang jelas, karena Istighfarmu lah Marbot Masjid melarang saya tidur di Masjid, karena Istighfarmulah engkau menawarkan aku istirahat ditempatmu. Saya lah Ahmad bin Hanbal…

Masya Allah, Allah SWT mendatangkan Imam Ahmad ke rumahnya karena Istighfarnya.

2. Ajaibnya Istighfar Seorang Ibu
Kisah selanjutnya belum lama terjadi yang bercerita tentang seorang ibu yang berada di tinggal wilayah Khasmir. Ibu ini memiliki anak perempuan yang memiliki penyakit tulang. Si Ibu selalu berdoa kepada Allah SWT sambil beristighfar. Pasalnya dia sudah membawa anaknya ke dokter di sekitar wilayahnya namun tidak mendapatkan hasil.

Mereka hanya bilang bahwa hanya ada satu dokter yang mampu menangani penyakit ini. Dokter tersebut seorang muslim shli spesialis tulang, namun sayangnya Ia tinggal sangat jauh yakni di India.

Sang Ibu mengetahui jika dirinya tidak memiliki kemampuan untuk pergi ke India membeli tiket pesawat, makan selama di sana dan biaya berobatnya. Maka ibu ini hanya memperbanyak doa dan Istighfar.

Ringkas cerita, dokter yang menjadi target keluar dari India untuk mengisi sebuah acara dan melewati wilayah Khasmir.

Tiba-tiba pilotnya bilang tidak bisa terbang karena ada hujan badai dan harus turun di wilayah ini. Setelah turun tiba-tiba berkata “saya harus menghadiri seminar, berapa jauh lagi wilayah ini dari tempat tujuan”

Ternyata waktu yang dibutuhkan untuk sampai sekitar empat jam, sehingga sang dokter memilih untuk menyewa mobil karena waktu untuk seminar sekitar enam jam lagi.

Akhirnya ia meninggalkan Bandara untuk menuju lokasi seminar. Namun sayang, baru sebentar meninggalkan bandar hujan semakin lebat sehingga supir tidak bisa melanjutkan perjalanan. Karena jika dipaksakan maka mereka akan menghadapi badai.

Akhirnya dokter menyetujui untuk beristirahat dengan mendatangi rumah penduduk setempat. Rumah tersebut tampak tua yang terbuat dari kayu yang reot. Lalu dokternya mengetuk pintu, mengucapkan salam dan meminta bantuan agar sang pemilik rumah memberikan tumpangan.

Lalu sang dokter masuk dan si ibu mengambilkan minuman. Ketika sang dokter berada di ruang tamu, anak si ibu ini menangis kesakitan dikamar. Lalu dokter bertanya

“Kenapa anak ibu menangis” tanya dokter

“Sakit tulang” jawab sang ibu

“Kenapa tidak dibawa ke dokter?”

”Sudah, tapi kata dokter mereka tidak bisa menyembuhkan. Yang bisa menyembuhkan hanya dokter yang bernama si Fulan,”

Dokternya lalu berkata segala puji bagi Allah yang mendatangkan saya ke rumah ibu. Saya ini dokter yang ibu maksud. Allah datangkan ke rumahnya justru hanya dengan Istighfar, tanpa biaya dan gratis. Masya Allah.

3. Berkah Merutinkan Istighfar Selamat dari Fitnah 
Kisah selanjutnya datang dari dokter spesialis jantung yang bernama Dr. Khalid Jubai. Ia mengalami keajaiban Istighfar dalam hidupnya. Pada suatu ketika, Dr. Khalid Jubai mendapat fitnah dari rekan sekantornya. Jika fitnah tersebut berhasil dibuktikan, maka sang dokter ternacam dipensiunkan dini dari rumah sakit.

Hal ini membuatnya gusar hingga begitu tersiksa batin.  Meski demikian, ia berjuang untuk memulihkan nama baik. Tapi upayanya tidak cukup untuk bisa melawan rekan sekantornya yang menebar fitnah. Kondisi ini sempat membuatnya putus asa hingga beberapa saat.

Namun keajaiban mulai terjadi ketika Ia mendatangi masjid. Setelah salat, ia teringat sesuatu yang mengubah pemikirannya.  Selama ini semua orang yang sakit datang kepadaku dengan harapan besar agar aku mengobati mereka, tapi mengapa sekarang aku sendiri justru tidak mampu,” pikir beliau.

Selanjutnya tiba-tiba beliau teringat keutamaan istighfar, dan merasakan adanya dorongan yang sangat kuat untuk melakukannya. Maka sepanjang perjalanan pulang beliaupun mulai mengulang-ulang bacaan istighfar ini:

“Astaghfirullahal-ladzi la ilaha illa Huwal-Hayyul-Qayyum, wa atubu ilaih”

(Aku bersitighfar memohon ampun kepada Allah, Yang tiada tuhan yang berhak diibadahi selain Dia, Yang Maha Hidup, Yang Maha Mengurus, dan aku bertobat kepada-Nya) HR. Al-Hakim dari Ibnu Mas’ud dan At-Tirmidzi dari Bilal bin Yasar bin Zaid.

Sesampainya di rumah, ada perasaan lega yang begitu dasyat. Ia mengalami semacam pengalaman spiritual yang merasuk ke dalam hati beliau. Sehingga beliaupun tak henti membaca lafadz istighfar tersebut, setiap saat dan dalam segala kondisi.

Singkat cerita, hingga pada suatu waktu, semua tuduhan yang menjadi rumor buruk terhadapnya ternyata tidak terbukti. Tentu saja beliau terkejut sekaligus bersyukur mengetahui kabar ini. Dengan begitu beliau menjadi bebas dari sanksi pemberhentian kerja dan namanya pun menjadi bersih kembali.

Tak cukup sampai disitu, akibat fitnah yang dialamatkan kepada beliau tidaklah terbukti, 5 koleganya yang melaporkan beliau itu pun turut menerima konsekuensi atas tuduhan yang tidak berdasar tersebut, diantara mereka ada yang dimutasi dari tempat dan posisi kerjanya semula, ada yang justru dipensiundinikan, ada yang mengakui perbuatannya dan meminta maaf kepada beliau dan instansi terkait.

Maka dari itu hendaklah kita selalu ingat sabda Nabi SAW jikalau bersama istighfar ada kemudahan dari permasalahan yang mendera kita. Dan amalan pembuka pintu rezeki yang mujarab dari Al-Qur’an dan Hadist. /infoyunik.com

Tembilahan, detikriau.org – Permasalahan yang dihadapi usaha mikro kecil, dan menengah (UMKM) pada umumnya bisa dibagi dalam dua faktor yakni, faktor Internal dan eksternal.

Faktor Internal seperti keterbatasan modal, lemahnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan keterbatasan Teknologi. Sedangkan faktor ekternal yakni Iklim usaha yang belum sepenuhnya kondusif, terbatasnya sarana dan prasarana usaha, Sifat Produk dengan Lifetime Pendek serta terbatasnya akses pasar.

Menurut Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Indragiri Hilir, DR H Dianto Mampanini, permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Kurangnya permodalan  UMKM, dikarenakan pada umumnya usaha mikro kecil dan menengah merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup yang mengandalkan pada modal dari si pemilik yang jumlahnya sangat terbatas.

Sedangkan sumber daya manusia merupakan titik sentral yang sangat penting untuk maju dan berkembang, sebagian besar usaha mikro dan usaha kecil tumbuh secara tradisional dan merupakan usaha keluarga yang turun temurun. Keterbatasan SDM usaha mikro dan kecil baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilannya sangat berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan usahanya, sehingga usaha tersebut sulit untuk berkembang dengan optimal. Di samping itu dengan keterbatasan SDM nya, unit usaha tersebut relatif sulit untuk mengadopsi perkembangan teknologi baru untuk meningkatkan daya saing produk yang dihasilkannya.

Sementara itu UMKM juga mempunyai jaringan usaha yang sangat terbatas dan kemampuan  penetrasi pasar yang rendah, oleh karena produk yang dihasilkan jumlahnya sangat terbatas dan mempunyai kualitas yang kurang kompetitif. Berbeda dengan usaha besar yang telah mempunyai jaringan yang sudah solid serta didukung dengan teknologi dan promosi yang baik. Sebagian besar UMKM masih dihadapkan pada kendala dalam informasi yang terbatas dan kemampuan akses ke sumber teknologi.

Untuk Faktor Eksternal terkait Iklim usaha belum sepenuhnya kondusif terlihat antara lain masih terjadinya persaingan yang kurang sehat antara pengusaha-pengusaha kecil dan pengusaha-pengusaha besar.

“Kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, menyebabkan sarana dan prasarana yang mereka miliki juga tidak cepat berkembang dan kurang mendukung kemajuan usahanya sebagaimana yang diharapkan.” Diterangkan Dianto dalam perbincangan dengan detikriau.org belum lama ini di Tembilahan.

Disamping persoalan itu, sebagian besar industri kecil menurut Dianto memiliki akses pasar yang terbatas sehingga menyebabkan produk yang dihasilkan tidak dapat dipasarkan secara kompetitif baik di pasar nasional maupun internasional.

Pada hakekatnya dikatakan mantan Kepala Dinas Cipta Karya Kab Inhil ini, Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Dengan mencermati permasalahan yang dihadapi oleh UKM, pemerintah telah melakukan berbagai upaya misalnya dengan mengupayakan iklim usaha yang kondusif antara lain dengan mengusahakan ketenteraman dan keamanan berusaha serta penyederhanaan prosedur perijinan usaha, keringanan pajak dan sebagainya.

Saat ini Pemerintah telah mengupayakan bantuan untuk memperolah modal dengan lebih mudah melalui perbankan dan berbagai lembaga keuangan lainya.

“kita juga sudah menjalin MoU dengan berbagai lembaga perbankan seperti misalnya dengan BRI. Dengan memiliki IUMK, pelaku usaha dapat memperoleh modal bahkan tanpa agunan,” contohkan Dianto

Tidak hanya itu, dalam upaya meningkatkan kemampuan, diskop UMKM Inhil juga terus melakukan berbagai pelatihan-pelatihan terutama bagi pelaku UMK agar terus menerus akan mendapatkan berbagai tambahan ilmu termasuk mengupayakan bantuan promosi agar pelaku UMK dapat memperluas pasar yang tentunya ditujukan agar pelaku UMK dapat bertahan dan diharapkan dapat lebih menumbuhkembangkan usahanya. Tandas Dianto./ dro

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 1995

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA SIMPAN PINJAM OLEH KOPERASI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

1. bahwa untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota koperasi, maka kegiatan usaha simpan
2. pinjam perlu ditumbuhkan dan dikembangkan;
3. bahwa kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a harus dikelola secara berdaya guna dan berhasil guna;
4. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan sebagai pelaksanaan Pasal 44 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, maka dipandang perlu untuk mengatur kegiatan usaha simpan pinjam oleh Koperasi dalam Peraturan Pemerintah;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA SIMPAN PINJAM OLEH

KOPERASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dengan:

1. Kegiatan usaha simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya.

2. Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam.
3. Unit Simpan Pinjam adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam, sebagai bagian dari kegiatan usaha Koperasi yang bersangkutan.

4. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk tabungan, dan simpanan koperasi berjangka.

5. Simpanan Berjangka adalah simpanan di koperasi yang penyetorannya dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan koperasi yang bersangkutan.

6. Tabungan Koperasi adalah simpanan di koperasi yang penyetorannya dilakukan berangsur-angsur dan penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati antara penabung dengan koperasi yang bersangkutan dengan menggunakan Buku Tabungan Koperasi.

7. Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan.

8. Menteri adalah Menteri yang membidangi koperasi.

BAB II

ORGANISASI

Bagian Pertama

Bentuk Organisasi

Pasal 2

(1) Kegiatan usaha simpan pinjam hanya dilaksanakan oleh Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam.

(2) Koperasi Simpan Pinjam dapat berbentuk Koperasi Primer atau Koperasi Sekunder.

(3) Unit Simpan Pinjam dapat dibentuk oleh Koperasi Primer atau Koperasi Sekunder.

 

Bagian Kedua

Pendirian

Pasal 3

(1) Pendirian Koperasi Simpan Pinjam dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai persyaratan dan tata cara pengesahan Akta Pendirian dan perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

(2) Permintaan pengesahan Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam diajukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan tambahan lampiran:

1. rencana kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
2. administrasi dan pembukuan;
3. nama dan riwayat hidup calon Pengelola;
4. daftar sarana kerja.

(3) Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berlaku sebagai izin usaha.

Pasal 4

(1) Permintaan pengesahan Akta Pendirian Koperasi yang membuka Unit Simpan Pinjam diajukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2).

(2) Pengesahan Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku sebagai izin usaha.

Pasal 5

(1) Koperasi yang sudah berbadan hukum dan akan memperluas usahanya di bidang simpan pinjam wajib mengadakan perubahan Anggaran Dasar dengan mencantumkan usaha simpan pinjam sebagai salah satu usahanya.

(2) Tatacara perubahan Anggaran Dasar dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Permintaan pengesahan perubahan Anggaran Dasar diajukan dengan disertai tambahan lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

(4) Pengesahan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku sebagai izin usaha.

Bagian Ketiga

Jaringan Pelayanan

Pasal 6

(1) Untuk meningkatkan pelayanan kepada anggota, Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam dapat membuka jaringan pelayanan simpan pinjam.

(2) Jaringan pelayanan simpan pinjam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa:

1. Kantor Cabang yang berfungsi mewakili Kantor Pusat dalam menjalankan kegiatan usaha untuk menghimpun dana dan penyalurannya serta mempunyai wewenang memutuskan pemberian pinjaman;
2. Kantor Cabang Pembantu yang berfungsi mewakili Kantor Cabang dalam menjalankan kegiatan usaha untuk menghimpun dana dan penyalurannya serta mempunyai wewenang menerima permohonan pinjaman tetapi tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan pemberian pinjaman;
3. Kantor Kas yang berfungsi mewakili Kantor Cabang dalam menjalankan kegiatan usaha untuk menghimpun dana.

Pasal 7

(1) Pembukaan Kantor Cabang harus memperoleh persetujuan dari Menteri.

(2) Pembukaan Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas tidak diperlukan persetujuan Menteri tetapi harus dilaporkan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak pembukaan kantor.

BAB III

PENGELOLAAN

Pasal 8

(1) Pengelolaan kegiatan usaha simpan pinjam dilakukan oleh Pengurus.

(2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh Pengelola yang diangkat oleh Pengurus.

(3) Pengelola sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bertanggung jawab kepada Pengurus.

(4) Pengelola sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat berupa perorangan atau badan usaha, termasuk yang berbentuk badan hukum.

(5) Dalam melaksanakan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pengelola wajib mengadakan kontrak kerja dengan Pengurus.

Pasal 9

(1) Dalam hal Pengelola adalah perorangan, wajib memenuhi persyaratan minimal sebagai berikut:

a. tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang keuangan dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;

b. memiliki akhlak dan moral yang baik;

c. mempunyai keahlian di bidang keuangan atau pernah mengikuti pelatihan simpan pinjam atau magang dalam usaha simpan pinjam.

(2) Dalam hal Pengelola adalah badan usaha wajib memenuhi persyaratan minimal sebagai berikut:

1. memiliki kemampuan keuangan yang memadai;
2. memiliki tenaga managerial yang berkualitas baik.

Pasal 10

Dalam hal Pengurus secara langsung melakukan pengelolaan terhadap usaha simpan pinjam maka berlaku ketentuan mengenai persyaratan Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

Pasal 11

Dalam hal pengelolaan dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang, maka:

1. sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah Pengelola wajib mempunyai keahlian di bidang keuangan atau pernah mengikuti pelatihan di bidang simpan pinjam atau magang dalam usaha simpan pinjam.
2. di antara Pengelola tidak boleh mempunyai hubungan keluarga sampai darajat ke satu menurut garis lurus ke bawah maupun ke samping.

Pasal 12

(1) Pengelolaan Unit Simpan Pinjam dilakukan secara terpisah dari unit usaha lainnya.

(2) Pendapatan Unit Simpan Pinjam setelah dikurangi biaya penyelenggaraan kegiatan unit yang bersangkutan, dipergunakan untuk keperluan sebagai berikut:

1. dibagikan kepada anggota secara berimbang berdasarkan nilai transaksi;
2. pemupukan modal Unit Simpan Pinjam;
3. membiayai kegiatan lain yang menunjang Unit Simpan Pinjam.

(3) Sisa pendapatan Unit Simpan Pinjam setelah dikurangi biaya dan keperluan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(2), diserahkan kepada koperasi yang bersangkutan untuk dibagikan kepada seluruh anggota koperasi.

(4) Pembagian dan penggunaan keuntungan Unit Simpan Pinjam diajukan oleh Pengurus Unit Simpan Pinjam untuk mendapat persetujuan para anggota yang telah mendapat pelayanan dari Unit Simpan Pinjam.

Pasal 13

(1) Sisa Hasil Usaha yang diperoleh Koperasi Simpan Pinjam setelah dikurangi dana cadangan, dipergunakan

untuk :

a. dibagikan kepada anggota secara berimbang berdasarkan jumlah dana yang ditanamkan sebagai modal sendiri pada koperasi dan nilai transaksi;

b. membiayai pendidikan dan latihan serta peningkatan ketrampilan;

c. insentip bagi Pengelola dan karyawan;

d. keperluan lain untuk menunjang kegiatan koperasi.

(2) Penentuan prioritas atau besarnya dana untuk penggunaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, c, dan d diputuskan oleh Rapat Anggota.

Pasal 14

(1) Dalam menjalankan usahanya, Pengelola wajib memperhatikan aspek permodalan, likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas guna menjaga kesehatan usaha dan menjaga kepentingan semua pihak yang terkait.

(2) Aspek permodalan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. modal sendiri koperasi tidak boleh berkurang jumlahnya dan harus ditingkatkan;
2. setiap pembukaan jaringan pelayanan, harus disediakan tambahan modal sendiri;
3. antara modal sendiri dengan modal pinjaman dan modal penyertaan harus berimbang.

(3) Aspek likuiditas yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :

1. penyediaan aktiva lancar yang mencukupi untuk memenuhi kewajiban jangka pendek;
2. ratio antara pinjaman yang diberikan dengan dana yang telah dihimpun.

(4) Aspek solvabilitas yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. penghimpunan modal pinjaman dan modal penyertaan didasarkan pada kemampuan membayar kembali;
2. ratio antara modal pinjaman dan modal penyertaan dengan kekayaan harus berimbang.

(5) Aspek rentabilitas yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. rencana perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU) atau keuntungan ditetapkan dalam jumlah yang wajar untuk dapat memupuk permodalan, pengembangan usaha, pembagian jasa anggota dengan tetap mengutamakan kualitas pelayanan;
2. ratio antara Sisa Hasil Usaha (SHU) atau keuntungan dengan aktiva harus wajar.

(6) Untuk menjaga kesehatan usaha, Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam tidak dapat menghipotekkan atau menggadaikan harta kekayaannya.

(7) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 15

(1) Pengelola Koperasi berkewajiban merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan simpanan berjangka dan tabungan masing-masing penyimpan kepada pihak ketiga dan kepada anggota secara perorangan, kecuali dalam hal yang diperlukan untuk kepentingan proses peradilan dan perpajakan.

(2) Permintaan untuk mendapatkan keterangan mengenai simpanan berjangka dan tabungan sehubungan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh pimpinan instansi yang menangani proses peradilan atau perpajakan kepada Menteri.

BAB IV

PERMODALAN

Pasal 16

(1) Koperasi Simpan Pinjam wajib menyediakan modal sendiri dan dapat ditambah dengan modal penyertaan.

(2) Koperasi yang memiliki Unit Simpan Pinjam wajib menyediakan sebagian modal dari koperasi untuk modal kegiatan simpan pinjam.

(3) Modal Unit Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa modal tetap dan modal tidak tetap.

(4) Modal Unit Simpan Pinjam dikelola secara terpisah dari unit lainnya dalam Koperasi yang bersangkutan.

(5) Jumlah modal sendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan modal tetap Unit Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak boleh berkurang jumlahnya dari jumlah yang semula.

(6) Ketentuan mengenai modal yang disetor pada awal pendirian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 17

(1) Selain modal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16, Koperasi Simpan Pinjam dapat menghimpun modal

pinjaman dari:

1. anggota;
2. koperasi lainnya dan atau anggotanya;
3. bank dan lembaga keuangan lainnya;
4. penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya;
5. sumber lain yang sah.

(2) Unit Simpan Pinjam melalui Koperasinya dapat menghimpun modal pinjaman sebagai modal tidak tetap dari:

1. anggota;
2. koperasi lainnya dan atau anggotanya;
3. bank dan lembaga keuangan lainnya;
4. penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya;
5. sumber lain yang sah.

(3) Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya dilakukan dengan memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pasar modal.

BAB V

KEGIATAN USAHA

Pasal 18

(1) Kegiatan usaha simpan pinjam dilaksanakan dari dan untuk anggota, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya.

(2) Calon anggota koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah melunasi simpanan pokok harus menjadi anggota.

Pasal 19

(1) Kegiatan Usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam adalah:

a. menghimpun simpanan koperasi berjangka dan tabungan koperasi dari anggota dan calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya;

b. memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya.

(2) Dalam memberikan pinjaman, Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam wajib memegang teguh prinsip pemberian pinjaman yang sehat dengan memperhatikan penilaian kelayakan dan kemampuan pemohon pinjaman.

(3) Kegiatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam dalam melayani koperasi lain dan atau anggotanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan perjanjian kerjasama antar koperasi.

Pasal 20

(1) Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam mengutamakan pelayanan kepada anggota.

(2) Apabila anggota sudah mendapat pelayanan pinjaman sepenuhnya maka calon anggota dapat dilayani.

(3) Apabila anggota dan calon anggota sudah mendapat pelayanan sepenuhnya, koperasi lain dan anggotanya dapat dilayani berdasarkan perjanjian kerjasama antar koperasi yang bersangkutan.

(4) Pinjaman kepada anggota koperasi lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan melalui koperasinya.

Pasal 21

(1) Rapat Anggota menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian pinjaman baik kepada anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya.

(2) Ketentuan mengenai batas maksimum pinjaman kepada anggota berlaku pula bagi pinjaman kepada Pengurus dan Pengawas.

Pasal 22

(1) Dalam hal terdapat kelebihan dana yang telah dihimpun, setelah melaksanakan kegiatan pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam dapat:

a.menempatkan dana dalam bentuk giro, deposito berjangka, tabungan, sertifikat deposito pada bank dan lembaga keuangan lainnya;

b. pembelian saham melalui pasar modal;

c. mengembangkan dana tabungan melalui sarana investasi lainnya.

(2) Ketentuan mengenai penempatan dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 23

(1) Penghimpunan dan penyaluran dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 19 dilakukan dengan pemberian imbalan.

(2) Imbalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh Rapat Anggota.

BAB VI

PEMBINAAN

Pasal 24

Pembinaan dan pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam dilakukan oleh Menteri.

Pasal 25

Untuk terciptanya usaha simpan pinjam yang sehat, Menteri menetapkan ketentuan tentang prinsip kesehatan dan prinsip kehati-hatian usaha koperasi.

Pasal 26

(1) Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam melalui koperasi yang bersangkutan wajib menyampaikan laporan berkala dan tahunan kepada Menteri.

(2) Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi tahunan bagi Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam tertentu wajib terlebih dahulu diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan.

(3) Tatacara dan pelaksanaan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri.

Pasal 27

(1) Menteri dapat melakukan pemeriksaan terhadap Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan.

(2) Dalam hal terjadi pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya, serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen dan penjelasan yang dilaporkan oleh Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam yang bersangkutan.

Pasal 28

(1) Dalam hal Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam mengalami kesulitan yang mengganggu kelangsungan usahanya, Menteri dapat memberikan petunjuk kepada Pengurus untuk melakukan tindakan sebagai berikut:

1. penambahan modal sendiri dan atau modal penyertaan;
2. penggantian Pengelola;
3. penggabungan dengan koperasi lain;
4. penjualan sebagian aktiva tetap;
5. tindakan lainnya sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

(2) Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam dianggap mengalami kesulitan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), apabila mengalami salah satu atau gabungan dari hal-hal sebagai berikut:

1. terjadi penurunan modal dari jumlah modal yang disetorkan pada waktu pendirian;
2. penyediaan aktiva lancar tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban jangka pendek;
3. jumlah pinjaman yang diberikan lebih besar dari jumlah simpanan berjangka dan tabungan;
4. mengalami kerugian;
5. Pengelola melakukan penyalahgunaan keuangan;
6. Pengelola tidak melaksanakan tugasnya.

(3) Dalam hal kesulitan tidak dapat diatasi, Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam dapat dibubarkan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan ini.

BAB VII

PEMBUBARAN

Pasal 29

(1) Pembubaran Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam dilakukan oleh Rapat Anggota.

(2) Dalam hal terjadi kondisi yang menyebabkan Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam harus dibubarkan dan koperasi yang bersangkutan tidak melakukan pembubaran, maka Menteri dapat:

a. meminta kepada Rapat Anggota Koperasi yang bersangkutan untuk membubarkan;

b. melakukan pembubaran dengan disertai sanksi administratif kepada Pengurus Koperasi yang bersangkutan.

(3) Pelaksanaan pembubaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan di bawah pengawasan Menteri.

Pasal 30

Dalam melakukan pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, pihak yang mengambil keputusan pembubaran wajib mempertimbangkan masih adanya harta kekayaan Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam yang dapat dicairkan untuk memenuhi pembayaran kewajiban yang bersangkutan.

Pasal 31

(1) Pembubaran Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam oleh Menteri dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi hal tersebut, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah ini.

(2) Penyelesaian lebih lanjut sebagai akibat dari pembubaran Unit Simpan Pinjam oleh Menteri dilakukan oleh koperasi yang bersangkutan.

Pasal 32

(1) Tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992, pembubaran Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam diupayakan tidak melalui ketentuan kepailitan.

(2) Dalam hal kondisi Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam yang mengarah kepada kepailitan tidak dapat dihindarkan, sebelum mengajukan kepailitan kepada instansi yang berwenang, Pengurus Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam yang bersangkutan wajib meminta pertimbangan Menteri.

(3) Persyaratan dan tata cara mengajukan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur oleh Menteri.

Pasal 33

Dalam masa penyelesaian, pembayaran kewajiban Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam dilakukan berdasarkan urutan sebagai berikut:

1. gaji pegawai yang terutang;
2. biaya perkara di Pengadilan;
3. biaya lelang;
4. pajak Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam;
5. biaya kantor, seperti listrik, air, telepon, sewa dan pemeliharaan gedung;
6. penyimpan dana atau penabung, yang pembayarannya dilakukan secara berimbang untuk setiap penyimpan/

penabung dalam jumlah yang ditetapkan oleh Tim Penyelesaian berdasarkan persetujuan Menteri;

1. kreditur lainnya.

Pasal 34

(1) Segala biaya yang berkaitan dengan penyelesaian dibebankan pada harta kekayaan Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam yang bersangkutan dan dikeluarkan terlebih dahulu dari dana yang ada atau dari setiap hasil pencairan harta tersebut.

(2) Biaya pegawai, kantor dan pencairan harta kekayaan selama masa penyelesaian disusun dan ditetapkan oleh pihak yang melakukan pembubaran.

(3) Honor Tim Penyelesaian ditetapkan oleh pihak yang melakukan pembubaran dalam jumlah yang tetap dan atau berdasarkan prosentase dari setiap hasil pencairan harta kekayaan.

Pasal 35

Apabila setelah dilakukan pembayaran kewajiban dan biaya penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 masih terdapat sisa harta kekayaan Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam, maka:

1. dalam hal Koperasi Simpan Pinjam, sisa harta tersebut dibagikan kepada anggota Koperasi Simpan Pinjam.
2. dalam hal Unit Simpan Pinjam, sisa harta tersebut diserahkan kepada koperasi yang bersangkutan.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran dan penyelesaian Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam

diatur dalam Keputusan Menteri.

 

BAB VIII

SANKSI

Pasal 37

(1) Dalam hal koperasi tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) serta Pasal 27 ayat (2), koperasi yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif.

(2) Koperasi yang melaksanakan kegiatan simpan pinjam tanpa izin dikenakan sanksi administratif berupa pembubaran dan sanksi administratif lainnya.

(3) Persyaratan dan tata cara sanksi administratif diatur oleh Menteri.

 

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

Untuk meningkatkan perkembangan usaha perkoperasian, Menteri mengadakan bimbingan dan penyuluhan kepada kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan simpan pinjam bagi anggotanya agar kelompok masyarakat dalam menyelenggarakan kegiatannya tersebut dalam bentuk koperasi.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Koperasi Simpan Pinjam dan koperasi yang mempunyai Unit Simpan Pinjam yang sudah berjalan pada saat Peraturan Pemerintah ini berlaku tetap melaksanakan kegiatan usahanya, dengan ketentuan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah ini dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 21 April 1995

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 21 April 1995

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

ttd

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1995 NOMOR 19

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 1995

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA SIMPAN PINJAM

OLEH KOPERASI

UMUM

Pasal 44 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyatakan bahwa Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota dan calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya. Ketentuan tersebut menjadi dasar dan kekuatan hukum bagi koperasi untuk melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam baik sebagai salah satu atau satusatunya kegiatan usaha koperasi.

Atas dasar itu maka pelaksanaan kegiatan Simpan Pinjam oleh koperasi tersebut harus diatur secara khusus sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perbankan dan Undang-undang Perkoperasian. Peraturan tersebut dimaksudkan agar di satu pihak tidak bertentangan dengan Undang-undang Perbankan dan di lain pihak untuk mempertegas kedudukan Koperasi Simpan Pinjam pada koperasi yang bersangkutan sebagai koperasi atau Unit Usaha Koperasi yang memiliki ciri bentuk dan sistematis tersendiri.

Kegiatan usaha simpan pinjam ini sangat dibutuhkan oleh para anggota koperasi dan banyak manfaat yang diperolehnya dalam rangka meningkatkan modal usaha para anggotanya. Hal itu terlihat akan kenyataan bahwa koperasi yang sudah berjalan pada umumnya juga melaksanakan usaha simpan pinjam.

Sehubungan dengan hal tersebut dalam Peraturan Pemerintah ini dimuat ketentuan dengan tujuan agar kegiatan simpan pinjam oleh koperasi tersebut dapat berjalan dan berkembang secara jelas, teratur, tangguh dan mandiri.

Di samping itu juga memuat ketentuan untuk mengantisipasi prospek perkembangan di masa depan, di mana faktor permodalan bagi usaha anggota dan usaha koperasi sangat menentukan kelangsungan hidup koperasi dan usaha anggota yang bersangkutan. Sebagai penghimpun dana masyarakat walaupun dalam lingkup yang terbatas, kegiatan Usaha Simpan Pinjam memiliki karakter khas, yaitu merupakan usaha yang didasarkan pada kepercayaan dan banyak menanggung resiko.

Oleh karena itu pengelolaan harus dilakukan secara profesional dan ditangani oleh pengelola yang memiliki keahlian dan kemampuan khusus, dengan dibantu oleh sistem pengawasan internal yang ketat.

Dalam rangka itulah maka di samping koperasi sendiri harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha simpan pinjam tersebut, Pemerintah juga perlu melakukan pembinaan dan pengawasan melalui Menteri yang membidangi koperasi. Pengawasan dilakukan oleh Menteri untuk menghindarkan terjadinya penyimpangan yang dampaknya sangat merugikan anggota dan hilangnya kepercayaan anggota.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Peraturan Pemerintah ini disusun agar pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi dapat menjamin keberadaan kelancaran dan ketertiban usaha simpan pinjam oleh koperasi.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pengesahan Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam berlaku sebagai izin usaha adalah dengan dikeluarkannya surat keputusan pengesahan Akta Pendirian koperasi tersebut sudah dapat melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan koperasi yang sudah berbadan hukum adalah koperasi yang telah memperoleh pengesahan Akta Pendirian dan koperasi tersebut sudah melaksanakan kegiatan usaha tetapi bukan kegiatan usaha simpan pinjam.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Peraturan Perundang-undangan dalam ayat (2) ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tatacara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Tempat Pelayanan Simpan Pinjam (TPSP) yang selama ini ada, berfungsi sebagai Kantor Cabang.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam hal Anggaran Dasar tidak memuat ketentuan mengenai kewenangan Pengurus untuk mengangkat Pengelola, maka apabila Pengurus bermaksud mengangkat Pengelola, Pengurus mengajukan rencana pengangkatan Pengelola kepada Rapat Anggota. Dalam hal Anggaran Dasar memuat ketentuan mengenai kewenangan Pengurus untuk mengangkat Pengelola, maka untuk melaksanakan kewenangan tersebut Pengurus tetap terlebih dahulu mengajukan rencana pengangkatan Pengelola kepada Rapat Anggota untuk mendapat persetujuan. Sekalipun pengangkatan Pengelola memerlukan pengajuan rencana kepada Rapat Anggota, tetapi kewenangan untuk memilih dan mengangkat Pengelola tetap ada pada Pengurus. Rencana pengangkatan Pengelola yang diajukan kepada Rapat Anggota dimaksud di atas antara lain meliputi persyaratan tugas dan wewenang, imbalan jasa, jaminan, perjanjian kerja dan nama calon Pengelola (apabila sudah ada).

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan keahlian di bidang keuangan adalah meliputi pengetahuan dasar pembukuan, perbankan atau simpan pinjam.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan kemampuan keuangan yang memadai adalah termasuk memiliki permodalan yang sehat setelah diaudit.

Huruf b

Yang dimaksud dengan tenaga managerial yang baik adalah pimpinan dan staf dari badan usaha yang akan diserahi tugas sebagai Pengelola harus mempunyai kemampuan untuk mengelola usaha serta mempunyai moral dan akhlak yang baik.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ketentuan ini berlaku baik bagi Pengurus yang secara langsung melaksanakan pengelolaan maupun Pengelola yang diangkat oleh Pengurus.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan dilakukan secara terpisah dari unit usaha lainnya adalah Unit Simpan Pinjam ini mempunyai sistim manajemen, administrasi pembukuan dan keuangan sendiri.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksudkan transaksi adalah meliputi transaksi simpanan, pinjaman atau keduanya.

Huruf b

Yang dimaksud pemupukan modal adalah modal sendiri yang terdapat pada Unit Simpan Pinjam yang bersangkutan.

Huruf c

Termasuk kegiatan yang menunjang Unit Simpan Pinjam adalah pendidikan.

Ayat (3)

Ketentuan ini dimaksudkan bahwa kepada anggota yang tidak ikut transaksi dalam Unit Simpan Pinjam diberikan pula bagian dari keuntungan Unit Simpan Pinjam.

Ayat (4)

Besarnya pembagian dan penggunaan keuntungan Unit Simpan Pinjam diusulkan dan diajukan oleh Pengurus dan disetujui oleh para anggota yang telah mendapat pelayanan dari Unit Simpan Pinjam.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan jumlah dana yang ditanamkan adalah jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib yang diserahkan kepada koperasi.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Dimaksudkan untuk memberikan rangsangan bagi Pengelola dan karyawan agar supaya bekerja lebih baik. Pengertian Pengelola di sini meliputi Pengurus dan Pengelola yang diangkat oleh Pengurus.

Huruf d

Yang dimaksud dengan keperluan lain adalah keperluan yang digunakan untuk perkembangan dan kelancaran usaha

koperasi yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Pengertian Pengelola di sini meliputi Pengurus dan Pengelola yang diangkat oleh Pengurus.

Ayat (2)

Huruf a

Apabila ada anggota koperasi yang mengambil simpanan pokok dan simpanan wajib hanya dapat dilaksanakan apabila telah ada modal pengganti dari anggota baru minimal sebesar simpanan pokok dan simpanan wajib yang akan diambil.

Huruf b

Ketentuan tersebut dimaksudkan agar pengeluaran investasi jaringan pelayanan dibiayai dengan modal sendiri sehingga tidak memberatkan keuangan koperasi yang bersangkutan.

Huruf c

Ketentuan ini tidak ditetapkan secara kuantitatip tetapi harus diperhitungkan sendiri oleh koperasi dengan maksud apabila terjadi resiko atas modal yang berasal dari pinjaman dapat ditutup oleh modal sendiri.

Ayat (3)

Huruf a

Untuk menumbuhkan dan memantapkan tingkat kepercayaan penyimpan, maka koperasi wajib menjaga likuiditasnya agar dapat memenuhi kewajiban atau membayar hutang jangka pendek, terutama untuk membayar simpanan yang akan ditarik oleh penyimpan.

Huruf b

Ratio ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana yang telah dihimpun untuk pemanfaatan pemberian pinjaman, dengan tetap memperhitungkan aspek likuiditas.

Ayat (4)

Huruf a

Dalam menghimpun modal pinjaman dan modal penyertaan koperasi wajib memperhitungkan terlebih dahulu kemampuannya untuk dapat memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang berdasarkan kekayaan yang dimiliki, agar koperasi tersebut dapat melaksanakan kegiatan usahanya dan tetap dipercaya.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan rentabilitas yang wajar adalah keadaan dimana ratio antara keuntungan dibandingkan dengan kekayaannya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Ratio yang tidak terlalu tinggi dengan maksud bahwa koperasi tidak semata-mata mengejar keuntungan, sedangkan ratio tidak terlalu rendah dengan maksud agar koperasi tersebut dapat tetap berkembang.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Pengertian Pengelola di sini meliputi Pengurus dan Pengelola yang diangkat oleh Pengurus.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Modal sendiri dalam pasal ini adalah modal yang berasal dari sumber-sumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992, termasuk di dalamnya yang disetorkan sebagai prasyarat untuk memperoleh pengesahan Akta Pendirian ataupun pengesahan perubahan Anggaran Dasar. Di samping modal sendiri, Koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal penyertaan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Modal tetap dimaksud adalah meliputi modal yang disetor pada awal pendirian dan modal tambahan yang tidak dapat diambil kembali. Modal tidak tetap dimaksud adalah modal yang dapat diambil kembali sesuai dengan perjanjian. Modal ini dapat berasal dari modal penyertaan atau pinjaman pihak ke tiga, sepanjang hal tersebut dilakukan melalui Koperasi yang bersangkutan.

Ayat (4)

Dasar pertimbangan pemisahan kegiatan Usaha Simpan Pinjam dari unit usaha yang lain, antara lain karena pengelolaan di bidang keuangan bagi jenis usaha ini membutuhkan spesifikasi yang berbeda dengan kegiatan usaha yang lain baik dalam perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan maupun administrasinya. Hal ini dimaksudkan pula agar dana simpanan koperasi berjangka dan tabungan koperasi yang dipercayakan oleh penyimpan untuk disimpan di koperasi harus aman dan cukup tersedia bila sewaktu-waktu ditarik oleh penyimpan.

Ayat (5)

Jumlah modal sendiri bagi Koperasi Simpan Pinjam atau modal tetap dalam Unit Simpan Pinjam tidak boleh berkurang dari modal yang disetorkan pada saat pengesahan Akta Pendirian atau pengesahan perubahan Anggaran Dasarnya. Hal ini dimaksudkan agar koperasi tersebut dapat menjaga kelangsungan hidupnya.

Ayat (6)

Ketentuan modal awal ini diatur untuk memenuhi kelayakan usaha simpan pinjam.

Pasal 17

Ayat (1)

Penghimpunan modal pinjaman oleh Koperasi Simpan Pinjam dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar koperasi yang bersangkutan dan ketentuan lain yang berlaku.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Penghimpunan modal pinjaman oleh Unit Simpan Pinjam dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar koperasi yang bersangkutan dan ketentuan lain yang berlaku.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud calon anggota adalah orang perorang/ koperasi yang telah melunasi pembayaran simpanan pokok kepada koperasinya, tetapi secara formal belum sepenuhnya melengkapi persyaratan administratif, antara lain belum menandatangani Buku Daftar Anggota.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan azas pemberian pinjaman yang sehat adalah pemberian pinjaman yang didasarkan atas penilaian kelayakan dan kemampuan permohonan pinjaman.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pelayanan kepada calon anggota hanya diberikan apabila yang bersangkutan sekalipun secara formal belum sepenuhnya terdaftar sebagai anggota, tetapi secara material telah memenuhi dan melaksanakan persyaratan administratif keanggotaan koperasi yang bersangkutan.

Ayat (3)

Perjanjian kerjasama dimaksud dinyatakan sah apabila ditandatangani sekurang-kurangnya oleh ketua dan sekretaris masing-masing koperasi.

Ayat (4)

Dalam pemberian pinjaman kepada anggota koperasi lain yang bertanggung jawab terhadap pinjaman tersebut pada prinsipnya tetap anggota yang bersangkutan. Namun koperasi lain tersebut tetap ikut bertanggung jawab atas pengembalian pinjaman bila peminjam tidak mengembalikan pinjamannya.

Pasal 21

Ayat (1)

Ditetapkannya batas maksimum pemberian pinjaman dilakukan dalam rangka menjaga kesehatan usaha koperasi dan agar koperasi tersebut memprioritaskan pelayanannya kepada anggota.

Ayat (2)

Dengan ketentuan ini maka hak Pengurus dan Pengawas dalam menerima pinjaman sama seperti hak anggota dan tidak ada keistimewaan tertentu.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Pemberian imbalan dapat berupa bunga atau dalam bentuk lainnya antara lain berupa prinsip bagi hasil.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ketentuan tentang prinsip kesehatan dan prinsip kehati-hatian yang ditetapkan oleh Menteri dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi usaha simpan pinjam yang dilakukan oleh koperasi dalam menjaga kesehatan usahanya. Ketentuan tersebut terutama berkaitan dengan aspek keuangan dan sistem pengelolaan usaha simpan pinjam, dan khusus mengenai aspek keuangan diperlukan pedoman yang bersifat kuantitatif. Pengaturan mengenai prinsip kehati-hatian ini diperlukan karena pada hakekatnya usaha simpan pinjam merupakan sarana pengelolaan dana.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Menteri atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pemeriksaan terhadap koperasi setiap waktu apabila terjadi indikasi penyimpangan yang dilakukan oleh koperasi yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Tindakan penggabungan dalam hal ini dilakukan hanya untuk Koperasi Simpan Pinjam.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Tindakan lain dalam hal ini misalnya membentuk lembaga yang berfungsi untuk menangani kesulitan koperasi.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (3)

Pengertian pembubaran untuk Unit Simpan Pinjam adalah penutupan.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Sanksi administratif dimaksud antara lain berupa denda.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 30

Ketentuan ini berlaku dalam hal pembubaran terjadi karena kesulitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 tidak dapat diatasi, atau karena hal lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992. Tujuannya adalah untuk melindungi penyimpan dana.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 33

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 35

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR

Tembilahan, detikriau.org – Koperasi diharapkan mampu menjembati ekonomi kerakyatan, terutama dalam memajukan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang digeluti masyarakat setempat.

Kepala Dinas Koperasi UMKM Inhil DR H Dianto mampanini mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi masyarakat tidak terlepas dari peranan koperasi, sebab sejak dulu keberadaannya selalu memberikan dampak dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan pemerataan pendapatan masyarakat.

Menurutnya, di saat sengitnya persaingan lembaga keuangan di era global sekarang ini, koperasi yang dapat menjangkau masyarakat hingga ke pelosok daerah malah banyak yang mati suri atau tidak beraktifitas.

Ke depannya, pihaknya memastikan bakal mendorong kelangsungan lembaga keuangan seperti koperasi tersebut agar dapat beroperasi sebagaimana seharusnya.

“Ke depan kami akan terus mendorong agar pengelolaan koperasi lebih baik dan profesional. Jika dikelola professional tentunya akan dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan ekonomi masyarakat,” lanjut dia.

Ia menambahkan, selama ini peranan koperasi menurut Dianto masih belum berjalan maksimal. Padahal koperasi dapat menjadi ujung tombak perekonomian masyarakat kecil.

Menurutnya diseluruh Kabupaten Inhil saat ini terdata sebanyak 507 Koperasi. Meskipun dari jumlah itu sebahagian diakuinya sudah tidak aktif.

“Kita akan verifikasi jumlah data koperasi ini. kedepannya fokus kita bukan kuantitas tetapi lebih kepada kualitas,” tambahnya

Ia menambahkan nantinya koperasi yang tidak aktif dan tidak mengantongi NIK, secara otomastis akan dikeluarkan dari data base di Kementrian Koperasi dan UKM RI./dro