Tembilahan, detikriau.org – Brigadir Harmoko, anggota Polsek Mandah Kabupaten Indragiri Hilir mengalami luka tusukan senjata tajam dibagian lengan kiri atas dan bawah. Nasib malang ini dialami Harmoko dalam perjalanan saat memobilisasi Miras sitaan ke kantor Polsek setempat. Minggu (23/10/2016) dinihari.

Berdasarkan informasi yang diterima detikriau.org, peristiwa bermula saat Brigadir Harmoko menjalankan tugas pengamanan disebuah pesta hajatan warga di Dusun Sabak Hulu, Desa Bantaian Kecamatan Mandah.

Saat itu, Harmoko mendapatkan informasi dari warga akan adanya penjualan Minuman Keras oleh seorang warga bernama Dedi.

Mendapatkan informasi, Harmoko segera menindaklanjuti. Di TKP, Harmoko menemukan benar adanya laporan warga tersebut dan langsung melakukan penyitaan terhadap sejumlah miras yang diperdagangkan.

Dikomfirmasi, Kapolres Inhil, AKBP Dolifar Manurung SIK membenarkan adanya penyerangan yang dilakukan seorang warga kepada salah seorang anggota Polsek Mandah. Brigadir Harmoko.

Diterangkan Kapolres, peristiwa itu terjadi dalam perjalanan saat petugas memobilisasi minuman keras sitaan ke kantor Polsek setempat. Minggu (23/10/2016) sekira pukul 00 Wib hingga pukul 00.30 Wib.

Sebelumnya, miras ini disitas petugas dari seorang pedagang bernama Dedi.

“ Saat itu petugas hanya menyita miras yang diperdagangkan. Karena tidak terima, pada saat membawa miras tersebut ke Polsek, ditengah jalan diserang,” Jawab Kapolres kepada detikriau.org melalui sambungan selularnya, minggu (23/10/2016)

Dilanjutkan Kapolres, awalnya petugas diserang dengan lemparan kayu dan kemudian dilanjutkan dengan tusukan senjata tajam kearah badan dan mengenai lengan bagian atas kiri dan lengan bagian bawah kiri.

Hingga saat ini, kepolisian terus melakukan pencarian keberadaan pelaku.

“Kita juga sudah menyampaikan kepada pihak keluarga agar pelaku segera menyerahkan diri.” Pungkas Kapolres./Am/dro

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Salah seorang artis ibu kota RI, Andrigo dijadwalkan manggung di lapangan Gadjah Mada Tembilahan pada hari Minggu, 30 Oktober mendatang.

Wacana tersebut ditaja oleh DPD KNPI Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil). dalam rangka memeriahkan peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-88 tahun 2016.

“Momentum 28 Oktober mendatang merupakan harinya para Pemuda. Serangkaian itu, kita juga bakal hibur dengan mendatangkan artis Andrigo,” kata Ketua Panitia Pelaksana, Firmansyah di Sekretariat DPD KNPI Inhil jalan Soebrantas Tembilahan, Sabtu, (23/10/2016).

Terkait hal ini, ia mengajak kepada para pemuda untuk persatu padu membangun daerah. Menurutnya, momentum kali ini sangat penting karena keterlibatan para pemuda yang memiliki daya imajinasi, kreasi dan inovasi./Mirwan

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Petugas Satlantas Polres Indragiri Hilir (Inhil) menggelar pelatihan berkendara kepada para pelajar di SMA Negeri 1 Tembilahan Kota dan SMA Negeri 1 Tembilahan Hulu.

Kegiatan tersebut berlangsung 2 hari dari tanggal 21 sampai 22 Oktober 2016 bekerjasama dengan Indonesia Safety Driving Centre (ISDC).

Kanit Dikyasa Satlantas Polres Inhil, Yurnalis mengatakan, pelatihan itu terlaksana 2 sesi yakni sesi teori di aula sekolah dan sesi praktik di halaman sekolah.

“Disamping teori, kita juga memberikan contoh secara langsung secara praktik bagaimana berkendara yang benar,” ujarnya.

Sementara itu, salah seorang pengurus ISDC, Yuliono menjelaskan bahwa pihaknya sengaja hadir di tengah-tengah para pelajar. Dengan harapan, mampu menumbuhkan kesadaran pada semua siswa untuk peduli atas keselamatan dari bahaya berkendara.

“Dengan adanya pelatihan, maka mereka (siswa, red) bisa mengetahui bagaimana cara berkendara yang benar ketika menggunakan kendaraan bermotor dijalan raya,” imbuhnya./Mirwan

“Ini Lima Foto Wajahnya””

Tembilahan, detikriau.org – Lima tahanan berhasil melarikan diri dari tahanan Polsek Kemuning. Kaburnya tahanan yang terlibat kasus pencurian kabel listrik ini terjadi pada minggu (23/10/2016) sekira pukul 04.00 Wib.

“Hasil pemeriksaan di ruangan tahanan, mereka kabur setelah menggergaji terali besi. Kelima tersangka terlibat kasus pencurian kabel listrik,” kata Kapolres Inhil AKBP Dolifar Manurung SIK kepada wartawan, minggu (23/10/2016).

Menurut Dolifar saat ini pihaknya masih terus melakukan pengejaran terhadap lima tahanan yang disampaikan bernama Hendri Munawir bin Abdullah (30), Adi Saputra alias Adi bin Budiman (21), Purwanto alias Pur bin Ramlan (30), M Ariyanto alias Ari bin Poniran (23) serta Supriyanto alias Supri bin Ramelan (26)./dro

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Universitas Islam Indragiri (UNISI) menjalin kerjasama dengan Universitas Riau (UR) dan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang survey PT Surveyor Indonesia (PTSI).

Selain itu, Universitas ternama di Kabupaten Inhil ini juga melakukan MoU dengan 2 lembaga lainnya yaitu Universitas Abdurrab Pekanbaru dan Yayasan Maju Tapian Nauli (Matauli) yang dihadiri langsung oleh Ir Akbar Tanjung.

Terkait jalinan kerjasama tersebut, Rektor UNISI Dr R Sri Handayani telah melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) belum lama ini di Pekanbaru.

Rektor UNISI menuturkan, MoU ini dilakukan dalam upaya mengembangkan potensi SDM dan SDA diberbagai bidang khususnya bidang perikanan dan kelautan. Sehingga, kedepannya dapat menjadi perguruan tinggi yang unggul dalam kontribusi mengembangkan potensi perikanan dan kelautan di daerah pada khususnya dan se-nusantara pada umumnya.

“Ini tidak terlepas dari potensi SDA perikanan dan kelautan yang sangat besar yang dimiliki Kabupaten Inhil yang harus disikapi untuk dikembangkan oleh UNISI selaku perguruan tinggi satu-satunya yang mengasuh prodi prodi perikanan dan kelautan atau perairan dalam Fakultas Pertanian,” paparnya, Minggu (23/10/2016)./Adv/Mirwan

“Tak ada sanksi hukum bagi media atau jurnalis yang tak ikut uji verifikasi, namun lebih ke sanksi moral”.

Wacana melakukan verifikasi terhadap perusahan media dan uji kompetensi bagi jurnalis kembali menguat. Wacana ini terlontar dengan alasan untuk menyehatkan kualitas dari produk jurnalistik itu sendiri. Namun, ada kekhawatiran muncul dari wacana ini. Salah satunya mengenai kebebasan berpendapat dari pers itu sendiri.

Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Suwarjono, mengatakan, belum ada sosialisasi dari Dewan Pers terkait detail persyaratan yang dibutuhkan dalam melakukan verifikasi. Meski menyambut baik wacana ini, namun ia mengkhawatirkan akan mengancam kebebasan berpendapat yang selama ini dimiliki pers.

“Sebenarnya wacana ini baik untuk meningkatkan profesionalitas jurnalis. Namun yang dikhawatirkan, uji verifikasi ini bisa mengancam kebebasan pers apabila tidak ada tolak ukur dan kriteria yang jelas dalam pelaksanaan verifikasi. Label juga bisa jadi menyulitkan jika dalam melakukan verifikasi ternyata birokrasinya berbelit-belit,” kata Jono dikutip melalui hukumonline.com

Mengenai uji kompetensi bagi wartawan, Jono mengatakan bahwa AJI sudah melaksanakan uji kompetensi bagi wartawan yang bernaung di bawahnya. Apabila Dewan Pers ingin melakukan uji kompetensi bagi jurnalis, Jono meminta syarat dan aturan mainnya dibuat dengan jelas.

“Apabila terjadi malpraktik jurnalisme, izin kompetensi ini apakah bisa dicabut? Syaratnya juga mesti clear,” kata Jono.

Jono juga meminta Dewan Pers untuk melakukan dialog secara terbuka terutama kepada asosiasi pers.

“AJI belum pernah diajak bicara. Dewan Pers perlu melakukan sosialisasi tentang aturan mainnya. Arahnya ke profesionalitas, tetapi jangan sampai mengganggu kebebasan pers.”

Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo menjelaskan, verifikasi media dan uji kompetensi jurnalis bertujuan untuk menyehatkan kualitas produk jurnalistik di Indonesia. Berdasarkan data yang dirilis Dewan Pers, dari 43.000 media siber dan 2000 media cetak, hanya 211 media siber dan 460 media cetak yang telah lolos uji verifikasi.

“Proses verifikasi ini gratis. Silahkan media-media ini mengajukan permohonan uji verifikasi kepada Dewan Pers, mengirimkan dokumen yang disyaratkan. Nanti Dewan Pers yang menilai kualitas produk jurnalistiknya,” ujar pria yang disapa Stanley ini kepada hukumonline.

Dewan Pers nantinya akan mengeluarkan semacam watermark bagi media-media yang sudah dinyatakan lolos uji verifikasi. “Tidak ada sanksi hukum bagi media yang tidak mau melakukan verifikasi. Tetapi ini menjadi tuntutan moral kepada pembaca untuk membedakan mana media yang sudah menjalankan kaidah jurnalistik dan mana yang tidak,” ujarnya.

Stanley menjelaskan kriteria persyaratan dalam uji verifikasi. Mulai dari berbadan hukum, jelas alamat kantornya, jelas siapa penanggung jawabnya. “Kita akan lihat kualitas pemberitaannya apakah sudah memenuhi kaidah jurnalistik, apakah dikelola oleh wartawan yang memiliki sudah memiliki kompetensi sebagai jurnalis, apakah pemberitaannya dilakukan secara berkala, jadi tidak sekedar menggoreng isu untuk menarik pembaca,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa selama ini banyak aduan yang dilaporkan oleh masyarakat kepada Dewan Pers. “Jumlah aduan yang dilaporkan masyarakat kepada Dewan Pers, untuk tahun 2015 saja itu ada 800 kasus. Tidak terhitung kejadian yang tidak dilaporkan. Identitas sebagai jurnalis ini sekarang banyak disalahgunakan. Kartu pers sekarang juga mudah untuk dipalsukan.”

Stanley mengatakan Dewan Pers hanya bisa menyidangkan pelanggaran kode etik, tidak bisa menyidangkan pelanggaran hukum terhadap wartawan atau orang-orang yang mengaku sebagai wartawan. Jika ada pelanggaran hukum, Dewan Pers mempersilakan diproses ke aparat penegak hukum. Saat ini Dewan Pers telah memiliki MoU dengan aparat penegak hukum yakni pihak Kepolisian dan Kejaksaan.

Misalnya, lanjut Stanley, ada orang yang mengaku sebagai wartawan di Bima. Orang tersebut mencetak sendiri koran dari berita yang didapat dari internet. Koran buatannya ini kemudian dijadikan alat pemerasan kepada SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah). Kemudian ia meminta meja kerja di Kantor Pemkab setempat. Apabila tidak diberikan, dia mengancam akan melaporkan dengan dalih kebebasan pers.

Selain melakukan verifikasi media, Dewan Pers juga mewacanakan untuk melakukan uji kompetensi untuk jurnalis. Hingga saat ini, baru 8000 jurnalis yang mengantongi sertifikat, dari sekitar 80.000 orang yang bekerja sebagai jurnalis di Indonesia.

“Banyak profesi untuk berpraktik kan juga harus memiliki izin, misalnya dokter atau advokat. Jurnalis yang tidak kompeten kan tidak bisa mengantongi izin. Tidak ada sanksi hukum, namun ini kesadaran moral dari jurnalis yang bersangkutan untuk membuat produk jurnalistik dengan kompetensi yang dibutuhkan. Sertifikat ini juga penting bagi narasumber, jadi silahkan narasumber nanti memilih untuk meladeni atau tidak meladeni wartawan yang memiliki kompetensi atau tidak,” tutur Stanley./*

sumber: hukumonline.com