Tembilahan, detikriau.org – Kepala UPT Dinas Perkebunan Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir Sugiono mengakui pengerjaan proyek tanggul di Dusun Sinar Pelita Desa Pulau Ruku tidak memuaskan. Bahkan ia juga membenarkan hasil fisik pekerjaan dikerjakan tidak sesuai bestek.

Menurut Sugiono, seharusnya memang tinggi tanggul setinggi 1,25 M dengan lebar atas 3 M dan lebar bawah 4 meter.

“Saya akui pekerjaan tidak memuaskan dan juga tidak sesuai bestek. Tapi kondisi ini terjadi disebabkan beberapa hambatan dilapangan,” Sampaikannya melalui sambungan selular kepada detikriau.org, kamis (27/10/2016)

Diterangkan Sugiono, proyek tanggul sepanjang 4 KM itu memang didanai melalui APBD Inhil Tahun Anggaran 2015 namun ia mengaku lupa besaran biaya yang dianggarkan.

Dalam proses pengerjaan kata Sugiono, ternyata masyarakat tidak mengijinkan lahan mereka digali untuk pengambilan material tanah keperluan pembuatan tanggul. Pekerja akhirnya hanya melakukan pengambilan tanah dipinggiran tanggul.

Kondisi tersebut semakin dipersulit dengan terjadinya kerusakan satu-satunya alat berat yang dipergunakan.

Dengan kondisi seperti ini, meski hasil pekerjaan tidak sesuai bestek namun realisasi fisik pekerjaan, Dinas hanya menghitung berdasarkan kubikasi.

“Saya juga merasa kecewa dengan hasil pekerjaan. Apalagi sepengetahuan saya sampai saat ini biaya konsumsi pekerja dan mapping belum dibayarkan oleh rekanan pelaksana. Alat berat yang rusak sampai hari ini juga masih berada dilokasi,”diterangkan Sugiono

“saya lupa siapa rekanan pelaksananya. Untuk teknisnya coba pertanyakan kepada pejabat di Disbun Kabupaten, Surya,” Tutup Sugiono.

Dikomfirmasi ulang, tokoh masyarakat setempat, M Sultan membantah bahwa masyarakat tidak mengijinkan lahan mereka digali untuk diambil material tanah keperluan pembuatan tanggul.

Menurutnya, sulitnya pengambilan material tanah untuk proyek penyelamatan perkebunan masyarakat itu satu-satunya hambatan hanya dikarenakan keterbatasan kemampuan alat berat.

“Alat beratnya berukuran kecil sehingga tidak bisa berkerja optimal untuk melakukan penggalian, bukan karena masyarakat.” Bantah M Sultan./ dro

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tembilahan menggelar Konferensi Cabang (Konfercab) yang ke-VI, Kamis (27/10/2016).

Kegiatan yang berlangsung di aula salah satu hotel di kota Tembilahan ini dihadiri Staf Ahli Bupati Inhil, Pahrolrozy, pengurus Kahmi serta sejumlah undangan lainnya.

Ketua HMI Cabang Tembilahan, Ishak Mastar menyebutkan, Koncercab kali ini berlangsung untuk memilih ketua baru HMI Cabang Tembilahan periode berikutnya.

“Kita dari pengurus berkumpul untuk bermusyawarah dan memilih ketua baru periode yang akan datang,” ujarnya.

Untuk diketahui, kegiatan itu berlangsung dengan mengangkat tema Strategi Kebudayaan HMI Untuk Inhil Bermarwah dan Bermartabat.

Dari tema tersebut, dinilainya cukup jelas bahwa HMI Cabang Tembilahan ini siap berkontribusi terhadap kemajuan Kabupaten Inhil kedepannya./ Mirwan

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menyalurkan bantuan pendidikan dan pola produktif sebesar Rp 1,043 miliar

Penyaluran bantuan tersebut dilakukan di Kantor Baznas Kabupaten Inhil di Tembilahan, Kamis (27/10/2016). Disamping dihadiri Bupati HM Wardan beserta unsur Forkopimda Inhil kegiatan itu juga dihadiri Ketua MUI Inhil dan para penerima zakat.

Ketua Baznas Kabupaten Inhil, Syamsurizal Awie menyebutkan, anggaran bantuan yang telah terkumpul sebesar Rp 3,870,000,000. Namun jumlah yang direalisasikan untuk bantuan pendidikan dan pola produktif hanya sebesar Rp 1,043 M.

“Penerima bantuan ini sudah diverifikasi. Artinya, mereka memang sudah sepantasnya sebagai penerima karena termasuk dalam kategori tidak mampu,” katanya.

Disampaikan juga, anggaran yang ada diperoleh dari berbagai sumber. Namun sebagian besar berasal dari para pejabat dan PNS di lingkungan Pemkab Inhil./Mirwan

JAKARTA — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) berencana menyertakan formulir keluhan kesehatan bagi calon peserta asuransi kesehatan itu. Hal tersebut merupakan upaya mencegah BPJS mengalami defisit anggaran.

“Peserta akan dilakukan screening, punya risiko penyakit apa. Akan tertangkap dari status kesehatan yang diisi,” kata Direktur Pelayanan BPJS Kesehatan, Maya Amiarny Rusady di kantor Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Selasa (25/10) lalu.

Ia mengatakan, calon peserta yang diduga mengidap penyakit tertentu, akan segera ditindak lanjuti. Sebab, ia mengatakan, apabila calon peserta tersebut langsung menjalani pengobatan saat penyakit parah, tentu akan menelan biaya besar. Namun, apabila sudah ada deteksi dini, dapat mengurangi risiko mendapat perawatan lebih intensif.

“Kita akan lakukan konsultasi dan pengobatan bertahap bisa dilakukan, sebab kalau general cukup mahal,” ujarnya.

Maya menyebut, defisit yang dialami BPJS disebabkan banyaknya masyarakat yang berama-ramai berobat. Berdasarkan data BPJS, ia melanjutkan, banyak peserta BPJS pada dua tahun pertama, merupakan mereka yang mengalami sakit parah. Sementara yang sehat, tidak banyak yang mendaftar.

Kemudian, biaya yang terkumpul digunakan untuk membiayai peserta yang sakit. Sehingga, BPJS mengalami defisit. Ia merinci, banyak peserta yang menjalani operasi berat dan menelan biaya ratusan juta, namun tidak membayar premi.

“Kalau yang sakit membiayai dirinya sendiri, tidak cukup,” jelasnya.

Saat ini, Maya mengatakan, BPJS tengah fokus mencari orang-orang sehat sebagai pesertanya. Tujuannya, agar pembayaran premi dapat membantu peserta-peserta yang sengaja mendaftar karena sakit parah.

“(Setelah operasi) tapi tak membayar kesehatan premi. Dia tak sadar, operasinya itu dibantu peserta BPJS lainnya,” tutur Maya./republika.co.id

Tembilahan, detikriau.org – Masyarakat Sungai Keluang Dusun Sinar Pelita Desa Pulau Ruku Kecamatan Reteh Kabupaten Inhil menilai pengerjaan pembangunan tanggul di daerah mereka terkesan amburadul. Diduga proyek penyelamatan perkebunan masyarakat sepanjang ± 4.000 meter itu dikerjakan tidak sesuai bestek.

Menurut penuturan tokoh masyarakat setempat, M Sultan, Proyek yang dikerjakan pada tahun anggaran 2015 itu hanya memiliki ketinggi sekitar 40 cm – 60 cm, padahal setidaknya harus setinggi ±125 cm dari dasar tanggul. Sedangkan lebar atas tanggul hanya ±1,5 m – 2 m yang standarnya 3 m sedangkan lebar bawah tanggul hanya 2,5 m yang standarnya 5 m.

“Dengan keadaan yang sedemikian rupa, ketika air pasang besar tanggul tidak mampu menahan luapan air sehingga masuk ke kebun masyarakat sedangkan ketika surut air tidak bisa keluar sehingga mengendap di lahan kebun warga,” sampaikan Sultan melalui pesan email, selasa (25/10/2016)

Sayangnya ditambahkan Sultan, sejak awal masa pengerjaan proyek ini sama sekali tidak pernah terpasang plang proyek sehingga masyarakat tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai sumber dana, spesifikasi teknis, kontraktor pelaksana termasuk konsultan pengawas.

“Kita hanya pernah melihat UPTD Disbun Kecamatan meninjau lokasi pekerjaan. Jadi kami menduga proyek ini dikerjakan Dinas Perkebunan yang dibiayai melalui dana APBD Inhil TA 2015,” Duga Sultan

“Pekerjaan yang dilakukan kontraktor pelaksana terkesan asal jadi.” Juga dinilainya

Diakhir kalimatnya Sultan mengaku sangat menyayangkan output akhir dari dana yang digelontorkan pemerintah ini tidak memberikan hasil sesuai harapan masyarakat.

Hingga berita ini dirilis, detikriau.org belum mendapatkan komfirmasi dari beberapa pihak terkait./dro

TEMBILAHAN (detikriau.org) – 3 UPT Puskesmas di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) dilakukan penilaian oleh Tim Surveyer Akreditasi Pukesmas Kementerian Kesehatan RI.

Ketika Puskesmas tersebut adalah Puskesmas Gadjah Mada, Puskesmas Tembilahan Hulu dan Puskesmas Tembilahan Kota.

Untuk tahap pertama, Survey dilakukan di Puskesmas Gadjah Mada yang berlangsung selama 3 hari dari tanggal 24 sampai 26 Oktober 2016, nantinya akan disusul tahap kedua untuk Puskesmas Tembilahan Hulu dan berikutnya Puskesmas Tembilahan Kota.

“Akreditasi ini merupakan salah satu mekanisme regulasi yang bertujuan untuk mendorong upaya peningkatan mutu dan kinerja Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) untuk tahun ini,” kata Kabid Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan, Ns Matzen, kemarin.

Dalam penilaian tersebut, lanjutnya, dilakukan beberapa sisi seperti secara administrasi manageman, upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP).

Pada dasarnya, penilaian dari tim itu sebagai bentuk membimbing dan mengarahkan bagaimana sebaiknya pelayanan yang ada di Pukesmas, salah satu contoh kelancaran kegiatan Posyandu dan kegiatan masyarakat yang bertujuan memberikan kepuasan pelayanan kepada masyarakat umum.

“Harapan kita tentu perbaikan pelayanan masyarakat puas dan tidak lagi mengeluh terhadap pelayanan Puskesmas,” imbuhnya./Mirwan