Tembilahan, detikriau.org – Kapolres Inhil, AKBP Dolifar Manurung SIK melakukan kunjungan kerja ke sejumlah Polsek. Disamping memantau langsung kondisi kerja anggotanya dilapangan, Kapolres juga meneruskan pesan tentang Commander Wish dan 11 Program Prioritas Kapolri kepada seluruh personil di bawah komandonya termasuk tentang pemberantasan praktik “pungli” dimana Kapolres sendiri sekaligus sebagai Kanit Satgas Saber Pungli tingkat Kabupaten Inhil. Sabtu (29/10/2016)

Kunker yang dilaksanakan di tiga Polsek yakni, Polsek Tanah Merah, Polsek Reteh dan  Polsek Sungai Batang kali ini, Kapolres didampingi Kasatres Narkoba, AKP Bachtiar, Kasat Sabhara, AKP Alakdin Napitupulu, Kasat Polair, AKP Awaluddin Dalimunte, Kasi Was, Iptu Liber Nainggolan dan Kasi Propam, IPDA Trisno

Rombongan yang bertolak dari Tembilahan sekira pukul 08.00 WIB mempergunakan Kapal Patroli Sat Polair Polres Inhil dengan nomor lambung Kapal Pol IV – 2606 tiba di Kuala Enok Kecamatan Tanah Merah sekira pukul 09.00 WIB. Usai di Tanah Merah Kapolres melanjutkan Kunker ke Kecamatan Reteh dan tiba di Ibu Kota Kecamatan Pulau Kijang sekira pukul 11.30 WIB.

Dari Kecamatan Reteh menuju Kecamatan Sungai Batang, Kapolres beserta rombongan menggunakan kendaraan roda dua dan tiba di Polsek Sungai Batang sekira pukul 13.30 WIB.

Di tiga Polsek ini rombongan Kapolres disambut langsung oleh Kapolsek, Unsur Forkopimda Kecamatan beserta seluruh Personil Kepolisian Polsek setempat./Am

Tembilahan, detikriau.org – Jalankan Program  Proritas Kapolri No. VII-32 tentang Penggelaran Personel Berseragam pada Daerah Rawan Kejahatan Rawan Macet dan Laka Lantas, Personel Sat Sabhara Polres Inhil melaksanakan patroli untuk antisipasi Miras, Sajam, Narkoba dan Benda terlarang lainnya di dalam wilayah Kota Tembilahan, dimulai pukul 22.30 Wib jum’at (28/10/2016).

Patroli yang dipimpinan Aiptu Janwardi beserta 8 personil mentargetkan sasaran spesifik pada Warung Internet (Warnet), Cafe-Café serta Tempat Karaoke.

Dalam kegiatan patrol ini, petugas berseragam coklat ini melakukan penggeledahan terhadap barang bawaan dan tubuh pengunjung pada tempat-tempat keramaian untuk pemeriksaan kepemilikan sajam, narkoba dan miras.

Kemudian juga melakukan pemeriksaan tanda pengenal (KTP) guna antisipasi dan waspada pelaku kejahatan

Terhadap mereka yang masih berstatus pelajar diperintahkan untuk kembali ke rumah masing masing dan dicatat serta diingatkan untuk tidak main di warnet ataupun tempat-tempat hiburan lainnya pada jam jam tersebut

Kepada pemilik warnet, petugas mengingatkan untuk menutup usahanya pada jam 24.00 WIB.

“Kegiatan Cipkon ini adalah untuk mengeleminir kejahatan jalanan dan untuk menciptakan kondisi Kamtibmas yang kondusif di Kota Tembilahan,” Sampaikan Kapolres Inhil, AKBP Dolifar Manurung SIK, ahad (29/10/2016) dalam siarannya

Kegiatan tersebut selesai dilaksanakan pukul 24.00 WIB, dalam keadaan aman terkendali./Am

detikriau.org – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meminta bupati dan wali kota untuk bisa meningkatkan produktivitas padi hingga menjadi swasembada. Amran mengancam akan menghentikan bantuan dari pusat jika produktivitas di daerah penerima bantuan pertanian tetap rendah.

“Kami minta agar produksi di semua bupati-wali kota naik. Kalau tidak naik mendingan dikasih anak yatim piatu, ketimbang ke daerah,” kata Amran di sela peringatan ke-36 Hari Pangan Sedunia di Kabupaten Boyolali, Jumat (28/10/2016) sebagaimana dilansir kompas.com.

Amran mengatakan, kementeriannya serius untuk meningkatkan produktivitas padi demi kedaulatan pangan tanah air. Oleh karenanya, pihaknya mereformasi sejumlah kebijakan yang dinilai menghambat swasembada.

Dia pun menghilangkan tender pengadaan alat pertanian.

“Regulasi yang menghambat swasembada sudah dihilangkan. Misalnya soal tender, dihilangkan. Kalau pengadaan sejak Januari, lalu panen tiga bulan lagi, datang ketika sudah selesai panen,” ujarnya.

Untuk mewujudkan swasembada itu, pihaknya pun mencoret anggaran perjalanan dinas, rapat, kegiatan peresmian yang totalnya mencapai Rp 1,2 triliun.

“Uang itu semua dicoret diganti belikan traktor,” paparnya./*

Editor: dro

Sumber: kompas.com

JAKARTA — Gerakan Nasional Pendukung Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) akan kembali menyelenggarakan aksi membela Alquran. Acara yang rencananya dilakukan Jumat (4/11) ini merupakan lanjutan dari aksi di Balai Kota DKI Jakarta pada Jumat (14/10) lalu.

Kegiatan akan dimulai dengan S halat Jumat di Masjid Istiqlal dan dilanjutkan longmarch ke Istana Negara. Mereka menuntut Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama segera diproses secara hukum. “Sekarang ‘bola’ ada di tangan Bareskim, fatwa MUI pun sudah didapat. Jangan sampai ada intervensi dalam kasus ini,” ujar Sekretaris Komisi Dakwah MUI Fahmi Salim kepada Republika.co.id, Selasa (25/10).

Seruan nasional tersebut hendak memberikan edukasi kepada seluruh umat, negara dan para pemangku kepentingan agar jangan meremehkan kasus penistaan agama karena masuk dalam delik pidana umum. Artinya, ada ataupun tidak ada aduan, tetap akan diproses.

Aparat kepolisian pun diharapkan tidak berbelit-belit dan memprosesnya sesegera mungkin. “Kalau tidak diproses secara hukum, yang dikhawatirkan umat Islam bergerak secara individual atau ada upaya street justice. Ini berbahaya,” kata Fahmi.

Umat Islam ingin penyelesaian kasus tersebut lewat konstitusional, namun harus cepat, sigap, dan jangan diperlambat. Pasalnya, kata dia, bukti dan saksi sudah ada, sehingga tidak ada alasan bagi kepolisian tak menetapkan Ahok sebagai tersangka. Tuntutan aksi tersebut sejalan dengan hukum.

Fahmi mempersilakan umat Islam hadir dalam aksi tersebut. Namun yang perlu digarisbawahi adalah seruan tersebut merupakan aksi damai dan tidak anarkistis. “Mari jaga momen kondisi sebaik mungkin, jangan anarkistis dan tetap berada di koridor hukum,” ujarnya.

Dia memprediksi jumlah peserta akan lebih besar dibanding aksi sebelumnya. Ini merupakan kesadaran kolektif umat Islam dan tidak terbatas hanya warga DKI semata. Hal itu menunjukkan bahwa aksi ini tidak terkait ajang pemilihan kepala daerah (pilkada) DKI Jakarta. Beberapa tokoh yang rencananya juga hadir di antaranya Habib Rizieq Shihab, Ustaz Bachtiar Nasir, Didin Hafidhuddin, dan Yusril Ihza Mahendra./republika

JAKARTA — Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia Tengku Zulkarnain menyebut nasib Gubernur DKI Jakarta (Ahok) sedang berada di tepi jurang. Ia pun menuding para pendukung Ahok telah kalap.

“Nasib Ahok Di Tubir Jurang Alias Di Ujung Tanduk. Para Penjilatnya KALAP Takut Uang Honor Menjilat Hilang. Mau Makan Apa Lagi Mereka Nanti?,” ujarnya lewat kicauan di Twitter, Jumat (28/10) malam.

Tengku Zulkarnain menegaskan, seluruh ulama Jombang dipimpin Gus Sholahuddin Wahid dan ulama NU Mendukung Fatwa MUI. Ahok, kata ia, mesti dihukum biar sudah minta maaf.

“Seluruh Ulama Jombang dipimpin Gus Sholahuddin Wahid dan ulama-ulama NU telah mendukung Fatwa MUI. Ahok mesti dihukum biar sudah minta maaf.”

Tengku Zulkarnain merupakan salah satu sosok di MUI yang bersikap tegas atas pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkait surat Al-Maidah.

Ia berulangkali meminta agar Ahok dihukum karena dinilai telah melecehkan umat Islam. Dalam suatu acara di media televisi pernyatannya sempat didebat oleh Nusron Wahid, politikus Partai Golkar yang juga warga NU.  Sejumlah pendukung Ahok dalam kicauan di Twitter, menganggapnya hendak membuat makar.

Dalam kicauan sebelumnya, Tengku mengungkapkan bagaimana ia memberi khutbah di depan Masjid Agung Medan.
“Saya Khutbah Jumat Di Masjid Agung Medan. Di depan Kapoldasu Tegas Saya Katakan Jika Gubernur DKI tidak dihukum KUHP, maka AL-Maidah:34 berlaku,” katanya.

“Janji Kapoldasu aspirasi ribuan umat Islam Medan agar Ahok ditangkap akan disampaikan Ke Kapolri. Wajib dkawal agar tidak lolos.” 

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Kapolda Sumatra Utara. “Terimakasih dan hormat Kami Kepada Bapak Kapoldasu. Sore Ini dengan arif dan santun menerima aspirasi umat Islam Sumut Untuk menghukum Ahok. Salut.”/republika

Tembilahan, detikriau.org – Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir mengakui pekerjaan proyek tanggul yang didanai melalui APBD Inhil Tahun Anggaran 2015 di sungai keluang Dusun Sinar Pelita Desa Pulau Ruku Kecamatan Reteh tidak memenuhi bestek.

Konsekuensinya, pembayaran kepada kontraktor pelaksana kegiatan hanya diperhitungkan sebesar realisasi kubikasi yang terpasang.

Pernyataan ini disampaikan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Surya yang saat itu didampingi Kabid Sarana dan Prasarana Disbun Inhil, Ngadiyo kepada detikriau.org di ruang kerjanya, jum’at (28/10/2016)

Menurut Surya, pada kontrak awal, kubikasi pekerjaan tanggul yang diharapkan adalah sebanyak 20.337 M3 sementara realisasi pekerjaan akhir hanya sebesar 9.758 M3.

Dengan capaian hasil pengerjaan ini, Dinas hanya membayarkan sebesar Rp. 157.007.000 dari nilai total kontrak sebesar Rp. 266.000.758.

“kami memang mengakui hasil pekerjaan tidak sesuai bestek. Konsekuensinya Dinas hanya membayarkan sesuai realisasi akhir kubikasi terpasang,” Ujar Surya menjawab komfirmasi.

Pekerjaan tanggul kata Surya seharusnya memang dikerjakan dengan ketinggian 1,25 meter dengan lebar atas 3 meter dan lebar bawah 5 meter. “saat PHO memang ukuran hasil pekerjaan bervariasi” Kata Surya

“Saya sempat juga bersitegang dengan rekanan. Pengakuan mereka, saat pekerjaan memang tanggul diselesaikan setinggi 1,25 tapi akhirnya turun. “ kita tidak mau tau. Yang kita hitung saat pho”

Tidak tercapainya spesifikasi kata Surya disebabkan beberapa permasalahan yang disebutkannya persoalan sulitnya memperoleh material tanah, kondisi pasang yang dominan serta tingginya curah hujan.

Pengambilan material tanah menurut Surya, diinginkan diambil dari dalam lokasi tanggul. Sedangkan masyarakat menginginkan diambil dari sisi luar.

“makanya masyarakat meminta untuk mempergunakan alat jenis besar dengan jangkauan panjang (long arm. Red). Kita tidak menyarankan karena pekerjaan bisa dilakukan dengan hanya mempergunakan alat kecil,” lagi terangnya

Kata Surya juga, permintaan masyarakat untuk mempergunakan long arm excavator dimaksudkan agar nantinya dalam proses pengerjaan tanggul juga sekaligus bisa melakukan pekerjaan pembersihan parit. “pembersihan parit tidak termasuk dalam pekerjaan Disbun. Itu kerjanya Dinas PU.” ” benar masyarakat tidak melarang tapi meminta pengambilan disisi luar,” sanggahnya

Dengan nada sedikit menekankan, Surya menyatakan bahwa meski pekerjaan akhir tidak sesuai bestek namun apa yang sudah terselesaikan oleh pemegang kontrak pekerjaan, aturannya haruslah dibayarkan.

“pekerjaan ini memang gagal, tapi hasil kerja mereka tetap harus kita bayar. Kalau tidak kita dituntut. Itu sesuai aturan.” Yakini Surya

Untuk pekerjaan yang dilakukan pemutusan kontrak maka harus dilakukan Audit oleh BPK dan keharusan itu sudah dilakukan pada pekerjaan tanggul dimaksud.

“Kita juga tidak berani. Setelah kini di Audit BPK, baru kita bisa kembali mengusulkan untuk melanjutkan pekerjaan. Tahun Anggaran 2017 kita coba usulkan kembali penganggaran untuk tuntaskan pekerjaan,” Pungkas Surya./dro