Tembilahan, detikriau.org – Hari kedua pelaksanaan Operasi Zebra Siak 2016, Satuan Lantas Polres Inhil mengeluarkan sebanyak 33 lembar surat tilang terhadap pengendara roda 2 dan roda 4 dengan barang bukti berupa 7 buah STNK, 3 lembar SIM dan 23 Kendaraan bermotor serta mengeluarkan 37 lembar surat teguran. Kamis (17/11/2016)

Berdasarkan keterangan Kasat Lantas Polres Inhil AKP JUSLI SH, pelaksanaan Operasi Zebra hari ini dilaksanakan dengan cara hunting system dengan menyusuri jalan-jalan seputaran Kota Tembilahan oleh Sat Gas IV Operasi Zebra Siak 2016 yang dipimpin oleh Kasat Gas IV IPDA ISMAIL

“Hari ini kita melakukan penindakan kepada pengendara sepeda motor dan mobil dengan Tilang sebanyak 33 lembar dengan rincian barang bukti 7 STNK, 3 SIM dan 23 Ranmor dan terhadap pelanggaran yang bersifat ringan berupa teguran sebanyak 37 lembar,” Sampaikan AKP Jusli

Menurut AKP Jusli, pada umumnya pelanggaran terbanyak dan sering dilakukan pengendara sepeda motor adalah tidak mengenakan helm termasuk tidak memiliki / tidak membawa SIM dan STNK

AKP Jusli menghimbau kepada pengendara sepeda motor untuk selalu membawa kelengkapan surat-surat kendaraan, melengkapi kendaraannya dengan peralatan standar seperti kaca spion dan nomor polisi serta selalu memakai helm ketika mengendarai kendaraan bermotor

Kasat juga menghimbau kepada masyarakat untuk mematuhi aturan dan rambu-rambu lalu lintas serta menjaga sopan santun berlalu lintas saat berkendaraan demi keselamatan bersama dan mencapai kamseltibcar lantas

“Operasi Zebra Siak 2016 ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan hukum masyarakat dalam berlalu lintas khususnya di wilayah hukum Polres Indragiri Hilir.” Akhiri Kasat Lantas./ dro

JAKARTA – Kebijakan pemerintah mencabut subsidi pelanggan listrik 900 VA dipastikan mulai diterapkan Januari 2017.

Kini pemerintah mencari cara untuk memangkas subsidi listrik bagi pelanggan 450 VA.

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Syamsir Abduh menyatakan, pelanggan listrik 450 VA yang berstatus keluarga miskin tetap akan mendapatkan subsidi dari negara.

Namun, subsidinya tidak berbentuk selisih tarif listrik yang dibayarkan negara ke PLN.

Bentuk subsidi nantinya berupa bantuan langsung.

Pola yang berlaku saat ini membuat pelanggan 450 VA hanya membayar sepertiga dari tarif listrik normal.

Untuk November, tarif rumah tangga adalah Rp 1.461 per kWh. Maka, biaya 450 VA mencapai Rp 487 per kWh.

’’Intinya, harga listrik nanti berdasar keekonomian. Masyarakat yang berhak cukup membayar sesuai kemampuan,’’ jelasnya.

Syamsir lantas membuat pengandaian kalau tarif keekonomian listrik ialah Rp 900 per kWh.

Lantas, rata-rata kemampuan daya beli masyarakat, misalnya, Rp 500 per kWh.

Kekurangan sebesar Rp 400 akan diberikan dalam bentuk subsidi yang mirip distribusi kartu Indonesia pintar.

’’Bantuan bisa sampai dengan baik. Pemerintah confidence dengan itu,” terangnya.

Selain media penyaluran subsidi, sejumlah kementerian masih membahas cara menentukan rasio kemampuan daya bayar masyarakat.

Sebab, tiap rumah tangga mempunyai kebutuhan berbeda. Pemerintah ingin subsidi listrik disalurkan kepada warga miskin seperti di negara maju, yakni diskon khusus untuk membeli barang di supermarket.

Dalam pembahasan di sidang DEN pada Senin (14/11), cara tersebut diharapkan bisa berjalan pada 2017.

Namun, dia tidak tahu pasti kapan bisa berjalan karena itu masih usulan dan perlu diperdalam.

Nanti ada tim yang membahas detil pelaksanaannya, termasuk komunikasi dengan stakeholder.

Saat pemerintah menjalankan cara tersebut, bukan tidak mungkin tarif dasar listrik 450 VA menjadi normal seperti 900 VA maupun 1.300 VA yang per 1 Januari sudah sama.

’’Mungkin nanti ada tahapan tidak lagi disubsidi. Seperti premium yang tidak lagi bersubsidi,’’ katanya./JPNN

Tembilahan, detikriau.org – Kebutuhan modal bukan lagi menjadi persoalan bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil. Asalkan usaha yang dijalankan dinilai layak, modal akan  didapat. Bahkan untuknya tidak diperlukan agunan.

Menurut Kepala Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Indragiri Hilir Dianto Mampanini, syaratnya, sebelumnya haruslah menguruskan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK). Dengan memiliki IUMK pelaku usaha Mikro dan Kecil bisa mengurus permodalan melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI).

“Diskop UMKM Inhil sudah membuat MoU dengan pihak BRI. Jika usaha layak maka akan dibantu. Pinjaman sampai nominal Rp 25 juta tidak diperlukan agunan,” Sampaikan Dianto saat memberikan sambutan pada pembukaan pelatihan menjahit di Aula salah satu Wisma di Kota Tembilahan kemaren.

Jika pelaku usaha memerlukan modal yang lebih besar, juga jangan khawatir. Kata Dianto juga, ada yang namanya Jamkrida. Diskop UMKM juga sudah menjalin kerjsama.

“Jadi kebutuhan modal bukan persoalan lagi. Yang penting ada kesungguhan dan setelah mendapatkan pinjaman modal haruslah tertib dalam mengansur pengembalian,” ingatkannya.

Dianto berpesan bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang ingin mendapatkan informasi terkait pinjaman modal ini bisa memintakan penjelasan pada Diskop UMKM Inhil./dro

Tembilahan, detikriau.org – Anggota Badan Anggaran DPRD Inhil, Edy Gunawan menerangkan bahwa Dana Bantuan Keuangan (Bankeu) yang dikucurkan melalui APBD Provinsi Riau TA 2016 persoalan mendasarnya hanya tidak terlapor dalam struktur APBD murni Kab Inhil TA 2016.

Dana ini semestinya sudah bisa dimanfaatkan sejak awal tahun. Persoalan tidak terlapornya pada struktur akan dikoreksi pada APBD Perubahan Inhil Tahun 2016.

“Jadi tidak harus menunggu pengesahan DPRD Inhil dulu. Semestinya sudah bisa diproses sejak awal tahun,” Sampaikan Edy Gunawan melalui sambungan selularnya kepada detikriau.org, selasa (16/11/2016)

Diterangkannya, tidak masuk struktur Bankeu ini disebabkan pengesahan APBD murni Kabupaten Inhil TA 2016 lebih dulu dari pengesahan APBD Provinsi Riau.

“Jadi setelah APBD 2016 kita disyahkan sekira bulan November 2015, barulah Dana Bankeu Provinsi ini masuk pada bulan desember dengan Pergub No 59 Tahun 2015. Makanya Dana ini tidak terlapor pada struktur.” Pertegasnya

Sebelumnya, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pengadaan Pompa Apung Pemadam Kebakaran, Rismanto ditemui detikriau.org diruang kerjanya, Selasa (15/11/2016) menerangkan bahwa kegiatan pengadaan pompa apung dengan pagu dana sebesar 12,150 Miliar ini dibiayai melalui Bantuan Keuangan pada APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2016.

Sebelum bisa dimanfaatkan, Dana Bankeu menurutnya harus diproses dan dijabarkan terlebih dahulu pada APBD dan kemudian dimintakan pengesahan oleh DPRD Inhil. Pengesahan DPRD Inhil menurutnya baru tuntas pada bulan juli 2016.

Setelahnya, dana yang secara aturan memang diperuntukan untuk kegiatan khusus ini haruslah dikomfirmasikan kembali kepada pihak provinsi untuk memastikan ketersediaan dananya.

“Ini yang menjadi penyebab kita terlambat dan permintaan lelang baru bisa kita sampaikan pada tanggal 30 September 2016,” Kata Rismanto

Beredar kabar, pelaksanaan lelang pompa apung pemadam kebakaran untuk seluruh desa di Inhil ini terindikasi sarat rekayasa. Baca: Diduga Lelang Pompa Apung Pemadam Kebakaran untuk Seluruh Desa di Inhil Sarat Rekayasa

Indikasi ini tertangkap dengan kuat dugaan adanya unsur kesengajaan dengan mengatur batasan waktu penyediaan barang bagi peserta lelang.

Rekayasa ini diduga diawali dengan sengaja melakukan proses lelang dipenghujung tahun.

Dengan kondisi ini panitia juga diduga memang mengetahui secara persis bahwa saat dilakukan verifikasi lapangan tidak akan ada satupun perusahaan pendukung yang sanggup mengadakan barang sesuai dengan batasan waktu yang tercantum pada dokumen pengadaan./dro

PEKANBARU, detikriau.org – Rangkaian Festival Media (Fesmed) Aliansi Jurnalis Independen (AJI), 19-20 November 2016 mendatang, AJI Indonesia bersama International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), Oxfam, dan Uni Eropa, menaja workshop bertemakan Bisnis dan HAM.

Pelatihan ini berlangsung selama tiga hari dengan mendatangkan beberapa pemateri. Di hari pertama, Rabu, 16 November 2016, diisi anggota Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) dan dosen Universitas Airlangga, Imam Prihandono Ph.D.

Peserta workshop berjumlah 30 jurnalis dari berbagai daerah di Indonesia, antara lain Medan, Jakarta, Pontianak, Kediri, Jember, Bojonegoro, Malang dan Pekanbaru.

Senior Program Officer INFID, Mugiyanto, mengatakan, bisnis dalam kaitannya HAM adalah persoalan besar terkait praktik bisnis acapkali terjadi pelanggaran HAM.

Namun, tak jarang terabaikan dan seharusnya mendapat perhatian dari masyarakat terutama pemerintah.

“Mengapa workshop ini menjadi penting karena media melalui para jurnalisnya yang bertugas menyuarakan tidak mampu bersuara (the voice of voiceless) penting untuk terus-menerus menyampaikan isu ini supaya menjadi perhatian pemerintah,” ujar Mugiyanto di Hotel Alpha Pekanbaru.

Dengan adanya materi mengenai Prinsip-prinsip Panduan PBB tentang bisnis kaitannya dengan HAM yang memiliki 3 prinsip, kewajiban negara hukum untuk melindungi HAM dalam praktik bisnis, kewajiban sektor bisnis untuk menghormati HAM dan prinsip tentang masyarakat agar mendapatkan pemulihan.

“Instrumen ini penting untuk dijadikan panduan ketika melakukan peliputan-peliputan, apalagi dengan sebagai rangkaian Fesmed terkait dengan lingkungan hidup, ini menjadi sangat relevan,” kata Mugiyanto.

Ia mengharapkan dengan diangkatnya tema ini kepada para jurnalis akan membuka pemahaman jurnalis terkait hal-hal apa saja dalam bisnis yang melanggar HAM.  “Untuk kemudian bisa mengurangi tingkat pelanggaran HAM pada praktek bisnis,” harapnya.(*)

Kateman, detikriau.org – Tim opsnal Polsek Kateman meringkus 4 orang Tsk yang tergabung dalam sindikat tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (Curanmor).  Rabu (16/11/2016)

Keempat Tsk Diki, Ijal, Cege, dan Igun diamankan berdasarkan Laporan Polisi tanggal 15 November 2016 perihal tindak pidana Curanmor yang dilaporkan oleh Her, 46 tahun, warga Jl. Tunas Wijaya, Kel. Bandar Sri Gemilang, Kec. Kateman, Kab. Inhil, Prop. Riau.

Menurut penjelasan Kapolres Inhil AKBP Dolifar Manurung SIK melalui Kapolsek Kateman Kompol Bainar, kronologis penangkapan bermula pada selasa (15/11/2016). Her melaporkan terjadinya pencurian terhadap sepeda motor Yamaha Mio BM 2229 GR berwarna biru miliknya terjadi di Gang Komar Kelurahan Bandar Sri Gemilang Kecamatan Kateman pada senin (8/11/2016) sekira pukul 08.00 Wib.

Mendapat laporan tersebut Kapolsek segera memerintahkan Tim Opsnal Polsek Kateman untuk melakukan penyelidikan.

Dari hasil penyelidikan didapat informasi bahwa sepeda motor milik korban itu diduga dipakai oleh DIKI, 21 tahun, warga Gang SMAN 1 Kateman Kelurahan Bandar Sri Gemilang, Kecamatan Kateman.

Sekira pukul 21.00 WIB Tim Opsnal Polsek Kateman yang dipimpin langsung Kapolsek berhasil mengamankan DIKI di Parit 6 Kel. Bandar Sri Gemilang beserta barang bukti berupa 1 Unit sepeda motor milik korban. Saat dilakukan penangkapan DIKI tidak melakukan perlawanan

Dalam pemeriksaan, Diki menerangkan bahwa sepeda motor itu dibelinya dari IJAL, 26 tahun, warga Jalan Pendidikan, Kelurahan Tagaraja, Kec. Kateman

Rabu, tanggal 16 November 2016 sekira pukul 07.00 WIB, Ijal-pun diringkus.  Dimintakan keterangan, Ijal menyatakan bahwa ia hanya Ikut serta menjualkan sepeda motor itu kepada Diki seharga Rp. 2.500.000.- dan dia hanya menerima komisi sebesar Rp. 50.000.-

Menurut Ijal, pelaku dari pencurian tersebut adalah CEGE, 28 tahun, warga Jl. Tunas Mekar, Kel. Tagaraja, Kec. Kateman

Setelah mendapat informasi, Tim Opsnal Polsek Kateman kembali bergerak dan menangkap Cege di Jalan Tunas Mekar Kelurahan Tagaraja Kec. Kateman/

Saat diinterogasi, Cege mengakui aksinya itu dilakukan bersama Igun 20 tahun, warga Prt. 5 Kampung Nelayan, Kel. Bandar Sri Gemilang, Kec. Kateman

Tidak menunggu lama Tim Opsnal Polsek Kateman pada pukul 11.00 WIB di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Tagaraja Kecamatan Kateman akhirnya berhasil diringkus.

“Saat ini 4 orang pelaku beserta 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio warna Biru BM 2229 GR, Nosin MH328D305AK269184, Noka 28D2270669, dan STNK motor tersebut An. korban telah diamankan di Mapolsek Kateman,” Pungkas Kapolsek./Am