Pelangiran, detikriau.org – Petugas kepolisian Polsek Pelangiran terpaksa melakukan penahanan terhadap  Hen (20). Warga Desa Baung Rejo jaya Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir ini diringkus setelah membuat keonaran saat dilakukan acara penyuluhan tentang bahaya narkoba. Selasa (22/11/2016)

Berdasarkan keterangan Kapolres Inhil AKBP Dolifar Manurung SIK melalui Kapolsek Pelangiran Iptu M Rafi kronologis penahanan terhadap Hen berawal sekira pukul 15.00 Wib. Saat itu Kapolsek Pelangiran bersama Brigadir Hotler Parulian dan Brigadir Perbriansyah SH sedang melakukan penyuluhan di Balai Desa Baung Rejo Jaya.

Saat sedang berlansung penyuluhan tiba-tiba pelaku datang dan duduk dibagian belakang pada deretan peserta penyuluhan.

Tidak berselang lama entah apa sebabnya, pelaku mengangkat dan membawa kursi ke bagian depan sambil membuat keributan dengan berceloteh tidak karuan.

Karena tingkahnya tersebut, Kepala Desa Baung Rejo Jaya NURDIN berusaha menenangkan pelaku namun tidak membuahkan hasil. Karena mengganggu jalannya kegiatan,  Kepala Desa meminta pelaku untuk keluar namun juga tidak digubris oleh pelaku.

Karena sudah sangat menganggu, selanjutnya pelaku dibawa oleh Personel Polsek Pelangiran keluar dari ruang pertemuan dan membawa pelaku ke Kantor Desa Baung Rejo Jaya Kec.Pelangiran Kab.Inhil-Riau

Terhadap diri pelaku saat dilakukan penggeledahan ditemukan sebilah Badik dengan panjang 20 Cm yang diselipkan pada bagian pinggang sebelah kiri.

“Saat ini, pelaku beserta barang bukti satu bilah badik diamankan di Polsek Pelangiran dan kasus tersebut ditangani oleh Unit Reskrim Polsek Pelangiran untuk pengusutan lebih lanjut,” Sampaikan Kapolsek. Rabu (23/11/2016)./Am

PULAU BURUNG (detikriau.org) – Pasangan pengantin, Nur dan Mar (22) melangsungkan prosesi akad nikah dalam pengawalan kepolisian di Mapolsek Pulau Burung, Selasa (22/11/2016) kemarin.

Pasalnya, pengantin laki-laki Nur berstatus tahanan karena sedang tersandung kasus tindak pidana.

Saat itu, bertindak sebagai Wali Nikah adalah Mus, orang tua kandung mempelai wanita dan dibimbing langsung oleh Kepala KUA Pulau Burung PAUZI, S.Ag.

Sedangkan bertindak sebagai saksi adalah Kapolsek Pulau Burung IPTU Junaidi D dan Kepala Dusun Tanjung Harapan Desa Pulau Burung, Riswan Kadir.

Seperti biasa, rangkaian pernikahan diawali dengan penyampaian nasehat pernikahan oleh Kepala KUA, arahan dan bimbingan ijab kabul, pengucapan ijab kabul, pembacaan Sighat Taklik dan penandatangan BA pernikahan oleh Kedua mempelai.

Setelah sah menjadi suami-istri, mempelai laki-laki kemudian dikembalikan lagi ke dalam Rutan Polsek Pulau Burung.

“Walaupun berstatus tahanan, Polri tidak menghalangi haknya untuk melangsungkan pernikahan, walaupun disebabkan statusnya itu,” kata Kapolres Inhil melalui Kapolsek Pulau Burung, IPTU Junaidi D.

Namun disamping itu, kebahagiaan hidup berumah tangga bersama sang pujaan hati, harus ditunda karena terlebih dahulu harus mempertanggung jawabkan kesalahan yang yang telah diperbuat./Mirwan

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Indragiri Takraw Cup (ITC) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar kejuaraan sepak Takraw dan didukung penuh oleh KONI Kabupaten Inhil.

Kejuaraan tersebut bakal dimulai pada tanggal 23 November 2016 pukul 13.00 WIB di halaman SMK Farmasi jalan Trimas Tembilahan.

“Kami sangat mendukung sekali kejuaraan ini. Karena sejalan dengan program KONI untuk menyemarakkan kegiatan dibidang olahraga,” kata Ketua KONI Kabupaten Inhil, H Syamsuddin Uti, Selasa (22/11/2016).

Disamping itu, lanjutnya, ia juga mencari prestasi-prestasi baru berkombinasi dengan skill dibidang Sepak Takraw dengan kata lain sebagai ajang pencari bakat untuk dibina.

Tujuannya, untuk mempersiapkan atlit-atlit pada Pekan Olahraga Daerah (Porda) Provinsi Riau pada bulan Oktober 2017 mendatang.

“Dari tanggal 1 sampai 18 November kemarin, peserta yang mendaftar sudah terkumpul sebanyak 36 regu. Peserta ini adalah dari kalangan umum,” paparnya./Mirwan

Tembilahan, detikriau.org – Bagi pengusaha industri pangan, obat-obatan dan kosmetik di Indonesia, sertifikat halal dari MUI sangat penting artinya. Yaitu untuk memberikan kepastian dan rasa nyaman bagi konsumen yang beragama Islam. Namun kadang-kadang ada juga pengelola industri tersebut yang belum tau bagaimana cara mengurus sertifikat halal MUI ? Kebanyakan, ketidaktahuan dalam mengurus sertifikat halal MUI tersebut terjadi di kalangan industri kecil atau menengah. 

Pengertian Sertifikat halal MUI

Pengertian Sertifikat Halal MUI adalah suatu fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari’at Islam. Sertifikat Halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman LABEL HALAL pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang.

Tujuan pengadaan Sertifikasi Halal pada produk pangan, obat-obat, kosmetika dan produk lainnya adalah untuk memberikan kepastian status kehalalan suatu produk, sehingga dapat menentramkan batin konsumen muslim. Namun ketidaktahuan seringkali membuat minimnya perusahaan memiliki kesadaran untuk mendaftarkan diri guna memperoleh sertifikat halal.

Jaminan Halal dari Produsen

Masa berlaku Sertifikat Halal adalah 2 tahun. Hal tersebut untuk menjaga konsistensi produksi produsen selama berlakunya sertifikat. Sedangkan untuk daging yang diekspor Surat Keterangan Halal diberikan untuk setiap pengapalan.

Untuk memperoleh sertifikat halal LPPOM MUI memberikan ketentuan bagi perusahaan sebagai berikut:

1. Sebelum produsen mengajukan sertifikat halal terlebih dahulu harus mempersiapkan Sistem Jaminan Halal. Penjelasan rinci tentang Sistem Jaminan Halal dapat merujuk kepada Buku Panduan Penyusunan Sistem Jaminan Halal yang dikeluarkan oleh LP POM MUI.
2. Berkewajiban mengangkat secara resmi seorang atau tim Auditor Halal Internal (AHI) yang bertanggungjawab dalam menjamin pelaksanaan produksi halal.
3. Berkewajiban menandatangani kesediaan untuk diinspeksi secara mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya oleh LPPOM MUI.
4. Membuat laporan berkala setiap 6 bulan tentang pelaksanaan Sistem Jaminan Halal.

Cara Mengajukan Sertifikat Label Halal MUI

Untuk mendapatkan sertifikat halal dari MUI, kita bisa datang langsung ke Kantor MUI di kab/kota terdekat. Dengan menyiapkan pengajuan dengan syarat sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP

2. Pas foto 3×4 sebanyak 2 lembar

3. Fotokopi izin usaha
Persyaratan tersebut tidak mengikat, apabila salah satu persyaratan tidak bisa dipenuhi tidak menjadi masalah. Di LP POM MUI nantinya kita tinggal mengisi formulir yang telah disediakan. Isinya mengenai bahan apa saja yang digunakan dalam pembuatan usaha makanan rumahan kita.

Setelah persyaratan dan pengajuan tidak ada masalah, MUI akan menugaskan tim auditor untuk mengecek ke lapangan. Apabila tim auditor tidak menemui masalah di lapangan, kemudian auditor membuat rekomendasi untuk komisi Fatwa. Komisi Fatwa yang akan mengesahkan sertifikat halal kita.

Sertifikat halal tersebut bisa langsung diberikan sekitar dua minggu. Namun, jika terdapat hambatan, maka harus diperbaiki terlebih dulu. /dro

KATEMAN (detikriau.org) – Masyarakat RT 3 RW 5 Parit 8 Timur Kelurahan Tagaraja Kecamatan Kateman bergotong-royong membangun infrastruktur jalan menuju Desa Suak Jangkang.

Gotong-gorong pembangunan jalan sepanjang 1.200 meter tersebut sudah berlangsung sejak tanggal 23 Oktober 2016 yang lalu.

Tidak dari pihak tertentu, anggaran pembangunan murni dari iuran bersama masyarakat setempat dan dibantu oleh Camat Kateman berupa semen sebanyak 100 sak.

“Dari 1.200 meter, masyarakat sudah menyelesaikan pekerjaan sepanjang 300 meter. Artinya masih bersisa untuk dikerjakan sepanjang 700 meter,” kata Camat Kateman, Marlis Syarif, Minggu (20/11/2016).

Tuntasnya pekerjaan pembangunan jalan tersebut menurut Camat sangat penting untuk mempermudah para pelajar melintas serta masyarakat umum dalam menjalankan  aktifitas kesehariannya.

Dimana, ruas jalan tersebut merupanan jalan penghubung di dua Kelurahan yakni Kelurahan Tagaraja dan Kelurahan Amal Bhakti.

“Kalau dilihat kondisi awal, jalan tersebut sangat tidak layak untuk dilewati karena kondiisnya sangat buruk dan berlumpur. Untuk itu saya sangat mensuport atas swadaya ini,” imbuhnya./Mirwan

Keterangan foto: Camat Kateman, Marlis Syarif saat meninjau langsung proses gotong-gorong masyarakat setempat dalam membangun jalan, Minggu (20/11).

JAKARTA, detikriau.org – Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah mendorong Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) memutuskan hubungan diplomatik dengan Mynmar.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan alasannya karena masih terjadinya tragedi kemanusiaan terhadap etnis Rohingnya di Mynmar.

Tragedi kemanusian yang tak beradab terus berulang di Myanmar terkait dengan etnis Rohingya, imbuh Dahnil Simanjuntak, sampai detik ini Myanmar yang mengaku telah mengusung demokrasi dengan tokoh peraih Nobel perdamaian Aung San Syu Kyi sebagai ikon.

“Pada faktanya, telah menjadi negara yang niradab, melalui pembiaran bahkan Diduga dengan sengaja melakukan pembantaian terhadap etnis Rohingya,” ujar Dahnil Simanjuntak kepada Tribunnews.com, Minggu (20/11/2016).

Dahnil Simanjuntak menegaskan, Indonesia adalah negara yang mengusung kemanusian yang adil dan beradab dan mengedepankan hak azasi manusia perlu bersikap terang dan tegas terhadap Pemerintah Myanmar.

Karena itu, Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah mendesak Presiden Jokowi untuk mencabut hubungan diplomatik dengan Myanmar.

Bahkan Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah meminta duta besar Myanmar meninggalkan Indonesia.

“Karena apa yang dilakukan pemerintah Myanmar tidak mencerminkan negara beradab, dan bertentangan dengan prinsip dasar Indonesia Yakni Pancasila,” tegas Dahnil.

Pengusiran Duta Besar Myanmar penting dilakukan untuk menyampaikan pesan kepada dunia sikap tegas Indonesia terhadap negara yang mengabaikan HAM dengan melakukan pembantaian etnis. (tribunnews.com)