Tembilahan , detikriau.org – Setelah ditetapkannya Peraturan Presiden No 98/2014 terkait Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil, Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Permendagri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil. Peraturan ini sengaja diterbitkan agar bisa menjadi pedoman bagi pemerintah untuk memberikan izin usaha mikro dan usaha kecil (IUMK) bagi pelaku UKM di Indonesia.

Untuk memudahkan UKM membuat IUMK, Kementerian Koperasi dan UKM juga telah membuat surat edaran Nomor 15/M.KUKM/I/2015, tanggal 22 Januari 2015 yang dikirimkan ke seluruh gubernur, bupati, wali kota agar membantu para pendamping UKM dalam melaksanakan peran pendampingan sehingga optimal pelayanan kepada UKM.

Adapun Prinsip pemberian izin usaha mikro dan kecil menurut Permendagri 83 Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

• Prosedur sederhana, mudah dan cepat;
• Keterbukaan informasi bagi pelaku usaha mikro dan kecil; serta
• Kepastian hukum dan kenyamanan dalam usaha.

Dalam pelaksanaannya, pelaku usaha mikro kecil mengajukan permohonan IUMK dengan melampirkan berkas permohonan sebagai berikut.

1. Surat pengantar dari RT atau RW terkait lokasi usaha
2. Kartu tanda penduduk
3. Kartu Keluarga
4. Pas photo terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak dua lembar
5. Mengisi formulir yang memuat tentang

• Nama;
• Nomor KTP;
• Nomor telepon;
• Alamat;
• Kegiatan usaha;
• Sarana usaha yang digunakan;
• Jumlah modal usaha.

Selanjutnya Camat/ Lurah/ Kepala Desa yang telah diberikan pendelegasian wewenang oleh Bupati/ Walikota melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran IUMK. Jika berkas pendaftaran IUMK telah memenuhi persyaratan maka menjadi dasar pemberian IUMK bagi UKM. Namun jika berkas belum lengkap,  maka Camat/ Lurah/ Kepala Desa berhak mengembalikan berkas agar kemudian dapat dilengkapi. Pengembalian berkas tersebut disampaikan kepada pelaku UKM paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran.

Berkas IUMK yang telah disetujui maka diberikan IUMK dalam bentuk naskah satu lembar. Naskah satu lembar tersebut menjadi tanda legalitas seseorang atau pelaku usaha/ kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil. Pemberian IUMK diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran diterima, lengkap dan benar serta tidak dikenakan biaya, retribusi, dan ataupun pungutan lainnya.

Jika pelaku UKM tidak mematuhi kegiatan usaha sesuai dengan IUMK yang diajukan dan melanggar hal-hal seperti memperdagangkan barang atau jasa ilegal dan menjalankan kegiatan usaha yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka camat berhak dan dapat melakukan pencabutan IUMK.

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan IUMK dilakukan oleh Menteri,  selanjutnya Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pemberian IUMK di kabupaten/ kota di wilayahnya serta Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian IUMK di wilayahnya./dro

Tembilahan, detikriau.org – Nofri (25) Warga Jalan Kembang Kecamatan Tembilahan ditemukan warga Desa Bakau Aceh Kecamatan Mandah di dasar sungai depan Pelabuhan Pasar Sendawa dalam kondisi sudah tidak bernyawa, minggu (4/12/2016)

Sebelumnya Nofri bersama 2 orang rekannya melakukan bongkar muat buah kelapa pada sebuah kapal motor yang tenggelam di perairan Desa setempat.

“Kejadian berawal saat korban bersama 3 orang pekerja lainnya sedang bekerja mengangkat buah kelapa muatan sebuah kapal motor yang tenggelam di depan pelabuhan Pasar Sendawa, Desa Bakau Aceh, Kec. Mandah, Kab. Inhil,” Sampaikan Kapolres Inhil AKBP Dolifar Manurung SIK melalui Kapolsek Mandah Iptu Warno, senin (5/12/2016)

Setelah beberapa melakukan upaya pengangkatan buah kelapa dengan cara menyelam lanjut Warno, rekan korban baru menyadari Nofri tidak lagi tampak mucul di permukaan.

Rekan korban sempat melakukan upaya pencarian namun tidak membuahkan hasil.

Kemudian, mereka memberitahukan dan meminta bantuan kepada warga sekitar. Upaya penyelamatan kembali diupayakan dengan cara melakukan penyelaman ke dasar sungai

“Barulah sekira pukul 21.05 WIB, para saksi dan warga menemukan korban berada di dasar sungai dan selanjutnya warga mengangkat korban ke permukaan dan segera melarikan ke Pustu Desa Bakau Aceh untuk dilakukan pemeriksaan secara medis,” Tambah Warno

Dari hasil pemeriksaan Ka Pustu Desa Bakau Aceh, Sundarwan dipastikan korban telah meninggal dunia disebabkan tenggelam yang mengakibatkan  rongga pernafasan korban dipenuhi oleh air

“Sekira pukul 01.00 WIB, korban diserahkan kepada pihak keluarga dan dibawa ke Tembilahan untuk dikebumikan,” Pungkas mantan Paur Humas Polres Inhil ini./ Am

Tembilahan, detikriau.org – Nazar warga Teluk Pinang Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir hampir bisa dipastikan tidak akan terlaksana.

Penyebabnya, ratusan milyar dana yang diguyurkan pemerintah pusat untuk melakukan perbaikan ruas jalan dari Sungai Luar Kecamatan Batang Tuaka menuju Teluk Pinang diprediksi tidak akan tuntas.

Padahal tuntasnya pekerjaan ruas jalan ini telah lama diimpikan. Bahkan warga sempat menantang Pemerintah Kabupaten akan melakukan pemotongan 2 ekor sapi jika impian itu bisa terwujud.

Kedua sapi itu, 1 diantaranya sumbangan dari Wakil Ketua DPRD Inhil Feryandi dan 1 ekor merupakan hasil sumbangan warga.

Dijelaskan salah seorang toko masyarakat Teluk Pinang, H Ramjani (66) kepada detikriau.org, Sabtu (30/4/2016) yang lalu. Nazar menyembelih 2 ekor sapi tersebut sebagai tanda syukuran jika infrastruktur jalan yang diharapkan warga dapat terselesaikan.

Namun jika gagal, warga akan menuntut penjelasan dan tanggungjawab.

Menurut keterangan Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPK) di Dinas BMSDA Inhil, Slamet Darsono, dari 4 paket pekerjaan, diperkirakan hanya 1 paket yang diyakini bisa terselesaikan.

“memastikan, tidak. Tapi melihat kondisi dilapangan, dari 4 paket pekerjaan dari ruas jalan Sungai Luar menuju Teluk Pinang, paket 1 ada kemungkinan dapat diselesaikan. Sementara untuk paket 2,3, dan 4 penyelesaiannya masih dalam angan-angan, ” Ujar Slamet menjawab komfirmasi detikriau.org, sabtu (3/12/2016)./ dro

Tembilahan, detikriau.org – Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPK) 8 paket pekerjaan peningkatan badan jalan yang didanai melalui DAK APBN 2016 pada Dinas BMSDA Kabupaten Indragiri Hilir Slamet Darsono menyakini hanya 3 dari 8 paket pekerjaan yang dapat diselesaikan.

Menurutnya ke tiga paket tersebut adalah Paket 1 yakni pekerjaan peningkatan badan jalan Sungai Luar – Sungai Dusun yang dilaksanakan oleh PT Tangga Batu Jaya dengan nilai pekerjaan Rp. 30,360 Miliar.

Kemudian paket pekerjaan peningkatan jalan menuju Bandara Tempuling yang dilaksanakan oleh PT Gunung Guntur dengan nilai pekerjaan Rp 21,722 miiar

Serta paket pekerjaan peningkatan jalan ruas Kota Baru – Sanglar, paket B yang dilaksanakan oleh PT Bengkalis Era Jaya dengan nilai pekerjaan Rp 15,112 miliar

“memastikan, tidak. Tapi melihat kondisi dilapangan, ada kemungkinan pekerjaan akan dapat diselesaikan,” Ujar Slamet menjawab komfirmasi detikriau.org, sabtu (3/12/2016)

Ditambahkan Slamet, untuk  paket pekerjaan lainnya penyelesaiannya “masih dalam angan-angan” yakni ;

Paket 2 pekerjaan peningkatan badan jalan dari Sungai Dusun – Sungai Piring yang dikerjakan oleh PT Mustika Mirah Makmur dengan nilai pekerjaan Rp 17,176 milyar

Paket 3 pekerjaan peningkatan badan jalan Sungai Piring – Teluk Pantaian yang dikerjakan oleh PT Kapurindo dengan nilai pekerjaan Rp. 30,940 Miliar

Paket 4 peningkatan jalan Teluk Pantaian – Teluk Pinang yang dilaksanakan oleh PT Kholil & Brother’s dengan nilai pekerjaan Rp. 18,045 Miliar

Paket peningkatan jalan ruas Sungai Teritip – Sungai Guntung yang dilaksanakan yang dikerjakan oleh PT Rivomas Pentasurya dengan nilai pekerjaan Rp 2,677 Miliar

Serta Paket C peningkatan jalan Sanglar – Pulau kijang yang dilaksanakan oleh PT Ratu karya dengan nilai pekerjaan Rp. 28,769 Miliar.

“paket ini penyelesaian pekerjaannya masih dalam angan-angan. Tapi tidak ada yang separah Paket 2, hingga akhir minggu kemaren progress-nya baru mencapai 4% lebih,” Pungkas Slamet./dro

Tembilahan, detikriau.org – Pekerjaan proyek peningkatan badan jalan dari sungai dusun menuju sungai piring Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir dilaksanakan tidak sesuai aturan dan serampangan.

Bahkan teguran yang disampaikan oleh Konsultan Pengawas PT. Wandra Cipta Engineering Consultant tidak pernah digubris.

“Seingat saya setidaknya sudah 7 atau 8 kali kita layangkan surat teguran agar kontraktor pelaksana memenuhi semua ketentuan dalam pengerjaan. Tapi tidak pernah digubris. Pekerjaan masih tetap dilanjutkan,” Jawab Konsultan pengawas, Sadak dikomfirmasi detikriau.org melalui sambungan selularnya, sabtu (3/12/2016) kemaren.

Hari ini dilapangan, dilanjutkan Sadak, kontraktor pelaksana tidak pernah mengindahkan aturan-aturan sesuai dengan spesifikasi, artinya melanggar ketentuan-ketentuan dalam pembayaran.

Dalam pelaksanaan pekerjaan dilapangan semestinya ada kelengkapan-kelengkapan yang  terlebih dahulu harus dipenuhi. Misalnya penghamparan lapis agregat base kelas C harusnya dilakukan dulu tes kepadatan termasuk tes untuk mengetahui ketebalan.

“Kualitas dan kuantitas harus sesuai ketentuan. Itu acuannya,”Tegas Sadak.

Dalam pekerjaan pembetonan, juknisnya juga ada. Salah satunya misalnya apakah campuran material yang digunakan sudah sesuai dengan ketentuan.

“Kontrol kita disitu. Saya nilai mereka tidak mematuhi aturan juknis. Pekerjaan mereka lakukan tanpa mengindahkan ketentuan. Mereka bekerja semaunya sendiri,” Ungkap sesal Sadak.

“Kami merasa tidak dihargai. Sebagai pihak pengawas kami harus memastikan bahwa seluruh pekerjaan dilaksanakan sesuai ketentuan. Apalagi semua dampak kedepannya kami pasti akan ikut bertanggungjawab.” Tuntas Sadak

Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPK) di Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (BMSDA) Kabupaten Indragiri Hilir, Slamet Darsono dikonfirmasi melalui sambungan selularnya, sabtu (3/12/2016)-pun tidak membantah.

Dikatakan Slamet, sesuai surat yang disampaikan oleh Konsultan Pengawas terkait belum dilakukannya tes kepadatan dan tes ketebalan, pihaknya juga sudah melayangkan surat kepada Kontraktor Pelaksana agar pekerjaan dihentikan tapi juga tidak digubris.

Pihak kontraktor pelaksana menurutnya tetap ngotot dan keras kepala untuk tetap melanjutkan pekerjaan.

“Paket 2 itu perang aja yang tidak, berkelahi saja yang tidak. Berkali-kali kita lakukan teguran juga tidak diindahan. Tapi kita pastikan tidak akan mentoleransi pekerjaan yang tidak sesuai ketentuan.  konsultas pengawas juga sudah sepakat untuk bekerja sesuai aturan.” Pertegas Slamet

Diyakinkannya, pembayaran hanya diberikan untuk pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan sesuai ketentuan.

Proyek Pekerjaan peningkatan badan jalan dari Sungai Dusun menuju Sungai Piring Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir merupakan 1 dari 8 paket pekerjaan yang didanai melalui DAK APBN 2016.

Proyek pekerjaan dengan harga penawaran sebesar Rp 17,176 miliar dilaksanakan oleh PT Mustika Mirah Makmur beralamat Gd. Menara Jaya Lt.5 Jl. Warung Buncit Raya RT 006/03 No.21 Kel. Kalibata, Kec. Pancoran Jakarta Selatan.

Hingga berita ini dirilis, detikriau.org belum mendapatkan komfirmasi dari pihak kontraktor pelaksana./dro

Tembilahan, detikriau.org – Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Indragiri Hilir, DR H Dianto Mampanini SE MT menyebutkan bahwa Usaha kecil menengah (UKM) memiliki potensi sangat besar bagi perekonomian negara. UKM merupakan tulang punggung ekonomi, sebab UKM memberi kontribusi besar bagi perkembangan perdagangan dan pertumbuhan perekonomian Indonesia.

Dari kenyataan tadi, bisnis UKM bisa menjadi modal utama dalam menghadapi persaingan global. Namun, ada banyak masalah klasik yang kerap menerpa UKM, seperti masalah manajemen dan permodalan. Para pelaku bisnis UKM juga masih banyak yang bingung soal perizinan.

Peraturan Presiden RI Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil menjelaskan, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah diperlukan pemberdayaan bagi pelaku UKM. Pemberdayaan itu dengan penyederhaan pemberian izin bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

“Legalitas bagi UMK itu dinamakan dengan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)” Kata dianto kepada detikriau.org baru-baru ini di Tembilahan

Pada Februari 2015 tahun yang lalu ditambahkan Dianto, pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan untuk mempermudah pengurusan IUMK melalui lurah atau camat. Kebijakan ini ditandai oleh penandatanganan nota kesepahaman tiga menteri, yakni Menteri Koperasi dan UKM, Menteri Perdagangan, dan Menteri Dalam Negeri.

Untuk mengurus IUMK kini sangat simpel. Pelaku bisnis UKM hanya perlu melampirkan beberapa dokumen untuk mengurus IUMK. Dokumen-dokumen itu, antara lain surat pengantar dari RT dan RW, soal jenis dan lokasi usaha yang dimiliki. Lalu, kartu tanda penduduk, kartu keluarga, dan pas foto. Setelah itu mengisi kelengkapan formulir.

Kemudian, camat yang dapat mandat dari bupati atau wali kota melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran IUMK. Kalau sudah memenuhi segala persyaratan, camat sudah bisa mengesahkan dan mengeluarkan IUMK.

Penerbitan satu lembar naskah IUMK dikeluarkan paling lambat satu hari sejak permohonan diajukan. Tak ada biaya, retribusim atau pungutan dalam mengurus IUMK.

Camat berhak mencabut IUMK, jika ditemukan pelanggaran oleh pelaku bisnis UKM yang tak patuh pada aturan dan aktivitas usaha sesuai dengan IUMK. Bahkan, melanggar dengan memperjualbelikan produk ilegal atau menjalankan bisnis yang bertentangan dengan undang-undang.

Apakah Manfaat IUMK?

Diterangkan Dianto, IUMK bukan surat izin biasa untuk bisnis UKM. Banyak manfaat yang akan didapatkan oleh para pelaku UKM. manfaat itu adalah berupa;

1. Kemudahan untuk menjalin kerja sama
   IUMK merupakan legalitas bagi pelaku UKM. Dengan IUMK, para pelaku UKM bisa bekerjasama dengan sesama pelaku UKM yang sejenis atau tidak. IUMK merupakan legalitas yang bisa memberikan kepercayaan dan kekuatan sebuah usaha.
2. Legalitas
   IUMK adalah bentuk legalitas resmi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan dapat pengakuan secara sah dari berbagai pihak yang berwenang. IUMK merupakan salah satu wujud kepatuhan pelaku UKM terhadap hukum yang berlaku di negara kita.
3. Sadar pajak
   IUMK dapat memberi kesadaran dan mendorong para pelaku bisnis UKM untuk membayar pajak sesuai dengan bidang usaha yang mereka miliki.
4. Mudah akses permodalan
   Perbankan mensyaratkan dokumen perizinan resmi. IUMK merupakan dokumen itu. Dengan adanya IUMK, para pelaku bisnis UKM bisa mengakses permodalan di bank maupun nonbank. Para pelaku UKM bisa mengajukan kredit dengan mudah.
5. Perlindungan lokasi usaha
   Memegang IUMK, para pelaku bisnis UKM mendapatkan keamanan, kepastian, jaminan hukum, dan perlindungan di lokasi usaha yang ditetapkan. Mereka tidak akan berpindah tempat, tanpa alasan yang tak jelas.
6. Pendampingan dan pengembangan usaha
   Terakhir, para pelaku bisnis UKM yang memegang IUMK dapat memperoleh pendampindan dan pengembangan usaha dari instansi terkait. Mereka mendapatkan ruang yang luas sebagai akses untuk mengembangkan bisnisnya. Selain itu, peluang untuk mendapatkan pemberdayaan dari pemerintah dan ikut di program-program bisnis UKM terbuka lebar.

“Dengan semua itu IUMK tentunya sangat penting bagi pelaku UKM,” Tandas Dianto./ dro