Tembilahan, detikriau.org – Deputi Walhi Prov Riau Boy Evan Sembiring meyakini izin yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan perkebunan  yang beroperasional di Kabupaten Indragiri Hilir khususnya PT SAL belum seluruhnya “clear”. Bahkan keyakinan itu menurutnya sangat bisa untuk dibuktikan.

Diterangkannya, jika dibaca dari izin lingkungan yang dimiliki oleh perusahaan disebutkan bahwa lahan merupakan tanah Alluvial (tanah endapan yang mengandung pasir. red). Ini bisa dikatakan pemalsuan walaupun secara hukum hal ini bisa dialihkan ke delik lain.

“Tetapi yang jelas itu bermasalah karena yang disebutkan tanah alluvial bukan tanah gambut,” sampaikan Boy

kemudian kata Boy lagi, jika di overlay (prosedur dalam analisis Sistim Informasi Grafis. red) dengan peta Badan Restorasi Gambut (BRG) akan didapatkan bahwa kedalaman gambut hingga tiga meter.

Hal lainnya, kalau disebut perusahaan beraktifitas dengan cara normal, itu juga menurutnya tidak benar.

Saat ini sudah ada surat edaran dari pemerintah pusat termasuk keputusan ketua badan restorasi gambut yang menyatakan bahwa lahan gambut baru, tidak lagi boleh dibuka. Tetapi di Desa pungkat PT SAL justru menggali kanal-kanal baru.

Termasuk larangan bahwa  lahan-lahan yang sudah  terbakar tidak boleh ditanami kembali tapi itu juga dilakukan.

“Inikan  tidak benar jika bicara dari persoalan pendekatan regulasi,” Tegasnya

Terkait adanya persoalan jual beli tanah, Kata Boy itu bisa saja ada benarnya.Tapi ia memastikan hal itu tidak ada di Desa Pungkat.

“Tetapi hal yang paling terpenting adalah memastikan apakah izin-izin yang dimiliki PT SAL itu clear atau tidak.”Pungkas Boy Evan Sembiring yang mengaku tergabung sebagai anggota deputi 2 tim kementrian lingkungan hidup pada Badan Restorasi Gambut di kantor staf presiden RI ini./dro

“Terkait Aksi Unjuk Rasa Warga Desa Pungkat di Gedung Kantor Bupati Inhil”

Tembilahan, detikriau.org – Berdasarkan data yang dihimpun kantor Kesbangpol Kabupaten Inhil diketahui ada beberapa perusahaan yang sedang bermasalah. Perusahaan-perusahaan itu ada yang bekerja hanya memanfaatkan izin operasional dan ada juga  yang bekerja tanpa mengantongi izin.

Menyikapi persoalan ini, Pemkab Inhil menurut Kepala Kesbangpol Darussalam sudah membentuk tim verifikasi kira-kira satu tahun yang lalu. Tetapi kerjanya tidak secara parsial (keseluruhan. Red). Artinya hanya fokus melakukan evaluasi terkait perizinan.

“Kalau boleh saya sebutkan satu persatu yakni PT SAL, PT IJA, PT SAGM dan PT Halona. Semua perusahaan-perusahaan ini bisa dikatakan bergerak dalam satu group. Walaupun memang ada beberapa perusahaan lainnya,” Sampaikan Darussalam saat pertemuan dengan perwakilan massa warga Desa pungkat Asmar  dan Deputi Walhi Prov Riau Boy Evan Sembiring diruang rapat kantor Kesbangpol Inhil, kamis (8/12/2016)

Sementara itu, Asisten II Setdakab Inhil Rudiansyah juga membenarkan ada beberapa perusahaan yang  bermasalah. Tetapi menurut Rudi, permasalahan itu bukan persoalan perizinan tetapi lebih kepada persoalan kerjasama perusahaan dengan masyarakat.

“Banyak masyarakat yang menjual lahannya dan perusahaan yang menggarap. Itu yang terjadi banyak bermasalah,” Ujar Mantan Kadisperindag Inhil ini.

Menurut Rudi, memang ada perusahaan yang belum memiliki ijin operasi tetapi mereka sudah mengajukan izin lokasi berdasarkan lahan yang mereka dapatkan dari hasil jual beli dengan masyarakat.

“Saat perusahaan mulai menggarap lahan yang didapatkannya dari proses jual beli itu barulah timbul masalah. Ada masyarakat yang mengadu persoalan banjir dan kerusakan perkebunan masyarakat yang mereka yakini akibat aktifitas perusahaan. Ini masih kami tangani.” Kata Rudi lagi sembari mengatakan termasuk ada beberapa hal yang dilatarbelakangi persoalan lainya.

untuk memberikan penjelasan terkait persolan ini, beberapa tim yang sudah dibentuk dikatakan Rudi tentunya memerlukan waktu. Harus berkonsentrasi. Perlu memanggil pihak perusahaan termasuk beberapa ahli.

Saat bermasalah sebagian masyarakat ada yang mendesak untuk dicabut izinnya.

“Padahal awalnya memang perusahaan membeli lahan tersebut. Sebelum dijual ke perusahaan lahan milik masyarakat tersebut memang sudah mulai rusak dan tidak lagi menghasilkan. Perusahaan menanam dengan komdity lain.”

Rapat perwakilan masyarakat di kantor Kesbangpol ini juga tampak dihadiri oleh Staff Ahli Bupati Fahrolrozy, Kepala Badan Lingkungan Hidup Helmi D dan Kabag Umum Setdakab Inhil A Ramani /dro

Tembilahan, detikriau.org – Sat Reskrim Polsek Tembilahan membekuk And (22) warga Jalan Tanjung Harapan Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan. Polisi meringkus And di toko perjualan dan service HP di Jalan Sederhana Kec Tembilahan Hulu bersama barang bukti Handphone merk VIVO V5 type 1601 warna crown gold yang dilaporkan hilang oleh Rah (27) warga jalan Stadion Kelurahan Sungai Beringin Kec Tembilahan.

“kita menerima laporan kehilangan dari Rah (27) pada rabu (7/12/2016). Hasil penyelidikan, pelaku mengarah kepada tersangka,” Sampaikan Kapolres Inhil AKBP Dolifar Manurung SIK melalui Kapolsek Tembilahan IPTU Zulhendra

Disampaikannya, tindakan pencurian yang dilakukan tsk terjadi pada selasa (6/12/2016) sekira pukul 10.00 Wib dirumah kediaman pelapor.

Sekira pukul 09.00 Wib dihari kejadian, korban sedang berada seorang diri.  Dua unit handphone miliknya merk VIVO V5 type 1601 warna crown gold  dan handphone merk LENOVO S 8990 warna hitam dilaetakkan diatas kasur tempat ia berbaring sambil menonton acara tv dan karena mengantuk korban pun tertidur

Sekira pukul 10.00 WIB korban terbangun namun korban tidak menemukan lagi 2 unit handphone miliknya di tempatnya terakhir diletakan.  korban berusaha melakukan pencarian disekitar rumah namun hp tersebut tidak juga ditemukannya kembali

Atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp 4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan selanjutnya melaporkan kejadian kehilangan tersebut ke Polsek Tembilahan Kota

Mendapat laporan, Kapolsek memerintahkan Kanit Reskrim Bripka Delni Atma Saputra SH, dan Kanit Intelkam, Bripka Danu Hidayat beserta 3 orang personel untuk melakulan penyelidikan. hasilnya diperoleh informasi tentang siapa pelakunya

Sekira pukul 19.30 WIB, di sebuah toko perjualan dan service HP, di Jalan Sederhana Kec.  Tembilahan Hulu, Personel Polsek Tembilahan berhasil melacak keberadaan pelaku dan melakukan penangkapan.

Pelaku pada saat itu sedang melakukan perbaikan handphone merk VIVO V type 1601 warna crown gold sama dengan handphone milik korban yang hilang.

“saat ini pelaku beserta barang bukti Handphone merk VIVO V5 type 1601 warna crown gold, dengan nomor imei 862501030882215 telah diamankan di Mapolsek Tembilahan untuk penyidikan lebih lanjut.” Akhiri Kapolsek./Am

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Sekira pukul 10.00 Wib, puluhan massa yang tergabung dalam Organisasi Rakyat Pungkat Bersatu (ORPB) tiba di gedung kantor Bupati Inhil.

Merekapun melakukan aski demontrasi dan berorasi menuntut janji Pemkab Inhil untuk membantu menangani penyelesaian konflik antara masyarakat dengan perusahaaan PT Setia Agrindo Lestrai (SAL).

“Sampai hari ini janji Pemkab Inhil yang disampaikan Bupati setahun yang lalu tidak juga kunjung terealisasi. Kami menuntut janji dan meminta Buati untuk hadir menemui kami.” Pekik Koordinator Massa, Asmar melalui corong megaphone-nya, kamis (8/12/2016

Namun kedatangan masyarakat kali ini-pun kembali harus menelan kecewaan. Bupati Inhil sedang tidak berada ditempat. Dikabarkan sedang dalam perjalanan menuju Pekanbaru.

Dikantor Bupati, massa hanya disambut oleh Kepala Kesbangpolinmas Kabupaten Inhil, Darusallam serta beberapa pejabat dilngkungan Pemkab Inhil.

Tidak berhasil menemui Bupati, beberapa perwakilan masyarakat pungkat melakukan pertemuan yang dihadiri Asisten II Setda Inhil, Rudiansyah, Kepala Kesbangpolinmas Darussalam, Kabag Umum, Ahmad Ramani dan Kepala BLH Helmi dan Staf Ahli Bupati Fahrolrozy.

Sementara itu, Deputi Walhi Riau, Boy Even Sembiring saat mendampingi massa menyampaikan bahwa pihaknya akan terus mendukung gerakan masyarakat dalam memperjuangan apa yang menjadi haknya dan memantau aktivitas-aktivitas perusahaan yang dalam operasinya merusak lingkungan.

“Tidak ada alasan bagi pemerintah (Bupati, red) tidak mau bertemu dengan masyarakatnya sendiri. Yang jelas kita tunggu pihak pemda untuk menjadwalkan pertemuan dengan Bupati,” tegas Boy./Mirwan

DURHAM, detikriau.org — Tim peneliti asal Universitas Durham, Inggris, melakukan penelitian pada berbagai peristiwa gerhana dan peristiwa luar angkasa lainnya dalam kurun waktu 27 abad terakhir. Penelitian itu mengungkap informasi baru mengenai rotasi bumi yang melambat seiring berjalannya waktu.

Dengan ini, satu hari yang lamanya 24 jam mempunyai kemungkinan untuk bertambah. Meski ada kemungkinan bertambah, namun penambahannya butuh waktu yang sangat lama agar benar-benar memiliki efek bagi kehidupan. Diungkap oleh pemimpin penelitian, Leslie Morrison, proses perlambatan sangat panjang.

Dalam kurun waktu 2.700 tahun, perlambatan rotasi bumi hampir dua milidetik. Oleh karena itu, diperlukan 6.7 juta tahun untuk melambat selama satu menit. Untuk menjadikan satu hari 25 jam diperlukan waktu 200 tahun lagi.

Dilansir dari Sky News, Rabu (7/12/2016), data itu didapat dari penelitian fakta gerhana dan peristiwa-peristiwa luar angkasa sejak 720 sebelum masehi hingga 2015. Data yang didapat ini mematahkan perkiraan Morrison sebelumnya yang mengira perlambatan rotasi bumi lebih besar dari data tersebut. Sebelumnya diperkirakan perlu 5.2 juta tahun untuk menambah satu menit rotasi.

“Data yang diungkap sebelumnya hanya kira-kira, karena tenaga geofisika yang membuat bumi berotasi tidak bergerak dalam keadaan konstan,” jelas Morrison dikutip detikriau.org melalui harianjogja.com.

Rotasi bumi juga dipengaruhi oleh beberapa faktor dari dalam bumi. Perubahan permukaan kutub, aktivitas elektromagnetik inti bumi dan permukaan air laut menjadi beberapa faktor yang memengaruhi rotasi bumi./*

Baca sumber

Tembilahan, detikriau.org – dikabarkan pagi ini sekitar 60-an massa yang mengatasnamakan Organisasi Rakyat Pungkat Bersatu (ORPB) akan mendatangi gedung kantor Bupati Inhil.

Kedatangan Massa warga Desa pungkat Kecamatan Gaung Kabupaten Inhil ini juga dikabarkan akan dihadiri langsung oleh Deputi Walhi Prov. Riau Boy Evan Sembiring

“rencana pagi ini kamis (8/12/2016). Warga mulai kumpul di Pelabuhan depan RSUD Puri Husada sekira pukul 09.00 WIB,” Ujar sumber detikriau.org melalui sambungan WA

Geruduk massa dikabarkan berkenaan dengan hari anti Korupsi International dan Hari HAM International, peserta aksi Unjuk Rasa akan mendorong Pemerintah Kab. Inhil untuk melakukan pemberian izin secara transparan dan berpihak kepada masyarakat kecil.

Selain itu juga meminta Pemkab Mencabut ijin  PT Setia Agrindo Lestari (PT SAL) di Desa Pungkat./dro